cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2014)" : 40 Documents clear
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PENGUSAHAAN SPBU PERTAMINA DODO TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMBELIAN BBM DENGAN JUMLAH TAKARAN YANG KURANG PRANATA AGUSTYA, ARI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.8987

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberitaan di media tentang kasus konsumen yang membeli BBM di SPBU dan mendapat jumlah takaran yang kurang. Tentu saja hal tersebut merugikan konsumen dari segi ekonomi dan menguntungkan bagi pelaku usaha pengusahaan SPBU Pertamina DODO tersebut. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha pengusahaan SPBU Pertamina DODO terhadap pengurangan takaran BBM di SPBU. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik analisis menggunakan penalaran deduktif yang diawali dengan hal-hal yang bersifat umum yang didapat dari undang-undang, asas-asas, doktrin-doktrin sehingga menghasilkan jawaban yang khusus. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pelaku usaha pengusahaan SPBU Pertamina DODO yang mengurangi jumlah takaran BBM haruslah bertanggung jawab kepada konsumen. Prinsip-prinsip pertanggungjawaban pelaku usaha terdiri dari lima prinsip, akan tetapi prinsip yang dipakai untuk menjerat pelaku usaha adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab mutlak. Bentuk pertanggungjawabnnya berupa tanggung jawab secara perdata, pidana, dan administratif. Tanggung jawab perdata atas pengurangan jumlah BBM yang dibeli konsumen dapat berupa pemberian ganti rugi kepada konsumen. Tanggung jawab pidana, merupakan sanksi berupa ancaman pidana paling lama lima tahun yang diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan dalam Pasal 32 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal ancaman pidananya paling lama satu tahun. Dalam tanggung jawab dari segi administratif, sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha dapat berupa penghentian ijin usaha SPBU sesuai yang diatur dalam lampiran Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU Antara Pertamina Dengan Pemilik SPBU. Penyelesaian sengketa mengenai tanggung jawab pelaku usaha pengusahaan SPBU Pertamina DODO dengan konsumen dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi Kata Kunci : Pelaku Usaha SPBU Pertamina DODO, Penjualan BBM dengan takaran yang kurang Abstract This research based on news about the case of consumer who buy the fuel in the gas station which lack measurement. Certainly the consumer in the economical side and it give profit to the gas station bussinessman. The purpose of this research to describe how the Pertamina DODO gas station bussnessman responsibility for the unproper of fuel measurement in the gas station. The research method used normative law research by using statute approach and conceptual approach. The analysis technique used deductive, it is started by the general thing collected from statute, principles, and doctrinew hich give specific answer. The result of the discussion in this undergraduate thesis shows that Pertamina DODO gas station bussinessman who is unfair by decreasing the total of the fuel purchased by the consumer must be responsible to the consumer. The principles of responsibility bussinessman of five principles, but principles used for the bussinessman is responsibility principle based on the mistake and absolute responsibility it can be in the form of civil, criminal, and administrative. The civil responsibility can be in the form of giving compensation to the consumer. Criminal responsibility can be in the form of criminal threats for five years as writen in article 62 verse (1) the act number 8 year 1999 concerning consumer protection, and article 32 verse (1) the act number 2 year 1981 concerning legal metrology which is the highest punishment is one year. In the administrative responsibility, it can be in the form of stopping the license of the gas station as writen in the appendixes of cooperative agreement of gas station between Pertamina and the owner of gas station. Resolution of dispute concerning responsibility Pertamina DODO gas station bussinessman with consumer can be solved through the path of litigation and non-litigation. Keyword : Pertamina DODO gas station bussinessman, lack of measure fuel selling
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ALIH DAYA PEKERJA PT. HUMAN IN PARTNER YANG DIPEKERJAKAN PADA PT. SERASI TRANSPORTASI NUSANTARA NANDA NIRA AMARAGANA, SYLVIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.8989

Abstract

Abstrak Pengusaha menggunakan sistem alih daya dalam rangka mengefisienkan kinerja perusahaan tanpa memperhatikan banyak hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, salah satunya pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Hal ini terlihat dalam hubungan kerja yang dilakukan oleh pekerja/buruh PT. Human In Partner yang dipekerjakan pada PT. Serasi Transportasi Nusantara. Sayangnya proses alih daya tidak selalu berjalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang–undangan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan alih daya dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan alih daya pekerja PT. Human In Partner yang dipekerjakan pada PT. Serasi Transportasi Nusantara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan PT. Serasi Transportasi Nusantara dan PT. Human In Partner melaksanakan sistem alih daya tanpa mendasarkan peraturan perundangan–undangan. PT. Serasi Transportasi Nusantara dan PT. Human In Partner mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaan alih daya. Beberapa hambatan PT. Human In Partner berupa pekerja/buruh alih daya tidak memiliki hubungan hukum dengan PT. Serasi Transportasi Nusantara, sehingga PT. Human In Partner tidak dapat menjadikan karyawan tetap di PT. Serasi Transportasi Nusantara. Beberapa hambatan yang dimiliki PT. Serasi Transportasi Nusantara adalah adanya keberatan dan protes pekerja/buruh alih daya yang membawa pengaruh buruk kepada pekerja/buruh lain. Kata kunci: pekerja/buruh alih daya, hukum ketenagakerjaan Abstract The bussinesman use outsourcing system to eficient control of company’s without regard to many issues related to employment, one of them can work in outsourcing. This can be seen in the working relationship conducted by employes of PT. Human In Partner who are emloyed in PT. Serasi Transportasi Nusantara. Unfortunately, the process of outsourcing do not always running as set in legislation. This thesis to determine the implementation of outsourcing as well as to find out the barriers in the implementation of outsourcing of PT. Human In Partner’s employes employed in PT. Serasi Transportasi Nusantara based on the related rules. This results normative research, while the approach used is statute and the analytical approaches. The results showed PT. Serasi Transportasi Nusantara and PT. Human In Partner implement the outsourching without considering rules. PT. Serasi Transportasi Nusantara and PT. Human In Partner experience some obstacles in the implementation. Some of the obstacles PT. Human In Partner have outsourcing employes not contact rules with PT. Serasi Transportasi Nusantara so that PT. Human In Partner not have become workers hold in PT. Serasi Transportasi Nusantara. Some of the obstacles PT. Serasi Transportasi Nusantara that to have bad statement and complain employes is take bad contention to other employess. Keywords: employes outsourcing, labour law
PROBLEMATIK YURIDIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ANTARA PEKERJA ASING DENGAN PERUSAHAAN DI INDONESIA YANG HANYA MENGGUNAKAN BAHASA ASING (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 595/K/PDT.SUS/2010) PURNOMO, HERU
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.9018

Abstract

Abstrak Terdapat kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia dalam sebuah PKWT dan apabila tidak menggunakan Bahasa Indonesia, maka harus dianggap sebagai PKWTT hal ini sesuai Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada sisi lain, terdapat pula pengaturan tentang pekerja asing yang tidak dimungkinkan menjadi pekerja tetap (PKWTT) sesuai dengan Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terdapat kasus di mana ada PKWT yang tidak berbahasa Indonesia dan pada saat yang sama pihak pekerjanya adalah pekerja asing. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah seperti kasus pada putusan Mahkamah Agung dengan Nomor perkara 595 K/PDT.SUS/2010 yaitu antara PT.Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dengan pekerja asing Kurt Eugene Krieger. Hubungan kerja antara PT.AKT dan pekerja asing adalah menggunakan PKWT yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia. Pada saat PHK dilakukan, Kurt Eugene Krieger mendalilkan bahwa PKWT yang dibuat berubah menjadi PKWTT. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PKWT yang hanya menggunakan Bahasa asing antara PT.AKT dengan pekerja asing dapat menjadi PKWTT sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui upaya hukum secara non litigasi maupun secara litigasi yang dapat dilakukan oleh pekerja asing dengan kategori PKWT yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia setelah di-PHK oleh PT.AKT. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analisis. Teknik analisa bahan hukumnya menggunakan cara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKWT yang dibuat dengan tidak menggunakan Bahasa Indonesia tidak bisa berubah menjadi PKWTT, hal ini sesuai dengan Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berdasarkan asas perjanjian, pekerja asing melanggar asas itikad baik dengan tujuan untuk memperoleh kompensasi yang lebih banyak akibat berakhirya hubungan kerja. Dalam putusan MA tersebut, apabila PKWT pekerja asing dapat diubah menjadi PKWTT, maka bertentangan dengan tujuan untuk memperluas lapangan kerja dan mendidik serta melindungi bagi tenaga kerja WNI sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Pekerja asing dapat memperjuangkan haknya melalui upaya hukum secara non litigasi maupun secara litigasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI serta dapat dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Kata Kunci: Pekerja asing, hukum ketenagakerjaan Abstract There is an obligation to use Indonesian language in a work agreement for a specified time (PKWT) and if it does not use Indonesian language, then it should be considered as work agreement for an unspecified time (PKWTT) this is in accordance with Article 57 subsection (1) and (2) Labour Law. On the other hand, there are also regulations about foreign worker which state that it is impossible for the foreign worker to be a permanent employee based on article 42 subsection (4) Labour Law. There is a case where the language in PKWT is foreign language and at the same time the worker is foreign worker. One example of such case is shown in Supreme Court’s verdict Number 595 K/PDT.SUS/2010 i.e. case between PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT) versus Kurt Eugene Krieger (foreign worker). The work agreement between PT.AKT and foreign worker uses PKWT which doesn’t use Indonesian language. At the moment of termination of employment, Kurt Eugene Krieger argues that the PKWT ​​must be considered as PKWTT. The purposes of this study are to determine whether PKWT that only use foreign language ​between PT.AKT and foreign worker can be PKWTT according to laws and regulations applicable in Indonesia. The second purpose is to determine the legal effort in litigation and non-litigation area which can be done by foreign worker who is categorized as PKWT after being terminated by PT.AKT. This is a normative research, while the approach used is statute, and the analytical approaches. The analyzing technique of this legal research uses prescriptive method. Research results showed that PKWT which does not use Indonesian language could not be cosidered as PKWTT, this is in accordance with article 42 subsection (4) of law Number 13 year 2003 concerning Labour. Based on the principle of the agreement, the foreign worker violates the principle of good faith in order to obtain more compensation due to the termination of working relationship. In the Supreme Court decision, if PKWT foreign worker can considered into PKWTT, it is contrary to the goal of expanding the employment, educating and protecting the citizen labour force as mandated by the 1945 Constitution in Article 27 subsection (2). Foreign worker can struggle for their rights through legal actions in non-litigation and litigation area which set forth in Law Number 2 year 2004 concerning PPHI, also may be possible to undertake judicial review effort, which is regulated in Law Number 3 of 2009 concerning the Supreme Court. Keyword: Foreign worker, Labour law
TINJAUAN YURIDIS SENGKETA KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN PENGELOLAANKEBUN BINATANG SURABAYA ANDIANTONO, ALFA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.9019

Abstract

AbstrakSaat ini Kebun Binatang Surabaya merupakan salah satu kebun binatang yang membahayakan bagi satwayang ada didalamnya Hal itu terjadi karena adanya tarik ulur dalam hal pemberian kewenangan pengelolaanKebun Binatang Surabaya. Tarik ulur tersebut timbul dari sengketa kewenangan pemberian izin pengelolaanlembaga konservasi antara lembaga negara di pusat dengan lembaga negara di daerah dalam pemberian izinpengelolaan lembaga konservasi kepada pihak – pihak yang berhak mengelola yang ada dalam Permenhut No:P.31/MENHUT-II/2012 tentang Lembaga Konservasi, memang pada kewenangan pengelolaan lembagakonservasi untuk kepentingan umum (kebun binatang) terdapat aturan kewenangan pengelolaannya akan tetapimasih saja timbul sengketa antar pihak yang mengklaim berwenang untuk memberikan izin mengelolanya. Olehkarenanya, dalam penelitian ini, penulis mengangkat 2 (dua) permasalahan yaitu mengenai mengapa terjaditarik-menarik kewenangan pemberian izin pengelolaan Kebun Binatang Surabaya dan bagaimanakahpenyelesaian sengketa kewenangan pemberian izin mengelola dalam hal pengelolaan Kebun Binatang Surabaya.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mana data dalam penulisan ini diperolehberdasarkan studi kepustakaan dan beberapa fakta lapangan yang berkaitan dengan sengketa kewenanganpemberian izin pengelolaan kebun binatang surabaya menurut Undang-Undang yang mengaturnya. Penulismenginventarisasi regulasi dan konsep-konsep yang berkaitan dengan materi dan permasalahan yang dikaji.Kandungan dari bahan hukum tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundangundangan,konsep, dan sejarah untuk mendapatkan sebuah konklusi.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya konflik kewenangan pemberian izinpengelolaan yang terjadi pada Kebun Binatang Surabaya adalah pada kewenangan di bidang kehutanan olehpemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Kehutanan, yang dalam urusan kewenangan pemberian izinpengelolaan lembaga konservasi yang ternyata kewenangannya tidak terbatas hanya pada penetapan kebijakanstandar, prosedur dan ketentuan teknisnya, akan tetapi juga mencakup penyelenggaraan pemberian izinpengelolaan lembaga konservasi (Kebun Binatang Surabaya), serta terdapat beberapa penyelesaian sengketakewenangan pemberian izin lembaga konservasi dalam hal pengelolaan Kebun Binatang Surabaya yaitu dapatmelalui judicial review kepada Mahkamah Agung atau melalui pejabat yang berada diatas kedua belah pihakyang bersengketa yaitu Presiden.Kata Kunci: Pengelolaan, Kebun binatang surabaya, Kewenangan, Izin, SengketaAbstractNowadays surabaya zoo becomes one of the most unsafe zoos which threaten the animals. It happenedbecause there is a conflict in granting management authority of Surabaya Zoo. This conflict causes authoritydispute that involve central state institution and regional state institution in granting management authoritybased on Permenhut No : P.31/MENHUT-II/2012 (Minister of Forestry Regulation) concerning conservationinstitue. Actually there's a regulation about conservation institute, which already has the authority to managepublic facility (such as zoo), but in fact this dispute still occurs between parties which has competency to thisauthorization. Therefore, in this research the writer proposes two problems , they are first is why does conflicthappen in granting management authority of Surabaya Zoo and second is what is the solution to solve thisproblem.This is normative research, in which the data used based on literature and some real fact that related togrant management authority of Surabaya Zoo according to the applied regulation. The writer inventoriesregulation and concepts which relate to material and problem studied. Contents adapted from regulation will beanalyzed using regulation, concept, and historical approach to get the conclusion.The result shows that dispute in granting management authority of Surabaya Zoo on centralgovernment side, represented by Minister of Forestry, which has authority in granting management permissionnot only establish the policy of standart, procedure and technical procedure, but also granting managementpermission of Surabaya Zoo. This research also give some solutions as problem solving which is solved byjudicial review to Mahkamah Agung or Precident who has the authority to solve this problems.Keywords : Management, Surabaya zoo, Authority, License, Dispute
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE CALON PASANGAN PRESIDEN DI TELEVISI DI LUAR JADWAL YANG DITENTUKAN OLEH KPU AISYA K., KHANSA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.9175

Abstract

Abstrak Sebelum pelaksanaan pemilihan Presiden calon pasangan diperbolehkan melakukan kegiatan politik, salah satu kegiatan politik yang dilakukan adalah kampanye. Kampanye dilakukan untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya. Kampanye dilakukan dengan berbagai metode, dengan metode yang paling banyak digunakan yaitu penyiaran melalui televisi atau radio. Salah satunya adalah iklan kampanye di televisi. Namun sebelum jadwal kampanye yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilhan Umum (KPU) terdapat calon pasangan yang melakukan kampanye lewat iklan, calon pasangan tersebut adalah Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta). Di mana iklan tersebut ditayangkan di stasiun televisi RCTI pada hari Rabu 3 Juni 2014 pukul 11.58 WIB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah iklan calon pasangan Prabowo-Hatta yang muncul di televisi dapat dikategorikan sebagai kampanye dalam bentuk iklan di televisi. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penayangan iklan calon pasangan Prabowo-Hatta yang muncul di televisi sebelum jadwal yang ditentukan oleh KPU dapat dinyatakan sebagai pelanggaran. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik analisa data berupa preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklan dari calon pasangan Prabowo-Hatta yang ditayangkan di stasiun televisi RCTI pada hari Rabu 3 Juni 2014 pukul 11.58 WIB adalah kampanye dalam bentuk iklan televisi. Hal tersebut karena sesuai dengan definisi Kampanye dalam Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, di mana dalam nasrasi serta adegan-adegan dalam iklan tersebut terdapat unsur ajakan, visi dari pasangan calon dan terdapat pula alat peraga kampanye. Karena iklan pasangan Prabowo-Hatta merupakan iklan kampanye, maka iklan tersebut juga melanggar Peraturan KPU No. 4 tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Kata kunci: Pemilihan Presiden, Iklan Kampanye Abstract Before presidential election’s being held, presidential candidates are permitted to perform political act such as campaigning. Campaign is performed to get supports immensely. It can be carried out via television or radio, for example, by advertisement broadcast. However, there was a pair of presidential candidate, Prabowo Subianto and Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta), performing campaign via advertisement broadcast before the assigned campaign schedule by General Elections Commission or Komisi Pemilihan Umum (KPU). The advertisement was aired at Wednesday, June 3rd 2014 via RCTI, a television station, at 11.58 WIB. The purposes of this research are to discern whether Prabowo-Hatta’s advertisement broadcast on television can be categorized as campaign advertising. Another purpose is to discern whether Prabowo-Hatta’s advertisement which aired before KPU’s stipulated campaign schedule can be asserted as a violation. The approach of this research is normative juridical with which data analyzing technique is prescriptive method. The result of this research shows that Prabowo-Hatta’s advertisement broadcast at Wednesday, June 3rd 2014 on RCTI, 11.58 WIB is campaign advertising. It fits campaign’s definition in Article 1 number 22 of Law Number 42 Year 2008 Concerning President and Vice President Election. The advertisement’s narrations and scenes contain elements of solicitation, candidate’s vision and campaign aid-tool. Due to Prabowo-Hatta’s advertisement is campaign advertising, it violates KPU’s law Number 4 year 2014 Concerning Governing Stages, Programs, and Schedule of 2014 President and Vice President Election. Keyword : Presidential Election,Campaign Advertising
PROBLEMATIK PROSEDUR PERGANTIAN KEPALA DAERAH (Studi Kasus Wakil Walikota Surabaya Sisa Masa Jabatan 2010-2015 : Whisnu Sakti Buana, ST) YULIANNA ANUGRAHWATI, ELVIRA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.9177

Abstract

Abstrak Kekosongan jabatan di dalam pemerintahan tentunya akan berimplikasi pada terganggunya kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pemerintahan. Kota Surabaya yang mendapat julukan kota pahlawan juga sempat mengalami kekosongan jabatan wakil walikota sisa masa jabatan 2010-2015. Pengisian kekosongan jabatan tersebut sudah dilakukan oleh DPRD Kota Surabaya, namun muncul problematik dalam proses pemilihannya. Merujuk pada latar belakang di atas penulis menarik dua rumusan masalah untuk diteliti yang pertama mengenai adanya perbedaan pendapat mempersoalkan kuorum dalam pengambilan keputusan pengisian kekosongan jabatan wakil walikota Surabaya di rapat paripurna DPRD Kota Surabaya yang merujuk pada tiga aturan hukum yakni Tata Tertib Panitia Pemilihan, Peraturan DPRD Kota Surabaya Nomor 50 Tahun 2010 tentang tentang Tata Tertib DPRD Kota Surabaya, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, rumusan masalah yang kedua yaitu apakah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.35-184 dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini yang pertama yakni mengetahui keabsahan kuorum dalam penetapan Whisnu Sakti Buana, ST sebagai wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015, yang kedua mengetahui objek sengketa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.35-184 dapat digugat di PTUN atau tidak. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis yuridis normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan bahan–bahan hukum yang berhubungan dengan persoalan pemerintahan daerah. Pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-Undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani yaitu permasalahan penelitian dalam studi kasus penetapan wakil walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana, ST, serta pendekatan kasus (case approach), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Kata Kunci : prosedur, kepala daerah, kuorum The vacancy in the government will certainly have implications to the disruption of existing activities in the government. Surabaya which got the nickname City of Heroes also had suffered a vacant position of vice mayor of the remaining term of 2010-2015. Filling of vacancy has been done by the Parliament of Surabaya, but a problematic appears in the hiring process. Referring to the background explained above author draws two formulations of the problem to be studied, the first is the difference of opinion in the decision-making filling vacant position of vice mayor of Surabaya in the plenary session of Surabaya Parliament referring to the three rules of law specifically the Election Committee Rules, Surabaya City Council Regulation No. 50 Year 2010 concerning the Rules of Surabaya City Council, Government Regulation No. 16 Year 2010 on Guidelines for Preparation of the Regional Representatives Council Regulation about Legislative Council Rules. Law Number 27 Year 2009 about People's Consultative Assembly, House of Representatives, Regional Representatives Council, and the Council of Regional Representatives The second problem is whether the Decree of the Minister of the Interior of the Republic of Indonesia No. 132.35-184 may be sued in the Administrative Court (Administrative Court). The purpose of this study is to determine the validity of the first quorum in determining Whisnu Sakti Buana, ST as vice mayor of Surabaya, the term of 2010-2015, the second is to understand the object of dispute related to Decree of the Minister of the Interior of the Republic of Indonesia No. 132.35-184 may be sued in the Administrative Court (Administrative Court) or not. This study uses a type of normative research (doctrinal), the research that focused on reviewing the application of the rules or norms of the positive law and legal materials relating to the issue of local governance.The approach used in this study is the Law approach (the statute approach) which is done by examining all laws and regulations that has to do with the legal issues handled namely the case study research problems in the determination of the deputy mayor of Surabaya Whisnu Sakti Buana, ST, and case approach, some cases are reviewed for reference to a legal issue. Keyword : procedur, regional head, quorum
ANALISIS PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILU (DKPP) NO.74/ DKPP-PKE-II/2013 TENTANG DUGAAN ADANYA PELANGGARAN KODE ETIK  PADA SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JATIM TAHUN 2013 ADIANTO SALIM, YUDO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.9180

Abstract

Abstrak Keputusan hukum DKPP yang meloloskan pasangan Khofifah-Herman untuk mengikuti pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2013 dipertanyakan. Pasalnya, DKPP tak memiliki kewenangan hukum untuk membatalkan keputusan yang telah dibuat oleh KPU Jawa Timur termasuk mengenai keikutsertaan Khofifah-Herman di pemilukada Jatim. Seharusnya DKPP hanya mempunyai fungsi dan wewenang mengenai kode etik. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan mengenai sesuai atau tidaknya putusan DKPP No.74/ DKPP-PKE-II/2013 Tentang Dugaan Adanya Pelanggaran Kode Etik Pada Sengketa Pemilihan Gubernur Dan wakil Gubernur Jatim Tahun 2013 dengan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang di mana akan dilakukan analis peraturan-peraturan yang terkait permasalahan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah PTUN lebih mempunyai wewenang dalam memutuskan sengketa atau adanya gugatan yang dilayangkan ke pihak Tata Usaha Negara. Karena di dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN telah memberi kepastian hukum bahwa gugatan yang dilayangkan kepada penyelenggara Negara akan diproses dan diputuskan dalam Peradilan Tata Usaha Negara karena sengketa tata usaha negara selalu akibat dari dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara. Putusan DKPP No.74/ DKPP-PKE-II/2013 Tentang Dugaan Adanya pelanggaran kode etik merupakan putusan yang tidak sesuai fungsi dan wewenangnya yang merupakan lembaga negara yang memutuskan tentang fungsi kode etik terhadap stake holder pemilihan umum yang melanggar kode etik di lembaga penyelenggara pemilihan umum.Putusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena sesuai dengan pasal 11 ayat 3 dan 4 Undang-Undang No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum DKPP selaku lembaga penyelenggara negara hanya bisa memutuskan suatu perkara yang bersangkutan dengan kode etik. Kata Kunci : Kewenangan, Putusan DKPP, Kode Etik Abstract The verdict of DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu), that legalizes the Governor and Vice-Governor Candidate, Khofifah-Herman, to join the regional election was left questioned. This doubt was established because DKPP doesn’t have any legal authority to abort the decision that has been made by the KPU (Komisi Pemilihan Umum), for the East-Java’s regional election. DKPP only has functions and authorities about ethical code. This research gives the answer to the question whether the DKPP verdict number 74/DKPP-PKE-II/2013 relevant to the regulations concerning the violation of ethical code to the governor and vice-governor election in 2013. The research uses the normative juridical method to analyze the regulations related to the result’s problem. The results of the analysis are PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), has more authority to decide the problem of the accusations from the Tata Usaha Negara (Nation’s Administration). Because inside of the regulations, especially Law number 5, year 1986 concerning PTUN, clearly gives the law regulation for the accusations from the Nation’s administrators which will go to the process and will be decided in a Nation’s administrators’ justice, because the problems often be caused by the administrators' decision. The verdict of DKPP Number 74/ DKPP-PKE-II/2013 concerning the probability of violation is the unsuitable decision for the functions and regulations to the National Organization. This decision is violating the ethical code to the stake holders of the public elections and also violating the elections executants. That decision is distantly irrelevant with the national regulations, because in one of the articles inside it, number 11 subcition 3 and 4 Law number 15 year 2011 concerning organized of general elections, DKPP as the only organizer that is able to decide or finish the problems about or related to the ethical codes. Key Words : Authority, DKPP Decisions, Code of Ethics
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR LEMBAGA PEMBIAYAAN TERHADAP PARATE EKSECUTIE OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN AKTA FIDUSIA YANG DIBUAT DI BAWAH TANGAN WAHYU RISNANDA, EGGA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.9219

Abstract

Abstrak Kendaraan bermotor pribadi merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi masa kini, kondisi ekonomi masyarakat menjadi penghalang untuk membeli kendaraan bermotor tersebut secara tunai karena harganya yang tidak terjangkau. karena itu diberikan jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan tersebut, melalui jalur pembelian secara angsuran yang dibuat dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang dilaksanakan oleh lembaga pembiayaan sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur, perjanjian pembiayaan konsumen menggunakan jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan. Prakteknya fidusia yang dilakukan kreditur tidak sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kreditur membuat fidusia dengan akta di bawah tangan dan tidak didaftarkan di kantor jaminan fidusia untuk diterbitkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial, kreditur juga tetap melaksanakan parate eksecutie terhadap objek jaminan fidusia ketika debitur cidera janji. Metode penelitian ini adalah normatif. Penelitian ini membutuhkan dua jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku dan informasi dari internet yang berkaitan dengan topik permasalahan. Dalam menganalisis hasil penelitian, peneliti menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebanan fidusia oleh kreditur menggunakan akta fidusia yang dibuat di bawah tangan serta tidak mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke kantor jaminan fidusia, sehingga apabila kreditur tersebut hendak melaksanakan hak parate eksecutie ketika terdapat debitur cidera janji maka parate eksecutie tersebut dinyatakan batal demi hukum karena sejak awal pembebanan jaminan fidusianya tidak lahir. Namun jika kreditur tersebut tetap melaksanakan parate eksecutie maka bisa disimpulkan bahwa kreditur tersebut melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata. Karena itu debitur perlu diberikan perlindungan hukum baik secara preventif atau represif, perlindungan hukum secara preventif diberikan ketika debitur ikut dalam pembuatan perjanjian konsumen maupun perjanjian fidusia hal dilakukan agar debitur dalam hal ini kedudukannya seimbang dengan kreditur. Selanjutnya perlindungan hukum represif yang diwujudkan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara debitur sebagai konsumen dan kreditur sebagai lembaga pembiayaan, selain itu debitur juga mampu mengajukan gugatan ke pengadilan atas parate eksecutie objek jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan, gugatan yang diajukan adalah gugatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata. Kata Kunci: Fidusia, Akta Bawah Tangan, Parate Eksecutie Abstract Motor Vehicle is personal needs must be fulfilled the present, a local economy to a barrier to buy motor vehicle in cash to the unaffordable price, because it is given a way out to meet those needs, through the track will in installment that was made in the old testament consumer financing that carried out by financing institution as creditor and debtor, the agreement as consumers financing using fiducia warrant as a safeguard an object warrant. Practically fiducia warrant that will be done creditors not in accordance with Law, fiducia warrant creditors make fiducia warrant by deed in under the hands and not be listed in the office fiducia warrant fiducia warrant for published a certificate has the power eksecutorial, creditors also continues to conduct parate fiducia warrant eksecutie with the object when debtor default. Research method is normative. This research needs two types of legal materials, the primary legal materials consisting of various regulations and secondary legal materials consisting books and information from the internet that related with the topic problems. In analyzing results of research, researchers using two approaches the approach and regulation and conceptual approach. Results of the study showed that charging fiducia warrant by creditors would use the certificate fiducia warrant that are made under his hand and not registering the fiducia warrant to the office of fiducia, fiducia warrant so when creditors would carry out their right parate eksecutie debitor injury when there is a promise then parate eksecutie was canceled for legal question is because since the beginning charging guarantee fidusianya were not born. But if creditors was still carrying out parate eksecutie so it can be concluded that creditors was against the law in accordance with article 1365 of civil code. Because debitors that need to be given legal protection either preventive or repressive, protection of the law will take preventive given when debtor participate in decision-making the customers and the covenant fiducia warrant this be done to debitor in this position balanced with the debt holders. Legal protection represiv Advanced a settlement of disputes be realized through institution that is assigned to resolve disputes between debitor as consumers and creditors as financing institution, in addition, debitors also filed a lawsuit could as fiducia warrant parate eksecutie objects that are made under his hand, lawsuit is a lawsuit against the law in accordance with article 1365 of civil code. Keywords: Fiducia, The Certificate Under The Hands, Parate Eksecutie.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PEMBATALAN JADWAL KEBERANGKATAN KERETA REL DIESEL RELASI BABAT – SURABAYA OLEH PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) MIRAZA PRASTYONO, AZIZ
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.9231

Abstract

Abstrak Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, sehingga diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Dalam hal ini kebijakan yang dikeluarkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dapat menimbulkan kerugian dari adanya kebijakan yang melanggar hukum, maka timbullah bentuk pertanggungjawaban hukum yang harus dilaksanakan untuk memenuhi unsur kebijakan yang merugikan pihak lain. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai penyelenggara moda transportasi kereta api di Indonesia dapat mengeluarkan kebijakan yang bersifat privat dan publik. PT. Kereta Api (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi mengenai pertanggungjawaban hukum dan upaya hukum terhadap kebijakan pembatalan jadwal keberangkatan kereta rel diesel oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mana data penulisan ini diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum dan upaya hukum terhadap kebijakan pembatalan jadwal keberangkatan kereta rel diesel relasi Babat–Surabaya oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Penulis menginventarisasi regulasi dan konsep-konsep yang berkaitan dengan materi dan permasalahan yang dikaji. Kandungan dari bahan hukum tersebut selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan sebuah konklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum adalah pertanggungjawaban hukum secara moral. Dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kebijakan dan memberikan layanan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dengan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan belum beroperasinya kembali Kereta Rel Diesel (KRD) relasi Babat–Surabaya. Dalam hal upaya hukum dapat menggugat melalui peradilan umum atau melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan mengajukan gugatan class action kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero). kata kunci : Pertanggungjawaban hukum, Kebijakan, PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Abstract Policies are series of concepts and basics becoming guidances in carryng out the work, leadership and action way, so hopefully organization goals can be reached well. In this case, policies issued by PT. Kereta Api Indonesia (Persero) can cause losse in result as a breaking law policies, so responsibilities must be done to meet policies factor lossing other. PT. Kereta Api Indonesia (Persero);as train mode transportation in Indonesia, can issue private and public policies. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) is goverment effort bureau. The purpose of this study to obtain description about responsibilities and legal steps toward policies about cancellation of diesel train schedule by PT. Kereta Api Indonesia (Persero). The kind of this study is normative law which data arrangement is obtained based on literature study in line with responsibilities and legal steps toward the cancellation of diesel train schedule Babat – Surabaya by PT. Kereta Api Indonesia. the author gathers regulations and concepts concerning problems and cases studied. The contents, then, are analized qualitively to be concluded. The result shows that responsibilities form is morality. That is to give right, clear and honest information about policies and to give right, clear and honest service and the explain more information about reasons of postponing Babat – Surabaya diesel train operation. In law step it can be reached by litigation and non ligation presenting class action lawsuit to PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Keywords : Responsibilities, policies, PT. Kereta Api Indonesia
IMPLEMENTASI HAK – HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURABAYA SETYO NUGROHO, YUSUF
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.9396

Abstract

Abstrak Pada Rumah Tahanan Kelas I Surabaya terdapat tahanan dana narapidana. Narapidana dibagi menjadi dua yaitu narapidana dewasa dan anak. Narapidana anak disebut anak didik pemasyarakatan. Anak didik pemasyarakatan mempunyai 12 hak menurut Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1995. Jenis penelitian yang digunakan penulis yakni penelitian hukum deskriptif. Data primer diperoleh langsung dari informan, dalam hal ini informan terdiri dari petugas rumah tahanan dan anak didik pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya. Data sekunder diperoleh dari penelaaahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan cara mengklasifikasikan permasalahankemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa anak didik pemasyarakatan tidak memperoleh hak pendidikan dan pengajaran. Menurut petugas Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya tidak terpenuhinya hak anak didik pemasyarakatan atas pendidikan dan pengajaran bukan dikarenakan adanya suatu kendala, melainkan hal tersebut memang bukan merupakan tugas pokok dan fungsi rutan. Tugas pokok dan fungsi rutan hanya melakukan pelayanan tahanan, pemeliharaan keamanan dan tertib rutan, pengelolaan rutan, dan urusan tata usaha. Kata kunci : Hak anak didik pemasyarakatan, Rumah tahanan negara kelas I Surabaya Abstract In prison house class I Surabaya there are prisoners and inmates. Inmates were divided into adult and child. Inmates child called child of learners correctional. The child of learners correctional have 12 rights under legislation number 12 year 1995. The writer uses descriptive legal research. Primary data are directly taken from informant. Informant in this case are the officers of prison house and the child of learners correctional in prison house class I Surabaya. The secondary data are taken from library study and regulation. The technique of collection data are interview and documentation. The technique of processing data is classification case and then analysis qualitative. The result of this research show that the child of learners correctional can’t getting education and teaching. The officers of prison house class I Surabaya says that not complete right of education and teaching nothing because of a constraints, but it is not duties and functions of prison house. Duties and functions of prison house only do service to prisoners, keeping security and orderly, prison management, and administrative affairs. Keyword : Rights of child learners correctional, Prison house class I Surabaya.

Page 2 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 4 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue