cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnalprojus@gmail.com
Phone
+6281233283828.
Journal Mail Official
jurnalprojus@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sunan Kalijaga, Ngabar, Siman, Ponorogo, Jawa Timur (63471)
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial
Published by Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar
ISSN : 28097696     EISSN : 28095510     DOI : https://doi.org/10.55380/projus.v5i01.1107
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial dalah jurnal terbitan prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo yang memiliki fokus dan scope pembahasan mengenai isu-isu hukum dan sosial gender yang ada di masyarakat. jurnal ini terbit setahun 2 kali yaitu pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 02 (2024)" : 5 Documents clear
Struktur Pemerintahan dan Kerangka Hukum di Tunisia: Analisis terhadap Konstitusi, Ekuitas Islam, dan Sistem Peradilan Ayu Putri, Weldra; Silvi Sri Insani; Helvia Putri; Elsa Elvionita
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 4 No. 02 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v4i02.981

Abstract

Republik Tunisia, dengan konstitusi yang disahkan pada 1 Juni 1959, merupakan negara yang memiliki struktur pemerintahan yang jelas dengan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Pasal 38 Konstitusi Tunisia menegaskan bahwa Pemimpin Republik harus seorang Muslim. Melalui studi pustaka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka pemerintahan dan ekuitas hukum di Tunisia, dengan fokus pada struktur hukum yang berlaku, khususnya terkait dengan Individual Status Code (CPS) atau Majalat al-Ahwal al-Siyakhiya (MAS), yang menjadi dasar hukum bagi peraturan status individu.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplorasi pustaka (Library Exploration), yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen resmi. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh perspektif komprehensif mengenai penerapan hukum di Tunisia dan kemajuan dalam kerangka pemerataan hukum, khususnya di bidang peradilan dan hak asasi manusia.Penelitian ini juga menggali lebih dalam mengenai sistem peradilan Tunisia, yang terdiri dari beberapa tingkat pengadilan, yaitu Pengadilan Kejadian Pertama, Pengadilan Permohonan, dan Pengadilan Kasasi. Setiap badan ini memiliki otoritas yang berbeda dalam menangani perkara-perkara hukum, dengan pengadilan audit yang mengelola administrasi sumber daya publik. Selain itu, komisi sah yang terdiri dari hakim-hakim profesional memainkan peran penting dalam menjaga integritas sistem peradilan dan pemerintahan Tunisia.Melalui eksplorasi ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana struktur hukum dan sistem peradilan di Tunisia mendukung prinsip ekuitas, serta menganalisis tantangan dan kemajuan yang dihadapi dalam implementasi hukum berbasis prinsip Islam di negara ini.
Izin Poligami karena Calon Istri Kedua Hamil dan Sepakat Bercerai Setelah Nikah Silvi Sri Insani; Weldra Ayu Putri; Elsa Elvionita; Helvia Putri
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 4 No. 02 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v4i02.982

Abstract

Penelitian ini mendalami kasus izin poligami di Indonesia, terutama dalam konteks di mana seorang suami mengajukan izin poligami karena calon istri kedua sudah hamil dan mereka bermaksud untuk bercerai setelah menikah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Putusan Pengadilan Nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kesesuaian izin poligami dalam konteks hukum dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan hukum dan analisis sosial, penelitian ini mencermati secara mendalam pertimbangan hakim serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan terkait kasus izin poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam situasi seperti ini, hakim cenderung menolak permohonan izin poligami dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika peradilan dalam menangani kasus-kasus pernikahan yang melibatkan izin poligami, serta potensi kontribusinya terhadap kebijakan pembangunan yang berwawasan gender dalam sistem peradilan perkawinan di Indonesia. Dengan menggali lebih dalam mengenai perspektif hukum dan sosial terhadap kasus-kasus izin poligami, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi positif dalam memahami bagaimana kebijakan peradilan dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat dan sistem hukum Indonesia terkait dengan isu-isu perkawinan dan gender.
Prevalensi dan Karakteristik Kasus Perceraian pada Pernikahan Dini di Kabupaten Ponorogo Tahun 2019-2023 Khoironi Lutfi, Lala
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 4 No. 02 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v4i02.996

Abstract

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa mengenai usia perkawinan, calon pengantin pria dan pengantin harus berusia 19 tahun. Dispensasi perkawinan diberikan oleh Pengadilan Agama untuk calon pengantin yang masih di bawah umur dan didaftarkan oleh orang tua calon pengantin. Pernikahan dini memiliki banyak efek buruk. Penelitian yang dilakukan oleh Plan Indonesia mengungkapkan bahwa pernikahan dini berdampak buruk pada masa depan perempuan, karena menikah dengan anak muda membatasi mobilitas mereka dan menghilangkan kesempatan mereka untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang sesuai dengan usia mereka. Pernikahan muda sering menghadapi risiko perceraian yang lebih tinggi. Perceraian adalah puncak dari penyesuaian perkawinan yang tidak memadai dan biasanya terjadi ketika kedua pasangan tidak dapat mencapai solusi yang memuaskan untuk masalah mereka, yang pada akhirnya mengarah pada perceraian. Menurut data BPS, pada tahun 2022 di Jawa Timur akan ada 102.065 kasus perceraian dan pada tahun 2023 akan ada 88.213 kasus perceraian. Tidak dapat dipungkiri bahwa Kabupaten Ponorogo juga memiliki tingkat perceraian yang tinggi. Terbukti pada tahun 2022 akan ada 1982 kasus perceraian. Namun, dengan dua kekhawatiran ini, penelitian sebelumnya telah berfokus pada masing-masing masalah ini secara terpisah. Bahkan, sudah banyak penelitian di daerah lain yang menunjukkan hubungan antara kedua masalah ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prevalensi dan karakteristik kasus perceraian pada kasus pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2019-2023. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis korelasi dan deskripsi analitik, berdasarkan data gugatan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Ponorogo.
Tantangan dan Pencegahan Radikalisme di Indonesia Fatmawati, Indah; Faisal Primadiansyah, Arivianda; Gyska Krisna Mukti, Muhammad; Adam Nugroho, Ahmad; Ahmad, Hilyan; Aulia Muthmainnah, Nasywa
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 4 No. 02 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v4i02.999

Abstract

Radicalism is a global phenomenon that also enters and spreads throughout the territory of the Republic of Indonesia. This phenomenon has a significant impact on social, political, and security stability. The spread of radicalism is usually characterized by extreme perspectives that support rapid fundamental change and often use violent means. The history of radicalism in Indonesia covers various phases, ranging from the Darul Islam movement after independence to the expansion of radical groups in the reform era that utilized technology and social media as propaganda and recruitment. Triggering factors for radicalism in Indonesia include socio-political dissatisfaction, religious sentiments, anti-Westernism ideology, and suboptimal government policies. The characteristics of radical groups include exclusivity, fundamentalism, acting hard, and having a tendency to disbelieve others. These challenges finally encourage researchers to contribute their thoughts to face them. This research further wants to describe the challenges and efforts to prevent radicalism in Indonesia. This research is a type of library research that is descriptive. The conclusion of this study shows that the challenges and efforts that can be carried out in dealing with radicalism in Indonesia must be holistic, namely through education based on Pancasila values, strengthening solidarity and tolerance, and reducing social disparities. Community participation is also the key to success in preventing the spread of radicalism, including by reporting radical activities and filtering information on social media. The collaboration of all elements is also expected to be able to stop the exposure to radicalism that spreads in Indonesia.
Moderasi Beragama dalam Perspektif Keberagaman Afif Ulin Nuhaa, Muhamad; Putra Satrio, Andhika; Abdul Ro’uuf , Muhammad; Umam, Haeryl; Al Irsyad , M. Hanif; Widya Pratiwi, Tika
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 4 No. 02 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v4i02.1007

Abstract

Religious moderation is a key concept in maintaining harmony amidst religious and cultural diversity. This article aims to explore the role of religious moderation as a strategy to face the challenges of diversity in a pluralistic society. The main issues raised are how attitudes of extremism, exclusivism and intolerance can threaten social cohesion and peace, and to what extent moderate moderation can be an effective solution. This research was carried out through a literature study with a qualitative approach. The results of this research show that religious moderation is able to strengthen social solidarity through an inclusive approach, tolerance and recognition of diversity. In conclusion, diverse moderation is needed as a basis for harmonious living with the support of tolerant education and an active role in society and religious leadership.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 01 (2025) Vol. 4 No. 02 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021)