cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
LPPM UWGM Samarinda
Contact Email
fisipublik@uwgm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
fisipublik@uwgm.ac.id
Editorial Address
Jl. Wahid Hasyim 2 No.28, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik
Published by Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
ISSN : 25282689     EISSN : 25409751     DOI : https://doi.org/10.24903/fpb.v10i2.3571
Core Subject : Social,
Social Sciences
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik is a periodical scientific journal published by the Faculty of Social and Political Sciences, Widya Gama Mahakam University, Samarinda, with pISSN 2528-2689 and eISSN 2540-9751 published twice a year in May and November. This Journal Jurnal FISIPublik publishes scientific work resulting from research, development, thought studies, or administrative theory studies relating to socio-political and administrative issues both concerning organizations and the public.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 1 (2016): may" : 7 Documents clear
PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DESA (STUDI : MASYARAKAT DESA SUNGAI MARIAM KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA) fitriansyah, muhammad
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 1 No. 1 (2016): may
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menitikberatkan pada pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat di Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan menggunakan metodologi penelitian berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Sungai Mariam sudah cukup baik, karena bersifat transparansi baik proses pengurusan maupun terkait dengan pendanaan. Pemerintah Desa Sungai Mariam sudah melakukan akuntabilitas (pertanggung  jawaban)  kepada  pemerintah  kecamatan,  pemerintah  kabupaten serta masyarakat seperti mengumumkan hasil kerja mereka pada waktu rapat dan laporan pertanggung jawaban keuangan yang didapat dari Alokasi dana Desa yang bersumber pada APBD dan APBN. Partisipasi masyarakat merupakan proses dalam pengembangan  masyarakat dan pada desa Sungai Mariam telah menunjukkan partisipasi yang tinggi. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pemerintah Desa Sungai Meriam telah adil dimana mereka memberikan pelayanan tidak membeda-bedakan tingkat klasifikasi masyarakat.
Peran Tokoh Masyarakat Sebagai Aktor Penerus Warisan Budaya Di Tanah Perantauan (Studi: Sanggar Budaya Kuda Lumping Campur Sari Turonggo Sri Margo Mulyo Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara) habibi, muhammad
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 1 No. 1 (2016): may
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v1i1.7

Abstract

Penelitian ini membahas Peran Tokoh Masyarakat dalam membangun dan mempertahankan warisan budaya yang diperoleh dari leluhur di tanah perantauan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Merekatkan kerukunan warga dan bertekad untuk terus mengenalkan kebudayaan nenek moyang kepada anak cucu, serta melalui kesenian kuda lumping ini sebagai warga perantauan mereka tidak melupakan asal usul dan budaya dari tanah Jawa. Kedua, pelestarian budaya merupakan bukti kecintaan terhadap kampung halaman dan perlindungan dalam pergaulan anak-anak mereka. Ketiga, metode pelestarian dengan mengenalkan sejak dini, dan cara mengajak latihan, serta menonton pagelaran. Keempat, seni kuda lumping merupakan pagelaran seni berbiaya mahal dalam sewa dan operasional pagelaran. Dan Kelima, Pengakuan dan penghargaan masyarakat secara umum menjadi penghapus pesimisme kendala pelestarian sanggar budaya.
