cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 1 No 3 (2014)" : 40 Documents clear
PENEGAKAN HUKUM PASAL 504 KUHP TENTANG PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKUKAN OLEH PENGEMIS(STUDI KASUS DI KECAMATAN WONOKROMO SURABAYA) YASROH, UMI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i3.8556

Abstract

Abstrak Kemiskinan sering dialami oleh penduduk di Negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dialami di kota-kota besar tidak terkecuali Surabaya. Kemiskinan dan rasa malas adalah salah satu faktor adanya pengemis. Pengemis di Kecamata Wonokromo Surabaya berjumlah 60 orang. Pengemis ini juga dapat melakukan tindak pidana seperti pencurian dan penjambretan jika ada kesempatan. Adanya kerugian semacam ini harusnya pihak kepolisian menindak pengemis tersebut. Namun pada kenyataannya pihak kepolisian tidak menindak pengemis tersebut, padahal sudah jelas bahwa pada Pasal 504 KUHP tindakan pengemisan merupakan pelanggaran ketertiban umum. Hal ini menarik untuk dikaji, agar dapat mengetahui bagaimana penegakan hukum Pasal 504 KUHP yang dilakukan oleh polisi, upaya apa yang dilakukan, serta hambatan dalam melakukan penegakan Pasal 504 KUHP. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan diskusi bagi mahasiswa untuk menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Selain itu juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam menegakan Pasal 504 KUHP. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yakni menggambarkan penegakan hukum Pasal 504 KUHP yang dilakukan polisi, upaya untuk mengatasinya dan kendala yang dihadapi. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Wonokromo. Informan dalam penelitian ini adalah polisi di POLSEK Wonokromo dan pengemis yang ada di Kecamatan Wonokromo. Informan ini akan diambil secara snowball. Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif yakni menjabarkan data yang tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran dengan kalimat-kalimat sehingga diperoleh bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti. Hasil penelitian ini adalah penegakan hukum dalam tindak pidana pengemisan belum berjalan. Polisi tidak melakukan proses pemeriksaan untuk perkara pengemisan. Sehingga pengemis tersebut tidak mendapatkan sanksi apapun. Pengemis hanya dirazia lalu ditampung di penampungan untuk diberi pembinaan dan ketrampilan. Upaya preventif berjalan dengan baik berkat kerja sama kepolisian dengan pihak LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial), sedangkan upaya represif (penegakan hukum) tidak berjalan dengan maksimal karena hanya razia saja yang dilakukan. Hambatan yang didapatkan pihak polisi adalah tidak jeranya pengemis serta rasa malas yang mereka miliki untuk bekerja. Pengemis tersebut cenderung untuk tetap mengemis saat dia sudah dilepas dari penampungan. Tidak ada upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk menanggulangi hambatan ini. Seharusnya pengemis menerima sanksi berupa denda agar mereka merasa jera, serta pengemis juga harus mendapatkan penyuluhan dan pembinaan agar mereka tahu bahwa perbuatan mengemis adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi untuk yang melanggar serta dibina agar mereka tidak merasa malas untuk bekerja setelah keluar dari LIPONSOS. Selain itu pihak LIPONSOS juga harus bekerja sama dengan pihak UKM (Usaha Kecil Menengah) agar saat pengemis itu keluar dari LIPONSOS mereka dapat disalurkan dan bekerja disana. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pengemisan.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 033 TAHUN 2012 TENTANG BAHAN TAMBAHAN PANGAN TERHADAP PANGAN DALAM KEMASAN DI PASAR TRADISIONAL MOJOKERTO KURNIA ROSYIDA, AULIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i3.8557

Abstract

Abstrak Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang wajib dipenuhi dalam kehidupan sehari – hari, sehingga pangan yang dikonsumsi harus sehat dan aman bagi tubuh manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan pangan, terdapat interaksi antara produsen, konsumen dan distributor. Salah satu yang berperan aktif dalam peredaran pangan adalah pedagang pangan dan konsumen yang dianggap kurang berperan aktif. Sebagai pelaku usaha, pedagang berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang dijualnya. Akan tetapi pedagang tidak menjalankan ketentuan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pedagang yang menjual pangan dalam kemasan kurang memperhatikan atas barang dagangan yang dipasoknya baik dari produsen secara langsung maupun dari distributor. Hal tersebut dapat kita lihat dari adanya sikap pedagang yang langsung menerima pangan untuk dijualnya itu mengandung Bahan Tambahan Pangn (BTP) atau tidak, sehingga sebagai konsumen terkadang hanya melihat kemasan pangan tanpa memperhatikan kandungan isi yang ada didalam pangan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh deskripsi mengenai (1) penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan terhadap pangan dalam kemasan di pasar tradisional Mojokerto, (2) kendala – kendala yang dialami oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojoketo terkait penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, dan (3) upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojoketo terkait penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. Metode penelitian ini adalah yuridis non doktrinal. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, angket dan observasi untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik wawancara, angket dan observasi digunakan untuk memperoleh data kualitatif tentang penggunaan BTP yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pedagang tidak memperhatikan kemasan pangan atas barang dagangan yang dipasoknya baik dari produsen secara langsung maupun melalui perantara. Hal ini disebabkan kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. Selain karena alasan dari faktor internal, yang menjadi kendala dalam proses peredaran pangan oleh pedagang adalah faktor dari luar, yaitu karena kurangnya tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah. Sedangkan Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum pernah menerapkan adanya sanksi secara tegas kepada pedagang pangan skala rumah tangga yang tidak mencantumkan ketentuan label pangan secara lengkap. Kata kunci: Implementasi, Permenkes 033 Tahun 2012, Bahan Tambahan Pangan, Pasar Tradisional Mojokerto.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 016 K/PDT.SUS/2011 TENTANG HAK PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG DIBUAT SECARA LISAN HARVIYATA TRIVIRANANTO, ELANDA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i3.8988

Abstract

Abstrak Perjanjian kerja merupakan dasar bagi pekerja dan pengusaha untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan perjanjian kerja tersebut seharusnya masing-masing pihak dapat menjalin hubungan kerja secara harmonis. Sayangnya tidak semua perjanjian kerja dibuat secara jelas dan akhirnya menimbulkan sengketa. Salah satu kasus yang terjadi adalah hubungan kerja antara Rokimin dengan PT. Gaya Putih yang dilaksanakan dengan lisan. Kasus ini berakhir di persidangan, di mana dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Rokimin tidak mendapatkan hak normatif sebagai pekerja, sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung Rokimin mendapatkan hak normatif sebagai pekerja. Penelitian ini akan menjawab apakah pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 016 K/Pdt.Sus/2011 untuk mengabulkan gugatan Rokimin selaku pekerja dengan perjanjian kerja tidak tertulis berhak atas hak normatif sebagai pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif di mana peneliti akan memberikan argumentasi atas putusan tersebut. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk menilai putusan dimaksud. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep untuk menjawab rumusan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar kurang tepat. Walaupun perjanjian kerja dilakukan dengan lisan dan tidak disertai dengan perjanjian kerja secara tertulis, bukan berarti pekerja tidak mendapatkan hak normatif sebagai pekerja dan pengusaha lepas dari tanggungjawabnya untuk memenuhi hak normatif pekerja, pekerja tetap mendapatkan hak normatif dari pengusaha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peneliti lebih sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung, mengingat walaupun perjanjian kerja antara Rokimin dengan PT. Gaya Putih dilaksanakan dengan lisan dan tidak disertai dengan perjanjian kerja secara tertulis, hal tersebut telah sesuai dengan konsep perjanjian kerja menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain itu hubungan kerja antara Rokimin dengan PT. Gaya Putih tidak ada perjanjian kerja secara tertulis. Berdasarkan pembuktian di persidangan, membuktikan bahwa hubungan kerja antara Rokimin dengan PT. Gaya Putih telah berlangsung selama lebih dari 3 tahun berturut-turut. Sesuai ketentuan pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan jo. pasal 10 ayat (3) Kepmen. No. 100/Men/VI/2004 menyatakan bahwa, “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka status hubungan kerja Rokimin dengan PT. Gaya Putih adalah sebagai pekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Sehingga Rokimin berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 016 K/Pdt.Sus/2011 selaku pekerja dengan perjanjian kerja tidak tertulis berhak atas uang pesangon, uang penggantian hak, uang penghargaan masa kerja dan Tunjangan Hari Raya yang belum terbayar. Kata Kunci : hubungan kerja, perjanjian kerja, hak normatif pekerja. Abstract The working agreement is the basis for workers and employers to exercise rights and obligations. Based on the agreement of each party should be able to establish a working relationship in harmony. Unfortunatel­y not all agreements are made clearly and eventually leading to the dispute. One of the cases was a working relationship between Rokimin againts PT. Gaya Putih that is made in unwritten working agreement. The case ended in court, where the verdict of the District Court in Denpasar stated that Rokimin did not have normative rights as worker, but the Supreme Court stated that Rokimin got the normative rights. This research will answer whether considerations of judge in Supreme Court, on verdict Number 016 K/Pdt.Sus/­2011 for granting the lawsuit Rokimin as a worker with unwritten working agreement deserves the normative rights. This research is the normative legal research in which the reseacher will provide the argument over the verdict. Argumentation here is done by the researcher to judge the verdict. Researcher utilize conceptual approach and statute approach which are used to answer the research problems in this thesis. Result of analysis showed that the considerations of judge in Industrial Relationship Court Denpasar are less precise. Although the working agreement is done unwrittenly and is not accompanied by written working agreement, it does not mean that the worker does not get the normative rights, while the employers free from their responsibilities to fulfill the normative rights, the worker here still gets severance pay, compensation pay and money paid as reward for service rendered from his employer based act number 13 of 2003 on labor law. The researcher agrees with the considerations of judge in Supreme Court, considering that although the working agreement between Rokimin againts PT. Gaya Putih was implemented unwrittenly and it is not attached by a written working agreement, that case was suitable with the contract concept according to article 1 point 14 of Labor Law. In addition, in a working relation between Rokimin againts PT. Gaya Putih there is unwritten working agreement. Based on the proof from the court, it clearly shows that the working relation between Rokimin againts PT. Gaya Putih happened along more than three years successively. According article 57 subsection (2) of Labor Law jo. article 10 subsection (3) Kepmen No. 100/Men/VI/2004 it states that, “The working agreement for a specified time which is not made unwrittenly, it clearly declared as the working agreement for unspecified time”. Based on that term of the working relation status between Rokimin againts PT. Gaya Putih is as the worker based working agreement for unspecified time. So status for Rokimin based on the Supreme Court Verdict Number 016 K/Pdt. Sus/2011 as the worker with the unwritten working agreement is allowed to get severance pay, compensation pay, money paid as reward for service rendered and the Hari Raya Allowance that have not been paid yet. Key Words : Employment Relationships, Working Agreement, Normative Rights Of Workers.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KEPEMILIKAN LAGU DAERAH DAN ARANSEMENNYA MUKHLIS, MUKHAMMAD
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i3.9006

Abstract

Abstrak Lagu daerah merupakan salah satu jenis folklor yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Pemanfaatan lagu daerah oleh warga Negara Indonesia menurut undang-undang tersebut diperbolehkan, artinya tidak perlu ada ijin dari Negara untuk memanfaatkan lagu daerah kecuali yang memanfaatkannya adalah warga Negara asing. Salah satu bentuk pemanfaatan tersebut adalah aransemen lagu daerah. Pemanfaatan dari lagu daerah menimbulkan hak ekonomi. Hal yang menarik yaitu terkait dengan bagaimana idealnya kepemilikan dari lagu daerah mengingat pemegang hak cipta dari lagu daerah adalah Negara. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan pengetahuan baru bagi para pihak yang ingin menambah wawasan yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif, yakni menjelaskan kebenaran suatu permasalahan dengan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, sejarah, dan konsep. Analisis yang digunakan dalam penilitian ini menggunakan penalaran preskriptif dimana hasilnya akan memberikan suatu sumbangan pemikiran terhadap peraturan perundang-undangan yang kurang tepat. Hasil penelitian ini adalah kepemilikan dari lagu daerah idealnya ada pada daerah asal. Terdapat tiga argument untuk mendukung pernyataan tersebut. Pertama, karena masyarakat daerah lebih mengerti dan memahami akan folklor yang mereka miliki dan sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat daerah tersebut untuk melestarikan folklornya. Kedua, terkait dengan otonomi daerah karena daerah mempunyai kewajiban mengembangkan sumber daya produktif di daerah dan lagu daerah merupakan sumber daya yang berpotensi untuk dikelola dan dimanfaatkan. Ketiga, terkait dengan hak ekonomi, karena hak ekonomi dari pemanfaatan lagu daerah bisa dijadikan salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Aransemen lagu daerah memenuhi konsep keaslian, berwujud, dan kreatifitas sehingga bisa diberikan perlindungan hak cipta, namun perlindungannya hanya sebatas ciptaan turunan. Kata Kunci: Perlindungan Hak Cipta, Kepemilikan, Lagu Daerah, Aransemen Abstract Folksong is one of folklore which being protected by The Law of Republic of Indonesia No.19 in 2002 about Copyright. This law allows Indonesian people to use folksong which means people do not need to ask permission of using folksong except foreigner. One of the usage of folksong is arranging it. The usage of folklore causes economic right. The interesting thing of this research is related to how to get the right of ownership and arrangement of the folksong because the holder of copyright of folksong is the country itself. Furthermore, this needs to be studied about the protection of copyright of the folksong. This research purposes to give new knowledge and advantages for people who want to develop their knowledge about this thesis topic. This research uses normative juridical method, which explains the truth of problems by the logic of scientific laws from normative side. The writer uses several approaches, for instance, rules approach, historical approach, and conceptual approach. The writer analyzes this thesis by using prescriptive reasoning which the result of this research will give contribution for imperfect regulations. The results of this research are, ideally the ownership of folksong should be given to original of folksong from each region. There are three arguments to support that statement. First, because local people more understand about folklore which they have and they this is an obligation for local people to preserve their folklore. The second point is related to the regional autonomy because local region have duty to develop their productive resources where folksong is potential resources which could be managed and used. The third is related to economic right because the economic right from the usage of folksong can be made into one of the local income which can be used to fund the implementation of region autonomy based on the potential resources as materialization of decentralization. The arrangement of folksong has to fulfill the qualification of authenticity concept, intangible concept, and creativity concept. Therefore, this is supposed to be given copyright protection but only as derivative works. Keyword: Copyright Protection, Ownership, Folksong, Arrangement
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 BERKAITAN DENGAN PEMILU SERENTAK DENGAN PENETAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD TERHADAP PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MOCH.ZAENI,
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i3.9110

Abstract

Abstrak Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan setelah pemilihan DPR, DPD, DPRD semenjak dikeluarkanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 maka pemilihan umum dilakukan sekali dalam lima tahun hal itu menimbulkan persoalan berkaitan perlu tidaknya pemberlakuan presidential threshold. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pemilu serentak dan dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemililhan umum serentak masih diperlukan Presidential threshold adapun metodologi yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus dengan mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Hasil penelitian menunjukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XI/2013 sudah sesuai dengan penafsiran gramatikal dan penafsiran tekstual pada pasal 6A dan 22E UUD NRI 1945 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Tidak dapat menetapkan presidential threshold karena pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan di hari yang sama sehingga tidak dapat menetapan presidential threshold sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Kata Kunci: pemilihan umum serentak, presidential threshold. Abstract The elections of President and Vice President are the elections to choose the President and Vice President who conducted after the election of representatives, DPD, since release rule of the Constitutional Court 14/PUU Number-XI2013, so the electtion are conducted once every five years it raises related to whether the enactment of presidential threshold. The purpose of the research is to know how the suitability of simultaneous elections and to know whether the Constitutional Court's ruling to expel 14PUU-XI2013 Number of concurrent public election still required Presidential threshold, as for we used is a kind of normative research using an approach legislation, concept approach and approach the case by examining the ruling of the Constitutional Court Number 14PUU-XI2013. The research results showed that the ruling of the Constitutional Court of 14PUU-XI2013 is in compliance with the grammatical interpretation of textual interpretation and in section 6A and 22E NRI 1945 constitution to elect a President and Vice President. Unable to set the presidential election because the threshold for the President and Vice President were held on the same day so it can't be decide the presidential election before the threshold is implemented. Keyword : general election which is conducted at the some time, Presidential Threshold.
PROSES PEMERIKSAAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA  DI POLRESTABES SURABAYA NURFIYANTO, MOCHAMAD
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i3.9113

Abstract

Abstrak Pasal 235 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur jika terdapat korban meninggal dunia dalam suatu kecelakaan maka pengemudi wajib memberikan bantuan terhadap ahli waris korban tanpa menggugurkan tuntutan perkara pidana. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak fenomena menunjukkan bahwa terdapat penyelesaian secara kekeluargaan. Dalam upaya penyelesaian terhadap pelanggaran pasal 235 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan menggugurkan tuntutan pidana terhadap pelaku.Untuk menunjukkan bagaimana proses dan kendala pemeriksaan perkara kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di POLRESTABES Surabaya. Pasal 235 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur jika terdapat korban meninggal dunia dalam suatu kecelakaan maka pengemudi wajib memberikan bantuan terhadap ahli waris korban tanpa menggugurkan tuntutan perkara pidana. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak fenomena menunjukkan bahwa terdapat penyelesaian secara kekeluargaan. Dalam upaya penyelesaian terhadap pelanggaran pasal 235 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan menggugurkan tuntutan pidana terhadap pelaku.Untuk menunjukkan bagaimana proses dan kendala pemeriksaan perkara kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di POLRESTABES Surabaya. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data. Mengetahui proses dan kendala-kendala pemeriksaan perkara terhadap kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan korban meninggal duniadi POLRESTABES Surabaya. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban diklasifikasikan dalam pemeriksaan biasa. Pemeriksaan biasa adalah proses pemeriksaan kejahatan atau pelanggaran yang menurut penuntut umum penerapan hukumannya dan pembuktiannya cukup sulit, harus melalui prosedur surat dakwaan. Perlu adanya peningkatan kedisiplinan tugas pokok polisi dalam menangani kasus kecelakaan yang mengakibatkan matinya korban untuk meningkatkan/ menyempurnakan kinerja mereka, dan Perlu adanya sosialisasi UU No.22 Tahun 2009 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tujuan hukum. Kata Kunci: Kecelakaan lalu lintas, Polisi, Pemeriksaan biasa Abstract Provision 235 UU Number 22 Year 2009 of traffic and road transport which regulating if there is any dead victim in accident then driver must give help to victim heir without abort criminal case demand. But in reality many phenomenon show that solution in family way is exist. In solving effort against violation of provision 235 UU Number 22 Year 2009 of traffic and road transport with abort crime charge to accused. To show how process and obstacles in interrogation of traffic accident case that caused victim die in POLRESTABES Surabaya. Research method is qualitative with using data. Knowing process and case interrogation obstacles against traffic accident that caused victim die, case of POLRESTABES Surabaya. Traffic accident that caused victim die, classify in common inspection. Common inspection is criminal inspection process or violation that in attorney assumption law application and proving is enough difficult, must through indictment letter procedure. Disciplinary increase of Police main duty to handle accident case that caused victim died, which increasing and perfecting their work and need socialization of UU No. 22 Year 2009 for increasing peoples awareness of importance from law purpose. keyword: Traffic Accident, police, Common Inspection
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PTUN NOMOR: 97/G/2013/ PTUN.SBY TENTANG KTUN BERANTAI YANG MENJADI OBYEK SENGKETA TUN ( Studi Kasus Terhadap Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo) HABIBAH, NURUL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i3.9173

Abstract

Abstrak Pada tanggal 4 Juni 2013, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, mengeluarkan Surat Keputusan No. 03/BPD.K/VI/2013 Tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Kepala Desa Terpilih sesuai dengan hasil perhitungan suara oleh panitia Pilkades. Surat Keputusan BPD tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Camat, untuk kemudian Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kades Terpilih. Pihak yang kalah dalam pilkades yang bernama Suwadi keberatan dengan Surat Keputusan tersebut, karena dianggap permasalahan pelanggaran dalam pilkades belum diselesaikan oleh BPD. Suwadi menggugat surat tersebut ke PTUN Surabaya tertanggal 11 juni 2013 Surat Keputusan BPD yang merupakan KTUN yang masih memerlukan persetujuan atau KTUN berantai tersebut diterima sebagai obyek sengketa tata usaha negara oleh hakim PTUN Surabaya. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah KTUN berantai dapat dijadikan obyek sengketa TUN dan apakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, dengan menelaah suatu perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan sebagai dasar melakukan pemecahan masalah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KTUN yang masih memerlukan persetujuan atau KTUN berantai tidak dapat dijadikan obyek sengketa TUN dalam PTUN. Adapun hasil yang kedua adalah pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut belum sesuai dengan hukum yang berlaku. Kata Kunci: KTUN berantai, Obyek Sengketa TUN.
ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2864 K/Pdt/2009 TENTANG KEABSAHAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN WINDIOKO, MONALISA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i3.9296

Abstract

ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2864 K/Pdt/2009 TENTANG KEABSAHAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN Monalisa Windioko Program S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, monalisawindioko@gmail.com. Abstrak Hukum tanah di Indonesia didasarkan pada Hukum Adat. Hal ini terdapat dalam Pasal 5 Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Menurut Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, jual beli hak atas tanah harus dibuat di hadapan PPAT tetapi masih banyak jual beli hak atas tanah yang dilakukan tidak di hadapan PPAT. Hal demikian akan merugikan pihak pembeli, karena pembeli hanya dapat menguasai hak atas tanah secara fisik saja, sedangkan secara hukum kepemilikan hak atas tanah tersebut adalah tetap pada nama yang tercantum didalam sertipikat hak atas tanah. Seperti yang terjadi dalam perkara yang telah diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2864 K/Pdt/2009. Tujuan penelitian berikut adalah untuk mengetahui apakah jual beli di bawah tangan sah menurut hukum yang berlaku dan untuk meneliti apakah putusan Mahkamah Agung No. 2864 K/Pdt/2009 tersebut sudah tepat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang–undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jual beli hak atas tanah yang dilakukan tanpa akta jual beli PPAT atau di bawah tangan tetap sah dalam hukum adat, namun untuk melakukan pendaftaran permohonan hak milik yang baru harus dengan akta autentik yang dibuat dihadapan PPAT. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Kata Kunci: jual beli, hak atas tanah, di bawah tangan Abstract Land Law in Indonesia is based on Adat Law.This is stated in article 5 Law number 5 Year 1960 concerning Basic Rules of Land Law. According to article 37 subsection (1) Government Regulation number 24 Year 1997 concerning Land Registration, land transaction must be made in front of PPAT but there are lots of transaction which are made without the existence of PPAT. It will be detrimental to the buyer, because buyer only can posses land right physically while legally, ownership rights over the land still belongs to the name listed in the certificate. The example of the case is the Supreme Court's Verdict Number 2864 K/Pdt/2009. The following research objectives are to find out whether the transaction without the existence of PPAT is valid according to the applicable law and to examine whether the Supreme Court's Verdict Number 2864 K/Pdt/2009 is suitable with the law. This research uses normative legal research method with a statute, case and concept approach. From the results it can be concluded that the land transaction done without the existence of PPAT remain valid based on Adat Law, however to register the new land right application must be accompanied by authentic akta made in front of PPAT. Judicial consideration made by the judge in the Verdict has been in accordance with the applicable law. Keywords: transaction, land right, without the existence
EKSEKUSI TANAH HAK GOGOLAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI No.59/Pdt.G/2000/PN.Sda AINI, NUR
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i3.9297

Abstract

Abstrak Eksekusi adalah suatu tindakan paksa dengan kekuatan umum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Namun dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi tidak jarang menemui hambatan dan kendala. Salah satunya terjadi pada eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah sawah hak gogolan di Desa Kemiri Kecamatan dan Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu, 1. bagaimana pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah sawah seluas ± 1 Ha (10.000 m²) terletak di desa Kemiri, Kecamatan dan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan putusan Pengadilan Negeri No.59/Pdt.G/2000/PN.Sda jo. surat penetapan eksekusi No.12/Eks/2008/PN.Sda dan 2. bagaimana upaya yang dilakukan oleh juru sita untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah sawah seluas ± 1 Ha (10.000 m²) terletak di Desa Kemiri, Kecamatan dan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan putusan Pengadilan Negeri No.59/Pdt.G/2000/PN.Sda jo. surat penetapan eksekusi No.12/Eks/2008/PN.Sda jika mengalami hambatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder yang akan diolah dan diklasifikasikan untuk kemudian dikaji. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah deskripif kualiatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri No.59/Pdt.G/2000/PN.Sda jo. surat penetapan eksekusi No.12/Eks/2008/PN.Sda belum terlaksana karena ada beberapa hambatan yaitu dikarenakan termohon eksekusi masih keberatan atas putusan hakim dan adanya perlawanan dari warga Desa Kemiri. Eksekusi tersebut ditunda hingga pihak Pengadilan Negeri Sidoarjo mendapatkan informasi situasi di Desa Kemiri telah kondusif dari pihak kepolisian. Juru sita sebagai pelaksana eksekusi di lapangan yang menemui hambatan dalam pelaksanaan eksekusi yang mana situasi keamanan tidak menguntungkan dan membahayakan keselamatan Juru sita, maka upaya yang dapat dilakukan oleh Juru sita memohon bantuan kepada aparat keamanan dan berkoordinasi. Saran penulis kepada Ketua Pengadilan agar dapat memberikan solusi kepada para pihak yang berperkara, supaya permasalahan eksekusi ini segera terselesaikan dengan baik dan agar terjamin kepastian hukum untuk para pihak dan agar Juru sita dan pihak kepolisian melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada pihak termohon eksekusi, tokoh masyarakat Desa Kemiri dan warga Desa Kemiri terkait dengan pelaksanaan eksekusi agar dapat berjalan dengan lancar. Kata Kunci: eksekusi pengosongan tanah, tanah hak gogolan
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSITUSI (MK) DALAM MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) FAUZI ZUHRI WAHYU PRADIKA, R.
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i3.9440

Abstract

Abstrak Kewenangan adalah hak yang diberikan organ pemerintah untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah terpenuhi. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perpu, dikarenakan perpu seharusnya diterima atau ditolak oleh pihak DPR sebagai pihak legislatif review setelah dikeluarkannya oleh Presiden dalam “Hal ikhwal kegentingan yang memaksa” dan telah diatur dalam Undang-Uundang Dasar. Penelitian ini difokuskan kepada kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji Perpu. Permasalahan yang dikaji adalah Mahkamah Konstitusi menguji Perpu. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan konstitusionalitas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan menjelaskan Prosedur Pengajuan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah mengikuti perkembangan ketatanegaraan dewasa ini, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan melakukan Pengujian terhadap Perpu meskipun secara yuridis UUD 1945 tidak memberikan kewenangan secara tegas untuk mengujinya. Pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menguji perpu adalah faktor undang-undang dan Perpu yang setara kedudukannya dan faktor teleologis/sosiologis kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Kata Kunci: Kewenangan, menguji, kekosongan hukum Abstract Authority is a right granted by goverment organ, in order to asses independently and exclusively about terms and conditions for implementation officially fulfilled. One of the cases occured is Constitutional Court authority in verifying “Perpu”. Caused by either the acceptance or refusal of DPR as Legislative review after President issuance related with “essential matter of forcing emergancy” This research is focused on the authority of Constitutional Court to review Perpu. The analyzed. problem is judicial review by Constitutional Court over Perpu, The research purposes are to explain court authority based on the contitution in verifying “Perpu” and explain the procedure of submitting the Perpu judicial review. This research is a normative research. The characteristic of this research is prescriptive research, which is a research purposed to obtain suggestions on how to solve the problem. The research approach applied in this research includes statute approach and case approach. The data used in the research is secondary data. The result of this research is that Constitutional Court has competency to perform judicial review over Perpu, although Constitution does not clearly grant authority to Constitutional Court. Consideration used by Constitutional Court judges to review Perpu is teleological and sociological factor due to developing society needs. Keywords : Competency, examination, vacuum of law

Page 1 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue