cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
LPPM UWGM Samarinda
Contact Email
fisipublik@uwgm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
fisipublik@uwgm.ac.id
Editorial Address
Jl. Wahid Hasyim 2 No.28, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik
Published by Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
ISSN : 25282689     EISSN : 25409751     DOI : https://doi.org/10.24903/fpb.v10i2.3571
Core Subject : Social,
Social Sciences
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik is a periodical scientific journal published by the Faculty of Social and Political Sciences, Widya Gama Mahakam University, Samarinda, with pISSN 2528-2689 and eISSN 2540-9751 published twice a year in May and November. This Journal Jurnal FISIPublik publishes scientific work resulting from research, development, thought studies, or administrative theory studies relating to socio-political and administrative issues both concerning organizations and the public.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 6 No. 2 (2021): November" : 10 Documents clear
ANALISA KETERSEDIAAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENYAMBUT RENCANA IBU KOTA NEGARA BARU Rachim, Abdul; Habibi, Muhammad
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 6 No. 2 (2021): November
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v6i2.1099

Abstract

Pada hari Selasa 24 Agustus 2021 dalam pemberitaan kantor berita Antara, saat meninjau sodetan akses jalan menuju Ibu Kota Negara di Jalan tol Balikpapan-Samarinda KM 14, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan IKN yang baru dio Provinsi Kalimantan Timur tetap diteruskan. Artinya bahwa Kalimantan Timur harus terus bersiap sedia, termasuk kedatangan sekitar 1,5 juta pejabat dan pegawai pemerintah pusat bersama keluarga, yang harus mendapat dukungan pasokan pangan. Pangan dalam kehidupan sehari-hari merupakan kebutuhan pokok manusia. Tanpa pemenuhan pangan, manusia tentu tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Adapun tujuan penelitian adalah mengetahui Ketersediaan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur menyambut Rencana Ibu Kota Negara Baru, dan mengetahui berbagai aspek yang berkenaan dengan Ketersediaan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur Menyambut Rencana Ibu Kota Negara Baru.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif, dengan analisis data menggunakan Analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan di Kalimantan Timur saat ini masih memerlukan perhatian yang lebih fokus, agar kerentanan pangan dapat dihindari. Mengingat dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan hanya komoditas ternak Domba dan Babi yang swasembada. Komoditas seperti beras, sayuran, buah-buahan, daging, ayam, itik bahkan telur masih membutuhkan pasokan dari wilayah tetangga. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa yang paling rentan adalah masih adanya alih fungsi lahan pertanian ke sektor perkebunan sawit, batu bara, hingga properti perumahan. Sedangkan potensi pangan pada tingkat Kabupaten/Kota belum terpetakan dengan baik sehingga kebijakan yang ditetapkan belum dapat mengungkit potensi pangan yang dimiliki. Kebijakan dan program yang telah ditetapkan dan diaplikasikan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota masih perlu dikembangkan berbasis pada potensi produksi dan pengolahan hilirisasi produksi. Perlu kebijakan strategis yang berbasis pada kepemudaan dalam rangka pencapaian kondisi ketahanan pangan yang modern berbasis teknologi modern.
PENGARUH PENGAWASAN KEPALA DESA TERHADAP DISIPLIN KERJA APARATUR PEMERINTAH DESA HANDIL TERUSAN DI KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Zulkifli, Said
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 6 No. 2 (2021): November
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v6i2.1193

Abstract

Pengaruh Pengawasan Kepala Desa Terhadap Disiplin Kerja Aparatur Pemerintah Desa Handil Terusan, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap disiplin kerja aparatur desa Handil Terusan di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi angket, wawancara dan dokumen. Populasi adalah seluruh apartur desa yang berjumlah 18 orang, karena jumlahnya sedikit maka populasi sekaligus dijadikan sebagai sampel dengan caras sensus. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rank Spearman. Hasil secara rinci dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, pengawasan berpengaruh terhadap disiplin aparatur Desa Handil Terusan Di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tingkat signifikansi sebesar 0,502 > 0,401. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima data maupun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 MELALUI PPKM BERSKALA MIKRO DI KOTA MALANG Pratama, Wisnu Yuda; Alqorni, Asy’ari Wais
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 6 No. 2 (2021): November
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v6i2.1198

