cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 1 No 4 (2014)" : 40 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MOGOK KERJA SALAH PROSEDUR PADA PEKERJA/ BURUH PT. ABADI NYLON ROPE & FISHING NET MANUFACTURING, SIDOARJO RAHMAWATI, HANIFIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.11660

Abstract

Hubungan kerja antara pengusaha/ perusahan dan pekerja/ buruh sering menimbulkan perselisihan antara keduanya. Salah satu perselisihan yang sering timbul adalah perselisihan kepentingan yang terjadi antara PT. Abadi Nylon Rope & Fishing Net Manufacturing, Sidoarjo dengan serikat pekerjanya. Pada tanggal 23 Agustus 2014 perusahaan menerbitkan Surat Nomor:92/AN/PMK/VIII/AN/14 yang menyatakan bahwa seluruh pekerjanya yang melakukan mogok kerja secara otomatis bukan lagi pekerja PT. Abadi Nylon, Mfg. Permasalahan bermula dari mogok kerja yang dilakukan pekerja/ buruh PT. Abadi Nylon, Mfg pada tanggal 13 Agustus 2014. Mogok kerja yang dilakukan dilatarbelakangi karena tidak ada kesepakatan perihal jumlah uang Tunjangan Hari Raya tahun 2014. Pemberitahuan tertulis pelaksanaan mogok kerja yang dibuat pekerja/ buruh tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) Undang- Undang Ketenagakerjaan. Setelah melakukan panggilan masuk kerja kembali sebanyak 2 kali yang tidak sesuai dengan ketentuan undang- undang, pihak perusahaan kemudian menerbitkan surat keputusan. Surat yang menyatakan hubungan kerja otomatis berakhir tersebut menimbulkan perbedaan pandangan antara pekerja/ buruh, perusahaan, dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status hukum mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja/ buruh PT. Abadi Nylon Rope & Fishing Net Manufacturing dan analisa surat putusan perusahaan yang menyatakan bahwa seluruh pekerjanya yang melakukan mogok kerja secara otomatis bukan lagi pekerja PT. Abadi Nylon, Mfg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didapatkan dari peraturan perundang- undangan, literatur serta dari media informasi baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan obyek penelitian hukum yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa mogok kerja yang dilakukan pekerja/ buruh PT. Abadi Nylon yang 4 (empat) dari 5 (lima) tuntutannya bukan merupakan akibat gagal perundingan adalah tidak sah. Adapun terkait surat perusahaan Nomor:92/AN/PMK/VIII/AN/14 yang menyatakan bahwa seluruh pekerja/ buruh yang melakukan mogok kerja secara otomatis bukan lagi pekerja PT. Abadi Nylon, Mfg tidak dapat dibenarkan secara hukum karena dasar hukum perusahaan yang menghitung 5 (lima) hari kerja sebagai batas melakukan mogok kerja tidak benar. Seharusnya perusahaan menghitung batas hari melakukan mogok adalah 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana diatur pada Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003 sehingga akibatnya pekerja/ buruh masih berstatus pekerja PT. Abadi Nylon Rope & Fishing Net Manufacturing Kata Kunci: Perselisihan Hubungan Industrial, Pemutusan Hubungan Kerja, Mogok Kerja Abstract An employment relation between company and the labour sometimes ended in dispute. One example of dispute is conflict of interest between the Abadi Nylon Rope & Fishing Net Manufacturing.co and its labour union. On August 23 2014, the company issued a letter numbered 92/AN/PMK/VIII/AN/14 which stated that all labour who unified for strike automatically were fired by the company. It is based on the strike done by the labour on August 13 2014. The strike was motivated by the disagreement regarding the Hari Raya Allowance in 2014. Written notification about the labour strike was not appropiate according to provisions of Article No. 140 of Law Number 13 Year 2003 Concerning Manpower. After officially asked the labour to go back to work, which did not appropriately based on the law, te company issued the letter. The purpose of this research is to determine the legal status of strikes by labour of Abadi Nylon Rope & Fishing Net Manufacturing.co and to analysis of the company letter which stated that all labour who unified for strike automatically were fired by the company. This research is a normative legal research with which the approaches are statue and conceptual approaches. In collecting legal materials, the technique applied is by collecting the regulations, literature, also from mass media both printed and electronic that related to the subject of this research. The result showed that the strike conducted by labours of Abadi Nylon Rope & Fishing Net Manufacturing.co in which 4 of 5 demands were not the result of failed negotiation is not valid. The next legal issue, related to the company letter numbered 92/AN/PMK/VIII/AN/14 which stated that all the strike labours were automatically fired by the company could not be justified based on the regulation made by the company which it stated the maximum strikes was 5 days. This regulation is not appropriately in accordance to Law Number 13 Year 2003 Concerning Manpower. According to ministry of labour decree number 232/MEN/2003, the maximum duration for strike is 7 days, therefore it can be concluded that the labours are still the employee of Abadi Nylon Rope& Fishing Net Manufacturing.co. Keywords: Industrial Relation Disputes, Termination of an Employment Relationship, Strikes
KAJIAN YURIDIS KESESUAIAN GUGATAN DENGAN AKTA PERDAMAIAN SEHUBUNGAN PENCEMARAN AIR KALI SURABAYA DEWI MASITHA, AYU
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.11661

