cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Riza Faishol
Contact Email
riezha09@gmail.com
Phone
+6282229749395
Journal Mail Official
alashlahjournal@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi 68465 Telp. (0333) 845654
Location
Kab. banyuwangi,
Jawa timur
INDONESIA
AL-ASHLAH
Published by Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi
ISSN : 28296788     EISSN : 28296346     DOI : https://doi.org/10.69552/alashlah
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Science, Social,
Religion Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Focus and Scope AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam is a double-blind peer-reviewed journal published by Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia. Focus AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam emphasizes the study of Islamic family law and Islamic law in Islamic countries in general and specifically in Indonesia by emphasizing the theories of Islamic family law and Islamic law and its practices in the Islamic worlds that developed in attendance through publications of articles and book reviews. Scope This Journal specializes in studying the theories and practices of Islamic family law and Islamic law in Islamic countries and is intended to express original researches and current issues. This journal welcomes the contributions of scholars from related fields warmly that consider the following general topics; Family Law Islamic Family Law Family Study Islamic Criminal Law Customary Law Sharia Economic Law Islamic Constitutional Law Islamic Comparative law Anthropological Law Sociological Law Marriage and Gender Issue History of Islamic Family Law and Islamic Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2022): (July 2022)" : 5 Documents clear
MAQASHID SHARIA CONCERNING SEXUAL VIOLENCE AGAINST WIFE IN LAW NUMBER 23 YEAR 2004: Maqashid Syari'ah Acts of Violence in Law No. 23 of 2004 Ruslandi Ruslandi
AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 1 No. 2 (2022): (July 2022)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper departs from the internal concept, namely the contract in marriage to form a man and a woman into a new family based on consensual relationships so that the purpose of marriage is to make them both Sakinah, mawaddah, warahmah. There are rights and obligations after the contract process including rights and obligations in fulfilling sexual needs between husband and wife, but in fact in the name of religion becomes the only basis if there is coercion from one of the parties who commits sexual coercion of a husband against his wife, which should be in a husband and wife relationship in a good way (ma'ruf) and cause mutual affection between the two. Based on the facts (reality) of the incident, the author discusses how Maqashid Syar'iah from acts of sexual violence against wives in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. By using normative juridical methods, in this case researching about sexual violence against wives according to Fiqh Munakahat and its relationship with Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT). The results of the study explain that to achieve and maintain 5 (five) main principles in Islam, namely maintaining religion (hifdz al-din), soul (hifdz al-nafs), reason (hifdz al-'qal), offspring (hifdz al-Nasl), and property (hifdz al-mal wa al-'irdh) then the victim must be protected and given justice, so that sexual violence does not happen again to a wife.
PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA PASANGAN LONG DISTANCE MARRIAGE: PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA PASANGAN LONG DISTANCE MARRIAGE Nabilah Falah
AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 1 No. 2 (2022): (July 2022)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper tries to explain how the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife in long-distance married couples, especially for respondents who are in Purwokerto City. The research that the author did was field research using an interdisciplinary approach, namely a sociological juridical approach where the material was obtained from secondary data sources as initial data, then continued with primary data in the field by distributing questionnaires. Then the author also uses a psychological approach to examine the problems raised by qualitative analysis methods. Based on the results of the study, it can be concluded that the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife in long-distance married couples has been carried out even though it has not been fully implemented properly.
PELAKSANAAN MEDIASI PERCERAIAN DI PERADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Abdul Aziz; Lukman Hakim
AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 1 No. 2 (2022): (July 2022)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan cita-cita bersama yang selalu ingin dicapai oleh pasangan suami istri, namun masalah dalam rumah tangga adalah sebuah keniscayaan. Setiap masalah yang muncul akan diselesaikan secara pribadi oleh mereka. Ketika tidak bisa diselesaikan, maka akan berakhir di depan Hakim, dan hakim tidak langsung memutuskan, melainkan masih mencoba untuk memediasi, agar tidak terjadi perceraian atau pertikaian. Hal ini yang diatur dalam dunia peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung, yakni melalui jalur mediasi. Dalam dunia hukum Islam mediasi ini melalui perantara hakam yang telah ditunjuk oleh hakim. Penelitian ini fokus dalam memandang pelaksanaan mediasi perceraian di Peradilan Agama dalam perspektif hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dalam arti menjadikan konsep tetang hakam untuk membaca pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, lebih khususnya dalam masalah perceraian. Kesimpulannya, pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama banyak berbeda dengan yang sudah dijelaskan dalam hukum Islam, khususnya dalam segi wewenang hakam yang berbeda dengan yang dimiliki oleh mediator. Namun hal ini tidak menjadi persoalan karena konteks yang berbeda, yang akan munculnya perbedaan cara yang ditempuh untuk mewujudkan perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara
FUNGSI PEDOMAN PEMIDANAAN BAGI HAKIM UNTUK MENJATUHKAN PUTUSAN YANG MENCERMIN KEADILAN Raden Muyazin Arifin
AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 1 No. 2 (2022): (July 2022)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana menimbulkan peluang terjadinya disparitas dalam pemidanaan. Penelitian yang dilakukan ICW tahun 2014 terkait putusan pidana dalam kasus tindak pidana korupsi menyatakan telah terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana, demikian pula penelitian sebelumnya yang dilakukan Wahyu Nugroho dalam jurnal Yudisial tahun 2007 terkait tindak pidana pencurian juga menunjukkan hal yang sama. Penulis melakukan kajian normatif terhadap hal ini dengan melihat adanya kekosongan hukum terkait pedoman pemidanaan yang memberikan peluang untuk terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana. Dengan adanya pedoman pemidanaan yang dapat diletakkan di Kitab Undang-Undang Hukum pidana ataupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan meminimalisitr terjadinya disparitas Pidana, penulis melakukan kajian perbandingan sebagaimana yang telah ada dalam Code Penal republic Demokrasi yang disusun Prf. Enrico Ferri. Hal lain yang tidak kalah penting untuk mengeliminasi terjadinya disparitas pidana adalah factor integritas dari penegak hukum itu sendiri.
PERTAHANAN TRADISI PERKAWINAN SUKU BUGIS MUNCAR BANYUWANGI M Amir Mahmud
AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 1 No. 2 (2022): (July 2022)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana tradisi pernikahan masyarakat Bugis di Muncar Banyuwangi dan bagaimana masyarakat Bugis dapat mempertahankan tradisi pernikahan mereka. Pembelaan terhadap tradisi pernikahan Bugis di Muncar belum pernah dikaji, sehingga perlu dilakukan kajian mendalam terkait tradisi pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, metode yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelaan tradisi pernikahan Bugis Muncar mulai memudar, hal ini dikarenakan masyarakat mulai terbuka untuk berubah. Hubungan dominasi dipertahankan melalui keberadaan panai'.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 01 (2026): January 2026 Vol. 4 No. 2 (2025): July 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): (January 2025) Vol. 3 No. 2 (2024): (July 2024) Vol. 3 No. 1 (2024): (January 2024) Vol. 2 No. 2 (2023): (July 2023) Vol. 2 No. 1 (2023): (January 2023) Vol. 1 No. 2 (2022): (July 2022) Vol. 1 No. 1 (2022): (January 2022)