cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rohani
Contact Email
prodiilmuhukum46@gmail.com
Phone
+6282185454102
Journal Mail Official
Prodiilmuhukum46@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gajah Mada. No. 34 Kotabaru, Bandar Lampung 35121
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Keadilan
Published by Universitas Tulang Bawang
ISSN : 18584314     EISSN : 26231867     DOI : https://doi.org/10.37090/keadilan.v22i2
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang dipublikasikan di Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum meliputi berbagai topik, diantaranya : - Hukum Pidana - Hukum Perdata - Hukum Ekonomi dan bisnis - HKI - Hukum Administrasi Negara - Hukum Internasional - Hukum Tata Negara - Hukum Lingkungan - Hukum Kesehatan - Hukum Ketenagakerjaan - Hukum Adat - Hukum Islam
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 23 No 1 (2025): Keadilan" : 9 Documents clear
KAJIAN PELAKSANAAN LELANG OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP BARANG SITAAN Amalia Maha Putry, Bani; Shafa Ghaida, Deyna; Maskanah , Ummi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 1 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v23i1.1911

Abstract

Mengacu kepada Pasal 47A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa barang hasil sitaan Penyidik dapatlah dijual dimuka umum melalui pelelangan, walaupun perkaranya dalam kondisi belum diputus inkracht melainkan masih dalam proses pemidanaan. Untuk itu penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan mengkaji dan membahas lebih dalam mengenai lelang pada barang sitaan yang dilakukan oleh KPK. Adapun metode penelitian yng digunakan dalam penelitian ini adalag penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, merupakan sebuah penelitian yang menitikberatkan ilmu hukum normatif, selain itu juga berusaha untuk menelaah kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanan lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara di wilayah barang sitaan. Sebelum dilelang ada ketentuan mengenai penilaian harga barang sitaan tersebut dimana akan ditentukan nilai limitnya oleh penjual dalam hal ini adalah penilai pemerintah atau penilai publik sesuai pasal 8 ayat 5 PP Nomor 105 Tahun 2021 tersebut. Dan kendala-kendala yang dihadapi KPK dalam pelaksanaan lelang barang sitaan salah satunya terkait regulasi hukum. Kata Kunci: Lelang, Barang Sitaan, KPK
MEKANISME PELAKSANAAN LELANG ONLINE (E-AUCTION) TERHADAP OBYEK HAK TANGGUNGAN Maskanah, Ummi; Aulia, Puspa Hygea; Nurlianda, Vina
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 1 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v23i1.1938

Abstract

Pemberian fasilitas Kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur dalam proses pengembalian atau pelunasan kredit yang dilakukan oleh debitur tidak semua berjalan lancar, untuk itu dapat terjadi proses lelang online obyek hak tanggungan jika proses pelunasan kredit tidak berjalan lancar. Untuk itu penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan mengkaji dan membahas lebih dalammengenai mekanisme pelaksanaan lelang online terhadap obyek hak tanggungan. Adapun metode penelitian yng digunakan dalam penelitian ini adalag penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, merupakan sebuah penelitian yang menitikberatkan ilmu hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan lelang online (e-auction) terhadap objek hak tanggungan melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu pra-lelang, pelaksanaan lelang, pasca-lelang. Hambatan dalam pelaksanaan lelang online mencakup kekurangan dokumen lelang yang dapat menghambat proses pengajuan, gugatan dari debitur sebelum atau setelah pelaksanaan lelang terkait nilai hasil lelang yang dianggap merugikan debitur, serta kesulitan dalam pengosongan objek lelang yang masih dihuni oleh debitur atau pihak terkait lainnya. Kata Kunci: Lelang Online, Hak Tanggungan, Kredit   ABSTRACK The provision of credit facilities provided by creditors to debtors in the process of returning or repaying credit made by debtors does not all run smoothly, for this reason, there can be an online auction process for the object of mortgage rights if the credit repayment process does not run smoothly. For this reason, the author conducts this research with the aim of examining and discussing more deeply the mechanism for implementing online auctions of mortgaged objects. The research method used in this research is qualitative research with a juridical-normative approach, which is a research that emphasizes normative legal science. The result of this research is the implementation of online auction (e-auction) against the object of mortgage rights involves several important stages, namely pre-auction, auction implementation, post-auction. Obstacles in the implementation of online auctions include lack of auction documents that can hinder the submission process, claims from debtors before or after the auction regarding the value of the auction results which are considered detrimental to the debtor, as well as difficulties in vacating auction objects that are still occupied by debtors or other related parties. Keywords: Online Auction, Mortgage, Credit
SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN DITINJAU DARI KONSEP KEADILAN Siallagan, Risna Martina; Debora, Debora
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 1 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v23i1.1988