Abstract

Air Kali Surabaya selama ini menjadi bahan baku air minum PDAM Surabaya dan PDAM Gresik. Setiap detik kedua perusahaan daerah air minum ini mengambil 10,4 m3 air dari sungai yang mengalir dari DAM Mlirip Mojokerto hingga DAM Jagir Surabaya, ironisnya Kali Surabaya berada dalam kondisi tidak layak. Dalam PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran pemanfaatan air dikelompokkan menjadi 4 kelas, Untuk bahan baku air minum seperti halnya Kali Surabaya masuk dalam kelas 1. Namun Kali Surabaya kualitasnya dapat dikualifikasikan ke dalam air kelas 3 yang peruntukannya hanya dapat digunakan untuk pembudidayaan air tawar,peternakan,air dan untuk mengairi tanaman. Ecoton sebagai organisasi lingkungan hidup melakukan Gugatan Legal Standing Organisasi pada tahun 2007 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Pengadilan Negeri Surabaya Tujuan penelitian ini adalah membahas tahap dokumentasi hukum tercapainya akta perdamaian antara Ecoton dengan Gubernur Jawa Timur. Serta mengetahui kesesuaian antara petitum gugatan dengan substansi yang disepakati di dalam akta perdamaian nomor 181.4/84/013/2008 dan nomor 105/Pdt.G/2010/PN.Sby, apa akibat hukumnya atas isi akta perdamaian yang belum dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (doktrinal). Adapun pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian bahwa tahapan dokumentasi hukum tercapainya akta perdamaian dalam perkara Ecoton melawan Pemprop Jatim terjadi karena pihak Pemerintah Propinsi Jawa Timur bersedia untuk memenuhi segala tuntutan yang diajukan oleh Ecoton. Hasil penelitiannya adalah bahwa tahapan dokumentasi hukum tercapainya akta perdamaian dalam perkara Ecoton melawan Pemerintah Propinsi Jawa Timur yaitu prosedur hukum acara yang berlaku yaitu tunduk kepada ketentuan HIR. Pada akta Perdamaian gugatan 677/Pdt.G/2007/PN.Sby pemprov Jatim melakukan tindakan wanprestasi terkait tindakan untuk menyusun pedoman perhitungan dan menetapkan daya tampung beban pencemaran air sungai (Kali Surabaya) paling lambat 12 bulan tetapi tidak dilaksanakan oleh pemprov Jawa Timur. Sehingga ecoton melakukan gugatan kembali dalam perkara no 105/Pdt.G/2010/PN.Sby. Dalam gugatan 677/Pdt.G/2007/PN.Sby pada poin pertama dan kedua tidak sesuai antara petitum gugatan dengan akta perdamaian. Terkait dengan penetapan kualifikasi mutu air sungai Surabaya dan penetapan daya tampung sungai (Kali Surabaya) selanjutnya akta perdamaian pada gugatan No 105/Pdt.G/2010/Pn.Sby pada poin pertama dan kedua tidak sesuai antara petitum gugatan dengan akta perdamaian terkait dengan penetapan pedoman penghitungan daya tampung beban pencemaran air (Kali Surabaya). Kata kunci : pencemaran air, akta perdamaian ,kali surabaya Abstract Kali Surabaya’s water has been the raw material of drinking water taps PDAM Surabaya and Gresik. Every second the local water company took 10.4 m3 of water from a river that flows from Mojokerto until DAM DAM Mlirip Jagir Surabaya, Surabaya ironically are in a condition unfit. In PP No. 82 of 2001 on the management of water quality and pollution control water use are grouped into 4 classes, the drinking water for raw materials as well as Kali Surabaya included in class 1. However Kali Surabaya quality water may be classified into three classes that designation can only be used fresh water for cultivation, animal husbandry, water and to irrigate crops. Ecoton as environmental organizations do Lawsuit Legal Standing of the Organization in 2007 to the East Java Provincial Government in the District Court SurabayaPenelitian will discuss the legal documentation stage to achieve peace between Ecoton deed with the Governor of East Java. And to know the compatibility between the substance of the lawsuit petition agreed in the peace deed number 181.4/84/013/2008 and number 105/Pdt.G/2010/PN.Sby, what the legal consequences for the contents of the deed of peace that has not been implemented. The method used is normative (doctrinal). The approach the problem using the approach of legislation, the approach concept and approach cases. Results of the study that stage legal documentation achieving peace deed in the case against the Provincial Government of East Java Ecoton occurs because the East Java Provincial Government is willing to meet all the demands put forward by Ecoton. Stages of the legal documentation of the achievement of peace in the case Ecoton deed against the Provincial Government of East Java, the procedure applicable procedural law that is subject to the provisions of HIR. In the lawsuit Peace deed 677/Pdt.G/2007/PN.Sby East Java provincial government default action associated action to develop guidelines for the calculation and establish water pollution load capacity of the river (Kali Surabaya) no later than 12 months but not implemented by the provincial government of East Java. So Ecoton sued again in case No. 105/Pdt.G/2010/PN.Sby. In the lawsuit 677/Pdt.G/2007/PN.Sby the first and second points are not fit between the lawsuit petition by the deed of peace. Associated with the establishment of the Surabaya river water quality qualification and determination of the capacity of the river (Kali Surabaya) subsequent deed peace in tort No 105 / Pdt.G / 2010 / Pn.Sby the first and second points are not in accordance with the deed between petitum lawsuit related to the establishment of peace guidelines for the calculation of water pollution load capacity (Kali Surabaya). Keywords : Water pollution, Deed of Peace, Surabaya River
PENERAPAN PASAL 3 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2012 TENTANG KOORDINASI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA Studi : Jalan Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta INDAH PUTRI, KURNIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.11779

Abstract

Sektor informal berkembang pesat di negara berkembang seperti di Indonesia, karena dibidang usahanya tidak terlalu susah untuk didirikan, salah satu kota di Indonesia yang sektor informalnya berkembang pesat adalah Kota Yogyakarta, terutama kawasan Malioboro, aktivitas perdagangan di kawasan Malioboro berkembang sangat pesat, menyerap tenaga kerja yang besar dan modal usaha yang tidak terlalu besar, akan tetapi semakin berkembangnya kawasan Malioboro semakin banyak pula permasalahan-permasalahan yang timbul, masih banyak pedagang kaki lima yang tidak tertib masalah perijinan, menempati daerah larangan, memenuhi trotoar, kelebaran lokasi usaha, dengan rumusan masalah 1) bagaimana penerapan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Malioboro- Ahmad Yani Daerah Istimewa Yogyakarta, 2) Hambatan apa saja yang dialami oleh UPT Pengelolaan Kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta dalam menerapkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, 3) Bagaimana upaya UPT Pengelolaan Kawasan Khususu Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta untuk mengatasi hambatan dalam menerapkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis/empiris. Analisis penalaran deskritif kualitatif, data diperoleh melalui pengamatan dan wawancara terhadap informan. Pengamatan dilakukan agar peneliti dapat mengetahui secara langsung penataan pedagang kaki lima di kawasan Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta. sedangkan wawancara dilakukan terhadap beberapa informan yaitu Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani, staf Dinas Ketertiban serta Ketua LPKKM Kota Yogyakarta.Hasil penelitian adalah pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di kawasan Malioboro-Ahmad Yani belum semua dilaksanakan dikarenakan untuk perencanaan penyediaan ruang baru bagi kegiatan pedagang kaki lima tidak bisa dijalankan karena memang keterbatasan lahan yang ada di kawasan Kota Yogyakarta, Kendala atau hambatan yang dihadapi UPT Pengelolaan kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani yakni revitalisasi kawasan Malioboro, birokrasi yang sulit, masih maraknya jual/beli lokasi berdagang, masih banyak pedagang kaki lima yg tidak taat aturan. Guna dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, upaya yang dilakukan UPT pengelolaan Kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, melakukan operasi penertiban terhadap pedagang kaki lima, memberikan penyuluhan kepada pedagang kaki lima, menyarankan pedagang kaki lima membentuk organisasi atau paguyuban. Kata kunci :Koordinasi, Pedagang Kaki Lima, Malioboro-Kota Yogyakarta Abstract The informal sector is growing rapidly in developing countries such as Indonesia, because the field of business is not too difficult to set up, one of the cities in Indonesia's informal sector is a rapidly growing city of Yogyakarta, especially Malioboro. Trading activity in Malioboro region is growing very rapidly, absorbing big labor and venture capital which are not too large, but the more Malioboro area is growing, the more problems that arise. There are still many vendors that are not orderly licensed, occupy a restricted zone, meets the pavement, use width of a business location. The research questions of this study are 1) how is the application of Presidential Regulation section 3 Number 125 0f 2012 Concering the Condition Arrangements and the Empowerment of street vendors in Malioboro-Ahmad Yani Street Yogyakarta, 2) what kind of obstacles which are experienced by UPT management of Malioboro-Ahmad Yani special area in applying of Presidential Regulation section 3 Number 125 0f 2012 Concering the Condition Arrangements and the Empowerment of street vendors Malioboro-Ahmad Yani Street in Yogyakarta, 3) and how does the UPT management of malioboro-Ahmad Yani special area to overcome the obstacles in applying of Presidential Regulation section 3 Number 125 0f 2012 Concering the Condition Arrangements and the Empowerment of street vendor in Malioboro-Ahmad Yani Street Yogyakarta. This thesis uses the type of socio-juridical research / empirical. The analysis used in this study is descriptive qualitative, the data obtained through observation and interviews with informants. Observations were conducted in order to know directly the arrangement of street vendors in Malioboro-Ahmad Yani street Yogyakarta. Interviews were conducted with some informants; The Head of Unit Special Area Management Malioboro-Ahmad Yani, The Staff Dinas Ketertiban and The Chairman of LPKKM Yogyakarta.The implementation of the arrangement of street vendors in the area of Malioboro-Ahmad Yani is not implemented yet due to the provision of planning a new space for the activities of street vendors could not be executed because of limited land that available in Yogyakarta area and many obstacles faced by The Management Unit Specialty region Malioboro- Ahmad Yani namely revitalization of Malioboro, a difficult bureaucracy, still has rampant selling / buying location to trade. There are still many vendors that do not obey the rules. To overcome these constraints, the efforts made by UPT management of Special Areas of Malioboro-Ahmad Yani are to increase the quality of human resources, conduct enforcement operation against street vendors, provide counseling to street vendors, give suggest to form an organization or community. Keywords: Keywords: Coordination, Street Vendors, Malioboro-Yogyakarta City.
Penanggulangan Perjudian Daring (Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik) Di Kota Surabaya KURNIAWAN, WAWAN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.11780

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan berkembangnya kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi terdapat peningkatan masalah kejahatan, seperti timbulnya Cyber Crime. Salah satu kasus kejahatan dunia maya yang marak pada saat ini adalah perjudian daring. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik mengatur tentang larangan perjudian elektronik adanya larangan tersebut tidak menjadi penghalang bagi pelaku judi daring untuk itu permasalahan utama yang ingin dijawab dari penelitian ini adalah, Untuk mengetahui upaya preventif, represif, dan hambatan Polrestabes Surabaya dalam penanggulangan perjudian daring yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dimana akan diadakan wawancara secara mendalam terhadap informan yaitu polisi di Polrestabes Surabaya dan pelaku judi daring yang dijadikan sebagai data primer. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan penanggulangan perjudian daring di Polrestabes Surabaya, beserta kendala-kendalanya. Polrestabes Surabaya membentuk TIM untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana judi daring yang disebut MESSI. TIM MESSI mempunyai tugas baik secara preventif maupun represif dalam penanggulangan judi daring. Penanggulangan judi daring secara preventif yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya tindak pidana judi daring, polisi juga bekerja sama dengan kominfo untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang larangan judi daring lewat media internet. Sedangkan untuk upaya represif Polrestabes Surabaya selama kurun waktu 2 tahun hanya menangkap 14 pelaku judi daring. Pihak kepolisian sangat sulit menangkap pelaku judi daring dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan peralatan canggih. Kata Kunci : Judi Daring, Cyber Crime, Penanggulangan Abstract This research is based on technology development. The development of technology increases crime problem, such as cybercrime. One of cyberspace crime cases which often occurs in this time is online gambling. The Article 27 verse (2) The Law No. 11 year 2008 concerning Electronic Information and Transaction mentioned about prohibition of online gambling. The existence of that regulation is not big problem for online gambler. The main problems which is wanted to answer in this research are to know the preventive and repressive effort, also obstacles of POLRESTABES of Surabaya to overcome online gambling matter which is regulated in Article 27 verse (2) EIT Law. This research uses Sociological legal method which implements some deep interviews to the informants such as police staff in POLRESTABES of Surabaya and online gambler. The data from the interview will be proced by using qualitative and descriptive analytical method, to describe the prevention of online gambling in POLRESTABES of Surabaya and their obstacles. POLRESTABES of Surabaya formed TIM to prevent and resolve criminal offenses referred MESSI online gambling. TEAM MESSI has the task of both preventive and repressive in the prevention of online gambling. The prevention of online gambling preventive effort, which were conducted by POLRESTABES of Surabaya are socialization to people about the danger of online gambling criminal act, the Police establish es cooperation with Ministry of Communications and Information to provide socialization about prohibition of online gambling by internet media. While for Repressive effort, POLRESTABES of Surabaya only caught 14 online gamblers in this last two years. The Police has difficulty to catch them because the lack of human resources and modern equipments. Keywords : Online Gambling, Cyber Crime, Prevention
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA ELYSIA, DENISE
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.11781

Abstract

Pekerja Rumah Tangga (PRT) atau banyak disebut sebagai pembantu rumah tangga merupakan sebutan yang banyak digunakan dalam masyarakat Indonesia, terutama masyarakat perkotaan. PRT adalah kelompok marginal yang paling rentan terhadap penyalahgunaan majikan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perlindungan hukum bagi PRT. Mayoritas PRT bekerja tanpa adanya ikatan perjanjian kerja sehingga selalu berada di posisi terintimidasi. Pekerjaan PRT termasuk dalam sektor tidak formal karena pekerjaan tersebut dilakukan di dalam rumah tangga. Berbeda dengan para pekerja yang berada dalam sektor formal, mereka bekerja pada sektor-sektor industri yang dilindungi oleh Undang- Undang Ketenagakerjaan (UUK). Tujuan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami apakah PRT berhak atas upah minimum berdasarkan jam kerjanya. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya hukum bagi PRT yang hak atas upah minimum tidak dipenuhi. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan. Ada dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis dan pendekatan konsep yaitu pendekatan yang merujuk kepada pandangan-pandangan dan doktrin yang ada. Jenis bahan hukum yang digunakan ada tiga, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku literatur, makalah, artikel ilmiah, jurnal, tesis, atau website, dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah PRT berhak mendapatkan upah minimum berdasarkan jam kerjanya, apabila bekerja dengan rentang jam kerja yang sama dengan pekerja yang telah diatur dalam UUK. PRT termasuk dalam konsep pekerja sebagaimana yang disebut dalam UUK. Upaya hukum yang dapat dilakukan PRT demi mendapat hak nya adalah dengan melakukan gugatan wanprestasi serta gugatan atas perbuatan melawan hukum, karena perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang melanggar undang undang, akan tetapi juga perbuatan yang dianggap tidak sesuai dengan kepatutan, kesusilaan, yang terdapat dalam masyarakat dan bentuknya tidak tertulis. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Upah Layak, Pekerja Rumah Tangga Abstract Domestic Worker or known as a housemaid is a term that is widely used in Indonesian society , especially urban communities. Domestic Worker is the most marginalized groups vulnerable to employer abuse. This is due to the lack of legal protection for domestic worker. The majority of domestic worker work without any binding agreements to always be in a position intimidated. Domestic Worker work are not included in the formal sector because such work is done in the household . In contrast to the workers in the formal sector , they work on the industrial sectors covered by the Employment Act ( Labor Law ). The goal in this thesis are to know and understand whether the PRT is entitled to a minimum wage based on working hour. To know and understand how the legal remedies for domestic workers the right to minimum wages is not met. The method used in this thesis is normative legal research, normative legal research is legal research based on the norms and principles of the legislation. There are two approaches were used namely statute approach as the basis for the beginning of the analysis and concept approach is the approach which refers to the views and doctrines that exist. The type of material used are three laws, the primary legal materials in the form of legislation, secondary law such as literature books, papers, scientific articles, journals, thesis, or website, and tertiary legal material that is legal materials that provide instructions and an explanation of the material primary law and secondary law, such as dictionary. Results of the research in this thesis is entitled to a minimum wage of domestic worker by working hours, when working with a range of hours working together with worker who has been stipulated in the Labor Law. Domestic Worker included in the concept of worker as mentioned in the Labor Law. The efforts for to do in order to get his/her rights is to do as well as claims for breach of contract, since tort actions violate not only the laws, but also acts deemed incompatible with propriety, decency, contained in society and unwritten. Keywords: Domestic Workers, Salary, Legal Protection
KAJIAN TERHADAP PASAL 29A PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2014 TERKAIT PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BUDIARTO, ROIS
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.11782

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh politik hukum Pasal 29A Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2014 terkait pengunduran diri kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Kedudukan Peraturan Pemerintah nomor 29/2014 dalam tata hukum Indonesia diakui keberadaannya berdasarkan UU nomor 42 tahun 2008 baik yang lahir karena amanat peraturan yang lebih tinggi maupun dalam lingkup tugas dan kewenangan pemerintah tersebut. peraturan pemerintah ini diberlakukan sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah pendahulunya yakni peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2013 tentang tata cara pengunduran diri kepala daerah, wakil kepala daerah, dan pegawai negeri yang akan menjadi bakal anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau kotanya, serta pelaksanaan cuti pejabat negara dalam kampanye pemilu. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab bagaimana politik hukum pasal 29A Peraturan Pemerintah Nomor 29/2014 mengenai pemberhentian sementara dan apa akibat hukum dari pengaturan mekanisme pengunduran diri kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden berdasarkan pasal 29A Peraturan Pemerintah nomor 29/2014 terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik analisis secara evaluatif yang diawali dengan menguraikan peraturan perundang-undangan berikut dengan prinsip utamanya, membuat pernyataan yang bertentangan dengan aspek tersebut, memberikan kontra atas argumen yang ada, dan mendiskripsikan konsekuensi diterima atau ditolak dari titik-titik tertentu tersebut. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah nomor 29/2014 dalam tata hukum Indonesisa diakui keberadaannya sebagai aturan hukum yang memiliki dua substansi (isi materi) pada problematika pelaksanaan kampanye (pasal 26 ayat 1,2,3) dan problematika pencalonan kepala daerah sebagai presiden atau wakil presiden (pasal 29 ayat 1-8). Secara khusus, Pasal 29a Peraturan Pemerintah 29/2014 telah mengatur ketentuan ijin Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) yang dicalonkan oleh Parpol atau Gabungan Parpol sebagai Capres atau Cawapres dengan mengajukan permohonan ijin kepada Presiden dan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden untuk mendapatkan persetujuan. Namun, secara politik hukum Pasal 29a Peraturan Pemerintah 29/2014 belum memberikan ketegasan eksplisit melalui aspek gramatikal pada tafsiran pasal-pasal yang berkaitan “penolakan” permohonan ijin tersebut, sehingga masih ditemukan titik temu kelemahan. Kata Kunci: Pemberhentian Sementara, Penguduran diri, Kepala Daerah, Politik Hukum Abstract This research is motivated by politic of law regarding article 29A Government Regulation Number 29/ 2014 related to the resignation of the head of regional who runs as a candidate for president and vice president. Government Regulation number 29/2014 was established by Law number 42 year 2008 whether born because of higher regulatory mandate and within the scope of duties and authority of the government. Government Regulation is imposed in lieu of its predecessor. Government Regulation number 18 of 2013 regarding the procedure for the resignation of the head of region, the deputy head of the region, and civil servants who will be going to the Indonesian Legislative Assembly, Assembly at Provincial, Regional, or Municipal Level, Leadership of Political Party at Regional Level, as well as the implementation of the furlough state officials in the election campaign. The purpose of this thesis is to answer how the politic of law regarding Article 29A Government Regulation No. 29/2014 on temporary dismissal and the legal consequences of the resignation of a mechanism for setting regional head or deputy regional head who becomes the candidate for president and vice president under section 29A Government Regulation numbers 29/2014 on regional administration. The method used is a normative legal research with statute and conceptual approaches. Evaluative analysis technique that begins by outlining statute with the following main principles, making statements contrary to these aspects, provide counter on the argument that there is, and describe the consequences is accepted or rejected on the specific points. Results of the discussion in this paper indicate that the Government Regulation number 29/2014 in the legal system Indonesisa recognized as a rule of law which has two substance on the problematic implementation of the campaign (article 26 paragraph 1,2,3) and the problematics of the nomination for president or vice president (Article 29, paragraph 1-8). In particular, Article 29a Government Regulation 29/2014 has set conditions permit Regional Head (governor, head of district or mayor) to be nominated by political parties or political party Combined or vice presidential candidate to aply for permission to the President and the Minister of internal Affair on behalf of the President to get approval. However, in term of politic of law, Article 29a Government Regulation 29/2014 has not been made clear through the explicit grammatical aspects of the interpretation of clauses relating to "rejection" of the permit government regulation, so they found a meeting point of weakness. Keywords: Dismissal, Retreat , Regional Head , Political Law
UPAYA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KERUSAKAN EKOSISTEM MANGROVE DI WILAYAH PESISIR KOTA SURABAYA RAMADHANI VABY S, NUR
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.11874

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penemuan kerusakan ekosistem mangrove baik di Pantai Timur Surabaya dan Pantai Utara Surabaya. Dampak kerusakan mangrove yang berada di wilayah pesisir akan mengancam keberlangsungan lingkungan pesisir. Jika masih menginginkan Kota Surabaya tidak semakin menyempit karena abrasi dan naiknya permukaan air laut sebagai pengaruh pemanasan global, maka mewujudkan kembali keseimbangan vegetasi wilayah pesisir sangat mendesak untuk dilakukan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjawab 1) apa saja pelanggaran yang terjadi di wilayah pesisir Surabaya ,2) apa sanksi yang diberikan pada pelaku perusakan lingkungan, dan 3) upaya pemerintah dalam rangka penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove di wilayah pesisir Surabaya. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis sedangkan tehnik analisis data berupa desktriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat kerusakan mangrove menurut kerapatannya di beberapa wilayah. Terdapat kerusakan ekosistem mangrove, yaitu 1) masih terdapat penebangan mangrove, konversi lahan, reklamasi dan pencemaran limbah pabrik atau rumah tangga. 2) Sejauh ini pelaku perusakan lingkungan ekosistem mangrove diberikan sanksi nestapa pidana oleh pihak yang berwenang. 3) Terdapat 2 upaya yang dilakukan pemerintah, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya secara preventif dilakukan dengan memberikan informasi dan sosialisasi pada masyarakat, mendirikan mangrove information center, pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove, penetapan kawasan konservasi dan rehabilitasi, ekowisata mangrove. Upaya represif dilakukan dengan penanggulangan limbah, penghijauan dan reboisasi serta meningkatkan penegakan hukum dan pemberian sanksi yang adil pada pelaku perusakan lingkungan. Kata Kunci: Penanggulangan, Ekosistem Mangrove, Wilayah Pesisir, Pemerintah Kota Surabaya. Abstract This research based on the fact that mangrove ecosystem damage both on the east beach of surabaya and the north beach of surabaya. The impact of the mangrove damage in the coastal areas will be treatened the sustainability of the coastal environment. If still want the city of Surabaya not increasingly narrows because of abrasion and risisng sea levels as the effect of global warming, then realizing the balance of vegetation the coastal area is very urgent to do. This research aim to answer about 1) any violations that occurred in the coastal area of Surabaya, 2) what sanctions are given to the perpetrators of enviromental destruction, and 3) government’s efforts in the framework countermeasures of mangrove ecosystem degradation in coastal area of Surabaya City. The juridical sosiology is used as the approach. The qualotative deskriptive is used as a technique to analyze the data. Results of this research indicate that there is a breakdown according to their densities in some area. However, 1) there are also other causes of the mangrove ecosytem degradation which still logging of mangrove, land conversion, reclamation, and pollution of waste factory and household. So far, 2) the prepetrators of enviromental destruction of mangrove ecosytem given criminal sanction by authorities. 3) There are two efforts made by Government, the preventive effort and repressive effort. Preventive efforts by providing information and sosialization on the society, founded the mangrove information center, monitoring and control of mangrove areas. Repressive reforestation as well as enchancing law enforcement and fair sanctions on the prepertrators of enviromental destruction. Keywords: Countermeasures, Mangrove Ecosytem, Coastal Area, Surabaya Government.
Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Pemagangan Tidak Tertulis (Studi Kasus Di PT. Putra Mandiri Intipack) PUSPITASARI, MERISA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.11993

Abstract

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga akan semakin meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan di bidang ketenagakerjaan salah satunya dilaksanakan dengan pemagangan. Pemagangan dilaksanakan antara pengusaha dengan tenaga kerja program pemagangan dengan didasari suatu perjanjian tertulis. Perjanjian pemagangan yang dibuat tidak tertulis akan berakibat status tenaga kerja program pemagangan berubah menjadi pekerja/buruh biasa di sebuah perusahaan. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum dari perjanjian pemagangan yang dibuat tidak tertulis di PT. Putra Mandiri Intipack menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta status apakah yang akan diterima oleh tenaga kerja program pemagangan bila perjanjian pemagangannya tidak tertulis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dengan menggunakan metode preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan secara garis besar bahwa pemagangan di PT. Putra Mandiri Intipack yang tidak didasarkan atas perjanjian pemagangan tertulis adalah batal demi hukum. Akibat hukum dari tidak tertulisnya perjanjian tersebut adalah status tenaga kerja program pemagangan berubah menjadi pekerja/buruh biasa di sebuah perusahaan, dalam hal ini yakni Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Kata Kunci : Tenaga Kerja Program Pemagangan, Perjanjian Tidak Tertulis, PKWT Abstract Development in the field of manpower to improve the quality of the labor that will increase the national development. One of them with apprenticeship. Apprenticeship labor performed by an apprenticeship program to gain skills and experience in the world of work. Apprenticeship conducted between employers and labors with the apprenticeship program is based on a written agreement. Apprenticeship unwritten agreement will be make the labors status change to be a labor at a company. The purposes of the research are to analyze the legal consequenses of apprenticeship unwritten agreement in PT. Putra Mandiri Intipack according to law number 13 year 2003 concerning manpower, then what is the status to be received by apprenticeship labor if it is using unwritten apprenticeship agreement. This research is a normative legal research. The approach uses are statute approach and conceptual approach. The type of legal materials use the primary, secondary and tertiary legal materials. Collection method of legal materials in this research are using study of library on legal materials. Legal material processing techniques in the research are the selection of primary, secondary and tertiary legal materials. Technical analysis of legal materials in this research by using prescriptive. Based on the research results that have been obtained, it can be concluded that in general terms that apprenticeship in PT. Putra Mandiri Intipack are based apprenticeship unwritten agreement is null and void. The legal consequences of the unwritten agreement is apprenticeship labor status change to be a labor at PT. Putra Mandiri Intipack, in this case become Labor Agreement Specific Time. Keywords : Apprenticeship Labor, Unwritten Agreement, Labor Agreement Specific Time
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-X/2012 TENTANG  PENYELENGGARAAN RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI) HADIPRADANA ELISA, JOHAN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.11994

Abstract

Pada tanggal 8 Januari 2013, Mahkamah konstitusi membatalkan Pasal 50 ayat 3 Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang mengatur penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Penyelenggaraan RSBI/SBI yang merupakan tindak lanjut dari upaya menjalankan UU Sisdiknas Pasal 50 ayat (3) dianggap beberapa pihak mencederai amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) sehingga diajukan untuk dilakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Pengajuan permohonan pengujian oleh pihak yang merupakan sebagian besar orangtua dari siswa yang mengenyam pendidikan pada RSBI karena penyelenggaraan RSBI bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kedua menimbulkan dualisme sistem pendidikan, ketiga RSBI dianggap merupakan bentuk baru liberalisasi pendidikan, keempat dapat menimbulkan diskriminasi dalam bidang pendidikan, dan kelima berpotensi menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam menjatuhkan putusan Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait dengan adanya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) sudah tepat. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional kurang tepat sehingga berdampak bagi setiap warga negara yang menginginkan pendidikan yang lebih baik dan modern menjadi terbatasi dengan adanya putusan tersebut. Kata Kunci : Putusan MK, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Sistem Pendidikan Nasional Abstract On January 8th, 2013 , the Constitutional Court canceled the article 50 paragraph 3 of Law No. 20 of 2003 on National Education system regulating The International Standard School Pilot Project ( RSBI ). Implementation RSBI which is the follow-up of efforts to run the Education Law Article 50 paragraph ( 3 ) are considered some of the injured parties in 1945 that the mandate of the Constitution of the Republic of Indonesia petitioned for the law in the Constitutional Court. The filing of a petition by a party which is most of the parents of students who receive education in RSBI for implementation RSBI contrary to the obligation of the state to educate the nation , both raises dualism education system , third RSBI considered a new form of liberalization of education , the fourth can lead to discrimination in education , and five potentially eliminate identity of Indonesia in Indonesian language . Based on this background, the legal issue of this study is whether the judge’s consideration in verdict Number 5/PUU-X/2012 on National Education System related to RSBI is correct. This study uses normative juridical research type. Whereas the approach used is statute approach. From the result it can be concluded that The Constitutional Court No. 5/PUU-X/2012 about RSBI is not correct so that the impact to every citizen who wants a better education and modern is restricted by the presence of the Constitution Court Decision. Keywords : Rulling of The Constitutional Court, The International Standard School Pilot Project (RSBI), National Education system
Tinjauan Yuridis Terhadap Pemblokiran Rekening Nasabah Secara Sepihak Oleh Pihak Bank (Studi Kasus PT CIMB Niaga Kota Padang) PRISMADANA, MARTINO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.11995

Abstract

Pembangunan di bidang perbankan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan bank kepada masyarakat pengguna jasa-jasa perbankan, sehingga pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. Pembangunan di bidang perbankan salah satunya meningkatkan kualitas pelayanan jasa perbankan untuk mempermudah masyarakat dalam mengunakan jasa perbankan tersebut. Pelayanan jasa perbankan yang dilaksanakan oleh bank dengan nasabah didasarkan pada sebuah perjanjian pembukaan rekening. Perjanjian pembukaan rekening yang dibuat dengan banyak penafsiran yang luas akan mengakibatkan penafsiran yang berbeda. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisa pemblokiran rekening secara sepihak oleh PT. Bank CIMB Niaga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tanggungjawab bank atas pemblokiran rekening secara sepihak yang didasari norma “Bank dengan pertimbangannya sendiri dapat memblokir rekening nasabah”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tehnik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dengan menggunakan metode preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar bahwa pemblokiran rekening secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Bank CIMB Niaga Kota Padang atas dasar norma “bank atas pertimbangannya sendiri berhak memblokir sementara dan/atau menutup rekening” tafsirannya terlalu luas mengenai pertimbangan untuk memblokir rekening nasabah serta jangka waktu pemblokiran sementara tersebut. Kata Kunci : Pemblokiran Rekening, Pemblokiran Sementara Abstract Development in the banking sector is aimed to improve banking services to the community so that national development will be running smoothly. The purpose of development in the field of banking is to improve the quality of banking services to facilitate the public in using the banking services. Banking services are based on an account opening aggrement. Account opening agreement which is made with a lot of wide interpretation would result of different interpretation. The objectives of this study are to analyze account blocking by PT. CIMB Niaga in compliance with the laws and regulations as well as responsibility for the bank account blockingthat is based on the norm “Bank in its sole discretion can block the customer account”. This research is a normative legal research. The approaches used in this research are statute, conceptual and case. The type of material used are the primary, secondary and tertiary legal materials.legal material collection technique in this study is literature study on legal materials, which are primary, secondary, and tertiary legal materials. Analysis technic of legal materials in this study is using a prescriptive method. Based on the research results that had been obtained, it can be concluded that in general account blocking conducted by PT. CIMB Niaga in Padang on the basis of norms “bank reserves the right in its sole discretion to block temporarily and/or close the account” has too wide interpretation of the judgment to block customer accounts as well as the temporary blocking period. Keywords : Account Blocking, Temporary Blocking

Page 2 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 4 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue