cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2007)" : 5 Documents clear
Tinjauan Yuridis Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Good Corporate Governance (GCG)
Lex Jurnalica Vol 5, No 1 (2007)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin memperlihatkan Penerapan konsep Good Corporate Governance (GCG)  dalam satu perusahaan. Dimana GCG merupakan faktor penentu  pelak-sanaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perbaikan sosial maupun lingkungan masyarakat, salah satu prinsip penting dalam GCG yang sangat berpengaruh dalam CSR adalah pertanggungjawaban (responsibility) yang mengarah bukan kepada shareholders tetapi kepada stakeholders dan kini ketentuan hukum positip mengatur bahwa GCG dan CSR bukan lagi hanya merupakan responsibility tetapi sudah berupakan kewajiban hukum (liability) yang memiliki sanksi hukum. CSR adalah merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian library research. Adapun hasil kesimpulan dari penulis mengenai permasalahan ini adalah bahwa keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan prinsip GCG dan juga CSR dengan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance
Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana
Lex Jurnalica Vol 5, No 1 (2007)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan memberikan sebuah tinjauan hukum mengenai eksistensi saksi mahkota. Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil maka KUHAP telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Dalam perkembangannya, maka penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana tidak dibolehkan dengan pertimbangan karena bertentangan dengan hak asasi terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) sebagai instrumen hak asasi manusia internasional termasuk sebagai instrumen penilaian terhadap implementasi prinsip-prinsip fair trial. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan metode penelitian hukum normatif. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana perlu ditinjau ulang kembali karena bertentangan dan melanggar kaidah hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam KUHAP sebagai instrumen hukum nasional maupun ICCPR sebagai isntrumen hak asasi manusia internasional yang juga merupakan sumber acuan terhadap implementasi prinsip-prinsip peradilan yang adil (fair trial).Kata Kunci : Saksi Mahkota, Alat Bukti, Perkara Pidana.
Liberalisasi Pengadaan Barang dan Jasa: Konflik Kepentingan Negara Maju Versus Negara Berkembang
Lex Jurnalica Vol 5, No 1 (2007)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Liberalization of  government procurement has become a major issue in Doha Round. Basically, developed countries try to insert Government procurement as multilateral agreement and developing countries should apply international trade principle in government procurement. Those are transparency and non discrimination principles. Legal consequence of non discrimi-nation principle leads to no different treatment between foreign and domestic bidder. This effect considerably endanger national interest all developing countries and this issue has no binding forces. Due to that fact, finally WTO established a Working Group on Transparency in Government procurement as initial step in liberalizing government procurement which supported by several international organizations.Keywords: Trade Liberalization, Government Procurement and Conflict of Interest Between Developed and Developing Countries.
Hukum, Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi
Lex Jurnalica Vol 5, No 1 (2007)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan ekonomi dalam sebuah negara pada hakikatnya membutuhkan tiga hal: predik-tibilitas, fairness, dan efisiensi. Dalam upaya mencapai tiga hal tersebut di atas maka hukum diberdayakan sebagai sebuah sarana yang akan mampu mendorong proses-proses dalam pembangunan ekonomi. Peran hukum menjadi sangat penting ketika pembangunan memberikan dampak baik dampak kesejahteraan ekonomi, dimana pada hal ini pertumbuhan ekonomi menjadi barometer keberhasilan sebuah pembangunan ekonomi sebuah negara, tetapi pada sisi lain keberhasilan pembangunan ekonomi yang dilihat dari keberhasilan pencapaian pertumbuhan ekonomi secara sadar mupun tidak juga berdampak sisi demokrastisasi. Demokrasi acapkali dianggap menjadi sebuah ancaman atas kesuksesan sebuah pembangunan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin memperlihatkan kaitan hukum, demokrasi dan pembangunan ekonomi. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dapat penulis dapatkan bahwa hukum harus mampu menyeimbangkan antara keberhasilan pembangunan ekonomi dengan proses demokratisasi dalam sebuah negara.Kata Kunci: Hukum, Demokrasi, Pembangunan Ekonomi
Tantangan dan Peluang Monorail Sebagai Program Pengembangan Pola Transportasi Makro (PTM) DKI Jakarta
Lex Jurnalica Vol 5, No 1 (2007)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jakarta adalah sebuah kota yang paling banyak menyimpan problematik ekonomi, sosial, hukum, budaya, politik dan keamanan, karena disamping luas wilayahnya begitu besar sekitar 650 km2, juga dihuni oleh sekitar 12 juta penduduk tetap dan penduduk tidak tetap yang datang dari kota-kota tetangganya yang mencari rezeki untuk mempertahankan kehidupannya. Tanpa adanya sarana dan prasarana angkutan umum yang efisien di dalam kota, kebutuhan akan mobilitas penduduk jadi terkendala, yang pada akhirnya akan menimbulkan biaya ekonomi tinggi dan dampak sosial kemasyarakatan yang negatif. Dengan jumlah penduduk dan luas kota yang sangat besar, ditambah lagi dengan lokasi pemukiman dan pusat bisnis yang cenderung terpusat dibeberapa sentra niaga maka pemerintah harus menyediakan infrastuktur jalan yang panjang dilengkapi dengan moda transport dalam kota yang terpadu, agar memudahkan mobilisasi penduduknya untuk pergi kemanapun di dalam kota. Tulisan ini ingin memberikan opini mengenai perihal Monorail hadir sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan permasalahan akan kebutuhan massal public transportation (MPT). Dimana dalam penulisannya dipergunakan metode penelitian hukum normatif (library research).Kata Kunci: Peluang dan Tantangan, Monorail, Pola Transportasi Makro

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2007 2007


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue