cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nanang Setiawan
Contact Email
mozaik@uny.ac.id
Phone
+628122762804
Journal Mail Official
mozaik@uny.ac.id
Editorial Address
Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Kampus Karang Malang, Jalan Colombo No. 1, Yogyakarta, Indonesia, Kode Pos 55281
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah
Published by Universitas Negeri Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : 28089308     DOI : 10.21831/moz
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
MOZAIK is an academic journal centered in the study of history. MOZAIK is welcoming contributions from young and more experienced scholars from different disciplines and approaches that focus on historical changes. MOZAIK is an academic journal to discuss various crucial issues in Indonesian history, both at local, national and international levels, covering the history of the early period of Indonesia to contemporary Indonesia. MOZAIK does it in a multidisciplinary and comparative manner.The scope of MOZAIK encompasses all historical subdisciplines, including, but not limited to, cultural, social, economic and political history, historiography, and the philosophy of history.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Sejarah
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 1 (2016): Mozaik" : 6 Documents clear
Demokrasi Indonesia dalam Lintasan Sejarah Yang Nyata dan Yang Seharusnya Dhani Kurniawan
Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah Vol 8, No 1 (2016): Mozaik
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (62.375 KB) | DOI: 10.21831/moz.v8i1.10770

Abstract

ABSTRAK Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang bermula dari konsep yang dijalankan di polis Athena pada masa Yunani kuno. Konsep tersebut sempat terkubur lama tetapi kembali menemukan jalankan seiring berakhirnya abad pertengahan di Eropa. Demokrasi makin berkembang dan dianggap sebagai sistem yang paling baik. Ide demokrasi telah merasuk ke Indonesia sejak negeri masih menjadi negeri jajahan. Sekelompok kecil pemuda Indonesia yang menjadi saksi perkembangan demokrasi di Eropa mencuri ide demokrasi dan membawanya ke tanah air. Demokrasi kemudian terus mengalami pergumulan dengan cita-cita kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pergumulan tersebut terus berlanjut. Demokrasi mencari bentuknya melalui jalan yang tidak mudah. Negeri ini mengalami percobaan-percobaan pelaksanaan demokrasi. Sistem demokrasi parlementer yang pada mulanya dianut akhirnya harus jatuh karena fragmentasi politik yang keras. Indonesia lalu menganut demokrasi terpimpin. Suatu konsep yang konon merupakan konsep asli Indonesia tetapi mendapat kritik keras dari banyak pihak dan salah satunya adalah mantan wakil presiden Mohammad Hatta. Demokrasi terpimpin ternyata ambruk bersama dengan tersingkirnya Sukarno. Lahirlah orde baru yang kemudian menganut demokrasi Pancasila. Pada prakteknya demokrasi Pancasila bahkan lebih sentralistik daripada demokrasi terpimpinnya Sukarno. Orde baru jatuh dan demokrasi terus berubah. Demokrasi politik secara prosedural berkembang pesat. Namun nyatanya demokrasi belum membawa hasil yang diharapkan. Masih banyak bolong di sana-sini. Dewasa ini pun diskusi tentang demokrasi masih terus berlanjut. Banyak jalan ditempuh banyak teori terus diimpor. Namun sayang tak banyak yang mengingat kritik dan konsepsi Hatta sebagai jalan untuk kembali menggali demokrasi Pancasila.
DEMOKRASI PANCASILA dalam PERSPEKTIF SEJARAH Ajat Sudrajat
Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah Vol 8, No 1 (2016): Mozaik
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (77.679 KB) | DOI: 10.21831/moz.v8i1.10763

Abstract

ABSTRAK Pancasila sebagai sebuah ideologi dan acauan sistem demokrasi di Indonesia telah melampaui waktu yang panjang. Memang, sebuah negera apabila hendak menjadi sesuatu yang ideal, maka dalam penyelenggaraannya haruslah berlandaskan demokrasi. Bukankah pemerintahan yang demokrasi akan mencurahkan kebaikan pada rakyat secara keseluruhan. Pada dasarnya demokrasi melekat pada kebebasan dan partisipasi individu. Menggunakan kebebasan, hak-hak sipil, dan politik, merupakan bagian dari kehidupan yang melekat pada individu sebagai makhluk sosial. Partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik mengandung nilai intrinsik bagi kehidupan manusia. Semua itu sejalan dengan cita-cita demokrasi Pancasila. Untuk itu, artikel ini mencoba menyuguhkan praktik demokrasi di Indonesia dalam sejarahnya. Diketahui bahwa Pancasila adalah landasan demokrasi dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Pancasila memeng menawarkan demokrasi yang ideal dan sebenarnya. Hanya saja, Pancasila sebagai ideologi negara dalam kurun waktu 70 tahun, dan juga menjadi pilar dalam berdemokrasi, ternyata telah memiliki rupa yang berbeda seiring dengan perubahan wajah perpolitikan di negeri ini. Apakah ini merupakan pertanda bahwa bangsa ini memang sedang belajar untuk mencari format yang tepat dalam berdemokrasi, yang sesuai dengan jiwa Pancasila. Terlepas dari itu, upaya mewujudkan Demokrasi Pancasila yang ideal harus terus dilakukan dengan melakukan dekontruksi secara berkelanjutan. Dekonstruksi yang dimaksud adalah upaya untuk melakukan pembacaan ulang seluruh realitas yang seakan jauh dari tujuan cita-cita Pancasila.
PERAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI ASEAN 1998 – 2010 Danar Widiyanta
Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah Vol 8, No 1 (2016): Mozaik
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (74.585 KB) | DOI: 10.21831/moz.v8i1.10767

Abstract

ABSTRAK Perubahan yang terjadi pada tahun 1998, telah merubah pula kebijakan tentang demokratisasi di ASEAN. Indonesia mencoba memasukkan gagasan tersebut untuk mempertahankan peran yang signifikan dalam organisasi ASEAN. Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan demokratisasi di ASEAN yang disebabkan oleh beberapa hal. Latar belakang pendirian ASEAN cenderung karena dorongan dari pikiran luar kawasan yang menginginkan stabilitas politik di Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN secara alamiah tidak terintegrasi secara geografis, sehingga posisi geopolitik setiap negara anggotanya berbeda-beda. Perbedaan level ekonomi antarnegara menyebabkan adanya perbedaan kemampuan mengimplementasikan suatu kesepakatan antarnegara. Kendala lain adalah ketiadaan kepemimpinan ASEAN. Selama 10 tahun terakhir tidak ada pemimpin ASEAN yang berani mengambil inisiatif kepemimpinan di ASEAN. ABSTRAK Perubahan yang terjadi pada tahun 1998, telah merubah pula kebijakan tentang demokratisasi di ASEAN. Indonesia mencoba memasukkan gagasan tersebut untuk mempertahankan peran yang signifikan dalam organisasi ASEAN. Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan demokratisasi di ASEAN yang disebabkan oleh beberapa hal. Latar belakang pendirian ASEAN cenderung karena dorongan dari pikiran luar kawasan yang menginginkan stabilitas politik di Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN secara alamiah tidak terintegrasi secara geografis, sehingga posisi geopolitik setiap negara anggotanya berbeda-beda. Perbedaan level ekonomi antarnegara menyebabkan adanya perbedaan kemampuan mengimplementasikan suatu kesepakatan antarnegara. Kendala lain adalah ketiadaan kepemimpinan ASEAN. Selama 10 tahun terakhir tidak ada pemimpin ASEAN yang berani mengambil inisiatif kepemimpinan di ASEAN.
TANTANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA: TINJAUAN PRAKTIK KEBERAGAMAAN ISLAM “GARIS KERAS” Miftahuddin Miftahuddin
Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah Vol 8, No 1 (2016): Mozaik
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (74.383 KB) | DOI: 10.21831/moz.v8i1.10766

Abstract

ABSTRAK Cita-cita yang ingin dicapai negara Indonesia adalah mewujudkan masyarakatnya secara keseluruhan berpegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila. Dapat diyakini apabila Pancasila ini telah diamalkan dengan benar menandakan demokrasi yang ideal dan sebenarnya telah tercapai di Indonesia. Termasuk umat Islam sebagai bagaian dari masyarakat Indonesia yang terbesar juga harus mengamalkan Pancasila. Bahkan, Pancasila sendiri adalah produk dari sebagian para tokoh umat Islam yang ingin menjadikan bangsa ini berdiri. Hanya saja dalam perjalanannya ada sebagaian umat Islam yang mempermasalahkan Pancasila. Padahal dikatahui bahwa Islam dan Pancasila adalah berjalan seiring dan sejalan. Untuk itu, artikel ini mencoba untuk melihat praktik keberagamaan dan sosial kelompok Islam “garis keras” yang diasumsikan tidak sejalan dengan cita-cita Pancasila. Dari kajian yang dilakukan beberapa sarjana bahwa memang ada kelompok-kelompok umat Islaam di Indonesia yang paraktik keberagamaan dan sosial mereka jauh menyimpang dari tujuan nilai-nilai pancasila. Gerakan-gerakan Islam “garis keras” seringkali menjalankan aksinya dengan melanggar aturan main demokrasi. Tidak hanya itu, tetapi dapat disaksikan bahwa konsepsi pemikiran dari kalangan mereka juga menentang nilai-nilai demokrasi itu sendiri sebagai sebuah aturan main yang telah disepakati bersama. Sikap kelompok Islam “garis keras” biasanya anti terhadap semua sistem Barat, khususnya demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Akan tetapi, anehnya mereka menikmati berbagai hasil teknologi Barat. Di mata mereka, demokrasi dan hak-hak asasi manusia adalah produk Barat sehingga harus dilawan karena merusak Islam. Mereka ingin menciptakan sebuah dunia cita-cita berdasarkan tafsiran mereka yang monolitik terhadap Al-Qur’an dan sejarah Nabi. Jika hal ini yang dipegangi, dengan sendirinya Pancasila bukanlah cita-cita mereka. Oleh karena itu, sikap mereka harus disadarkan atau diperangi.
Revolusi Demokrasi: Suatu Gagasan Memperbaiki Demokrasi Indonesia Miftahul Habib Fachrurozi
Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah Vol 8, No 1 (2016): Mozaik
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (67.737 KB) | DOI: 10.21831/moz.v8i1.10768

Abstract

Abstrak Paper ini mencoba menguraikan permasalahan demokrasi di Indonesia sekaligus solusi yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Paper ini sangat penting karena memahami permasalahan pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus selalu dikaitan dengan Kapitalisme global yang terus menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus dapat lepas dari cengkeraman Kapitalisme global agar mampu melaksanakan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai ideal demokrasi Indonesia. Paper ini menjadi penting karena menawarkan gagasan revolusi demokrasi untuk memperbaiki demokrasi Indonesia. Penerapan nilai-nilai ideal demokrasi Indonesia serta hambatan pelaksanaan demokrasi Indonesia menjadi hal yang penting dikaji dalam rangka memperbaiki demokrasi Indonesia. Pertanyaan yang muncul adalah apa nilai-nilai ideal demokrasi Indonesia? Bagaimana permasalahan pelaksanaan demokrasi Indonesia? Serta bagaimana melaksanakan revolusi demokrasi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang akan dibahas dalam paper ini. Sumber yang digunakan dalam paper ini diambil dari literatur-literatur primer maupun sekunder yang memiliki kaitan terhadap demokrasi Indonesia. Karya tersebut berisi tentang pemikiran dan pandangan founding father bangsa Indonesia terhadap demokrasi Indonesia. Selain itu terdapat pula karya sejumlah sejarawan serta ilmuwan politik kontemporer yang digunakan dalam paper ini. Nilai-nilai ideal demokrasi Indonesia harus didasarkan pada kondisi sosio-historis bangsa Indonesia. Nilai-nilai ideal demokrasi Indonesia bersumber dari nilai kolektif, kesetaraan, dan kemanusiaan. Permasalahan pelaksanaan demokrasi Indonesia disebabkan oleh ketidakmerataan sumber daya politik dan ekonomi pada masyarakat Indonesia. Hal tersebut diakibatkan oleh sistem Kapitalisme global. Revolusi demokrasi harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pelaksanaan revolusi demokrasi harus sejalan dengan konsep sosio-demokrasi yang digagas Soekarno. Pelaksanaan konsep sosio-demokrasi merupakan solusi atas permasalahan demokrasi Indonesia pada saat ini. Kata kunci: demokrasi, Indonesia, revolusi demokrasi, kapitalisme, sosio-demokrasi
ISLAM DAN DEMOKRASI: SEBUAH IJTIHAD PARTAI POLITIK ISLAM (STUDI KASUS PARTAI MASYUMI DAN PARTAI KEADILAM SEJAHTERA) Novianto Ari Prihatin
Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah Vol 8, No 1 (2016): Mozaik
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (88.355 KB) | DOI: 10.21831/moz.v8i1.10769

Abstract

Abstrak Konstelasi Islam dan Demokrasi di Indonesia berujung pada sebuah perdebatan panjang mengenai boleh-tidaknya umat Islam menerapkan sistem Demokrasi. Agama Islam yang didalamnya terdapat prinsip ketuhanan sebagai pusat pengatur kehidupan manusia dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsipDemokrasi yang menyerahkan urusan pada manusia dengan prinsip mayoritas. Kelompok Islam kontra-Demokrasi menilai penerapan Demokrasi pada masyarakat Islam Indonesia hanya akan memunculkan hukum-hukum spekulatif yang pada akhirnya akan mengesampingkan hukum-hukum Tuhan. Perdebatan panjang mengenai sistem politik yang harus dipilih oleh umat Islam akhirnya tertuju pada sebuah sistem Demokrasi ketuhanan sebagai sebuah hasil ijtihad politisi Muslim.Kelompok Islam pro-Demokrasi ini meyakini bahwa standar politik Islam terletak pada esensi dan prinsip, bukan pada sistem dan bentuk politiknya. Demokrasi tetap bisa beriringan dengan Islam dengan syarat esensi dan prinsip yang diperjuangkan adalah untuk menegakkan hukum Islam. Beberapa partai yang termasuk golongan ini diantaranya adalah Partai Masyumi dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Masyumi adalah sebuah partai politik Islam yang lahir pasca proklamasi dengan membawa misi memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, sementara PKS adalah partai produk Reformasi yang menjadikan Demokrasi sebagai sarana untuk menerapkan hukum-hukum Islam. Meski membawa misi yang berbeda, kedua partai ini tetap menggunakan jalur parlemen sebagai hasil ijtihad politik untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 2 (2025) Vol. 16 No. 1 (2025) Vol. 15 No. 2 (2024) Vol. 15 No. 1 (2024) Vol. 14 No. 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 1 (2018): MOZAIK Vol 8, No 1 (2016): Mozaik Vol 7, No 1 (2014): Volume 7, No 1 (2014): Mozaik Vol 6, No 1 (2012): Mozaik Volume 6, No.1 (2012) Vol 5, No 1 (2010): Mozaik Vol 4, No 1 (2008): Mozaik Vol 2, No 1 (2007): Mozaik More Issue