cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
lppm@unw.ac.id
Phone
+62246925408
Journal Mail Official
lppm@unw.ac.id
Editorial Address
Jl. Diponegoro No.186, Ngablak, Gedanganak, Ungaran, Kabupaten Semarang
Location
Kab. semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Adil Indonesia Journal
Published by Universitas Ngudi Waluyo
ISSN : 26558041     EISSN : 26555727     DOI : 10.35473
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
ADIL INDONESIA JOURNAL MERUPAKAN LAYANAN PUBLIKASI ILMIAH DALAM LINGKUP HUKUM, MASRAKAT DAN SOSIAL YANG TERBIT SETIAP SATU TAHUN DUA KALI, DI BULAN JANUARI DAN JULI.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2020)" : 5 Documents clear
FILM DRAMA JEPANG DAN PENGAJARAN RAGAM BAHASA HORMAT BAHASA JEPANG : KAJIAN LINGUISTIK S. Sulhiyah; A. B. Susilo
ADIL Indonesia Journal Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dari beragam jenis media yang tersedia, media audio visual merupakan salah satu media pengajaran yang mampu meningkatkan animo dan antusiasme siswa dalam menggali ilmu dan keterampilan. Melalui film drama jepang maka pengajaran akan lebih mudah ditangkap oleh pembelajar, begitu pula dengan pengajaran ragam bahasa hormat bahasa Jepang (keigo). Metode Penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari Studi Kepustakaan, sehingga dari sana akan diperoleh data yang akurat.Pembelajaran ragam hormat bahasa Jepang (keigo) lebih sulit baik untuk pembelajar asli orang jepang, terutama untuk pembelajar asing bahasa Jepang. Kesulitan memahami keigo, akan membuat kesalah pahaman yang besar dalam mengungkapkan ucapan atau perasaan.Kata Kunci: Film, Pengajaran, Ragam Hormat
PENERAPAN ACTIO PAULINA SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DALAM KEPAILITAN F. D. Navisa
ADIL Indonesia Journal Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Actio pauliana dalam kepailitan merupakan suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitur untuk kepentingan debitur sendiri, dimana dinilai tindakan tersebut dapat merugikan kepentingan para krediturnya, Actio pauliana diatur dalam pasal 41 sampai dengan 47 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam hal ini kreditur dibagi menjadi tiga yakni: kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Namun dalam prakteknya masih banyak ditemukan pelanggaran dan permasalahan yang diperoleh kreditur atas tindakan yang dilakukan debitur. Dengan demikian, peneliti mengkaji bagaimana upaya actio pauliana dalam menjalankan fungsinya sebagai perlindungan hukum bagi kreditur.Guna menjawab permasalahan dari tema yang peneliti angkat, peneliti menerapkan penelitian ini dengan menggunakan metode normatif, dimana penelitian ini lebih lebih ditekankan pada doktrin-doktrin hukum,perundang-undangan, dan prinsip-prinsip hukum. Dari hasil penelitian peneliti upaya perlindungan hukum yang dilakukan adalah dengan melindungi semua harta atau aset-aset debitur dengan tujuan untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari debitur, kemudian terhadap aset-aset yang sudah di tangan pihak ketiga, untuk dikembalikan kepada kurator dan akan dimasukkan kembali pada boedel pailit. Kata Kunci: Actio Pauliana, Perlindungan Hukum, Kepailitan
PENGUATAN KETAHANAN BANGSA BERBASIS PANCASILA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DIERA DISRUPSI H. Sejati
ADIL Indonesia Journal Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena korban yang diakibatkan oleh korupsi adalah sangat masif karena dengan korupsi, kerugian yang diderita oleh suatu negara dapat menjadi begitu gradual. Korupsi sangat dekat dengan kekuasaan (para penyelenggara negara) dan diyakinikejahatan ini telah ada seiring dengan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. paper ini memberikan gagasan tertulis tentang Penguatan Ketahanan Bangsa Berbasis Pancasila dalam Mencegah Korupsi di Era Disrupsi”.Gerakan nasional pencegahan korupsi di era disrupsi harus dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi dengan seluruh system pemerintahan, masyarakat secara berkesinambungan guna mewujudkan ketahanan nasional dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) Menanamkan nilai-nilai anti korupsi seperti kepedulian, keberanian, kejujuran dan transparansi mesti dikembangkan sejak dini sebagai tindakan preventif seperti dilaksanakannya pendidikan anti korupsi mulai dari PAUD/TK hingga perguruan tinggi yang memberikan bekal pengetahuan dan kesadaran anti korupsi. (2) Menciptakan system perekrutan pegawai  (ASN) yang akuntabel dan transparan berdasarkan kompetensinya. Bila perlu, dalam setiap rekruitmen pegawai calon ASN (CPNS) harus disertai dengan tes kompetensi yang mengukur pengetahuan, nilai-nilai sikap, dan perilaku antikorupsi calon PNS, (3) Melaksanakan Pendidikan dan Latihan (Diklat) dengan pola baru Materi Anti Korupsi yang memfasilitasi peserta diklat dengan pembentukan nilai-nilai dasar antikorupsi pada peserta Diklat melalui pembelajaran penyadaran anti korupsi, menjauhi perilaku korupsi, membangun system integritas,. (4) Menciptakan budaya kerja atau organisasi sesuai prinsip-prinsip ASN yang harus memiliki Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu serta Anti korupsi (ANEKA), (5) Perlunya kajian (studi) yang terintegrasi (integrated) antara materi peningkatan kompetensi, kinerja, dan agama secara ruitn dan berkelanjutan bagi pegawai (ASN) dengan periode misalnya 1-2 kali dalam satu bulan melalui ceramah agama, seminar, dan pelatihan untuk konsistensi internal, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME. (6) Pengawasan atau audit eksternal dari para ahli/pakar independen di bidang yang terkait dalam proyek-proyek pembangunan (kontruksi infrastruktur, pengadaan barang dan jasa pemerintah, dsb) yang memberikan penilaian (evaluasi) dari proyek-proyek pemerintah pusat maupun daerah, (7) Implementasi dari system informasi dan komunikasi (e-procurement) dalam setiap proyek-proyek pemerintah yang dapat diakses oleh auditor, LSM, maupun masyarakat sehingga senantiasa ada pengawasan melekat secara eksternal. Kata Kunci: Ketahanan bangsa, korupsi, disrupsi
PENGENAAN PAJAK TERHADAP PENGHASILAN YOUTUBER DI INDONESIA V. Simon
ADIL Indonesia Journal Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar dan sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan hidup dan masyarakat. Ada beberapa pendapatan yang tidak tersentuh oleh pajak, salah satunya pendapatan yang diperoleh dari penghasilan penyiaran Youtube. Di Indonesia banyak Youtuber yang seharusnya bisa memberikan sumbangan terhadap pendapatan negara dengan pendapatan mereka yang fantastis, namun secara realita belum tersentuh oleh pengenaan pajak. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk menganalisis dan merumuskan pengenaan pajak terhadap youtuber di Indonesia dan sanksi yang dapat dikenakan.Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis empiris dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder. Teknik analisis adalah analisis kualitatif.Dari analisa penulis yang telah dilakukan pengolaha data, bahwa pengenaan pajak terhadap youtuber di Indonesia dan sanksi yang dapat dikenakan Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja (Pasal 1 angka 24 UU KUP No 16 Tahun 2009). Penghasilan RD sebagai yuotubers merupakan penghasilan dari pekerjaan bebas. Diharapkan Youtuber seharusnya menaati peraturan perpajakan walaupun belum ada peraturan yang secara spesifik dan diharapkan pemerintah sebaiknya cepat untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur ketentuan perpajakan yang ditujukan untuk youtuber.Kata Kunci: Pajak, Youtube, PPH
Analisa Pengetahuan Generasi Milenial Terhadap Warna Surat Suara Pemilu 2019 Kabupaten Semarang R. Sacipto; K. K. Rufaida
ADIL Indonesia Journal Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kaum muda memiliki kontribusi tinggi dalam perkembangan situasi politik nasional bangsa, termasuk di Indonesia. Para pendiri bangsa kita, ketika mereka memproklamasikan kemerdekaan, mereka masih muda dalam memperjuangkan negara ini. Mereka adalah orang luar biasa yang memiliki integritas pada negara kita untuk kebebasan Indonesia. Pemahaman serta pengetahuan dan kontribusi generasi milenial dalam situasi berbasis pendidikan untuk menyukseskan dan mengawasi jalannya demokrasi yang sehat dan tindakan globalisasi demi mencapai kemajuan bangsa. Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Semarang dengan mengambil data survey kepada para generasi millenial akan wawasan dan intelektual yang mereka ketahui terhadap pelaksanaan pemilihan umum khususnya pengetahuan akan warna surat suara saat pencblosan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPRD,DPR RI, DPD. Wujud dari pelaksanaan penelitian ini guna mempunyai pemahaman pendidikan politik untuk para generasi yang nantinya juga akan ikut menjadi bagian dari penerus kemajuan bangsa ini. Pendekatan sosiologis dalam penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan sehingga, generasi millenial dapat menjadikan wawasan dan pengetahuan yang positif untuk ikut serta mensukseskan jalannya pesta demokrasi dengan memberikan hak konstituen yang tepat serta benar agar kemajuan dan berkembangnya negara ini sesuai dengan harapan yang termaktub dalam Mukadimah UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata Kunci : Generasi, Millenial, Pemilihan Umum, Negara

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2024): Adil Indonesia Jurnal Vol. 5 No. 1 (2024): Adil Indonesia Jurnal Vol. 4 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 4 No. 2 (2023): Adil Indonesia Jurnal Vol. 2 No. 2 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019)