Abstract

Pandemi Covid 19 disebabkan oleh satu virus bernama virus corona yang menyerang sistem pernafasan manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Cina dan saat ini virus tersebut sudah menyebar ke setiap Negara yang ada di dunia tidak terkecuali Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk menangani pandemi ini ialah dengan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berskala mikro. Seluruh kota yang ada di Indonesia menerapkan kebijakan ini, termasuk Kota Malang yang menyebabkan warga menerapkan disiplin sosial yang tinggi, bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah di rumah serta membatasi aktivitas dan mobilitas di luar rumah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk collaborative governance dalam kebijakan penanganan Covid-19 melalui PPKM Berskala Mikro di Kota Malang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Namun kebijakan yang baik saja tidak cukup untuk menangani Covid-19 di negeri ini, dibutuhkan pula komitmen baik Pemerintah, Akademisi, Masyarakat, dan Media Massa berkolaborasi atau kerjasama dalam proses penaganan Covid-19 di Kota Malang untuk mematuhi segara aturan dan kebijakan yang telah di keluarkan pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam penanganan Covid-19 di Kota Malang melalui Tim Satgas Covid-19, Pemda Kota Malang Menerapkan Model Pantahelix dalam proses penanganan Covid-19 diantaranya : Penanganan Covid-19 yang melibatkan TNI dan Polri; Kegiatan new normal penerapan surat edaran melibatkan TNI, Polri serta Satpol PP; Adanya mekanisme penanganan ; Strategi dan program Satgas dalam proses penganan. Faktor penghambat dalam penanganan Covid-19 kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam mentaati protokol Kesehatan.
TANTANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN UMKM DI MASA PANDEMI Pradana, Rivaldio Rizki; Hakim, Lukmanul; Azijah, Dewi Noor
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 6 No. 2 (2021): November
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v6i2.1199

Abstract

Masa pandemi Covid-19 saat ini banyak mengancam pemasukan serta penurunan penjualan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha salah satunya yang berdampak yakni UMKM yang mana seharusnya dapat memberikan berbagai macam pelayanan ekonomi kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan yang adil, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan berperan dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi, namun hal tersebut tidaklah berjalan dengan optimal khususnya di Kabupaten Karawang. Pemberdayaan UMKM yang masih tidak merata dalam pengimplementasiannya menjadikan faktor proses kebijakan tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut dengan menggunakan teori Implementasi dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang mempunyai enam dimensi, yakni dimensi pertama merupakan ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya yang menjadi faktor pendukung dan bisa menjadi faktor penghambat juga dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM, Karakteristik Agen Pelaksana yang tidak melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada dalam mengelola pemberdayaan UMKM di Karawang, Sikap/kecenderungan para pelaksana, Komunikasi antar organisasi yang kurang baik antar implementor, dan terakhir merupakan Lingkungan ekonomi, sosial, politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana pemberdayaan UMKM di Kabupaten Karawang.
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARAWANG DALAM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT Utari, Mira Amalia; priyanti, Evi
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 6 No. 2 (2021): November
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v6i2.1200

