cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Indra Utama Tanjung
Contact Email
indratjofficial@gmail.com
Phone
+6285277109234
Journal Mail Official
jurnalsahabatisnusu@gmail.com
Editorial Address
Jalan. Perjuangan No. 39 B, Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal SAHABAT ISNU
Published by ISNU Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : 30640067     DOI : https://doi.org/10.70826/jsisnu
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Sahabat ISNU SU adalah jurnal akademik yang didedikasikan untuk bidang hukum, bertujuan untuk menyediakan platform inklusif bagi akademisi, peneliti, dan praktisi dari berbagai disiplin hukum. Jurnal ini terbuka untuk kontribusi di berbagai bidang seperti Hukum Konstitusi, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Internasional. Tujuan utama dari jurnal ini adalah untuk memfasilitasi diskusi ilmiah yang luas dan mendalam, mempromosikan pertukaran ide antar disiplin, dan mendukung penelitian yang inovatif dan berdampak. Jurnal ini berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan aplikasi prinsip-prinsip hukum dalam konteks global yang kompleks, serta menyumbang pada pengembangan teori dan praktek hukum yang dapat mengatasi tantangan kontemporer di bidang hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 38 Documents
 1   2   3   4 
Negara Hukum, Sumber Hukum, Eksistensi, Kedudukan, dan Susunan Pengadilan Tata Usaha Nanda Luthfi Anshari, Khairun Nisa, Mhd Dedi Hamonangan
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 2 (2024): Vol. 1 No. 2 September 2024: Jurnal Sahabat ISNU SU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v1i2.188

Abstract

Terdapat dua perbedaan atas sistem peradilan di negara-negara yang sistem hukumnya berbeda, yaitu: pertama: Kesatuan sistem yurisdiksi yang dianut oleh negara-negara rule of law hanya mengakui satu kelompok pengadilan, yaitu pengadilan biasa. (pengadilan umum) dan tidak mengakui keberadaan PTUN. Kedua: sistem yurisdiksi ganda yang dianut oleh negara hukum rechtsstaat diketahui mempunyai dua kelompok peradilan yaitu peradilan biasa (peradilan umum) dan PTUN, peradilan umum mencapai puncaknya pada Mahkamah Agung sedangkan PTUN memuncak pada Mahkamah Agung. Dewan Negara (Conseil d'Etat). Kedua sistem ini tidak hanya berbeda dalam struktur organisasi pengadilan tetapi juga dalam isi hukum dan hukum acara. Bagi Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan di Indonesia sangatlah unik. Jika dilihat dari struktur organisasi peradilan lebih mendekati sistem yurisdiksi terpadu, sedangkan jika melihat prinsip-prinsip peradilan atau tata cara penyelesaian sengketa, lebih mendekati sistem yurisdiksi terpadu. sistem yurisdiksi peradilan berpihak, sehingga penulis menyimpulkan bahwa sistem peradilan Indonesia merupakan sistem campuran.
Transdispliner Integratif dan Kolaborasi Fadil Banu Pramana Pramana; Bayu Rizky Alamsyah; Husni Yusuf Rambe
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 2 (2024): Vol. 1 No. 2 September 2024: Jurnal Sahabat ISNU SU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v1i2.215

Abstract

Wadhatul Ulum merupakan pendekatan pendidikan terpadu yang berupaya menyatukan berbagai disiplin ilmu, baik agama maupun sains, untuk membentuk pemahaman yang holistik. Pendekatan ini berakar pada konsep transdisipliner, yang melibatkan integrasi berbagai bidang ilmu secara lintas batas untuk menghadirkan solusi komprehensif terhadap permasalahan kompleks. Dalam kerangka integratif, Wadhatul Ulum tidak hanya mempertemukan ilmu agama dan ilmu umum, tetapi juga merumuskan sintesis baru yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, sifat kolaboratif dalam penerapannya menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan – seperti pendidik, peneliti, dan praktisi – demi mewujudkan pendidikan yang relevan dan kontekstual. Dengan demikian, Wadhatul Ulum mendorong pengembangan kompetensi intelektual dan spiritual secara seimbang, menciptakan insan yang mampu berpikir kritis dan berakhlak mulia dalam menghadapi tantangan global.
Penerapan Wahdatul ‘Ulum Dalam Pendidikan dan Pengajaan Naila Annisa Humairoh; Dara Riska; Mhd. Lappo Partomuan Hsb; Wahyuadi Kirana
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 2 (2024): Vol. 1 No. 2 September 2024: Jurnal Sahabat ISNU SU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v1i2.231

Abstract

Wahdatul ‘Ulum, atau konsep kesatuan ilmu, menekankan integrasi ilmu agama dan ilmu umum dalam pendidikan untuk membentuk pemahaman holistik. Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi penerapan Wahdatul ‘Ulum di institusi pendidikan serta dampaknya terhadap perkembangan akademik dan spiritual siswa. Dengan metode kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan konsep ini mampu meningkatkan pemahaman materi akademik serta karakter siswa yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Namun, kendala berupa keterbatasan sumber daya dan kurangnya dukungan kurikulum masih perlu diatasi. Studi ini merekomendasikan kurikulum terpadu dan pelatihan guru untuk mendukung penerapan Wahdatul ‘Ulum.
Perlindungan Saksi dalam Penegakan Hukum Terhadap Kasus Narkotika yang Terorganisir Saidatul Husna Harahap; Sindi Lestari; , Miranda Einilia
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 2 (2024): Vol. 1 No. 2 September 2024: Jurnal Sahabat ISNU SU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v1i2.270

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana perlindungan saksi yang diberikan terhadap kasus narkotika terorganisir. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan melakukan interaksi bersama narasumber terkait. Dan juga melalui pendekatan literatur terhadap buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah dalam penulisan jurnal ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan narkotika termasuk ke dalam kejahatan terorganisir, kejahatan ini dapat timbul dengan alasan seperti masyarakat yang miskin dengan pemerintahan yang lemah. Kejahatan narkotika yang terorganisir melakukan kejahatan bersama-sama di mana pelaku memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam melakukan tindak kejahatan. Kasus narkotika terorganisir sangat mengancam negara, dibutuhkan perlakuan khusus dalam melindungi Saksi agar terhindar dari ancaman dan intimidasi sindikat pelaku. Perlindungan ini dapat berupa perlindungan fisik, perlindungan hukum, dan perlindungan hak prosedural. Dalam kasus ini tidak jarang terdapat Justice Collaborator yang merupakan pelaku minor dari kasus narkotika. Pelaku minor yang kesaksiannya dapat membuat terang perbuatan tindak pidana.
Subjek dan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Widia Rizki; Fauzan Akmal Ariza; Muhammad Wahyu Rizki
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 2 (2024): Vol. 1 No. 2 September 2024: Jurnal Sahabat ISNU SU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v1i2.296

Abstract

Ringkasan Pengadilan Tata Usaha Negara didirikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa dan menangani konflik kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kewenangan, tema, dan pokok sengketa di peradilan tata usaha negara dengan menggunakan pendekatan literatur. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan information sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara meliputi absolut dan relatif, dengan pembatasan langsung, tidak langsung, dan langsung sementara. Subyek sengketa dalam Pengadilan TUN adalah perseorangan atau badan hukum, lembaga TUN, atau personel TUN. Artinya, kewenangan mengambil keputusan ditentukan oleh wilayah atau yurisdiksi. Pokok permasalahan sengketa di Pengadilan TUN adalah putusan TUN, kecuali sengketa TUN di lingkungan TNI dan sengketa TUN lainnya yang tidak berada dalam wilayah hukum Pengadilan TUN menurut UU Pengadilan TUN.
Judi Online Dan Hukum Pidana Islam: Implikasi Hukum Dan Moralitas Raja, Raja Albar Pandapotan Simatupang; Bunga Amalia Nasution; Khairil Alfi Syahri
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 3 (2024): Vol. 1 No. 3 (2024): DESEMBER 2024 :ISNU Sahabat
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v1i3.486

Abstract

Judi Online akhir-akhir ini telah marak terjadi di era digital dari kalangan remaja hingga kalangan dewasa dan telah menjadi fenomena global yang banyak meresahkan beberapa negara terkhususnya Indonesia, termasuk di negara-negara mayoritas Muslim. Jurnal ini bertujuan untuk implikasi hukum dan moralitas judi online dalam perspektif hukum pidana islam. Melalui studi ini akan mengeksplorasikan dasar dasar hukum yang melarang perjudian serta konsekuensi sosial dan individu serta dampak yang di timbulkan. Judi online bertentangan tentang prinsip-prinsip syariah yang menekankan kepada keadilan kesejahteraan Masyarakat juga mengakibatkan dampak negative seperti ketergantungan dan kerugian finansial. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang adanya tantangan dalam penegakan hukum islam terhadap perjudian online, termasuk ketidakpahaman Masyarakat dalam keterbatasan hukum yang ada. Kesimpulan dari jurnal ini menekankan perlunya edukasi Masyarakat dan penguatan kerangka hukum untuk mengatasi permasalahan judi online dimasa era globalisasi ini dan menegaskan pentingnya nilai-nilai moral dalam pencegahan dan penanggulangan dari ketergantungan perjudian di era digital.
Keunggulan Penggunaan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Maisarinst; Yuliastri Khorvica Harahap; Putri Marganti Psb; Tika Afrianti; Nadia Br Pasaribu
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 3 (2024): Vol. 1 No. 3 (2024): DESEMBER 2024 :ISNU Sahabat
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v1i3.488

Abstract

Arbitrase merupakan salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa yang semakin banyak digunakan dalam berbagai sektor, terutama di bidang komersial dan internasional. Artikel ini membahas keunggulan utama arbitrase dibandingkan dengan litigasi konvensional, meliputi fleksibilitas prosedural, kerahasiaan proses, kecepatan penyelesaian, serta biaya yang lebih terkendali. Selain itu, arbitrase menawarkan penunjukan arbiter yang memiliki keahlian khusus terkait dengan permasalahan yang disengketakan, yang meningkatkan akurasi dan relevansi putusan. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, seperti terbatasnya hak banding dan variasi penerapan di berbagai yurisdiksi, arbitrase tetap menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan sengketa di kalangan bisnis dan kontrak internasional. Artikel ini juga mengkaji tantangan yang dihadapi dalam implementasi arbitrase dan bagaimana proses ini dapat dioptimalkan untuk kepentingan para pihak.
Analisis Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat Pendekatan Dalam Perspektif Ulama Syekh Shalih Al-Fauzan & Syekh Ibnu Utsaimin elvi, Elvi Salwa Nakita; hilman, Hilman Fauzi Lubis; Husein, M. Husein Syuhada Tarigan; Fitria Amania; Yasyifa Rizqi
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 3 (2024): Vol. 1 No. 3 (2024): DESEMBER 2024 :ISNU Sahabat
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v1i3.489

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli makanan dengan sistem All You Can Eat (AYCE) dalam perspektif hukum Islam, khususnya menurut pandangan ulama Syekh Shalih Al-Fauzan dan Syekh Ibnu Utsaimin. Sistem AYCE yang menawarkan pelanggan makan sepuasnya dengan harga tetap ini telah menjadi tren di berbagai tempat makan, namun menimbulkan perdebatan terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian literatur terhadap fatwa-fatwa dan pendapat kedua ulama tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua ulama tersebut memiliki pandangan yang berfokus pada aspek keadilan dan ketidakjelasan dalam transaksi yang ada dalam sistem AYCE. Syekh Shalih Al-Fauzan menekankan pentingnya kejelasan dalam transaksi dan tidak ada unsur yang merugikan kedua belah pihak, sementara Syekh Ibnu Utsaimin menilai bahwa jika terdapat unsur ketidakpastian dalam jumlah makanan yang dikonsumsi, maka sistem tersebut bisa berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah bahwa praktik AYCE dapat dipertimbangkan jika memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kejelasan transaksi menurut hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam memahami aspek hukum Islam terkait praktik jual beli makanan modern.
Analisis Jumlah Isapan Asi Pada Rada’ah Dalam Perspektif Jumhur Ulama & Imam Malik elvi, Elvi Salwa Nakita; hilman, Hilman Fauzi Lubis; Husein, M. Husein Syuhada Tarigan; fitri, Fitria Amania; yasyifa, Yasyifa Rizqi
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 3 (2024): Vol. 1 No. 3 (2024): DESEMBER 2024 :ISNU Sahabat
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v1i3.490

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jumlah isapan ASI pada masa radaah (penyusuan) dalam perspektif fiqh, khususnya dengan merujuk pada pandangan Jumhur Ulama dan Imam Malik. Isapan ASI pada masa radaah dianggap sangat penting dalam perkembangan fisik dan psikologis bayi, serta dalam konteks hukum Islam, memiliki implikasi terhadap status hubungan mahram antara anak dan ibu susuan. Dalam perspektif Jumhur Ulama, jumlah isapan yang cukup (lima kali atau lebih) dianggap dapat menetapkan hubungan mahram, sementara Imam Malik memiliki pandangan yang sedikit berbeda terkait kriteria jumlah isapan yang sah untuk membentuk ikatan mahram. Penelitian ini mengkaji berbagai literatur klasik dan modern yang membahas masalah ini, serta membandingkan pandangan ulama mengenai dampaknya terhadap hukum Islam. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam jumlah isapan yang dianggap sah, terdapat konsensus mengenai pentingnya menyusui untuk kesehatan bayi dan pembentukan ikatan mahram. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai masalah fiqh ini dan aplikasinya dalam praktik kehidupan sehari-hari.
Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Soleh, Mhd Soleh Hasibuan; hanif, Hanif Rahman Adiyaksha Tambunan; Mirale Harahap
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 3 (2024): Vol. 1 No. 3 (2024): DESEMBER 2024 :ISNU Sahabat
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v1i3.491

Abstract

perkosaan dalam konteks hukum pidana Indonesia. Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang mencakup berbagai elemen yang harus dipenuhi, salah satunya adalah adanya unsur kekerasan. Unsur kekerasan ini menjadi faktor pembeda utama antara perkosaan dan pelanggaran moral lainnya yang diatur dalam KUHP. Dalam sistem peradilan, aparat penegak hukum memberikan hukuman yang sesuai kepada pelaku kekerasan seksual untuk menegakkan supremasi hukum, menjaga ketertiban sosial, serta memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus berfungsi sebagai pencegahan agar orang lain tidak melakukan tindakan serupa.

Page 3 of 4 | Total Record : 38

 1   2   3   4 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 3 (2024): Vol. 1 No. 3 (2024): DESEMBER 2024 :ISNU Sahabat Vol. 1 No. 2 (2024): Vol. 1 No. 2 September 2024: Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 1 (2024): Vol.1 No. 1 Mei 2024 : Jurnal Sahabat ISNU SU