cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bahtiar Imran
Contact Email
bahtiarimranlombok@gmail.com
Phone
+6285337626083
Journal Mail Official
bahtiarimranlombok@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Green Asia Blok I2-04, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Location
Kab. lombok barat,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM
Published by CV. Ninety Media Publisher
ISSN : -     EISSN : 30254477     DOI : https://doi.org/10.69916/iuris
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM or abbreviated IURIS NOTITIA is a national journal published by the Ninety Media Publisher since 2023 with E-ISSN : 3025-4477 . IURIS NOTITIA is a peer-reviewed journal with a focus on the field of Legal Studies covering the scope of Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, State Administrative Law, International Law, Islamic Law, Agrarian Law, Customary law, Anthropological Law, Sociological Law, and other fields related to Legal Studies. All submissions are Single blind and reviewed by peer reviewers. All papers can be submitted in BAHASA INDONESIA or ENGLISH. The aims of this journal is provide a venue for academia, researcher and practitioner to publish original research or review on article. IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM is a legal journal that published by the Ninety Media Publisher published two times a year are April and October. This journal available in online and printed version. Scope of published article in this journal related to law and society.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 1 (2023): April 2023" : 5 Documents clear
JUDICIAL PARDON DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA INDONESIA (STUDI KUHP 2023) Mahraen
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 1 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v1i1.40

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yang bertujuan untuk mengetahui konsep dasar dari Judicial Pardon dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP 2023) serta untuk dapat mengetahui potensi penerapan konsep Judicial Pardon sebagai salah-satu alternatif putusan perkara pidana dalam KUHP Indonesia 2023. Berdasarkan studi terhadap KUHP 2023 mengenai Judicial Pardon, ditemukan bahwa konsep dari Judicial Pardon adalah hakim tidak menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah dengan pertimbangan ringannya perbuatan pidana, watak dari pelaku pidana, serta keadaan pada saat dilakukan atau setelah dilakukan perbuatan pidana (Pasal 54 ayat (2) RKUHP). Dengan pertimbangan akan nilai keadilan dan kemanusiaan, konsep ini dapat diterapkan.
ALUR PENGADAAN TANAH DALAM URGENSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Rachmawati, Elvira Indi; Ningtyas, Mega Ayu; Junaida , Evita; Maknun , Itsni Lu’Luil; Kasihana, Laili Besta; Putri, Ayu Amelia
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 1 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v1i1.41

Abstract

Pengadaan tanah untuk pembangunan adalah untuk kepentingan umum Kegiatan Pengadaan Tanah Ditentang Pembayaran Kompensasi Kepada mereka yang membebaskan tanah, bangunan, tanaman dan hal-hal lain dalam kaitannya dengan tanah. Kegiatan tersebut seringkali menimbulkan masalah di masyarakat ketika sengketa pengadaan tanah sering disebabkan untuk kepentingan umum Karena ketidaksepakatan dalam menentukan harga kompensasi termasuk yaitu Diwajibkan oleh para pihak, baik ditentukan oleh pemerintah Penetapan harga sepihak, dan penerima manfaat properti Ini tidak adil. itulah dasarnya menulis makalah untuk memperbaiki masalah sehingga tidak terjadi lagi Masalah Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Maka Harus Jenis, dasar, dan metode keputusan kompensasi internal diketahui Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP LONJAKAN PERKAWINAN USIA ANAK DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH Putra, Yudi Pratama; Maulana , Rikiandi Sopian; Muslimin , Muhammad Khairi; Zamzami , Kamila Nabil; Kusuma , Yogi Dian
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 1 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v1i1.42

Abstract

Era pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup besar bagi setiap orang termasuk dampak terhadap melonjak perkawinan usia anak di Lombok Tengah dalam kurung waktu 2019-2021. Pada tahun 2019 terdapat 8 %, 2020 terdapat 31%, dan 2021 terdapat 61% perkawinan usia anak. Dari banyaknya kasus tersebut maka tujuan penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya lonjakan perkawinan usia anak pada masa pandemi covid 19 di Lombok Tengah dan apa peran pemerintah dalam mencegah lonjakan perkawinan usia anak pada masa pandemi covid-19 di Lombok Tengah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Penelitian normatif empiris adalah penelitian yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan narasumber yang melakukan perkawinan usia anak, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan, buku, karya ilmiah, dan internet. Hasil penelitian ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi melonjaknya perkawinan usia anak di Lombok Tengah selama masa pandemic covid-19 karena faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor married by Accident, faktor edukasi, dan faktor budaya merariq. Adapun peran pemerintah Lombok Tengah untuk mencegah perkawinan usia anak dengan mengeluarkan peraturan daerah terkait pencegahan perkawinan anak dan melakukan sosialisai perda tersebut. disahkan dan disosialisaikan perda tersebut berhasil mengurangi lonjakan perkawinan usia anak di Lombok Tengah.
YURISDIKSI ICC TERHADAP PERINTAH PENAHANAN PUTIN MENGENAI KEBIJAKAN POLITIK RUSIA KE UKRAINA Nadrati, Bah Jatun; Anjani, Ida Ayu Dampaty Anja; Umam , Ihdal; Akbariman , Lalu Nahudatu; Mernissi , Zampara
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 1 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v1i1.43

Abstract

Konflik Rusia-Ukraina yang mengakibatkan terjadinya kegentingan politik di Uni Eropa memancing ICC untuk segera menangkap Putin. Alasan utama ICC menangkap Putin ialah berdasarkan kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan Putin ke Ukraina. Namun perlu diketahui bahwa Rusia merupakan salah satu negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma, sehingga hal inilah yang menimbulkan terjadinya konflik norma terhadap yurisdiksi ICC dalam menangkap Putin. Pertanyaan- pertanyaan besar seperti kebenaran arrest warrant dan sifat kekuatan hukum dari yurisdiksi ICC itu sendiri
CACAT HUKUM DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH Hidayatulloh, Fran's; Ningtyas, Mega Ayu; Ardiansyach , Thorico Syifa; Maulana , Wildan; Rohmatullah; Bachtiar , Bima
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 1 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v1i1.44

Abstract

Peralihan hak atas tanah merupakan peristiwa hukum beralihnya hak kepemilikan atas tanah dari satu pemegang hak kepada yang dialihkan atas hak tersebut. Peralihan hak termasuk dalam tindakan hukum yang diadakan secara sengaja dengan maksud supaya hak atas tanah beralih dari yang mengalihan hak kepada penerima hak. Dalam hal ini yang termasuk sebagai bentuk peralihan hak atas tanah antara lain seperti jual beli tanah, perwakafan tanah, dan pewarisan tanah, serta penghibahan tanah. Dalam perkembangannya, saat ini banyak transaksi jual beli sebagai bentuk peralihan hak atas tanah yang mana oleh masyarakat tidak dilakukan do hadapan PPAT. Jual beli tersebut hanya dihadapkan pada Kepala Kecamatan/Desa belum ditunjuk sebagai PPAT. Sementara itu jual beli akan dinyatakan sah bila mana terjadi atau dilakukan di hadapan PPAT, yang selanjutnya akan diterbitkan akta sebagai bukti autentiknya.1 Ketika jual beli tidak dilakukan dihadapan PPAT maka tidak dapat diterbitkan aktanya. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis yakni apakah transaksi tersebut dapat dikatakan sah menurut hukum

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): Oktober 2025 Vol. 3 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 2 No. 2 (2024): Oktober 2024 Vol. 2 No. 1 (2024): April 2024 Vol. 1 No. 2 (2023): Oktober 2023 Vol. 1 No. 1 (2023): April 2023