cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "In Press - Syarat SPK (3)" : 20 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT SEBAGAI PEMOHON HAK ATAS PEMBATALAN PEMBERIAN HAK TANAH NEGARA OLEH BADAN PERTANAHAN putri, dhea puspa
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36730

Abstract

Tanah sangat berarti untuk kehidupan manusia di bumi ini. Tanah dibutuhkan manusia sebagai tempat tinggal, sumber mata pencaharian, dan juga untuk peristirahatan terakhir. Berdasarkan perkembangan jaman, bertambahnya manusia atau jumlah penduduk menyebabkan semakin sempitnya pertanahan di bumi ini. Berdasarkan pada Pasal 33 (ayat 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bahwa “Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Bunyi pada pasal tersebut menggambarkan bahwa segala jenis atau bentuk sumber daya yang ada harus dikuasai oleh negara harus memberikan manfaat bagi masyarakat di indonesia. Dibalik fungsi tanah yang berarti bagi manusia banyak menimbulkan konflik-konflik di Negara Republik Indonesia ini yang berhubungan dengan tanah, terkusus mengenai hak atas tanah negara. Kegunaan penulisan penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat dan masukan untuk badan pemerintahan terkusus Badan Pertanahan Nasional. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif tetapi juga melakukan penelitian di lapangan untuk menambah informasi mengenai konflik sengketa yang ada di Wonokusumo Surabaya. Penulis menitikberatkan pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Historis dengan bahan hukum primer: berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum primer sekunder berupa buku pendapat para ahli, tesis, dan jurnal jurnal yang berhubungan dengan konflik yang dianalisis. jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai macam aspek, yaitu aspek teori, aspek sejarah, aspek filosofi, struktur dan komposisi, ruang lingkup dan materi, penjelasan umum, konsistensi, kemudian pasal demi pasal.
DECISION ANALYSIS NUMBER 3096 K / PID.SUS / 2018 OF CRIMINAL ACTION OF FRAUD AND FIRST TRAVEL MONEY WASHING Permadi, Adhani Azhar
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36798

Abstract

Cassation Decision Number 3096 K / Pid.Sus / 2018 regarding Fraud and Money Laundering Crime Cases committed by First Travel caused losses to First Travel pilgrims who had deposited money to First Travel either through agents or to First Travel directly. So that First Travel pilgrims who were victims of fraud and money laundering committed by First Travel did not get their money back. The purpose of this study was to determine the suitability of the principles of justice and the usefulness of the decision related to the First Travel Fraud and Money Laundering criminal cases. as well as to find out the legal remedies that First Travel pilgrims can take in order to recover compensation for the payment of Umrah fees that have been paid to First Travel. This research is a normative juridical legal research using a case, statutory and conceptual approach. The legal materials for this research consist of primary and secondary legal materials. The results showed that based on the principle of fairness and the benefit of the case cannot be justified. Because based on the theory of restorative justice, every consequence of a criminal act must prioritize the interests of the victim due to the crime. Judges in deciding cases in efforts of restorative justice may pay attention to Article 98 of the Criminal Procedure Code. Where the article regulates the mechanism for combining compensation with the prosecution of a criminal act so that the victim does not need to file a different lawsuit, and undergo a separate trial to obtain compensation. Legal remedies that can be taken by Jamaah First Travel are in the path of litigation, which is applying for PKPU and bankruptcy to First Travel.
KEAMANAN DAN KETERTIBAN PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN OVERCAPACITY DI LAPAS KELAS I LOWOKWARU MALANG Intan Partiwi, Angela Yuli
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36873

Abstract

Lembaga pemasyarakatan adalah suatu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidan atau anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Dalam pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak lepas dari keamanan dan ketertiban yang diberikan kepada penghuni. Namun pada saat ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban belum maksimal dikarenakan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas (overcapacity) tidak sebanding dengan jumlah petugas. Pengaturan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan belum begitu jelas mengatur mengenai keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemasyarakatan membahas mengenai pemindahan narapidana dari suatu lapas yang lain tidak membahas tentang keamanan Lapas itu sendiri. Penghuni dapat melanggar sistem keamanan lapas dipengaruhi oleh faktor gaya hidup dan faktor ekonomi dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam lapas maupun diluar lapas. Lapas Kelas I Lowokwaru Malang merupakan lapas yang dihuni terbanyak di Jawa Timur, sehingga penghuni rentan untuk melanggar sistem keamanan di lapas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya petugas keamanan pemasyarakatan dalam mengoptimalisasikan pelaksanaan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas I Malang dengan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas (overcapacity) dan hambatan apa saja yang diperoleh dalam melaksanakan upaya optimalisasi pelaksanaan keamanan dan ketertiban Lapas Kelas I Lowokwaru Malang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Data dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya pelaksanaan keamanan dan ketertiban oleh petugas keamanan di Lapas Kelas I Lowokwaru Malang dibagi menjadi dua yaitu upaya preventif dan upaya represif serta memberikan pembinaan ke penghuni melalui keterampilan dan berusaha memenuhi hak-hak penghuni lapas. Hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan optimalisasi pelaksanaan keamanan dan ketertiban jumlah petugas lapas yang tidak sebanding dengan jumlah penghuni, sarana dan prasarana yang tidak memadai dan jumlah penghuni yang keluar lebih sedikit dari jumlah penghuni yang masuk. Kata Kunci :Lembaga Pemasyarakatan, Keamanan dan Ketertiban, Overkapasitas
Penegakan Hukum Administratif Terhadap Pengembang Atau Developer Terkait Kewajiban Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Di Kota Surabaya Mareta, Alicia; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36905

Abstract

Rumah adalah kebutuhan utama bagi setiap orang. Selain sebagai tempat tinggal juga sebagai investasi bagi beberapa orang. Berdasarkan data dari Kementrian Umum dan Perumahan Rakyat, kebutuhan pertahun 800 unit rumah baru pertahun. Dengan meningkatkan angka pertumbuhan penduduk meningkat pula kebutuhan perumahan dengan kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas. Pengembang perumahan harus membangun prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan harus menyerahkan kepada pihak Pemerintah Kota Surabaya. Dalam penelitian ini banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengembang–pengembang perumahan, mereka tidak mau menyerahkan kepada pihak Pemerintah Kota Surabaya. Peraturan belum berjalan maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum administratif dan apa yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum administratif terhadap pengembang atau developer terkait kewajiban penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis atau empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum administratif terhadap pengembang atau developer terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Surabaya belum berjalan secara maksimal. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam melaksanakan penegakan hukum administratif terhadap pengembang atau developer terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Surabaya yaitu pengembang atau developer yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya. Proses koordinasi dengan instansi vertika yang membutuhkan waktu dan permasalahan yang memerlukan pendampingan dari jajaran samping maupun tenaga ahli.
PROBLEMATIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR TERKAIT PASAL 277 UNDANG - UNDANG 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN Pambudi, prio Luhur
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37030

Abstract

Abstrak Perkembangan yang begitu pesat bukan hanya berdampak pada transportasi tetapi juga dalam dunia otomitif khususnya pada kendaran bermotor. Para modifikator mulai memodifikasi kendaraan bermotor dengan merubah bagiankendaraan bermotor, untuk menjadikannya lebih menarik, menambah performa motor, menjadikan suatu pekerjaan sebagai penanda sebuah identitas motor miliknya. Modifikasi kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 277 Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut dengan UU LLAJ) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (selanjutnya disebut dengan PP No 55/2012), bahwasanya apabila seorang melakukan modifikasi akan dikenakan Pasal 277 UU 22 Tahun 2009 LLAJ yang pidana penjara selama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) jika tidak melakukan sesuai dengan peraturan. Modifikasi kendaraan bermotor diperbolehkan jika sesuai syarat – syarat yang diatur dalam Pasal 121 ayat (1 dan 2) PP No 55/2012, namun selalu diabaikan. Terkait dengan modifikasi kendaraan bermotor, Kepolisian mempunyai peran penting dalam pengawasan dan penegakkannya. Penelitian ini mengkaji tentang Problematik Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Modifikasi Kendaraan Bermotor Terkait Pasal 277 UU LLAJ. tujuannya untuk mengetahui upaya Polisi di Polrestabes Surabaya dalam mengatasi permasalahan modifikai kendaraan bermotor yang melanggar atauran.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polisi di Polrestabes Surabaya belum melakukan tugasnya sesuai Pasal 4 UU Kepolisian yang berkaitan dengan UU LLAJ terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang melanggar aturan dan dapat menyebabkan dampak negatif. Hal ini disebabkan pihak kepolisian dan pelaku modifikasitidak begitu paham dengan aturan yang mengatur tentang pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor
The Judicial Review of Dispute Resolution in Indonesia Wicaksono, Rahardian
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37062

Abstract

Permasalahan penyelesaian sengketa pada UU Wakat terjadi akibat penjelasan pasal 62 UU memiliki makna berbeda dengan bunyi Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf yang menghilangkan frasa “atau” pada bunyi pasalnya. Adanya penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf menimbulkan dampak terhadap kepastian hukum terkait penyelesaian sengketa wakaf. yang ada di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsekuensi penjelasan pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap penyelesaian sengketa wakaf serta mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan teknik analisis preskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan adanya penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf tidak memberikan kepastian hukum kepada seseorang yang akan menyelesaikan sengketa wakaf, karena penjelasan pasal tersebut tidak sesuai dengan bunyi Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf. Dengan adanya penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf maka peraturan tersebut akan menjadi rancu dalam pemaknaannya. Selain hal tersebut Penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf juga bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa, pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI KETENTUAN PEMBERLAKUAN “STELSEL POSITIF” DALAM PERKARA PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 18/G/2014/PTUN.BJM.) yudha, satria wira; Rahman, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37072

Abstract

Abstrak Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 18/G/2014/PTUN.BJM. mengenai ketentuan pemberlakuan stelsel positif pada perkara pembuktian kepemilikan hak atas tanah karena Bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 kemudian Eksepsi Mengenai gugatan Penggugat daluarsa dan derogasi Pasal 32 ayat (2) PP 24 Tahun 1997 bagi para pihak dalam perkara sengketa sertipikat ganda dalam hal ini harus atau wajib menjamin tegaknya Kepastian Hukum Bagi Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Selaku Pembeli Yang Beritikad Baik kemudian adanya Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Milik Tanah Yang Telah Berusia Diatas Lima Tahun. Kata Kunci : Stelsel Positif, Sertipikat Hak Atas Tanah, Pembuktian, putusan Nomor 18/G/2014/PTUN.BJM. Abstract Judges' considerations in decision Number 18 / G / 2014 / PTUN.BJM. Regarding the provisions on the application of positive systems in the case of proving land rights because it is contrary to the provisions of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation No. 24 of 1997 then the Exception Regarding the Plaintiff's lawsuit which has expired and suspended 32 paragraph (2) PP 24 of 1997 for the parties in the case of a certificate of double certificate in this case must or must be upheld by Legal Certainty for Holders of the Certificate of Land Rights as Buyers in good faith then continued protection above five years. Keywords: Positive Stelsel, Certificate of Land Rights, Proof, decision Number 18 / G / 2014 / PTUN.BJM.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PENSIUN DINI SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN (Studi Kasus : PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Dengan Pekerja) Sayyid Tijani, Mohammad Wilda
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37282

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan dapat dilakukan apabila pekerja/buruh melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau peraturan perusahaan. Akan tetapi perusahaan sering melakukan pemutusan hubungan kerja di luar Peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan melanggar Peraturan Kerja Bersama yang dilakukan kesepakatan dengan pekerja/buruh. Salah satu kasus pertentangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Perusahaan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pekerja terjadi di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan program pensiun dini terhadap 16 orang pekerja. Pada dasarnya pelaksanaanya harus didasarkan atas adanya kesepakatan antara pekerja akan diakhir hubungan kerjanya dengan pihak pengusaha atau berdasarkan pengajuan dari pekerja yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dengan Alasan Pensiun Dini Secara Sepihak PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dibenarkan berdasarkan perundang-undangan di Bidang Ketenagakerjaan, serta upaya hukum pekerja untuk menuntut haknya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber dan jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan data ini dengan melakukan cara studi kepustakaan terhadap bahan-bahan yang telah digunakan dalam penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan pensiun dini yang tanpa melalui kesepakatan pekerja pada PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan. ). Karena alasan yang digunakan oleh PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) sebagai keputusan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja tidak sesuai (terjadi kontradiksi) dengan ketentuan Pasal 154 huruf b UU Ketenagakerjaan. Kemudian upaya pekerja dalam menuntut baik dengan adanya penawaran untuk melakukan perundingan bipartit dengan pihak perusahaan yang kemudian gagal karena adanya penolakan dari pihak perusahaan sehingga langkah selanjutnya adalah dengan melakukan perundingan tripartit dengan melaporkan ke Disnaker Pemkot Surabaya dan menggunakan mediasi sebagai penyelesaian, kemudian perundingan mediasi gagal karena kedua belah pihak tetap pada pendirianya sehingga tidak tercapai kesepakatan dan mediator mengeluarkan anjuran tertulis. Dalam hal pekerja tidak menerima anjuran maka langkah yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan dasar adanya Perselisihan PHK.
PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN LAMONGAN Rujianto, Vinanda Ayu Putri; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37292

Abstract

Di Indonesia tindak pidana narkotika mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2019 Jawa Timur menempati urutan kedua sebagai pengguna narkoba terbanyak di Indonesia. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Jawa Timur yang memiliki kenaikan kasus. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk menyelesaikannya dengan melakukan penangkapan. Dalam penangkapan penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang nantinya akan digunakan sebagai alat bukti.Barang sitaan narkotika yang tidak digunakan akan dimusnahkan. Pemusnahan dilakukan Kejaksaan Negeri Lamongan berdasarkan putusan pengadilan. Pemusnahan narkotika diatur dalam Lampiran II.1 Perka BNN 7/2010 dimana pemusnahan tersebut dilakukan di tempat terbuka yang jauh dari permukiman warga. Pemusnahan barang sitaan narkotika dilakukan di Kejaksaan Negeri Lamongan sedangkan lokasi tersebut terletak di lingkungan yang ramai penduduk dan sentra pendidikan. Tujuan penelitian (1) mengetahui bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang sitaan dan (2) mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara kepada informan, dokumentasi dan arsip. Data yang sudah terkumpul akan di analisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksaan pemusnahan barang sitaan narkotika dimulai dari Inventaris, membuat daftar pengelompokan, menyiapkan berita acara pemusnahan, pelaksanaan pemusnahan terakhir penandatanganan berita acara pemusnahan, tetapi dalam pelaksanaannya pemusnahan barang sitaan yang dilakukan belum sesuai dengan mekanisme. Faktor penghambat pemusnahan barang sitaan narkotika yaitu, ketiadaaannya alat khusus "incinerator" yang digunakan untuk melakukan pemusnahan, ketiadaannya aturan mengenai pengawasan pemusnahan barang sitaan narkotika khusunya oleh BNNP Jatim sebagai instansi yang mengeluarkan Perka, ketiadaannya sanksi tegas terhadap pihak yang melakukan pemusnahan yang tidak sesuai dengan mekanisme.
KEDUDUKAN HAK MENDAHULU NEGARA ATAS UTANG PAJAK PERUSAHAAN ASURANSI YANG PAILIT TERHADAP HAK PEMEGANG POLIS, TERTANGGUNG ATAU PESERTA. Fazrin, Ravina; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37324

Abstract

Kedudukan negara sebagai kreditor preferen diwujudkan dalam hak mendahulu untuk tagihan pajak dari penanggung pajak berdasarkan Pasal 21 UU KUP. Perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit atau dalam likuidasi dikatakan sebagai penanggung pajak yang harus menyelesaikan pembayaran utang pajak terlebih dahulu daripada tagihan-tagihan lainnya. Pemegang polis, tertanggung atau peserta disisi lain, memiiki hak yang diutamakan atas pembagian boedel pailit perusahaan asuransi. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 52 UU Perasuransian yang menempatkan pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai kreditor preferen. Problematika yuridis yang timbul yaitu boedel pailit akan dibayarkan terlebih dahulu pembayarannya kepada pihak yang mana, hak mendahulu negara atas pembayaran utang pajak atau hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai nasabah perusahaan asuransi. Tujuan peneitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami kedudukan hak mendahulu negara atas utang pajak perusahaan asuransi yang pailit terhadap hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta dan akibat hukum pailitnya perusahaan asuransi terhadap utang pajak sebagai hak mendahulu negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : pertama, kedudukan hak mendahulu negara atas utang pajak perusahaan asuransi yang pailit dikesampingkan dibandingkan hak pemegang polis, tertangggung, atau peserta; kedua, akibat hukum bagi negara terhadap utang pajak perusahaan asuransi yang pailit ialah dengan tidak didahulukannya pembayaran utang pajak. Kata kunci : hak mendahulu negara, pajak, perusahaan asuransi, pailit, pemegang polis,tertanggung, atau peserta.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue