cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9, No 3 (2012)" : 5 Documents clear
Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
Lex Jurnalica Vol 9, No 3 (2012)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractMany plight of migrant workers abroad, such as assault, rape, suicide, until not given wages for work. Many who view this problem due to the low level of education of migrant workers. But in addition to this, the lack of an integrated protection system of the country, both sending and destination countries, also contributed to the above facts. System protection for workers has yet to recognize the foreign workforce who work in the informal sector, both nationally and internationally. Law enforcement approach to the regulation of migration in destination countries tend to put undocumented migrant workers at a disadvantage, because they generally have to bear the consequences are less subjected to inhuman treatment and is often referred to as illegal. Issues that will be addressed in this study is "How legal protection for migrant workers in the State? '. The purpose of the discussion of this question will be discussed in the author for this study because the authors wanted to know what issues are arising in connection with the fate of migrant workers abroad, so that workers in the State looks neglected rights. Writing is normative legal research methods, because the authors did not conduct field studies. Materials studies the authors used only a secondary data only, which consists of primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials, in the form of books, papers, journals relating to the writing of this study.Keywords: protection, law, imigrant workers AbstrakBanyak musibah yang menimpa para pekerja migran di luar negeri, seperti penganiayaan, pemerkosaan, kasus bunuh diri, sampai tidak diberikannya upah selama bekerja. Banyak yang berpandangan masalah ini terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan para pekerja migran. Namun selain hal tersebut, minimnya sistem perlindungan terpadu dari negara, baik negara pengirim maupun negara tujuan, turut memberi andil pada kenyataan di atas. Sistem perlindungan bagi pekerja sampai saat ini belum mengakui kelompok tenaga kerja luar negeri yang bekerja pada sektor informal, baik secara nasional maupun internasional. Pendekatan penegakan hukum terhadap pengaturan migrasi di negara-negara tujuan cenderung menempatkan pekerja migran tak berdokumen pada posisi tidak menguntungkan, karena mereka umumnya harus menanggung konsekuensi dijadikan sasaran perlakuan kurang manusiawi dan sering disebut sebagai ilegal. Permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perlindungan hukum bagi TKI di Luar Negeri?”. Tujuan dari pembahasan terhadap pertanyaan ini yang akan penulis untuk bahas dalam penelitian ini karena penulis ingin mengetahui permasalahan apa saja yang timbul berkaitan dengan nasib TKI di luar negeri, sehingga TKI di Luar Negeri terlihat terabaikan hak-haknya. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena penulis tidak melakukan studi lapangan. Bahan penelitian yang dipergunakan penulis hanya sebatas data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yang berupa buku-buku, makalah, jurnal yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.Kata kunci: perlindungan, hukum, TKI
Islam Dan Ideologi Pancasila, Sebuah Dialektika
Lex Jurnalica Vol 9, No 3 (2012)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIslam and Pancasila is often debated and bang it and both often considered two ideological poles opposite each other. The need for an awareness of the meaning of the relationship between Islam and Pancasila. The process of dialogue between Islam and Pancasila is a long journey of Indonesian history. Pancasila is not Islam, but the spirit of Pancasila obtain the power it through Islam.Keywords:  islam, pancasila, dialogue  AbstrakIslam dan Pancasila seringkali diperdebatkan dan dibenturkan dan keduanya acapkali dianggap sebagai dua kutub ideologi yang saling berseberangan. Perlunya sebuah kesadaran akan pemaknaan hubungan antara Islam dan Pancasila. Proses dialogis antara Islam dan Pancasila merupakan sebuah perjalanan panjang sejarah Indonesia. Pancasila bukanlah Islam, tetapi Pancasila memperoleh ruh yang menghidupkannya melalui Islam.Kata kunci: islam, pancasila, dialektika
Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakkan Hukum Di Indonesia
Lex Jurnalica Vol 9, No 3 (2012)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractLaw enforcement needs strong structuring. As said by Satjipto Rahardjo, that law enforcement (modern) is run by the components of the civil servant officer. Therefore, the behavior of the legal structure of the civil servant officer in Indonesia becomes very important to be highlighted in the process of law enforcement. Law enforcement in Indonesia is still not fit from what is expected, one reason is still a difference between theory and practice. Between the rules and the practice is still very much there are differences that cause we always find it difficult to build a state of law. In this study will be the discussion is about, "How do judges play a role in law enforcement efforts in the achievement of supremacy of law in Indonesia?" This researcy writing in normative legal research methods, because the authors didn’t make a field studies. Materials studies the authors used only a secondary data only, which consists of primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials, in the form of books, papers, journals relating to the writing of this study. The verdict must reflect the sense of justice of the law against anyone. A well-known Muslim jurist Abu Hanifa found that judicial power should have freedom from all forms of pressure and interference in the executive power, the freedom even extends to the authority of the judge to impose its decision on a ruling if it violates people's rights.Keywords: law, enforcement, effort AbstrakPenegakan hukum membutuhkan agenda yang harus didukung oleh strukturisasi yang kuat. Seperti dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum (modern) dijalankan oleh komponen aparatur negara. Oleh sebab itu, perilaku aparatur negara dalam struktur hukum Indonesia menjadi amat penting untuk disorot dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia saat ini masih belum sesuai dari apa yang diharapkan, salah satu penyebabnya adalah masih adanya perbedaan antara teori dengan prakteknya. Antara aturan dan prakteknya masih terdapat perbedaan yang sangat jauh yang menyebabkan kita selalu mengalami kesulitan untuk membangun sebuah negara hukum. Di dalam penelitian ini yang akan menjadi pembahasan adalah mengenai, “Bagaimanakah hakim berperan di dalam upaya penegakkan hukum dalam rangka pencapaian supremacy of law di Indonesia?”Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena penulis tidak melakukan studi lapangan. Bahan penelitian yang dipergunakan penulis hanya sebatas data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yang berupa buku-buku, makalah, jurnal yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum terhadap siapapun. Seorang yuris Islam terkenal Abu Hanifah berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman harus memiliki kebebasan dari segala macam bentuk tekanan dan campur tangan kekuasaan eksekutif, bahkan kebebasan tersebut mencakup pula wewenang hakim untuk menjatuhkan putusannya pada seorang penguasa apabila ia melanggar hak-hak rakyat.Kata kunci: hukum, upaya penegakan, aparatur negara
Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka
Lex Jurnalica Vol 9, No 3 (2012)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractLegal aid is giving of service law to them capable to pay achievement and also to them which is inability inly free, is not collected payment in facing a criminal process. Purpose of this handing out is to know is giving of legal aid to accused in accomplishment of the rights make/arrange must in a special regulation, The Method bibliography study, the result  show that not a obtained is giving of help law accused is not must bolt a special regulation, because the accused rights is striving protection to human right ( HAM), and the thing is advocate profession duty which ready/index finger has by justice to advocate.Keywords : legal aid, protection of law, the accused rightsAbstrakBantuan hukum merupakan pemberian jasa hukun kepada mereka yang mampu membayar prestasi maupun kepada mereka yang tidak mampu dengan secara cuma-cuma, tidak dipungut bayaran dalam menghadapi suatu proses perkara pidana. Tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui apakah pemberian bantuan hukum kepada tersangka dalam pemenuhan hak-haknya harus dibuat/diatur dalam suatu peraturan perundangan khusus, sedangkan Metode dalam Penulisan ini adalah Penelitian Lapangan. Hasil yang diperoleh adalah pemberian bantuan hukun kepada tersangka tidak harus dibaut suatu peraturan khusus, karena hak tersangka merupakan upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), dan hal tersebut merupakan tugas profesi advokat yang telah disediakan/ditunjuk oleh pengadilan untuk membela.Kata Kunci : bantuan hukum, perlindungan hukum, hak tersangka
Ekstradisi Terpidana Kasus Korupsi Dalam Rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
Lex Jurnalica Vol 9, No 3 (2012)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractVarious problems or challenges faced by law enforcement agencies in eradicating corruption. Not a few too many of the perpetrators of corruption in both the status of the suspect, accused or convicts who fled abroad. The condition is aggravated by assets also brought corruption proceeds abroad. Therefore, in order to be able to bring back the perpetrators of corruption who fled abroad including assets proceeds of corruption that brought the law enforcement officers need to use the mechanism of "extradition" or mechanism Mutual Assistance in Criminal Matters or the known as the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA). Writing is normative legal research methods, because the authors did not conduct field studies.Keywords: corruption, perpetrators of corruption, enforcementAbstrakBerbagai permasalahan atau tantangan lain yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan korupsi. Tidak sedikit banyak pula  para pelaku tindak pidana korupsi baik yang berstatus tersangka, terdakwa ataupun terpidana yang melarikan diri ke luar negeri. Kondisi ini semakin diperparah dengan dibawanya pula aset-aset hasil tindak pidana korupsi ke luar negeri. Oleh karena itu dalam rangka untuk dapat membawa kembali para pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri termasuk aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang dibawanya maka aparat penegak hukum perlu menggunakan mekanisme “Ekstradisi” maupun mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau yang dikenal dengan istilah Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA). Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena penulis tidak melakukan studi lapangan.Kata kunci: korupsi, pelaku korupsi, penegakan

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2012 2012


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue