cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2015)" : 40 Documents clear
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 139/G/2012/PHI.Sby JUNCTO PUTUSAN KASASI NOMOR 469K/PDT.SUS-PHI/2013 TENTANG PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BAGI PEKERJA YANG MASUK USIA PENSIUN YANUAR SETYO L, DENNY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.11656

Abstract

Dalam sebuah hubungan kerja sering terjadi perselisihan yang kemudian sampai dibawa ke tingkat pengadilan. Salah satunya adalah Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 139/G/2012/PHI.Sby jo. Putusan Kasasi Nomor 469K/PDT.SUS-PHI/2013. Permasalahan timbul disebabkan tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pihak Tergugat yang dalam hal ini adalah Setyo Budi, S.E, pekerja PT. Karyayudha Tiaratama merasa pengakhiran hubungan kerjanya dengan Penggugat adalah karena faktor Tergugat memasuki usia pensiun. Sedangkan menurut Penggugat yang dalam hal ini adalah PT. Karyayudha Tiaratama, Tergugat tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas atau mangkir, karena telah dipanggil dengan surat panggilan kerja kembali dan tetap tidak masuk. Hakim akhirnya memutuskan bahwa mewajibkan Penggugat untuk membayar hak yang diterima Tergugat pada saat pekerja pensiun.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pekerja yang telah menerima surat keputusan pensiun dapat dipekerjakan kembali tanpa persetujuan pekerja tersebut, dan untuk mengetahui apakah kewajiban yang belum tuntas pada masa kerja pihak pekerja, dapat membatalkan surat keputusan pensiun dan digantikan dengan surat keputusan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan mangkir dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 139/G/2012/PHI.Sby jo. Putusan Kasasi No. 469K/PDT.SUS-PHI/2013. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan, literatur dan juga didapatkan dari internet, maupun media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Pekerja yang telah menerima surat keputusan pensiun tidak dapat bekerja kembali tanpa persetujuan pekerja tersebut. Dalam hal kewajiban kerja yang belum tuntas tidak dapat membuat pekerja yang telah menerima surat keterangan pensiun dapat memperpanjang masa kerjanya.Kata Kunci : Perselisihan Hubungan Industrial, Pemutusan Hubungan Kerja, Masuk Usia PensiunAbstractIn a working relations, there are some conflicts which are taken to the court. One of them is Surabaya Industrial Relation Court Verdict Number 139/G/2012/PHI Surabaya jo. Supreme Court Verdict Number 469K/PDT.SUS-PHI/2013. The conflict is caused by lack of suitability of opinions about the termination of working relations which is conducted by one of the parties. Setyo Budi who is defendant party, a labor in PT. Karyayudha Tiaratama believed that termination of his working relations is because retirement age factors. In other hand, according to PT. Karyayudha Tiaratama, Setyo Budi has a lot of absence, and has been called to work but he still didn’t come. Judge finally decides plaintiff must fulfill defendant is pension rights. It is aimed to found if manpower who gotten their retirement letter could back to work without their permission, and to found if obligation that not finished yet on working period of manpowers could declined retirement letter and could be replace by work termination of letter with reason absence in Surabaya Industrial Relation Court Verdict Number 139/G/2012/PHI Surabaya jo. Supreme Court Verdict Number 469K/PDT.SUS-PHI/2013. This research is a normative legal search. Approach used in this research is the statute, case, and conceptual approaches. The Legal collection techneqal in this research is literature study on legal regulation, literature and also from internet as well as other media that can be related with legal research objects. The writer concluded that a labor who has received a letter of retirement, unable to work again without the agreement letters. In case of unfinished working obligations, a labor who has received a retirement letter could not extend his working period.Keywords : Industrial Relations Dispute, Work Termination, Pension
PENEGAKAN HUKUM PASAL 21 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA TERHADAP PERNIAGAAN SATWA DILINDUNGI DI SURABAYA BAGUS DWIYANA, OKY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.11869

Abstract

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan sumber daya alam terutama sumber daya alam hayati, baik berupa jenis tumbuh–tumbuhan maupun satwa–satwa yang ada didalamnya. Tetap sayangnya belakangan ini marak terjadi perdagangan satwa yang dilindungi di daerah Surabaya. Banyaknya jual beli satwa yang dilindungi secara bebas di kota Surabaya akan mengancam keseimbangan ekosistem sumberdaya alam hayati yang ada. Apabila kegiatan jual-beli satwa yang dilindungi terus terjadi, dikhawatirkan akan terjadi kepunahan dari beberapa jenis satwa yang berada di Indonesia. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjawab bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh BKSDA Surabaya terhadap jual beli satwa yang dilindungi di Surabaya, apa saja hambatan yang dihadapi oleh BKSDA dalam menegakan UUKSDA dan bagaimana upaya BKSDA untuk menanggulangi hambatan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis sedangkan teknik analisis data berupa deskriptis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih banyak pedagang di pasar burung di Surabaya masih memperjual belikan satwa yang dilindungi yang di atur di dalam undang-undang. Dalam penegakan hukum BKSDA mempunyai 2 upaya yaitu, upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah dengan cara melakukan penyuluhan ke masyarakat dan pedagang, sedangkan upaya represif adalah dengan cara melakukan penegakan hukum terkait pasal 21 ayat 2 UUKSDA. Dalam melakukan penegakan hukum BKSDA juga mengalami beberapa kendala, yaitu kendala internal dan kendala eksternal, untuk kendala internal yaitu dengan adanya oknum yang diduga melakukan pembocoran informasi mengenai sidak yang akan dilakukan BKSDA. Selain itu BKSDA juga mengalami hambatan mengenai kurangnya personil BKSDA terutama yang memiliki kemampuan khusus menjinakkan satwa liar dan sarana prasarana yang dirasa kurang mencukupi oleh BKSDA untuk melakukan penegakan hukum.Kata Kunci: satwa langka, penegakan, BKSDAAbstractIndonesia is a rich country of nature power source especially for the biological nature power source, such as the kind of plants and fauna. Nowadays protection species trading is glowing on Surabaya area. Have a lot of commerce the protected species on Surabaya city freely will threaten the balancing of the existence for the biological nature power source ecosystem. If the selling-buying activity of protected species is keep going on, then apprehensive about extinct for the some kind of fauna in Indonesia will happen. The purpose of this script writing process is answering how to enforcement law that did by BKSDA Surabaya for selling-buying of protected species on Surabaya, the constraint to enforcement UUKSDA by BKSDA and the efforts of BKSDA to cope with those constraints. The method that used is sociology of juridical and the data analysis technique is qualitative description. The result of the research showed that many seller on bird market of Surabaya is selling-buying the protected species that arranged on the Act. On the enforcement of law by BKSDA has 2 efforts, such as preventive and repressive. The preventive effort is done by illumination to people and seller and the repressive effort is done by enforcement of law about section 21ft and subsection 2nd UUKSDA. As long as enforcement of law, BKSDA has some constraints, such as internal constraint and external constraint. For the internal constraint, there are some person that estimated already divulged the information about surprise inspection by BKSDA. Beside that BKSDA has constraints about less staff especially who has specials skill of dosmeticated the wild animals and the less infrastructure to enforcement law.Keywords: Protected Species, Enforcement, BKSDAKeywor
PROBLEMATIK PROSEDUR PERGANTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kasus Pengangkatan Patrialis Akbar sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Periode 2013-2018) BUDIWIJAYA, CONAN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.11870

Abstract

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kehakiman tertinggi dan merdeka di Indonesia, sehingga keberadaannya sangatlah krusial untuk penegakan konstitusi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi terdiri dari anggota yang berjumlah 9 orang hakim konstitusi. Pemilihan calon hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan 3 (tiga) orang oleh Presiden yang nanti ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Akan tetapi, mekanisme pemilihan hakim Konstitusi diserahkan pada masing-masing lembaga tersebut. Hal inilah yang membuat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan keabsahan Patrialis akbar yang diangkat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi oleh Presiden yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan proses pemilihan yang cenderung tanpa transparansi dan tidak membuka partisipasi publik untuk ikut ambil bagian dalam prosesnya. Sehingga, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) menggugat Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Hingga, akhirnya hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan untuk mengabulkan gugatan para Penggugat. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis menarik dua rumusan masalah untuk diteliti lebih jauh. Pertama, mengenai apakah kedudukan hukum para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013. Kedua, mengenai apakah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta register perkara Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT adalah suatu putusan yang bersifat ultra petita. Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis yuridis normatif (doktrinal), yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan digunakan sebagai sumber utama yang sesuai berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (dua) jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Serta, pendekatan kasus (case approach) karena skripsi ini meneliti dengan membahas kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013, karena para Penggugat tidak dapat menunjukkan kerugian langsung yang mereka alami dari diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 87/P tahun 2013 tesebut. Selain itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta register perkara Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT bukanlah suatu putusan yang bersifat ultra petita. Karena, hakim memeriksa dan memutuskan perkara tersebur tidak melebihi dari apa yang dimintakan oleh para Penggugat. Hakim masih bepergang pada pasal-pasal yang diajukan oleh para Penggugat. Kata kunci : Prosedur Pergantian, Hakim Konstitusi, Pengangkatan Patrialis Akbar. Abstract The Constitutional Court is the highest judicial institution and independent in Indonesia, that its presence is crucial for the enforcement of the constitution in Indonesia. The Constitutional Court is composed of members totaling 9 constitution judges. The selection of candidates proposed constitutional judges each three (3) people by the Supreme Court, 3 (three) people by the House of Representatives (DPR), and 3 (three) people by the President which is will be determined by Presidential Decree. The mechanism of constitutional judges selection will be submitted to each institution. This makes Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) and Indonesia Corruption Watch (ICW) questioned the validity of Patrialis Akbar who was appointed as a constitutional judge by the President which determined by Presidential Decree Number 87 / P Year 2013. Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) and Indonesia Corruption Watch (ICW) questioned the election process which tends without transparency and public participation to take part in the process. Thus, the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) and Indonesia Corruption Watch (ICW) sued the Presidential Decree Number 87 / P Year 2013 in the State Administrative Court in Jakarta. Finally, the judge of the State Administrative Court in Jakarta decided to accept the lawsuit of the Plaintiff. Based on the background, the authors draw two formulation of the problem to be studied further. First, regarding the legal position from plaintiff to file a lawsuit against Presidential Decree Number 87 / P Year 2013. Second, regarding whether the decision of the State Administrative Court in Jakarta registers case Number 139 / G / 2013 / PTUN-JKT is an ultra-petita decision. This research is normative (doctrinal), which is legal research conducted by use the norms and rules of the legislation that exists. In this research the legislation is used as the main source which suitable related to the issues. The approach used in this study were (two) types of approaches, which are statute approach conducted by examining all the laws and regulations relating to the legal issues discussed. As well,case approach because this thesis examined by discussing the
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI No.477/Pid/2011/PT-MDN TENTANG PENCABULAN GURU TERHADAP PESERTA DIDIKNYA SAPUTRA, OBIN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.11871

Abstract

Pencabulan oleh Guru terhadap peserta didiknya sering diberitakan baik melalui media cetak maupun media elektronik, pencabulan ini mengakibatkan depresi, gangguan stress pasca trauma ataupun kelainan seksual oleh karena itu pencabulan selayaknya dihukum dengan hukuman yang berat Putusan pengadilan terlalu ringan, dirasa tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku. Sebagaimana yang dipermasalahkan dalam penelitian ini yaitu apakah putusan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 477/PID/2011/PT-MDN yang menjatuhkan pidana kepada guru yang melakukan tindakan pencabulan terhadap peserta didiknya usia 7 tahun dengan pidana 4 (empat) tahun penjara telah tepat atau tidak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis ketepatan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 477/Pid/2011/PT-MDN yang menjatuhkan pidana kepada guru yang melakukan tindakan pencabulan terhadap peserta didiknya yang berusia 7 tahun dengan pidana penjara 4 (empat) tahun.Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni menjelaskan kebenaran suatu permasalahan dengan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, dan konsep. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penalaran preskriptif Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.477/PID/2011/PT-MDN. Hasil penelitian ini menunjukkan putusan pengadilan tidak memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Tindakan guru tersebut tentunya meresahkan masyarakat, telah mempermalukan korban dan keluarganya. Kondisi yang demikian tentunya masyarakat menghendaki guru tersebut dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya karena telah merusak generasi bangsa sebagai calon penerus pemimpin bangsa. Mengenai hal ini disarankan bahwa meskipun hakim diberikan kebebasan dalam menjatulankan tugasnya, namun kekebasan tersebut tidak dapat digunakan untuk sebebas-bebasnya. Indonesia adalah negara hukum, sehingga dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hakim harus tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tatacara pemeriksaan persidangan dan putusannya. Hendaknya hakim dalam memeriksa kasus harus secara berhati-hati dan kritis, terutama jika terhadap anak sebagai korbannya. Kata Kunci: guru, putusan pengadilan tinggi, putusan hakim ABSTRACT Sexual abuse by a teacher against student participants often reported through both printed and electronic media, this resulted obscene depression, post traumatic stress disorder or sexual disorders therefore the suspect should be punished with severe penalties. Because the court decision is too low, it will not give deterrent effect to the perpetrators. One of the examples is of the Medan High Court No. 477 / Pid.Sus / 2011 / PT.PTK the convict to teachers who commit acts of abuse against the student age 7 who was sentence 4 (four) years in prison has already right or not. The purpose of this research is to know and analyzed precision of high court verdict of North Sumatra Number 477/Pid/2011/PT-MDN which give to teacher done sexual abuse to 7 years old study participant with 4 years jail punishment. This research use the type of normative juridical research, which explains the truth of a problem with the legal logic of the normative. The approach used are statute and conceptual approaches. The analysis used in this research isprescriptive, nature of this analysis is intended to provide arguments on the consideration and decision of the High Court of Medan 477 / Pid.Sus / 2011 / PT.PTK. The results showed that the court verdict does not pay attention to legal values ​​that live in the community. The teacher acts disturb the public course, has humiliated the victim and his family. Such conditions, would make people want the teacher be punished for devastating the nation generation as potential nation leader. On this matter, the suggestion is even though the judge granted freedom in proceed their duties, but that freedom can’t be used freely. Indonesia is a country of law, so in drop a the convict to the accused, judge must still consider the laws and regulations governing the procedure for examination of the trial and verdict. Should the judge in the case must examine carefully and critically, especially if the child as a victim. Keywords: teacher, high court verdict and judge verdict.
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH ANTARA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk DAN NASABAH MAGHFIROTUN NIMAH, SITI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.11872

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh klausula baku yang terdapat dalam perjanjian kredit pemilikan rumah yang ditandatangani oleh para pihak, terindikasi adanya unsur klausula eksonerasi. Hal tersebut merugikan debitur selaku konsumen perumahan dan menguntungkan kreditur selaku lembaga penyedia dana. Menimbulkan pertanyaan mengenai akibat hukum adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit pemilikan rumah. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab apakah terdapat unsur-unsur klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit pemilikan rumah antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai kreditur dan Muhammad Shalakhudin Al Yazidi sebagai debitur dan apakah akibat hukum adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit pemilikan rumah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik analisis secara evaluatif yang diawali dengan menentukan fokus utama dari peraturan perundang-undangan kemudian dikaji aspeknya merujuk pada pendapat umum ataupun pendapat para pakar kemudian dianalisis dengan memberikan kontra argumen dan diilustrasikan berdasarkan argumen yang tepat pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat unsur-unsur klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit pemilikan rumah antara PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai kredtur dan Muhammad Shalakhudin Al Yazidi sebagai debitur. Akibat hukum adanya klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian kredit pemilikan rumah adalah klausula eksonerasi tersebut dapat dimintakan pembatalan pada pengadilan. Konsekuensinya adalah utang debitur tetap ada dan debitur tetap diwajibkan melakukan pelunasan utang berdasarkan hukum, kepatutan dan kelayaan. Dengan demikian maka tujuan awal yakni masing-masing pihak memperoleh keuntungan atas perjanjian kredit bank tersebut. Kata Kunci : Klausula Baku, Perjanjian Kredit, Klausula Eksonerasi ABSTRACT This research was background by standart clause listed in credit agreement of home ownership which were signed by the parties, it indicated that there is exoneration clause. The things caused loss to debtor as a costumer of residence and benefit to creditor as funding agency. It makes question regarding the legal effect of the existence of exoneration clause in credit agreement of home ownership. The purpose of this thesis is to answer are there elements of exoneration clause in credit agreement of home ownership between PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk as creditor and Muhammad Shalakhudin Al Yazidi as debtor and what legal cause of the existence of exoneration clause in credit agreement of home ownership. This research method used is normative legal research with statute approach and conceptual approach. The analysis technique used evaluative beinning with deciding which main focus of stating legal rules then reviewed the aspect referring to common argument or master argument then it was analyzed by the contra argument and illustrated based on the right argument on the legal reasons. The result of the discussion in this thesis is showing that there are elements of exoneration clause in credit agreement of home ownership between PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk as creditor and Muhammad Shalakhudin Al Yazidi as debtor. The legal of exoneration clause can be asked for cancelation in the court. The concequences is debtor’s debt still exist and debtor is obliged to make acquittance based on law, compiance and expedience. Thus the purpose of bank credit agreement can be redirected to the initial purpose that each party gains profit on that bank credit agreement. Keyword : Standart Clause, Credit Agreement, Customer Protection
Perlindungan Hukum Bagi Investor Saat Terjadi Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham Perseroan Terbatas (PT) di Pasar Modal SESARIO ADIPRAKOSA, OKTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.11907

Abstract

Pasar modal merupakan tempat yang mewadahi berbagai macam investasi, salah satu investasi tersebut adalah saham. Saham merupakan bukti penyertaan modal seseorang ke suatu perusahaan yang telah dibeli sahamnya. Saham merupakan salah satu bentuk investasi yang cukup menjanjikan, namun di Indonesia investasi saham ini masih banyak orang yang ragu mengenai fungsi keuntungan saham tersebut. Investor semakin ragu setelah banyak muncul di berita mengenai masalah delisting yang seakan-akan sama sekali tidak memberikan perlindungan bagi investor publik (pemilik saham minoritas.) Delisting merupakan proses yang terjadi saat suatu perusahaan seperti PT Dayaindo Resources, sudah tidak lagi memperdagangkan sahamnya di pasar modal karena perusahaan tersebut telah pailit. Dalam undang-undang pasar modal disebutkan bahwa saat suatu perusahaan terkena delisting, salah satu persyaratannya adalah membeli semua saham publik yang dimiliki oleh para investor publik. Banyak sekali investor publik yang dibiarkan saja rugi setelah terjadi delisting pada perusahaan yang dimiliki sahamnya oleh investor tadi. Hal ini yang menjadi alasan bagi penulis untuk mengkaji masalah ini, diharapkan agar dapat mengetahui bagaimana perlindungan bagi para investor dan upaya yang dapat dilakukan oleh investor tersebut. Metode penelitian ini adalah normatif. Penelitian ini memiliki dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku dan informasi dari website yang berkaitan dengan topik permasalahan. Dalam menganalisis hasil penelitian, peneliti menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa delisting saham yang terjadi adalah kurang memperhatikan nasib para investor publik setelah suatu perusahaan dikeluarkan dari pasar modal, baik secara sukarela atau dipaksa keluar oleh Bapepam (selaku regulator). Bagi Bapepam hal utama yang diperhatikan dalam melakukan delisting adalah perlindungan terhadap pemegang saham publik, dimana pemegang saham publik dianggap sebagai pemegang saham independen kecuali yang bersangkutan mengatakan lain yaitu para anggota lain saat RUPS. Saran mengenai permasalahan ini dari penulis adalah bagi Bapepam diharapkan dapat memberikan bantuan kepada para investor saat terjadi delisting dan memberikan kebijakan yang tidak terlalu memberatkan kepada emiten sehingga tidak memicu terjadinya delisting. Kata Kunci : Saham, Penanam Modal, Penghapusan Pencatatan Abstract The stock market is a place that can accommodate a wide variety of investment, one of that is a stock investment. Stock is prove of individual shares ownership to a company that shares has been purchased. Stock is one of investment form that is promising, but stock investment in Indonesia still have many people doubt about it function and also benefit from these shares. Investor more uncertain after a lot of news about the delisting issue, as if did not provide protection for public investors (shareholders minority). Delisting is a process that occurs when a company such as PT Dayaindo Resources, is no longer trades on the stock market because the company had been bankrupt. In the capital market regulation that when a company exposed to delisting, one of the requirements is to buy all the public shares owned by public investors. Many of public investors are left alone after the loss occurred in the company delisting of its shares owned by investors earlier. This is the reason for the author to examine this issue, expected to know how the protection of investors and the efforts that can be done by the investor. Study method is normative. Study have two types of legal materials, which are the primary legal materials, consisting of various regulation and secondary legal materials which consist of books and information from the internet relating to issues. In analyzing the results of the study, researchers used two approaches namely legislative approaches and conceptual approaches. The result showed that delisting of the shares that occur are less concerned about public investors after the company issued from the capital market, either voluntarily or forced out by Bapepam (as regulator). For Bapepam main thing is to concerned in doing delisting is the protection of public shareholders, where the public shareholders are consider as independent shareholders unless the concerned said another which is RUPS. Suggestion about this matter from writer is for Bapepam is expected to provide assistance to investor when delisting occur and give policies that not overly burdening the issuers, so it doesn’t trigger delisting. Keywords : Stock, Investor, Delisting
ANALISIS YURIDIS TERHADAP INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SIMPANAN KELUARGA SEJAHTERA, PROGRAM INDONESIA PINTAR DAN PROGRAM INDONESIA SEHAT BERDASARKAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA NUR FATIMAH, AYU
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.12072

Abstract

Peraturan kebijakan merupakan produk hukum di luar bentuk Undang-Undang yang dihasilkan oleh parlemen. Salah satu contoh dari peraturan kebijakan yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 yang di keluarkan oleh Presiden untuk merealisasikan janjinya pada saat kampanye sebagai calon Presiden demi kepentingan masyarakat. Presiden mempunyai hak eksklusif untuk mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 akan tetapi seharusnya tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menjelaskan Implikasi yuridis atas dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sejarah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Instruksi Presiden tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia karena Instruksi merupakan produk dari Peraturan kebijakan yang dipayungi oleh diskresi. Dalam hal implikasi yuridis dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 jika terjadi penyimpangan pada obyek hukum maka produk hukum yang dihasilkan menjadi tidak sah. Kata Kunci: Instruksi Presiden, Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar Abstract Policy regulation is a legal product which is not included in the form of parliament regulations. An example of policy regulation is Presidential Instruction Number 7 year 2014 which had been stipulated in order to implement president’s resolutions during the election campaign. A president has an exclusive right to issue a presidential instruction, in this case the Presidential Instruction number 7 year 2014. However, it must still be based on the regulation of laws. The objectives of this study are to explain the position of presidential instruction number 7 year 2014 according to the hierarchy of regulation and laws of Indonesia, also to describe the juridical implication on the issue of presidential instruction number 7 year 2014. This study is a normative research which employed statute, conceptual and historical approaches. According to the results, it can be concluded that position of the presidential instruction is not included in the Indonesia hierarchy of laws since the instruction is a product of policy regulation which housed within a discretionary. In the case of juridical implication of the presidential instruction number 7 year 2014, the results showed that if there is any irregularity in the legal object, thus the legal product will be invalid. Keywords: Presidential Instruction, Program Of Welfare Family Savings, Smart Indonesia Program
KONSEP KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN (HUBUNGAN SESAMA JENIS) MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ANDIKA, FIKI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.12323

Abstract

Pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan harus memperhatikan etika, moral, agama, dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Salah satunya adalah Pasal 292 KUHP. Permasalahan yang ada pada Pasal 292 KUHP adalah perbuatan hubungan sesama jenis hanya dilarang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak atau sering disebut dengan perbuatan cabul, sedangkan hubungan sesama jenis antara orang dewasa dengan orang dewasa tidak dilarang. Dilihat dari etika, moral, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta agama yang secara umum dianut masyarakat Indonesia hubungan sesama jenis merupakan perbuatan yang amoral, dan seharusnya dilarang untuk dilakukan oleh siapapun, bukan hanya dilarang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak saja, tetapi juga melarang hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh sesama orang dewasa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan, literatur dan juga didapatkan dari internet, maupun media lainnyayang berkaitan dengan obyek penelitian hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Pasal 292 KUHP hanya memuat nilai yuridis karena Pasal 292 KUHP diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia, dengan didasarkan kepada Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 (sebelum amandemen), dan tidak memuat nilai dasar filosofis dan sosiologis, tidak memuat nilai dasar filosofis karena bertentangan dengan sila 1 Pancasila, dan tidak memuat nilai dasar sosiologis karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, Maka dari itu pengaturan hubungan sesama jenis dalam Pasal 292 KUHP seharusnya diperbaharui. Pembaharuan yang dimaksud adalah tidak hanya melarang hubungan sesama jenis untuk dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak saja, akan tetapi juga melarang hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh sesama orang dewasa, Sehingga harus ada payung hukum yang sah, yang melarang hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan orang dewasa, agar pelaku hubungan sesama jenis sesama orang dewasa dapat dikenai sanksi pidana. Kata Kunci: Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Hubungan Sesama Jenis, KUHP Abstract Creation of a constitution should pay attention to ethic, moral, religion, and value ​​that live in asociety. One of them is Article 292 KUHP. The problem of Article 292 KUHP is homosexuality are prohibited only be done by adult to children or often referred to obscene acts, while homosexual between adult with adult is not prohibited. Depend on the ethic, moral, and value ​​in the society and religion are generally adopted by Indonesian society, homosexual is amoral act, and should be forbidden to do by anyone, not only prohibited by adult to children, but also prohibits homosexual are conducted by fellow adult. This is a normative research. The research approachesare constitution approach,conceptual approach, and historical approach. The collection techniques law material in this researchis obtained from the constitution, literature and also obtained from the Internet, and other media related to the object of law research. Based on the research result that have been obtained,can be concluded Article 292 KUHP contains only the judicial value because Article 292 KUHP enacted by law No.1 of 1946 on the Indonesian criminal law regulations, the rules based on Article II transitional constitution in 1945 (before the amandement), and doesn’t contain the basic philosophical and sociological value, do not contain the basic philosophical value as opposed to the precepts one Pancasila, and doesn’t contain a basic sociological value because it doesn’t correspond to the values that live in the community, and therefore setting homosexual in Article 292 of the criminal code should have been update. renewal in question is not only prohibit homosexual to be done by adults against children alone, but also prohibits homosexual are conducted by fellow adult, So there should be a legitimate law that prohibit homosexual to be done by adult withadult, that perpetrators homosexual relationships among adults can be subject to criminal sanctions. Keywords: Crimes to Decency, Homosexual, KUHP
KAJIAN YURIDIS PASAL 246 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ATAS PENARIKAN DIRI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YOGY PERMONO, SEPTIAN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.12324

Abstract

Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menolak pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan menarik diri pada proses rekapitulasi putaran pertama pemilihan umum, karena banyak terjadi kecurangan disetiap daerah secara masif, terstruktur dan sistematis. Penarikan diri Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menjadi perdebatan masyarakat, dalam hal ini Prabowo subianto dan Hatta Rajasa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi menerima permohonan yang diajukan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah makna dari menarik diri Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa pada putaran pertama pemilihan umum sama halnya dengan mengundurkan diri, serta untuk mengetahui apakah sudah tepat Mahkamah Konstitusi menerima permohonan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa terkait perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan, literatur dan juga didapatkan dari internet, maupun media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa arti pengunduran diri berlaku bagi setiap calon presiden dan wakil presiden, adapun arti penarikan diri berlaku bagi partai politik dan gabungan partai politik. Mahkamah Konstitusi sudah tepat menerima permohonan yang diajukan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, karena pernyataan penarikan diri Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa tidak mempunyai akibat hukum, oleh karenanya pasangan ini mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Kata kunci : Penarikan diri, Penafsiran hukum, Wewenang Mahkamah Konstitusi. Abstract Prabowo Subianto and Hatta Rajasa resist the implementation of the general election for president and vice president by withdrawing in the first round of elections recapitulation, because a lot of fraud in every area massively, structuraly and systematically. The withdrawal of Prabowo Subianto and Hatta Rajasa has become public debate in this case Prabowo Subianto and Hatta Rajasa sued through the Constitutional Court and the Constitutional Court accept it. The purposes of this study are to determine whether the meaning of withdrawal by Prabowo Subianto and Hatta Rajasa in the first round of the general election is the same as resignation, as well as to determine whether Constitutional Court is appropriate to accept the suit related to general election results. This research is using a normative law. The approaches of this research are Statute, Case and Conceptual. The data of this study were obtained from the regulations, literature and also data from the internet and other media related to the object of the research. Based on the research results that have been obtained, it can be concluded that the meaning of resignation applies to every candidate for president and vice president, while the meaning of withdrawal applies to political parties and coalitions of political parties. The Constitutional Court has made correct decision by accepting the suit from Prabowo Subianto and Hatta Rajasa, because the statement of withdrawal from Prabowo Subianto and Hatta Rajasa has no legal consequences, because of that reason, this candidate has the legal standing to sue through Constitutional Court. Keywords : Withdrawal, interpretation of law, the authority of the Constitutional Court.
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP TKI ASAL JAWA TIMUR  BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI WAHYU N, ADITYO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.12325

Abstract

Persoalan tentang TKI bervariasi, dimulai dari permasalahan gaji yang tidak sesuai, pelecehan seksual, dan banyak hal lain. Hal ini memicu pertanyaan tentang bagaimana bentuk perlindungan pada TKI. Jawa Timur merupakan penyumbang TKI yang cukup besar, dari data tahun 2014 tentang jumlah TKI asal provinsi Jawa Timur TKI sebanyak 78.306 orang. Jumlah yang besar itu tentunya berpotensi menjadi masalah yang besar pula. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya penempatan dan perlindungan hukum terhadap TKI asal Jawa Timur berdasarkan Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perlindungan dan penempatan terhadap TKI asal Jawa Timur dalam dua fase yang meliputi fase pra penempatan dan fase purna penempatan sehingga dapat diketahui bagaimana proses perlindungan dan penempatan terhadap TKI asal Jawa Timur dalam fase pra dan purna penempatan. Penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang menggunakan fakta–fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang didapat dari responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Data primer diperoleh dari penyebaran angket yang disebar kepada 100 orang CTKI, wawancara terhadap CTKI, TKI yang dilakukan di kantor UPT.P3TKI Surabaya serta wawancara terhadap informan yaitu kepala seksi perencanaan penempatan TKI. Data sekunder diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan, literatur dan berbagai peraturan perundang–undangan terkait TKI. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan proses dalam tahap pra penempatan dan purna penempatan masih dirasa kurang baik. Walaupun semua pihak sudah berusaha menjalankan kewajibannya dengan baik, akan tetapi masih terdapat pelanggaran yang terjadi pada tahap pra dan purna penempatan baik pelanggaran oleh pihak penyelenggara maupun pelanggaran yang dikarenakan CTKI dan TKI itu sendiri. Pada tahap pra penempatan TKI ada yang tidak bisa memilih jenis pekerjaan dan ada yang tidak bisa memilih negara tujuan. Pada tahap purna penempatan pihak PPTKIS tidak menyediakan pos kesehatan dan juga tidak menjemput TKI. Kata Kunci: TKI, Penempatan TKI, Perlindungan TKI, Abstract The issue of migrant workers varies from unfit salary issues, sexual abuse, and many other issues. This triggers the question on how to define the protection of migrant workers. East Java is a major contributor of migrant workers, in 2014 the number of emigrants reach 78.306 workers. As huge as the numbers, it also has potential big problem. It becomes critical issue that placement efforts and legal protection for migrant workers from East Java Based On Law Number 39 Year 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers Abroad. This study aims to determine the process of protection and placement of migrant workers from East Java in two phases that include pre- placement phase and after the placement phase. This study is an empirical research, using empirical facts taken from human behavior, with qualitative approach - analyzing the results of research that produces descriptive data analysis, namely data declared by the respondent in writen or orally as well as real behavior, which researched and studied as a package. Premiere data obtained from interviews with CTKI, TKI, which is done in the office of UPT P3TKI Surabaya, by interviewing Section Chief of Workers Placement, as well as from the angket deployment were distributed to 100 CTKI who are in UPT P3TKI office. While secondary data obtained from the review of literature and various laws of migrant workers. The results showed overall process in the pre-placement and after placement stage still considered unfavorable. Although all the parties have tried to carry out their duty properly, but still there are violations that occurred during the pre and after placement. At pre placement stage of the indonesia workers, some of them can not choose the type of work and also are not able to choose the country of destination. At post placement, PPTKIS party does not provide the health post and also does not pick up the workers. Keywords: Indonesian migrant workers, Placement of migrant workers placement, protection of migrant workers.

Page 1 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue