cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pandu Dwi Nugroho
Contact Email
pandu@unkaha.ac.id
Phone
+628112579987
Journal Mail Official
jsl@unkaha.ac.id
Editorial Address
Jl. Kompol R. Soekanto No.46, Sambiroto, Kota Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Smart Law Journal
Published by Universitas Karya Husada Semarang
ISSN : 28306430     EISSN : 2830683X     DOI : DOI: https://doi.org/10.34310
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Title Smart Law Journal E-ISSN 2830-683X Issue Frequency February and August DOI Prefix - Indexing - Publisher Universitas Karya Husada Semarang Website https://e-journal.unkaha.ac.id/index.php/slj Copyright Author Licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 4 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 1 (2026): Februari 2026" : 4 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PEMBERIAN OBAT YANG SUDAH KADALUWARSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PEMBERIAN OBAT YANG SUDAH KADALUARSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Wasiul Maghfiroh; Febriyanti, Siti Nur Umariyah
Smart Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v5i1.140

Abstract

Pemberian obat kadaluarsa dalam pelayanan kesehatan di Indonesia menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan pasien, bahkan berpotensi membahayakan nyawa pasiennya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pasien terkait pemberian obat kadaluarsa dalam pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif yang di dalamnya mengandalkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pasien diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang secara tegas melarang peredaran obat kadaluarsa dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dapat merugikan pasien. Sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang terbukti lalai meliputi sanksi administratif, pidana, dan perdata. Penelitian ini juga mengidentifikasi pentingnya pengawasan yang ketat terhadap fasilitas kesehatan dan pengelolaan obat, terutama dalam memastikan obat yang diberikan tidak melebihi tanggal kadaluarsa dan tetap aman untuk dikonsumsi pasien. Selain itu, hak-hak pasien sebagai konsumen harus dilindungi dengan menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif. Dalam konteks ini, tenaga medis dan tenaga kesehatan berperan penting dalam menjaga mutu obat dan keselamatan pasien. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah dan fasilitas kesehatan lebih giat meningkatkan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta edukasi kepada tenaga medisan kesehatan serta masyarakat mengenai pentingnya kesadaran terhadap obat kadaluarsa. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap pasien terkait obat kadaluarsa memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk memastikan keselamatan dan keadilan dalam pelayanan kesehatan.  
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN WONOSOBO: IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NO. 94 OF 2021 CONCERNING CIVIL SERVANT DISCIPLINE IN WONOSOBO REGENCY Rahayu, Fanny Agustina Sri; Karina, Aisyah Dinda
Smart Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v5i1.160

Abstract

Disiplin secara umum merupakan sikap patuh terhadap norma, peraturan atau tata tertib yang berlaku baik secara individu maupun kelompok, disiplin dapat menjadi landasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjaga integritas dan profesionalismenya, adanya intuisi ketidakpatuhan PNS dalam menjalankan tanggung jawabnya menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin sebagai pedoman resmi PNS dalam mengatur kewajiban, larangan dan sanksi PNS. Oleh karena itu, artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisis serta mengidentifikasi keefektifan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Kabupaten Wonosobo. Adanya artikel ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan literatur bagi pembaca terutama PNS di Kabupaten Wonosobo. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dipadukan dengan yuridis empiris untuk mendeskripsikan bagaimana keefektifan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan PNS di Kabupaten Wonosobo periode 2023-2024 tercatat sebanyak 31 orang dengan berbagai alasan seperti sanksi yang kurang tegas, kurangnya kesadaran diri PNS, kurangnya pengawasan dan pembinaan PNS, hal ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 belum efektif secara maksimal. Diperlukan adanya upaya perbaikan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan disiplin kerja PNS di Kabupaten Wonosobo. Upaya tersebut dapat melalui penguatan peran pimpinan dalam memberikan motivasi, pembinaan, dan perhatian terhadap kedisiplinan PNS, serta penerapan sistem penghargaan secara periodik kepada PNS berprestasi dapat menjadi instrumen motivasi yang efektif, sejalan dengan penegakan sanksi disiplin yang tegas, adil, dan tidak diskriminatif terhadap setiap pelanggaran.
DAMPAK DAN FENOMENA MARAKNYA TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI INDONESIA: THE IMPACT AND PHENOMENON OF THE RISE OF ILLEGAL LOGGING IN INDONESIA Mubarok, Zakki; Armandha, Muhammad Diego
Smart Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v5i1.161

Abstract

Illegal logging merupakan kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang tidak sah dan tidak memiliki izin terhadap otoritas setempat. Illegal logging menjadi penyebab terbesar kerusakan hutan di Indonesia. Penebangan kayu hutan secara ilegal, atau pembalakan liar (illegal logging), merupakan masalah serius yang merugikan lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Aktivitas ini mengakibatkan kerusakan hutan, meningkatkan resiko bencana alam, serta merugikan potensi ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak dan fenomena maraknya tindak pidana illegal logging di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Illegal logging menyebabkan degradasi lingkungan, termasuk peningkatan resiko banjir dan tanah longsor akibat hilangnya stabilitas tanah dan kapasitas penyerapan air. Secara ekonomi, aktivitas ini mengurangi pendapatan potensial dari sumber daya alam yang dikelola secara berkelanjutan. Pelaku dapat dikenai sanksi berupa denda, ganti rugi, dan biaya rehabilitasi. Penegakan hukum yang tegas dan kolaborasi antara pemerintah, LSM, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk efektivitas perlindungan hutan. Namun, upaya penegakkan hukum belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan menindak pelaku illegal logging. Tindakan prefentif dalam pencegahan illegal logging dengan meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan kepada masyarakat, manajemen hutan yang ditinjau kembali, dan dilakukan perbaikan serta realisasi terhadap sistem perundangan dan pendidikan. Tindak hukum berdasarkan kepada dasar hukum yang tertulis sebagai upaya dalam mengatasi illegal logging di Indonesia. Melihat dampak dan fenomena maraknya tindak pidana illegal logging di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem dan penerapan hukum yang sudah ada. Bila diperlukan menyusun sebuah peraturan perundang-undangan baru dengan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku illegal logging di Indonesia. Illegal logging merupakan kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang tidak sah dan tidak memiliki izin terhadap otoritas setempat. Illegal logging menjadi penyebab terbesar kerusakan hutan di Indonesia. Penebangan kayu hutan secara ilegal, atau pembalakan liar (illegal logging), merupakan masalah serius yang merugikan lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Aktivitas ini mengakibatkan kerusakan hutan, meningkatkan resiko bencana alam, serta merugikan potensi ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak dan fenomena maraknya tindak pidana illegal logging di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Illegal logging menyebabkan degradasi lingkungan, termasuk peningkatan resiko banjir dan tanah longsor akibat hilangnya stabilitas tanah dan kapasitas penyerapan air. Secara ekonomi, aktivitas ini mengurangi pendapatan potensial dari sumber daya alam yang dikelola secara berkelanjutan. Pelaku dapat dikenai sanksi berupa denda, ganti rugi, dan biaya rehabilitasi. Penegakan hukum yang tegas dan kolaborasi antara pemerintah, LSM, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk efektivitas perlindungan hutan. Namun, upaya penegakkan hukum belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan menindak pelaku illegal logging. Tindakan prefentif dalam pencegahan illegal logging dengan meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan kepada masyarakat, manajemen hutan yang ditinjau kembali, dan dilakukan perbaikan serta realisasi terhadap sistem perundangan dan pendidikan. Tindak hukum berdasarkan kepada dasar hukum yang tertulis sebagai upaya dalam mengatasi illegal logging di Indonesia. Melihat dampak dan fenomena maraknya tindak pidana illegal logging di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem dan penerapan hukum yang sudah ada. Bila diperlukan menyusun sebuah peraturan perundang-undangan baru dengan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku illegal logging di Indonesia.  
EFEKTIVITAS PERAN ADVOKAT DI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS 1 A KHUSUS BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR : 1057/Pdt.G/2025/PA.Smg: Effectiveness of the Role of Advocates in Divorce Proceedings at the Semarang Class I A Special Religious Court Based on Decision Number: 1057/Pdt.G/2025/PA.Smg. Azizah, Sarah Ulia Alia; Nugroho, Pandu Dwi; Bachriani, Rielia Darma
Smart Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v5i1.163

Abstract

Peran advokat dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama merupakan bagian penting dalam menjamin perlindungan hak-hak hukum para pihak serta terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Penelitian ini menganalisis efektivitas peran advokat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA Khusus berdasarkan Putusan Nomor 1057/Pdt.G/2025/PA.Smg. Fokus kajian diarahkan pada analisis normatif terhadap pelaksanaan peran advokat ditinjau dari hukum acara peradilan agama dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran tersebut dalam praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dianalisis secara normatif-argumentatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan advokat yang berperan sebagai kuasa hukum dalam perkara perceraian, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan praktik advokasi di persidangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat secara normatif memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan agama, khususnya dalam memberikan nasihat hukum, menyusun dokumen hukum, mewakili para pihak di persidangan, serta memastikan terpenuhinya hak-hak pasca perceraian. Keterlibatan advokat dalam putusan yang dikaji terbukti mendukung terciptanya kepastian hukum dan keadilan substantif. Namun demikian, efektivitas peran advokat dipengaruhi oleh kesadaran hukum klien, kondisi ekonomi, kualitas komunikasi, dan kepatuhan terhadap kode etik profesi. Oleh karena itu, penguatan peran advokat secara normatif dan etis menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya peradilan agama yang berkeadilan.

Page 1 of 1 | Total Record : 4

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Februari 2026 Vol. 4 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): Februari 2025 Vol. 3 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): Februari 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Agustus 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Agustus 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): Februari 2022