Vifada Assumption Journal of Law
Vifada Assumption Journal of Law encourages courageous and bold new ideas, focusing on contribution, theoretical, managerial, and social life implications. Vifada Assumption Journal of Law welcomes papers, These may include but are not limited to : Employment, and food, as well as the advantages and disadvantages of globalization from transnational and global perspectives. various fields such as civil law, criminal law, constitutional and administrative law, customary institution law, religious jurisprudence law, international regime law, legal pluralism governance, Gender and poverty, Governance Law Science Social policy, Social development, Social and health governance, Social welfare, Social Security Social Protection Sustainability Development Goals (SDG) The Vifada Assumption Journal of Law seeks to publish articles that address the intersections of social issues, law science, governance, politics, and policies at various levels or scales — transnational social movements and non-governmental organizations; international intergovernmental organizations, and world-regional and transregional intergovernmental institutions and groupings — using a global or transnational analytical framework. Focusing on aspects of social policy and social governance and factors of globalization and policy diffusion, broadly defined, in both contemporary and historical contexts, the journal serves academic and policy-making or advocacy audiences across the global North and South. Contributions from across all disciplines and fields of study from a wide range of theoretical and political perspectives are strongly encouraged.
Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 1 No. 2 (2023): July - December"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[Menelisik Kebebasan Berkesenian Dalam Tinjauan Yuridis ]]>
<![CDATA[Prayudi Prayudi]]>;
<![CDATA[Rully Ashari Fachdar]]>
<![CDATA[ Vifada Assumption Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2023): July - December ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Vifada Cendikia Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70184/n9sxst56
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi kebebasan berkesenian serta peraturan mengenai kebebasan berkesenian. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan mengamati realitas hukum dalam berbagai norma-norma hukum yang berkaitan dengan artikel ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebebasan berkesenian menjadi perbincangan intens dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terutama terkait dengan RUU Permusikan yang mencuat ke permukaan. Keberadaan RUU Permusikan menuai kontroversi dan dianggap sebagai intervensi terhadap kebebasan berekspresi, meskipun pada akhirnya dibatalkan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan beberapa undang-undang lainnya memberikan pengakuan terhadap HAM yang berkaitan dengan kebebasan berkesenian. Pada Pasal 13 memberikan pengakuan hak untuk berkesenian bagi warga negara, menegaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari seni dan budaya.]]>
<![CDATA[Hak Asasi Manusia Dalam Bingkai Hukum ]]>
<![CDATA[Jumardin Jumardin]]>;
<![CDATA[Fadlan Fadlan]]>;
<![CDATA[Muhammad Yusuf Muhlis]]>
<![CDATA[ Vifada Assumption Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2023): July - December ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Vifada Cendikia Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70184/45jc6521
<![CDATA[Hingga saat ini penegakan hukum khususnya terkait dengan hak asasi manusia di Indonesia masih kurang maksimal utamanya dikarenakan sampai saat ini Negara Indonesia masih dalam zona transisi yang masih diwarnai dengan ketidak pastian hukum. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum, menjamin perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai fitur absolut di setiap negara yang dapat disebut rechtsstat. Bahkan, dalam perkembangan selanjutnya, jaminan hak asasi manusia juga dituntut untuk secara eksplisit dinyatakan dalam konstitusi atau konstitusi tertulis dari demokrasi konstitusional, dan dianggap sebagai bahan paling penting yang harus terkandung dalam konstitusi, di samping materi ketentuan lainnya, seperti mengenai format kelembagaan dan pembagian kekuasaan negara dan mekanisme hubungan antar institusi negara.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Tindak Pidana Terhadap Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa ]]>
<![CDATA[Andi Herman Yusuf]]>;
<![CDATA[Amir Amir]]>;
<![CDATA[Ibrahim Ibrahim]]>
<![CDATA[ Vifada Assumption Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2023): July - December ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Vifada Cendikia Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70184/feay2274
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan mengakibatkan meninggal orang lain pada laka lantas di Barru serta mempengaruhi pelangaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu Faktor keluarga, Faktor pendidikan dan sekolah serta Faktor pergaulan atau Lingkungan Anak. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali dan Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penambangan Batuan Ilegal ]]>
<![CDATA[Andi Muh. Fadli A]]>;
<![CDATA[Muhammad Tahir]]>;
<![CDATA[Ryan Gauthama]]>
<![CDATA[ Vifada Assumption Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2023): July - December ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Vifada Cendikia Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70184/fpmtdy75
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap pelaku penambangan kerikil sungai ilegal di Kabupaten Barru dan apa saja kendala dalam penerapan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan kerikil sungai ilegal di Kabupaten Barru. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yang dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penegakan hukum terhadap pelaku penambangan kerikil sungai ilegal di Kabupaten Barru melalui 3 tahapan proses, yaitu: a) Pemerintah Kabupaten Barru bekerjasama dengan pihak kepolisian dan DPMPTSPTK (Dinas Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal). Hentikan Pelayanan Terpadu) terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, khususnya pasal-pasal terkait pertambangan dan bahaya terhadap lingkungan hidup. b) Melakukan patroli sebagai upaya preventif untuk mencegah dan memantau kegiatan pertambangan. c) Melakukan tindakan pidana sebagai bentuk upaya represif secara tegas terhadap pelaku penambangan kerikil sungai secara ilegal. Dan kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan kerikil sungai ilegal di Kabupaten Barru yaitu ada enam hal yaitu Rendahnya kesadaran hukum masyarakat; Terdapat fenomena kegiatan pertambangan yang mendapatkan back-up dari oknum pejabat; Kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu kepolisian; rendahnya pemahaman masyarakat terhadap dampak penambangan liar; dan Kurangnya sarana dan prasarana dalam pemberantasan tindak pidana penambangan liar.]]>
<![CDATA[Implikasi Media Sosial Dalam Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 ]]>
<![CDATA[Farida Farida]]>;
<![CDATA[Dewi Rasda]]>;
<![CDATA[Mutmainna Mutmainna]]>
<![CDATA[ Vifada Assumption Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2023): July - December ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Vifada Cendikia Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70184/gmt7gs45
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap tahapan kampanye pemilu 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis pengumpulan dokumen yang bersumber dari buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian data dalam penelitian ini diperoleh dari temuan pemantauan mengenai kampanye pasangan calon melalui percakapan narasi di media sosial pada tahapan kampanye pemilu 2024. Narasi isu kampanye di media sosial diperoleh dengan menggunakan Social Network Analysis (SNA), khususnya di media sosial Facebook dan WhatsApp. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menggunakan media sosial, setiap pasangan kandidat memiliki preferensi isu kampanye yang berbeda-beda. Meski pasangan calon memiliki isu kampanye yang dominan dan partisipasi digital yang sangat tinggi, namun hal tersebut tidak serta merta menjadi faktor penentu kemenangan kontestasi pemilu 2024.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Inovasi dalam Lingkup Lapas Kelas IIA Parepare ]]>
<![CDATA[Luki Amima]]>;
<![CDATA[Hasdar Hasdar]]>;
<![CDATA[Hidayah Setiani Hasbullah]]>
<![CDATA[ Vifada Assumption Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2023): July - December ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Vifada Cendikia Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70184/s913hv75
<![CDATA[Penjara adalah lembaga atau fasilitas yang dirancang untuk menahan, menghukum, dan mengisolasi individu yang dianggap melanggar hukum. Fungsi utama penjara adalah sebagai tempat penahanan sementara bagi narapidana yang menunggu persidangan, tempat menjalani hukuman setelah dihukum, dan sebagai sarana memisahkan individu dari masyarakat agar tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Di masa lalu, penjara adalah sesuatu yang menakutkan bagi penghuni dan masyarakat luar, yang identik dengan kekerasan bagi penduduk. Namun, kini menjelma menjadi lebih manusiawi dalam bentuk lembaga pemasyarakatan dan tetap berada di jalur penegakan HAM untuk penghuininya. Proses transisi dari konsep penjara tradisional ke lembaga pemasyarakatan melibatkan perubahan filosofi dan pendekatan lembaga pemasyarakatan. Pemahaman bahwa perbudakan hukuman harus lebih dari hukuman fisik dan isolasi adalah kunci dalam evolusi ini.]]>
<![CDATA[Peran Penegak Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Sistem Perhubungan Nasional Kabupaten Luwu Utara ]]>
<![CDATA[Nirwan Nirwan]]>;
<![CDATA[Nursyamsi Ichsan]]>;
<![CDATA[Andi Fatmawaty Syam]]>
<![CDATA[ Vifada Assumption Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2023): July - December ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Vifada Cendikia Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70184/0napwx32
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan penegak hukum lalu lintas jalan dalam sistem perhubungan darat dan faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Luwu Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Peranan penegak hukum lalu lintas jalan dalam sistem perhubungan darat Kabupaten Luwu Utara sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja Dinas Perhubungan Luwu Utara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Luwu Utara adalah pengetahuan soal marka, rambu dan peraturan yang minim, kebiasaan mencari jalan pintas, Fenomena ikut-ikutan pengendara lain dan kondisi jalan.]]>
<![CDATA[Menelisik Kebebasan Berkesenian Dalam Tinjauan Yuridis ]]>
<![CDATA[Prayudi, Prayudi]]>;
<![CDATA[Fachdar, Rully Ashari]]>
<![CDATA[ Vifada Assumption Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2023): July - December ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Vifada Cendikia Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70184/n9sxst56
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi kebebasan berkesenian serta peraturan mengenai kebebasan berkesenian. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan mengamati realitas hukum dalam berbagai norma-norma hukum yang berkaitan dengan artikel ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebebasan berkesenian menjadi perbincangan intens dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terutama terkait dengan RUU Permusikan yang mencuat ke permukaan. Keberadaan RUU Permusikan menuai kontroversi dan dianggap sebagai intervensi terhadap kebebasan berekspresi, meskipun pada akhirnya dibatalkan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan beberapa undang-undang lainnya memberikan pengakuan terhadap HAM yang berkaitan dengan kebebasan berkesenian. Pada Pasal 13 memberikan pengakuan hak untuk berkesenian bagi warga negara, menegaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari seni dan budaya.]]>
<![CDATA[Hak Asasi Manusia Dalam Bingkai Hukum ]]>
<![CDATA[Jumardin, Jumardin]]>;
<![CDATA[Fadlan, Fadlan]]>;
<![CDATA[Muhlis, Muhammad Yusuf]]>
<![CDATA[ Vifada Assumption Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2023): July - December ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Vifada Cendikia Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70184/45jc6521
<![CDATA[Hingga saat ini penegakan hukum khususnya terkait dengan hak asasi manusia di Indonesia masih kurang maksimal utamanya dikarenakan sampai saat ini Negara Indonesia masih dalam zona transisi yang masih diwarnai dengan ketidak pastian hukum. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum, menjamin perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai fitur absolut di setiap negara yang dapat disebut rechtsstat. Bahkan, dalam perkembangan selanjutnya, jaminan hak asasi manusia juga dituntut untuk secara eksplisit dinyatakan dalam konstitusi atau konstitusi tertulis dari demokrasi konstitusional, dan dianggap sebagai bahan paling penting yang harus terkandung dalam konstitusi, di samping materi ketentuan lainnya, seperti mengenai format kelembagaan dan pembagian kekuasaan negara dan mekanisme hubungan antar institusi negara.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Tindak Pidana Terhadap Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa ]]>
<![CDATA[Yusuf, Andi Herman]]>;
<![CDATA[Amir, Amir]]>;
<![CDATA[Ibrahim, Ibrahim]]>
<![CDATA[ Vifada Assumption Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2023): July - December ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Vifada Cendikia Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70184/feay2274
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan mengakibatkan meninggal orang lain pada laka lantas di Barru serta mempengaruhi pelangaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu Faktor keluarga, Faktor pendidikan dan sekolah serta Faktor pergaulan atau Lingkungan Anak. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali dan Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.]]>
