cover
Contact Name
Prof. Dr. Haedar Akib, M.Si.
Contact Email
haedar652002@yahoo.com.au
Phone
-
Journal Mail Official
haedar652002@yahoo.com.au
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Ilmu Administrasi Publik
ISSN : 20866364     EISSN : 25497499     DOI : -
Core Subject : Economy, Education,
Jurnal ini akan tetap diterbitkan dua kali dalam setahun yang akan menghadirkan tulisan ilmiah dalam bidang ilmu administrasi publik. Jurnal ini adalah media publikasi untuk menyalurkan karya ilmiah para dosen, teoritisi dan praktisi di bidang administrasi publik, serta pemerhati administrasi publik.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2010)" : 7 Documents clear
Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana Haedar Akib
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v1i1.289

Abstract

Policy implementation has gained substantial currency and popularity among teoriticians and pratitioners. Many now indicate an interest or involvement in research and discussion about such topic as policy implementation of poverty alleviation program or community development driven program, implementation of decentralization or local autonomy program, and implementation of strategic decision, etc. At the same time, perspectives, schools and program have been introduced and established. In spite of all this interest in policy implementation theories and practices, there is still no aggreement on what policy implementation model applicable to all kinds of development programs or projects, and to different sectors. This article will explain policy implementation concepts and their perspectives, models and measurement criteria with the contour or focus on what, why, and how policy implementation.   Kata Kunci: Apa, Mengapa dan Implementasi Kebijakan, Berbasis Pengetahuan.
Implementasi Kebijakan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Lokal Dan Ketahanan Pangan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nursalam .
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v1i1.133

Abstract

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi yang sering mengalami berbagai masalah yang berkaitan dengan ketahanan pangan seperti kelangkaan pangan, gagal panen, dan busung lapar. Sementara itu, pada sisi lain luas panen yang dioptimalkan baru mencapai  45 persen dari potensi luas panen tanaman pangan lokal yang mencapai 210.000 ha., belum lagi dikaitkan dengan potensi lahan yang cukup memadai. Kesenjangan dalam peningkatan produksi tanaman pangan lokal salah satu determinannya adalah persoalan implementasi kebijakan yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi yang berasal dari media massa yaitu Pos Kupang dan Kompas. Penelitian ini menggunakan model model teori Jones (1994), yang memiliki tiga dimensi, yakni organisasi, interpretasi dan aplikasi. Keseluruhan dimensinya dianggap relevan dengan kondisi yang terjadi dalam implementasi kebijakan peningkatan produksi tanaman pangan lokal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peningkatan produksi tanaman lokal belum optimal sehingga masih terdapat kesenjangan yang besar antara produksi dengan potensi tanaman pangan lokal. Beberapa masalah mendasar yang perlu mendapat perhatian yaitu masalah kurangnya pelibatan para implementor pada tataran operasional, masalah koordinasi pelaksanaan antar unit yang terkait; dan masalah klasik yaitu anggaran yang memadai untuk program peningkatan produksi tanaman pangan lokal.Kata Kunci: Implementasi, Pangan Lokal, dan Ketahanan Pangan
Implementasi Keputusan Stratejik (Suatu Studi di Universitas Negeri Makassar) Fakhri Kahar
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v1i1.125

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: mendeksripsikan implementasi keputusan stratejik, mendiskripsikan ketercapaian sasaran implementasi setiap keputusan stratejik, dan  mendeskripsikan faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi keputusan stratejik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara pelaksanaannya adalah survei. Lokus penelitian yaitu Universitas Negeri Makassar. Sumber data dalam penelitian ini, yaitu rektor dan pembantu rektor, dekan fakultas, ketua lembaga, anggota senat, dan kepala biro. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: wawancara,  dokumentasi, dan angket. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Hasil penelitian menunjukkan implementasi keputusan stratejik terpilih yakni peraturan akademik dan rencana strategik belum optimal.
Revitalisasi Manajemen Pelatihan Tenaga Kerja (Studi Kasus Pada Balai Latihan Kerja Industri Makassar) Fitroh Hanrahmawan
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v1i1.135

Abstract

Penelitian ini dilakukan pada Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Makassar. Fokus penelitian ini adalah manajemen pelatihan pada BLKI Makassar dalam mendukung penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar. Hasil yang diharapkan adalah untuk mengetahui: 1) perencanaan program pelatihan pada BLKI Makassar; (ii) pengembangan program pelatihan pada BLKI Makassar; 2) pelaksanaan pelatihan pada BLKI Makassar; 3) evaluasi pelatihan pada BLKI Makassar; dan 4) revitalisasi manajemen pelatihan pada BLKI Makassar dalam mendukung penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu: wawancara partisipan dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perencanaan Program Pelatihan pada BLKI Makassar yang berfokus pada identifikasi kebutuhan pelatihan telah dilaksanakan sesuai alokasi dana proyek yang tersedia. 2) Pengembangan Program Pelatihan pada BLKI Makassar yang berfokus pada kerjasama pelatihan secara internal masih terjadi dikotomi jurusan serta ego sektoral dan kerjasama eksternal dengan perusahaan kurang berkembang bahkan kerjasama program pemagangan berjenjang belum ada lagi. 3) Pelaksanaan Program Pelatihan pada BLKI Makassar berfokus pada pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi (CBT) belum sepenuhnya dilaksanakan. 4) Evaluasi Pelatihan pada BLKI Makassar menunjukkan bahwa penilaian pelayanan pelatihan telah dilakukan namun hasilnya sebatas menjadi bahan koreksi dan perbaikan bagi manajemen. 5) Dukungan revitalisasi manajemen pelatihan pada Balai Latihan Kerja Industri Makassar terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar, menunjukkan bahwa BLKI Makassar sangat mendukung penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar.
Kontigensi Perilaku Birokrasi Pemda: Reviu Hasil Penelitian Disertasi Almarhum Dr. Kadjatmiko, M.Soc.Sc. Surya Dharma; Simatupang Patar
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v1i1.130

Abstract

Each organization, include the organization of kabupaten and kota governments in Indonesia unavoidably needs bureaucracy. The behaviour of bureaucracy is not independent, but attributable to and affected by other factors. The result of the research is the behaviour of the bureaucracy of governments in kabupatens and kotas was marked with the strengthening of the characteristics of professional bureaucratic behaviour in the form of being open, adaptive and appreciative; form of activities that are based on formal and informal relation; nature of common activities bound by shared vision and mission of providing public services, etc. The existing local government’s leadership, organizational structure and learning organization are perceived as the main driver in building trust among colleagues that leads to organizational change. Therefore, these factors does have significant effect on bureaucracy.
Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah dalam Mendukung Integrasi Nasional Di Kabupaten Luwu Timur Rifdan .
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v1i1.206

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tahapan implementasi kebijakan pemekaran daerah, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan pemekaran daerah, menganalisis wujud implementasi kebijakan di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya, serta menganalisis implementasi kebijakan pemekaran daerah dalam mendukung integrasi nasional di Kabupaten Luwu Timur. Penelitian eksploratif ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui, observasi, wawancara dan dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan implementasi kebijakan pemekaran daerah Kabupaten Luwu Timur telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur. Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan pemekaran daerah adalah adanya sumber daya alam yang potensial, penanaman modal (investasi), infrastruktur transportasi dan komunikasi, keterbukaan terhadap pihak luar dan dukungan publik (masyarakat). Wujud implementasi kebijakan di bidang politik meliputi pembangunan berbagai struktur dan infrastruktur politik, adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, peningkatan peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kebebasan berpolitik dan berorganisasi, penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta terwujudnya stabilitas politik. Di bidang ekonomi meliputi percepatan pembangunan struktur dan infrastruktur ekonomi, pengelolaan potensi sumber daya alam dan peningkatan lapangan kerja, pendapatan perkapita, Produk Domestik Regional Bruto serta Pendapatan Asli Daerah. Di bidang sosial budaya meliputi pembinaan kerukunan hidup antar warga masyarakat, berkurangnya kesenjangan sosial budaya, peningkatan kualitas pendidikan, kemampuan penataan wilayah dan pemberdayaan kelompok masyarakat ter.pencil, pengembangan nilai-nilai budaya lokal dan pemanfaatan kearifan lokal dalam menyelesaikan berbagai masalah. Implementasi kebijakan pemekaran daerah mendukung integrasi nasional di Kabupaten Luwu Timur, karena; terwujudnya stabilitas kehidupan bermasyarakat, adanya kemudahan memperoleh pelayanan publik, meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan terwujudnya integrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kata Kunci: Implementasi kebijakan, pemekaran daerah.
Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo Asna Aneta
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v1i1.132

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di kota Gorontalo, mengetahui dan menganalisis tingkat responsivitas pemerintah kota Gorontalo dalam implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, mengetahui dan menganalisis tingkat keberterimaan masyarakat terhadap kebijakan program penanggulangan kemiskinan, dan mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: wawancara dan  focus group discussion (FGD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo telah dilaksanakan sesuai tahapan kebijakan P2KP, responsivitas pemerintah Kota Gorontalo tinggi dalam implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, masyarakat menerima dan mendukung program penanggulangan kemiskinan, dan faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan P2KP di Kota Gorontalo.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan 

Page 1 of 1 | Total Record : 7