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem peradilan pidana dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia, khususnya pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan konsep keadilan. Perdagangan manusia merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang masih marak terjadi di Indonesia, dengan korban utama perempuan dan anak-anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis hukum terhadap data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen-dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 membuka peluang terjadinya disparitas hukuman karena adanya batas minimum dan maksimum. Disparitas ini sering kali tidak mencerminkan rasa keadilan, baik bagi korban maupun masyarakat. Selain itu, penegakan hukum yang belum optimal disebabkan oleh berbagai kendala, seperti lemahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, kurangnya kesadaran hukum, dan belum maksimalnya sosialisasi terkait bahaya perdagangan manusia. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan efektivitas sistem peradilan pidana, harmonisasi penerapan hukum, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat untuk menciptakan keadilan yang lebih merata dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia. Kata Kunci: perdagangan manusia, keadilan, sistem peradilan pidana, Pengadilan Negeri Medan
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM KEADAAN MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN DALAM PENJATUHAN PIDANA Simbolon, Chan Syah Sahat kasih; Nababan, Roida
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 1 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v23i1.2118

Abstract

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum cukup jelas mengatur perihal keadaan memberatkan dan meringankan yang dapat dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana. Literatur mengenai hal tersebut juga masih minim, padahal permasalahan tersebut sangat penting karena merupakan hal yang wajib dipertimbangkan dalam setiap putusan yang menjatuhkan pidana. Setelah pertimbangan pembuktian kesalahan terdakwa, pertimbangan untuk penjatuhan pidana merupakan hal terpenting lainnya dalam putusan. Penjatuhan pidana inilah yang disebut sebagai proses yang melibatkan pergulatan batin hakim yang memutus perkara. Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan memiliki pengaruh terhadap: proporsionalitas penjatuhan pidana, penentuan penjatuhan pidana maksimum dan pidana minimum, dan juga sebagai dasar penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus yang telah ditentukan pembuat undang-undang. Penelitian ini juga merumuskan beberapa karakteristik dan batasan pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan yang harus dipenuhi dalam penjatuhan pidana. Kata Kunci: : keadaan, memberatkan, meringankan, pemidanaan
KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PRESPEKTIF POLITIK HUKUM Simamora, Afric; Simamora, Janpatar
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 1 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v23i1.2143

Abstract

Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk menjalankan rodal pemerintahan guna mencapai tujuan bernegara. Dalaml mewujudkan pemerintahan daerah yangl efektif dan harmonis diperlukan peraturan daerah yang sejalan dengan substansil materi, hak asasi manusia, kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan lain diatasnya. Terdapat bentuk hubungan komunikasi, konsultasi,klarifikasi Raperdal yang diterapkanl antara instansi Pemerintah dengan aparat didaerah yang selama ini masih kurang efektif, selainl itu optimalisasi yang miniml dari peran Gubernur dan Anggota Dewan dalam membinal dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota adalah salahl satu faktor yang menjadikan Perda tidak memiliki substansi yang jelas dan sesuai dengan kemanfaatannya. Disharmonisasi antarapemerintah pusat dan pemerintah daerah juga merupakan faktor penting di mana langkah pembinaan yangl dilakukan olehl instansi pusat kepada aparatur pemerintah daerahl dalam penyusunan Perda masihl dikatakan belum optimal danl merata sertal tidak adanya kerangka acuan yang jelasl bagi daerah mengenai tatal laksana harmonisasi Raperda sebagail salah satul instrumen pentingl dalam rangkal menjaga harmonisasi Perda denganlPeraturan lainnya. UU No.12 Tahunl 2011 telah memiliki rambul-rambu yang mengarahkan padal pentingnya harmonisasil PUU termasukl Perda. Kata Kunci: Konsistensi Peraturan Daerah, Hierarkhi Perundang-undangan,dan PolitikHukum  
PRAKTIK REBRANDING ILEGAL DI E-COMMERCE: MENGUNGKAP RISIKO HUKUM DAN STRATEGI PENANGANAN Febri Shollihatul Lailah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 1 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v23i1.2181

Abstract

Pesatnya pertumbuhan e-commerce telah menciptakan peluang bisnis baru tetapi juga menimbulkan tantangan, termasuk rebranding ilegal dari merek perusahaan lain tanpa izin. Artikel ini mengkaji fenomena rebranding ilegal pada platform e-commerce dari perspektif hukum dan bisnis, mengidentifikasi risiko yang dihadapi oleh pemilik merek dan pelaku bisnis. Melalui analisis literatur dan studi kasus, artikel ini menjelaskan dampak rebranding ilegal terhadap hak kekayaan intelektual, reputasi merek, dan kepercayaan konsumen. Selain itu, strategi mitigasi yang efektif, baik dari kerangka hukum maupun kebijakan platform ecommerce, diuraikan untuk mencegah dan mengatasi praktik semacam itu. Temuan penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi para pemangku kepentingan di industri e-commerce mengenai upaya untuk melindungi merek dan menegakkan peraturan hukum yang lebih ketat. Kata Kunci : Rebranding Ilegal, E-Commerce, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Merek, Strategi Mitigasi  
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI YANG DINYATAKAN PAILIT Dwila Adha, Chyo; Adriaman, Mahlil
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 1 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v23i1.1770

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis asuransi akibat perusahaan asuransi yang mereka gunakan dinyatakan pailit. Maka untuk membatasi persoalan tersebut, dirumuskan lah permasalahan ini dengan rumusan masalah yaitu: Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit, dan Bagaimana mekanisme pembayaran klaim pemegang polis asuransi terhadap perusahaan yang dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis data sekunder yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang polis memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan layak ketika perusahaan asuransi yang mereka gunakan mengalami kebangkrutan. Oleh sebab itu, penulis menyarankan agar OJK membentuk lembaga tersendiri dalam memberikan jaminan kepada pemegang polis. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Polis, Perusahaan Asuransi Yang Dipailitkan.
PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PENETAPAN ASAL USUL ANAK DAN AKIBAT HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN Purnama, Juwita; Suraini, Suriani
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 1 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v23i1.1761

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pertimbangan Hakim dalam menentukan asal usul anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Kis serta bagaimana akibat hukum anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan yang kemudian diajukan permohonan asal usul anak sesuai Penetapan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Kis. Adapun hasil penelitian ini adalah hakim menggunakan pedoman dari hukum Islam, terutama Pasal 103 ayat (1) dan (2) serta Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, untuk memeriksa legitimasi anak yang lahir dari perkawinan siri. Jika ditemukan relevansi antara ketentuan hukum Munakahat Islam dan dalil Fiqhiyah dari Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, hakim dapat mengubah status anak dari tidak terdokumentasi menjadi sah melalui putusan Pengadilan Agama. Kata Kunci : Anak, Perkawinan, Pengadilan Agama  
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR Sembiring, Putra Ferbi Satria; July Esther
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 1 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v23i1.2346

Abstract

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan bentuk kejahatan yang sangatmeresahkan masyarakat. Terlebih kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotorroda dua semakin mengalami peningkatan, hal tersebut belum dapat diikuti denganpenegakan hukum yang optimal. Fenomena tersebut menyebabkan masih terjadinyakasus pencurian kendaraan bermotor. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahuiLangkah-langkah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraanbermotor . Metode penelitian dalam penelitian ini ialah yuridis empiris. Data primer dandata sekunder didapatkan dengan melakukan kepustakaan dan metode analisa deskriptifkualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah Langkah-langkah penegakan hukum terhadaptindak pidana pencurian motor belum berjalan dengan optimal disebabkan karena dalamproses pelaksanaanya ditemukan kendala seperti keterbatasan sarana prasarana,keterlambatan respon. Jaringan informan yang terputus dan minimnya kesadaran akanhukum terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan juga pelaku dibawahumur, korban meninggal pun menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukumnya.Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan upaya-upaya yang adasemaksimal mungkin.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24 No 1 (2026): Keadilan Vol 23 No 3 (2025): Keadilan Vol 23 No 2 (2025): Keadilan Vol 23 No 1 (2025): Keadilan Vol 22 No 3 (2024): Keadilan Vol 22 No 2 (2024): Keadilan Vol 22 No 1 (2024): Keadilan Vol 21 No 2 (2023): Keadilan Vol 21 No 1 (2023): Keadilan Vol 20 No 2 (2022): Keadilan Vol 20 No 1 (2022): Keadilan Vol 19 No 2 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 19 No 1 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 2 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 1 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 2 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 1 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang More Issue