Abstract

Dalam suatu pemerintahan maupun organisasi pemerintah perlu adanya proses manajemen yang baik terutama dalam layanan publik. Peran pemerintah sangat penting diperuntukan dalam menyediakan layanan publik bagi masyarakat. Pemerintah harus bertanggung jawab dalam memberikan layanan yang terbaik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keberadaan masyarakat menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara layanan publik. Pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang didasarkan pada proses manajemen yang terkelola dengan baik pula. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelayanan publik berbasis e-government ini biasanya terkait dengan adanya keterbatasan informasi pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui perkembangan informasi yang ada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengetahui manajemen pelayanan publik berbasis e-government Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan pada empat fungsi manajemen pemerintahan yaitu perecanaaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dapat disimpulkan bahwa manajemen pemerintahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang dalam pelayanan publik berbasis e-government cukup efektif dalam pengembangan informasi melalui media sosial.
STRATEGI DINAS DPMPTSP KABUPATEN PURWAKARTA DALAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA MELALUI PROGRAM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) Esther, Gracesilla; Ajizah, Dewi Noor
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 6 No. 2 (2021): November
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v6i2.1201

Abstract

Online Single Submission (OSS) ialah Perizinan Berusaha yang diwujudkan melalui Badan OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota bagi para Pelaku Usaha lewat sistem elektronik yang terstruktur dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Sistem OSS difokuskanbagi percepatan dan kenaikan penanaman modal dan berusaha serta memudahkan Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan. Untuk memudahkanpenjadwalan/pengelolaan perizinan kegiatan usaha seperti Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan dan lain sebagainya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latarbelakang diterbitkannya OSS serta penyelenggaraannya diKabupaten Purwakarta. Penelitian yang peneliti lakukan adalah Kualitatif. Teori yang digunakan adalah Teori Strategi Menurut Wheelen dan Hunger serta Teori Implementasi Menurut Warwick. Dapat disimpulkan bahwa tujuan Program OSS ini masih belum tercapai, karena yang menjadi tujuan awal yaitu, menyederhanakan birokrasi masih memiliki kendala terkait operator OSS sendiri dan masyarakat yang masih belum mendapat pemahaman tentang program OSS ini.
DAMPAK KOMUNIKASI POLITIK DAN OPINI PUBLIK TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT elisabet; Siahan, Chontina
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 6 No. 2 (2021): November
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v6i2.1202

Abstract

Salah satu tujuan komunikasi politik saat ini adalah pembentukan opini publik. Hal ini ditambah bahwa sekarang manusia hidup di tengah-tengah era keterbukaan dan transparansi, seperti contohnya di Indonesia dewasa ini. Komunikasi politik yang dilakukan para elit politik tidak akan berjalan maksimal tanpa pembentukkan opini publik. Popularitas para kandidat politik tidak akan naik jika tidak ditunjang oleh signifikannya opini dari publik terhadap mereka. Karena itu, komunikasi politik dan opini publik memeliki keterkaitan yang erat karena keduanya saling menunjang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana dampak komunikasi politik, opini publik, dan media terhadap perilaku masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di era digital ini media adalah sarana paling efektif dalam pembentukkan opini publik. Selain itu, partisipasi dan keterlibatan masyarakat di dalam dunia politik juga dipengaruhi oleh proses komunikasi politik dan opini publik yang beredar di tengah-tengah mereka.
Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur saidi, arbainah; Sabaru, Rahmat
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 6 No. 2 (2021): November
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v6i2.1264

Abstract

Implementasi Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi Kalimantan Timur, melalui alur penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat. Penelitian ini untuk mengetahui proses mendapatkan serta mengelola data informasi baik itu informasi yang diumumkan secara berkala, informasi serta merta, maupun informasi yang tersedia setiap saat. Secara umum yang telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu pada Pasal 9, 10 dan 11, terkecuali memang ada informasi yang dikecualikan yang tidak bisa disebarluaskan kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan dari Good Governance yang salah satunya adalah terwujudnya keterbukaan informasi publik dan kemudahan akses informasi kepada masyarakat dengan cara serta bahasa yang mudah dipahami. Bahwa hasil penelitian dan analisis data diketahui bahwa sebagai salah satu Badan Publik KPU Provinsi Kalimantan Timur melalui PPID dalam memberikan informasi yang dimilikinya kepada masyarakat maupun stakeholder, secara keseluruhan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 dengan dibukanya layanan e-PPID, kemudian penyampaian keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui platform sistem media informasi lainnya, serta informasi yang ditempel pada tempat yang telah disediakan di kantor Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur setelah mendapat persetujuan atasan PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi pada Masyarakat Peduli Api di Desa Bandar Jaya) Holipah; Kosali, Ahmad Yani
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 6 No. 2 (2021): November
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki ekosistem gambut dan berada diwilayah tropis dengan sebaran musim hujan dan kemarau yang dipengaruhi oleh perubahan iklim.Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) adalah kabupaten di Sumatera Selatan yang memiliki resikotertinggi kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yangmempengaruhi implementasi pengendalian pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Ogan KomeringIlir. Metode yang dilakukan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakanadalah observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam. Teori yang digunakan adalah teori GeorgeC. Edward III dengan melihat dari empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi danstruktur birokrasi. Variabel komunikasi dan disposisi sudah berjalan dengan baik. Variabelsumberdaya dan struktur birokrasi belum baik. Sumberdaya masih harus ditingkatkan kualitas dankuantitasnya. Variabel struktur birokrasi masih harus ditata lagi sehingga lebih efisien dan efektif.
Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Terhadap Transportasi Angkutan Batu Bara Darminto, Citra; Hapsa; Baidawi, Ahmad
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 6 No. 2 (2021): November
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kebijakan pemerintah Provinsi Jambi terhadap pengaturan transportasi batu bara. Seperti yang kita ketahui bahwa Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi di Sumatra yang memiliki sumber daya alam batu bara yang cukup besar. Data terakhir menyebutkan, cadangan batu bara di Provinsi Jambi diperkirakan mencapai 1,9 miliar ton. Pemerintah Provinsi Jambi mengharapkan pengangkutan batu bara memiliki jalan khusus sehingga tidak mengganggu jalan masyarakat umum. Akan tetapi, minimnya prasarana transportasi menjadi kendala pengangkutan batubara ke pelabuhan muat yang mengakibatkan kemacetan di jalan umum. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggambarkan dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik studi pustaka, observasi dan penelusuran beberapa data secara online. Adapun hasil temuan yang penulis dapatkan adalah Pemerintah Provinsi Jambi sudah mengeluarkan kebijakan terkait jalan khusus bagi transportasi batu bara. Kebijakan ini diambil setelah pemerintah provinsi jambi bersama beberapa pihak yang memiliki perusahaan batu bara di daerah wilayah provinsi jambi berdiskusi dan bersepakat untuk merencanakan pembangunan jalur khusus bagi transportasi batu bara seperti membangun jalan khusus bagi transportasi batu bara serta memanfaatkan jalur transportasi sungai, yaitu sungai batanghari. Pada tingkat implementasinya kebijakan ini belum berjalan efektif hal itu didasarkan beberapa hal seperti minimnya anggaran, pengawasan serta kurangnya dorongan dari pihak perusahaan batu bara.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025): NOVEMBER Vol. 10 No. 1 (2025): MAY Vol. 9 No. 2 (2024): November Vol. 9 No. 1 (2024): MAY Vol. 8 No. 2 (2023): November Vol. 8 No. 1 (2023): May Vol. 7 No. 2 (2022): November Vol. 7 No. 1 (2022): May Vol. 6 No. 2 (2021): November Vol. 6 No. 1 (2021): May Vol. 5 No. 2 (2020): November Vol. 5 No. 1 (2020): May Vol. 4 No. 2 (2019): November Vol. 4 No. 1 (2019): May Vol. 3 No. 2 (2018): November Vol. 3 No. 1 (2018): May Vol. 2 No. 2 (2017): November Vol. 2 No. 1 (2017): May Vol. 1 No. 2 (2016): November Vol. 1 No. 1 (2016): may More Issue