Implementasi Sistem Kearsipan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur ifansyah, muhammad noor; wartini, munati
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 1 No. 1 (2016): may
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berlokasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur, rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah implementasi Sistem kearsipan. Tujuan Penelitian ini untuk dan menjelaskan implementasi Sistem kearsipan, apakah sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Kearsipan Di Daerah.              Metode penelitian adalah melalui Studi Pustaka, Wawancara yakni metode pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada seseorang (informan atau responden) dan Metode Dokumentasi yang merupakan metode pengumpulan data terkait dengan penelitian baik berupa tulisan,foto atau gambar maupun bagan. Pembahasan pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif dari objek yang diteliti.              Berdasarkan hasil penelitian maka implementasi sistem kearsipan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur sudah dilakukan tetapi masih banyak kekurangan dan belum sepenuhnya berpedoman pada sistem tata kearsipan yang berlaku. Kegiatan pengelolaan arsip lebih pada penerimaan surat masuk dan surat keluar kemudian diagendakan untuk selanjutnya diberi lembar disposisi sebelum didistribusikan dan selanjutnya dilakukan penyimpanan di bidang masing-masing sesuai perihal surat.            Hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan sistem Kearsipan berupa faktor kurangnya kompetensi SDM harus ditunjang dengan pengembangan dan pelatihan agar lebih handal. Serta kurangnya sarana penyimpanan atau gudang arsip diharapkan komitmen dari pimpinan untuk membantu melengkapi sarana penunjang kearsipan.            Saran-saran demi kemajuan implementasi sistem kearsipan : perlu ditambah petugas khusus pengelola arsip, perlu dilaksanakan pelatihan, perlu disediakan ruang khusus dengan sarana penunjang, perlu komitmen atasan dan dukungan IT perlu ditingkatkan sebagai penunjang profesionalisme SDM.
Peran Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan ( Studi: Masyarakat Desa Manjelutung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara) rusli, rusli
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 1 No. 1 (2016): may
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggali peran Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam penanggulangan kemiskinan terutama pada masyarakat Desa Manjelutung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Kantor  tersebut dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Kantor tersebut beserta jajarannya dan lembaga masyarakat sudah cukup berjalan dengan baik, pelaksanaan kegiatan memperoritaskan memberikan pelatihan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, menggali potensi-potensi yang ada di Desa Manjelutung agar bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat desa.
Makna PNS Bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda zulkifli, said
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 1 No. 1 (2016): may
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana makna PNS bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda   serta ingin memberikan gambaran respon mahasiswa  mengenai tentang makna Pegawai Negeri Sipil (PNS)Penelitian ini meneliti sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  Widya Gama Mahakam Samarinda yang jadikan sebagai unit observasi dalam penelitian ini sebagai populasi sekaligus juga sebagai sampel atau responden yang berjumlah keseluruhannya sebanyak 30 orang, yang terdiri dari 10 orang mahasiswa semester 2, 10 orang mahasiswa semester 4 dan 10 orang mahasiswa semester 6 untuk melihat  makna PNS bagi mahasiswa  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  Widya Gama Mahakam Samarinda.  Kemudian sebagai  alat analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dari Miles & Huberman. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata tanggapan responden adalah setelah lulus kuliah mereka ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS), hal ini terjadi dari 30 orang responden, tidak banyak di antaranya yang memberikan jawaban yang negatif atau tidak ingin menjadi PNS justru mereka ingin menjadi wiara usaha kemudian menjadi PNS. Oleh karena itu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan  bagi pimpinan baik Universitas Maupun Fakultas untuk  mengarahkan mahasiswanya tidak berorientasi setelah  lulus menjadi pegawai negeri sipil  (PNS).
STRATEGI PEMEKARAN KELURAHAN LOA JANAN ILIR DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH helminasari, shorea
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 1 No. 1 (2016): may
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

New paradigm in management of regional governance have experienced of completion and change along with attending of Undang-Undang Number 32 2004 about Governance of Regional, from which orienting power of up at democratization, enableness and society service. This changes also happened in system of regional governance in the form of settlement repeat the areal institute which relate at Peraturan Pemerintah number 8, 2003 about organizational execution guidance of areal peripheral in the place of peraturan pemerintah number 84, 2000. To execute the governance duties is existence of element at regional governance that is subdistrict and of kelurahan as back part of harpoon from regional governance in otonomy execution of direct service and area to society.The purpose this research is knowing and analysing the factors becoming yardstick to be able to conducted by develop Of Kelurahan Loa Janan Ilir, and also know the and analysing the strategy of what has been conducted by Government of Kelurahan Loa Janan Ilir to be Kelurahan  Loa Janan Ilir competent to be develop.This research used the descriptive research method with the inductive approachment and also the technique of data collecting were interview with the respondens and documentation. As for data sources came from governmental officer of Kota Samarinda the resource person is mayor, head of governance section, head of village governance section, head of organization section. At officer of village as resource person that is Lurah, of kelurahan secretary, head of governmental section and staff therewith society circle and supported by the administration data, statistical data, etc.With the existence of otonomy authority of this regional, officer with citizen of society of Kelurahan Loa Janan Ilir to exploit to bloom the  Kelurahan Loa Janan Ilir becomes two new kelurahan with a goal to give the maximum service to the society and also efficiency during and travelled distance to center government because of the distance loa janan ilir. Based on the policy, regional potency, areal to the loa janan ilir requirement, finance ability and availibility of offier resource very suitable if  Kelurahan Loa Janan Ilir was developed in two new of kelurahan and one of main kelurahan.
ANALISA KETERSEDIAAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENYAMBUT RENCANA IBU KOTA NEGARA BARU rachim, abdul; habibi, muhammad
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 1 No. 1 (2016): may
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada hari Selasa 24 Agustus 2021 dalam pemberitaan kantor berita Antara, saat meninjau sodetan akses jalan menuju Ibu Kota Negara di Jalan tol Balikpapan-Samarinda KM 14, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan IKN yang baru dio Provinsi Kalimantan Timur tetap diteruskan. Artinya bahwa Kalimantan Timur harus terus bersiap sedia, termasuk kedatangan sekitar 1,5 juta pejabat dan pegawai pemerintah pusat bersama keluarga, yang harus mendapat dukungan pasokan pangan. Pangan dalam kehidupan sehari-hari merupakan kebutuhan pokok manusia. Tanpa pemenuhan pangan, manusia tentu tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Adapun tujuan penelitian adalah mengetahui Ketersediaan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur menyambut Rencana Ibu Kota Negara Baru, dan mengetahui berbagai aspek yang berkenaan dengan Ketersediaan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur Menyambut Rencana Ibu Kota Negara Baru.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif, dengan analisis data menggunakan Analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan di Kalimantan Timur saat ini masih memerlukan perhatian yang lebih fokus, agar kerentanan pangan dapat dihindari. Mengingat dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan hanya komoditas ternak Domba dan Babi yang swasembada. Komoditas seperti beras, sayuran, buah-buahan, daging, ayam, itik bahkan telur masih membutuhkan pasokan dari wilayah tetangga. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa yang paling rentan adalah masih adanya alih fungsi lahan pertanian ke sektor perkebunan sawit, batu bara, hingga properti perumahan. Sedangkan potensi pangan pada tingkat Kabupaten/Kota belum terpetakan dengan baik sehingga kebijakan yang ditetapkan belum dapat mengungkit potensi pangan yang dimiliki. Kebijakan dan program yang telah ditetapkan dan diaplikasikan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota masih perlu dikembangkan berbasis pada potensi produksi dan pengolahan hilirisasi produksi. Perlu kebijakan strategis yang berbasis pada kepemudaan dalam rangka pencapaian kondisi ketahanan pangan yang modern berbasis teknologi modern.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025): NOVEMBER Vol. 10 No. 1 (2025): MAY Vol. 9 No. 2 (2024): November Vol. 9 No. 1 (2024): MAY Vol. 8 No. 2 (2023): November Vol. 8 No. 1 (2023): May Vol. 7 No. 2 (2022): November Vol. 7 No. 1 (2022): May Vol. 6 No. 2 (2021): November Vol. 6 No. 1 (2021): May Vol. 5 No. 2 (2020): November Vol. 5 No. 1 (2020): May Vol. 4 No. 2 (2019): November Vol. 4 No. 1 (2019): May Vol. 3 No. 2 (2018): November Vol. 3 No. 1 (2018): May Vol. 2 No. 2 (2017): November Vol. 2 No. 1 (2017): May Vol. 1 No. 2 (2016): November Vol. 1 No. 1 (2016): may More Issue