cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
dauri
Contact Email
dauri170996@gmail.com
Phone
+6282128043127
Journal Mail Official
dauri170996@gmail.com
Editorial Address
Jl. Trans Sumatera Jati Permai Kalianda-Lampung Selatan Indonesia
Location
Kab. lampung selatan,
Lampung
INDONESIA
RESTORATIVE JUSTICE : Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Kalianda
Published by Universitas Muhammadiyah Kalianda
ISSN : 28300130     EISSN : 28300130     DOI : 10.52655
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Hukum pidana dan keadilan restoratif Hukum perdata dan penyelesaian sengketa Hukum tata negara dan kebijakan publik Hukum adat dan kearifan lokal Hak asasi manusia Kebijakan hukum dan reformasi peradilan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 3 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2025): Terbitan September-Desember" : 3 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI LIVE STREAMING E-COMMERCE DI INDONESIA Jenggis Khan Haikal
RESTORATIVE JUSTICE : Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Kalianda Vol. 1 No. 2 (2025): Terbitan September-Desember
Publisher : RESTORATIVE JUSTICE : Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Kalianda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52655/jrgxtr65

Abstract

The rapid development of live streaming e-commerce in Indonesia has transformed digital buying and selling patterns while simultaneously increasing consumer vulnerability due to the real-time, persuasive, and minimally documented nature of such transactions. This study aims to analyze consumer legal protection in buying and selling transactions conducted through live streaming e-commerce in Indonesia using the Digital Consumer Protection Model. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although the Consumer Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Personal Data Protection Law provide a legal foundation for consumer protection, these regulations have not yet fully adapted to the complexities of live streaming e-commerce transactions, particularly in terms of information transparency, multi-party accountability, and dispute resolution mechanisms. Therefore, strengthening digital consumer protection requires a more adaptive system-based approach that responds to the dynamics of the digital economy.
PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITUR ATAS SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LEASING Rudi Hartono; Eka Pratiwi
RESTORATIVE JUSTICE : Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Kalianda Vol. 1 No. 2 (2025): Terbitan September-Desember
Publisher : RESTORATIVE JUSTICE : Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Kalianda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52655/aj21yb68

Abstract

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian leasing serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi fidusia tidak dapat dilakukan sepihak oleh kreditur, melainkan harus melalui pengadilan jika debitur menolak menyerahkan objek jaminan. Tantangan utama dalam pelaksanaan eksekusi meliputi penyalahgunaan oleh debt collector, kurangnya pendaftaran fidusia, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan agar pelaksanaan fidusia berjalan lebih efektif dan adil.
PENGATURAN KEBEBASAN BERAGAMA DALAM KOLOM KTP: MEMAKNAI PANCASILA SEBAGAI DASAR KEBEBASAN BERAGAMA DAN KEYAKINAN Ricco Andreas, Aisa Sara Asipa, Ananda Putri Listari, Dear Lumban Tobing, Safinatun Naja
RESTORATIVE JUSTICE : Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Kalianda Vol. 1 No. 2 (2025): Terbitan September-Desember
Publisher : RESTORATIVE JUSTICE : Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Kalianda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52655/765rrt46

Abstract

Kebebasan beragama dijamin oleh UUD 1945 dan Pancasila, namun pada praktik administratif seperti kewajiban pencatatan agama dalam KTP justru seringkali menimbulkan diskriminasi, terutama terhadap penganut agama dan keyakinan minoritas. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, tulisan ini menganalisis sejauh mana kebijakan ini selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional, nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia internasional. dan perlindungan data pribadi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kolom agama pada KTP perlu dikaji ulang, karena selain bersifat administratif yang tidak proporsional tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi warga negara, sehingga memerlukan peninjauan ulang. Reformasi kebijakan sangat penting untuk mencapai sistem kependudukan yang lebih adil dan inklusif.

Page 1 of 1 | Total Record : 3

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 2 (2025): Terbitan September-Desember Vol. 1 No. 1 (2025)