Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN PASAL 28 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1998 TENTANG UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT DALAM HAL MEMPEROLEH PEKERJAAN FORMAL DI KABUPATEN SIDOARJO M.ALVIAN.NAHAR,
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i3.13215

Penyandang cacat adalah seseorang dengan kondisi tubuh atau secara fisik berbeda dengan orang normal pada umumnya. Mereka juga mempunyai hak yang sama, seperti dalam hal mendapatkan pekerjaan formal atau bekerja di sebuah perusahaan. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 28 PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang (Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat), yang menyatakan bahwa seorang pengusaha harus mempekerjakan sekurang kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja yang ada di perusahaannya. Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah tersebut wajib ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik di negara ini, khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menjabarkan data yang akan diperoleh kemudian diuraikan dan diberikan penafsiran yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara, observasi dan teknik dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah mengenai Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Sosial Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo belum dilaksanakan dengan baik dan benar. Terbukti dengan masih banyaknya perusahaan di Kabupaten Sidoarjo yang belum mempekerjakan penyandang cacat. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo merupakan pihak yang bertanggung jawab atas terlaksanakannya peraturan tersebut, akan tetapi hasilnya masih kurang baik dan maksimal. Upaya dan tindakan memang telah dilakukan oleh pihak Dinsosnaker, seperti dengan cara melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Kurang tegasnya dan berbagai alasan dari pihak Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo dalam menegakkan peraturan tersebut membuat nasib para penyandang cacat di Kabupaten Sidoarjo lebih memilih untuk berwirausaha daripada harus susah-susah mencari pekerjaan secara formal di sebuah perusahaan. Kata Kunci : Pelaksanaan Pasal 28 PP No. 43 Tahun 1998, Penyandang Cacat, Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo ABSTRACT Persons with disabilities is a person with the condition of the body or physically different from normal people in general. They also have the same rights, as in the case of getting a formal job or work in a company. It is described in Article 28 of Regulation Efforts to Increase Social Welfare of Persons with Disabilities, which states that an employer must employ at least one (1) Persons with disabilities who meet the qualification requirements of positions and jobs as workers on their employer for every 100 (one hundred) workers who in the company. Implementation of the above regulations shall be enforced and executed well in this country, especially in Sidoarjo. The purpose in this study to determine how to deploy Article 28 of Regulation Efforts to Increase Social Welfare of Persons with Disabilities in Sidoarjo. This type of research is descriptive qualitative research, which lays out the data that will be obtained later elaborated and given the appropriate interpretation of the problems in this study. Information of collection techniques in this research using interview techniques, observation and documentation techniques. The research focus is on the implementation and the efforts made by the government regarding Article 28 of Regulation Efforts to Increase Social Welfare of Persons with Disabilities in Sidoarjo. Based on the results of the study showed that the implementation of Article 28 of the Regulation of Social Improvement Efforts with Disabilities in Sidoarjo not run properly. Proved by many companies in Sidoarjo who have hired people with disabilities. Government in this case represented by Dinsosnaker Sidoarjo regency is the party responsible for the regulation terlaksanakannya, but the results are still not good and max. Efforts and measures has indeed been done by the Dinsosnaker, such as by way of supervision and guidance to the company in Sidoarjo. A lack of traction and the reasons of the Dinsosnaker in enforcing the regulation makes the fate of persons with disabilities in Sidoarjo prefer to entrepreneurship rather than having to bother to find formal employment at a company. Keywords : Implementation of Article 28 of Regulation No. 43 In 1998, Disabled, Social Services and Employment in Sidoarjo

TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENYITAAN BARANG PEDAGANG KAKI LIMA OKTA ISMAYASARI, DEVI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i3.13667

Polemik mengenai tata kota terhadap pedagang kaki lima telah menjadi permasalahan yang terjadi di setiap kota maupun kabupaten, tidak terkecuali di Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang menginginkan kotanya terlihat lebih indah dan rapi, terkendala dengan adanya pedagang kaki lima yang berjualan pada daerah pedestrian dan ruang hijau. Satpol PP merupakan perwakilan dari pemerintah yang mempunyai tugas sebagai penegak dari peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Mereka merupakan perangkat daerah yang bertugas dalam lapangan untuk menertibkan pedagang kaki lima tersebut. Seringkali petugas Satpol PP berjibaku dengan pedagang karena pedagang merasa dirugikan atas perlakuan Satpol PP. Perlakuan tersebut dapat berupa penyitaan barang milik PKL, padahal penyitaan hanya dapat dilakukan ketika pelaku telah berbuat sebuah kejahatan bukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Satpol PP dapat menyita barang milik PKL dan bagaimana prosedur Satpol PP dalam menertiban PKL.Penelitian hukum ini merupakan peneliti an hukum normatif. Pendektan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, lokasi penelitian di Bojonegoro. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 beserta peraturan yang terkait. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif. Hasil penelitian wewenang Satpol PP dalam menyita barang PKL di Kabupaten Bojonegoro ada 2 (dua), yakni:Satpol PP tidak mempunyai wewenang dalam melakukan penyitaan barang milik PKL, dikarenakan berjualan bukan merupakan perbuatan pidana dan Penyitaan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak bisa dilakukan secara langsung, tetapi harus melalui proses yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Perlu adanya kajian lebih lanjut dari Pemerintah mengenai definisi penyitaan yang digunakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro, sehingga tidak terjadi kekaburan aturan mengenai penyitaan yang dimaksud oleh Satpol PP. Kata Kunci : Satpol PP, Penyitaan, Pedagang Kaki Lima(PKL) Abstract Polemic about city spatial planning between street vendors has become a problem in every cities and districts, not least in Bojonegoro. District Government of Bojonegoro which wants the city look more beautiful and neat constrained by the presence of street vendors who sell in restricted areas such as sidewalk areas and green spaces. Public Order Agency is representative of the government that has task as enforcement of local regulations, the implementation of public order and public tranquility. Public Order Agency is local apparatus which has tasks in the field to bring order to street vendors. Often Public Order Agency officer fights with the traders because traders felt disadvantaged by Public Order Agency treatment. Treatment can be foreclosure to Street vendors goods, whereas foreclosure can only be done when the preparatory has done a crime but is not an infraction. It will require further research to find out whether Public Order Agency can seize the goods of Street Vendors and how the Public Order Agency procedures in discipline of street vendors. This research is normative legal research. The approach used in this research is statute approach and conceptual approach. There are two data that are used in this research primary and secondary. Those data come from Government Regulation No 6 of 2010 and derivative regulations that exist under it. This research is using qualitative technique. According to the result, the writer concludes that the Public Order Agency authority to confiscate the goods of the street vendors in Bojonegoro.The Public Order Agency do not have authority to confiscate because selling is not a crime and Confiscation carried out by Public Order Agency can’t be done directly, but must go through to the process that is written in District Regulation of Bojonegoro. It need a further study from the Government regarding the definition of confiscation thats been used on District Regulation of Bojonegoro, so there is no obscurity of rules from the confiscation was meant by Public Order Agency. Keywords : Public Order Agency, Confiscation, Street Vendors

PENEGAKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL RI NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF AFIF ROFIQI, MUHAMMAD
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i3.13929

Narkotika adalah obat yang jika disalahgunakan akan membahayakan fisik dan mental. Oleh karena itu SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang “Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial” mewajibkan bagi penyalahguna (Pecandu) Narkotika untuk diberi rehabilitasi, baik yang bersifat medis maupun sosial. Berkaitan dengan Rehabilitasi sosial, telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 26 tahun 2012 tentang “Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya”. Tujuan skripsi ini untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi sosial di UPT ANKN bagi korban NAPZA di Surabaya dikaitkan dengan Peraturan Menteri Sosial RI No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dan untuk mengetahui kiat – kiat UPT ANKN Surabaya dalam meraih keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi korban NAPZA. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan tujuan menggambarkan rehabilitasi sosial penyalahgunaan napza di panti rehabilitasi ANKN Surabaya. Data dalam penelitian berupa data primer dan sekunder yang di peroleh dengan cara wawancara dengan informan, observasi dan dokumentasi, data yang terkumpul akan di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial penyalahgunaan napza di panti rehabilitasi ANKN Surabaya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 26 tahun 2012 tentang “Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya” yaitu melalui tahap awal, Pendekatan awal, Pengungkapan dan pemahaman masalah, Penyusunan rencana pemecahan masalah, Tahap pemecahan masalah / tahap pembinaan dan bimbingan (intervention), Evaluasi, terminasi dan rujukan, Pembinaan lanjut (aftercare). Kiat-kiat yang dilakukan oleh panti rehabilitasi ANKN Surabaya dalam melaksanakan rehabilitasi Sosial meliputi Memberi semangat pada para pecandu narkoba dengan cara mengajak bicara dan berkeliling ke kamar-kamar warga binaan, sehingga warga binaan mempunyai semangat untuk rajin mengikuti tahapan rehabilitasi, Mengajak warga binaan untuk melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan bakat dan minat serta potensinya sebagai bekal jika sudah dinyatakan sembuh dan diijinkan pulang. Warga binaan diupayakan untuk selalu sibuk agar tidak punya waktu luang untuk berkumpul dengan pecandu narkoba dan mempunyai kegiatan yang positif, Mengadakan ceramah keagamaan dan ceramah-ceramah sosial agar warga binaan dapat sabar dan mampu mengendalikan emosinya. Kata kunci: Rehabilitasi, Pecandu, narkotika Abstract Narcotics are the illegal drugs known, if we misuse them, it will harm our physicality and mentality. Because of that, the rules that are written on SEMA number 4, 2010, said “the placing and misuse and the victims of it, will be put into the registered governmental drugs health and social rehabilitations.” It intended to the drug addicts to be rehabilitated in those institutions, whether it’s heal or social rehabilitations. The case of social rehabs, it had been arranged in the laws of social minister number 26, 2012. It’s about “The standard of social rehabilitation of drug addicts, psychotropic, and other addictive chemicals.” â€‹The method of this research is empiric with the task to portray the misuse of narcotics that took place in social rehabilitation, ANKN Surabaya. The data of this research have primary and secondary form that is based from the interviews with the informants and documented observations. The collected date will be analyzed qualitatively. The purpose of this essay to examine the implementation of social rehabilitation in the UPT ANKN for victims of drug in Surabaya is associated with the Regulation of the Minister of Social Affairs No. 26 Year 2012 on Standards of Social Rehabilitation of Drug Abuse Victims and to learn tips - tips UPT ANKN Surabaya in achieving the successful implementation of social rehabilitation for victims of drug. Results ofthis studydescribe that implementation of social rehabilitation of victims drug abuse has been appropriate with social minister rule no 12/2016 about “standard social rehabilitation of victims drug abuse and other addictive substances” through the first stage, first approach, disclosure and understanding of the problem, the planning of solving the problem, troubleshooting stages, development stage and intervention, evaluation, termination and references, and last is aftercare. The way of rehabilitation center to conduct social rehabilitation covering encouraging drug addicts with start talk with them, and walking around to addict’s room so that they will have a passion to finish a rehabilitation program, Invites them to perform various activities according to their talents and interests and potentialas a preparation if it has been recovered. They should be always keep busy and also has positive activities. Held a religious lecture, and social lecture so that they can be patient and able to control their emotion. Keywords : Rehabilitation, Addict, Drugs

PENERAPAN TINDAKAN PERTAMA TEMPAT KEJADIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH SURABAYA BARAT AFANDI PRANAMA, DWI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i3.13933

Kecelakaan merupakan Tindak pidana, dapat berupa pelanggaran ataupun kejahatan. Tindak pidana tersebut juga dapat dilakukan dengan kesengajaan ataupun kealpaan, hal yang paling penting berkaitan dengan siapakah yang harus bertanggung jawab atas Tindak pidana akibat terjadinya kecelakaan. Pertanggung jawaban pidana dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan untuk menentukan kesalahannya. Penentuan siapa yang bersalah berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas membutuhkan kejelian. Kejelian ini dibutuhkan untuk menemukan barang bukti yang tercecer di jalan saat terjadinya kecelakaan. Barang bukti kecelakaan lalu lintas tersebut harus segera diamankan. Hal ini dikarenakan jalan merupakan tempat berlalu-lalangnya kendaraan yang dapat dengan mudah menghapus/ menghilangkan barang bukti. Hal ini memaksa aparat penegak hukum untuk segera mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan pasal 227 huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan hambatan yang dihadapi oleh Polsek Dukuh Pakis dalam penanganan TPTKP kecelakaan lalu lintas. Hal ini dikarenakan jalan merupakan tempat berlalu-lalangnya kendaraan yang dapat dengan mudah menghapus/ menghilangkan barang bukti. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mengungkap fakta-fakta secara mendalam. Data dikaji secara mendalam dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan pengumpulan dokumen. Teknik analisis data dilakukan dengan melakukan pendekatan secara kualitatif. Kesimpulan berdasarkan analisis data diperoleh jawaban bahwa Unit Laka Lantas Kepolisian POLRESTABES Surabaya sudah menerapkan Pasal 227 Huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berkaitan dengan Tindakan Pertama di TKP. Hambatan yang dihadapi oleh Unit Laka Lantas Polsek Dukuh Pakis antara lain jumlah penegak hukum yang terbatas khususnya pada jam malam, Terlambatnya laporan atau pengaduan oleh masyarakat yang disampaikan kepada Unit Laka Lantas Kepolisian Sektor Dukuh Pakis Surabaya Barat, tingginya volume kendaraan yang ada di kota Surabaya.Kata Kunci : Tindakan Pertama, Tempat Kejadian Perkara, KecelakaanAbstractAccident, criminal acts, can be meant as violation and crime. These acts are conducted either intentionally or unintentionally, in which the concerned point is the subject who should be responsible to the criminal acts because of the accident. The criminal responsibility is sentenced to the person who causes the mistakes or accident. To determine who is mistaken on a traffic accident requires foresight. This foresight is needed to find evidence left on the road when the accident occurred. Evidence of traffic accident was immediately secured. This is because the road is crowded with vehicles which can remove easily and erase evidence. This makes a transport police men secure the location where the accident happened. The purpose of this research was to find out the application of article 227 C, Law No. 22/2009 about traffic and transportation and obstacles faced by Dukuh pakis sector police to do first act of traffic accident. This research is a sociological juridical law. The research design is qualitative descriptive used to uncover the facts in depth. Data were studied in depth and combined with other data, which based on the theories that support and draw conclusions at last. Data was collected by using interviews and document. The data were analyzed by using qualitative approach. The result of this research showed that the traffic accident unit of police in POLRESTABES Surabaya apply article 227 C, law no. 22/2009 about traffic and transportation on the first acts of traffic accident. The obstacles faced by traffic accident unit of Dukuh pakis sector police are 1) limited number of policemen especially in the night shift, 2) the late report given by society to traffic accident unit of Dukuh pakis sector police, west Surabaya, and 3) the great number of vehicles in Surabaya.Keywords : first acts, accident, Crime Scene

PENANGGULANGAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN POLSEK (DI JALAN MERR KOTA SURABAYA) FITRIA MANDASARI, ULIFANI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i3.14084

Jalan Ir.Soekarno atau biasa disebut MERR merupakan jalan alternatif yang menghubungkan antara Waru hingga menuju kearah Pulau Madura. Jalan MERR ini merupakan jalan yang masih dalam tahap pembangunan, beberapa sisi jalan ini masih terdapat banyak rawa-rawa sehingga jalan kembar dua arah ini tampak sepi, penerangan disepanjang jalan juga kurang terang dan terkesan gelap, selain itu juga jalan alternatif yang menghubungkan ke berbagai arah Kota Surabaya. Sehingga mendukung seseorang yang memiliki niat jahat untuk melakukan tindak kejahatan jalan berupa pencurian kendaraan motor disertai dengan kekerasan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan pihak Kepolisian Sektor Mulyorejo, Kepolisian Sektor Sukolilo dan Kepolisian Sektor Rungkut atas meningkatnya pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan di Jalan Ir.Soekarno atau MERR. Untuk mengetahui sebab meningkatnya pencurian kendaraan bermotor di Jalan Ir.Soekarno atau MERR. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di tiga Kepolisian Sektor, antara lain yaitu Kepolisian Sektor Mulyorejo, Kepolisian Sektor Sukolilo dan Kepolisian Sektor Rungkut. Jenis data yang digunakan adalah, data primer dan data sekunder. Informan penelitian dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan yang terjadi di Jalan MERR yaitu karena sepinya Jalan Ir.Soekarno yang memicu terjadinya tindakan kriminal. Tindakan kriminal tersebut di dorong oleh sebab-sebab lain diantaranya yaitu keadaan ekonomi pelaku tindak kejahatan yang rendah, peningkatan penduduk dari berbagai daerah menuju Kota Surabaya yang menyebabkan meningkatnya pengangguran, lingkungan yang mendukung terjadinya tindakan kriminal ini dapat berupa lingkungan keluarga dan lingkungan sosial, Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengurangi tindak kejahatan terutama kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Jalan Ir.Soekarno dengan preventif dan represif. preventif yaitu dengan melakukan tindakan pendekatan antara pihak kepolisian dengan masyarakat dengan bantuan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menanamkan moral yang baik kepada masyarakat setempat. Selain itu juga dengan cara mencari sebab-sebab yang mengakibatkan munculnya tindakan kriminal tersebut. Represif yaitu dengan upaya penghukuman pidana. Kata Kunci : Pencurian, Kendaraan Bermotor, Kekerasan. Abstract Ir.Soekarno road, called MERR road is an alternative road that connects between Waru until Madura island. MERR road is still under construction, there are have many swamps which causing that two way street quiet enough, lighting along the road are also less bright and seem dark even though merr is an alternative road which connects to all directions in Surabaya. Thus supporting someone who has malicious intent to do a crime like theft of motor vehicles accompanied with violence. The purpose of this study is to know how prevention effort by police in Mulyorejo, Sukolilo, and rungkut sector which aims to decrease motor vehicle theft accompanied with violence in Jalan Ir.Soekarno or MERR. This research is a juridical sociological or empirical legal research. This research has been carried out in three Police Sector, that is Mulyorejo, Sukolilo and Rungkut Police Sector. The type of data used are primary and secondary data. The informants in this study were taken using purposive technique, which is collect data used interviews and documentation. Data analysis called provide research activities, which can mean oppose, criticize, support, add or comment and then make a conclusion of the research result. Based on the results obtained, it can be concluded that the causes of motor vehicle theft accompanied with violence in Jalan MERR because Ir.Soekarno road is quiet so can support criminal action. The crime is driven by other causes among that is low economy and increasing number of unemployment. Supportive environment for crime like family and social environment. Prevention efforts can be done by the police in reduce crime activities, especially the crime of motor vehicle theft that occurred at Jalan Ir.Soekarno with preventive and repressive. Preventive is approaching actions between the police and people using help from religious leaders and community leaders to inculcate good moral to the local people. Repressive is using criminal punishment. Keywords : Theft, Motor Vehicle, and Violence

TINJAUAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA JAMINAN FIDUSIA YANG OBYEKNYA TIDAK ADA PADA DEBITOR SEPTYA NURLAILI, SELLA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i3.14087

Perjanjian Jaminan Fidusia erat kaitannya dengan perjanjian kredit. Banyak permasalahan yang timbul dari perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, terutama permasalahan debitor wanprestasi seperti yang terjadi pada PT.BENTARA SINERGIES MULTIFINANCE (selanjutnya disebut kreditor). Debitor menggadaikan obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak kreditor serta debitor tidak membayar angsuran hutang. Kreditor yang merasa dirugikan selanjutnya melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gresik. Namun, para pihak sepakat melakukan mediasi dan selanjutnya kesepakatan tersebut ditulis dalam sebuah Akta Perdamaian. Kekuatan hukum Akta Perdamaian sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, namun perlu dilakukan peninjauan hukum terhadap Akta Perdamaian dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia yang obyeknya tidak ada pada debitor agar tidak kembali terjadinya wanprestasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah ntuk mengetahui kekuatan Akta Perdamaian dalam melindungi kepentingan kreditor serta untuk memahami bagaimana upaya pelaksanaan eksekusi atas Akta Perdamaian apabila obyek jaminan fidusia tidak ada. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif, mengkaji Perjanjian Jaminan Fidusia, Akta Perdamaian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan permasalahan. Bahan hukum yang dibutuhkan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian normatif dilakukan dengan teori preskriptif. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Akta Perdamaian berkekuatan hukum tetap serta tidak dapat dilakukan pembatalan, memiliki kelemahan dilihat dari jangka panjang pemenuhan prestasinya karena Akta Perdamaian disepakati sebelum pemeriksaan perkara sehingga kreditor tidak dapat mengukur kemampuan keuangan debitor untuk melaksanakan prestasinya. Meskipun obyek jaminan fidusia sudah tidak ada, namun hal tersebut tidak mengurangi kewajiban debitor dalam melakukan prestasinya. Kreditor dapat melakukan sita jaminan terhadap harta debitor sebagai jaminan agar debitor melaksanakan prestasinya dan mencegah debitor wanprestasi kembali. Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Mediasi, Akta Perdamaian. Abstract a permanent legal force and it cannot be cancelled, and the weakness can be seen in a long term since Pax Agreement is agreed before the case checking. Therefore, creditor cannot measure debitor’s financial ability to do the accomplishment. However the object of fiduciary warranty is not available, but it does not reduce the debitor’s obligation to do the accomplishment. Creditor can do sequestration towards debitor’s asset as a guarantee for debitor to do the accomplishment and to avoid the debitor to do default. Keywords : Fiduciary Warantee, Mediation, Pax Agreement. Fiduciary Warranty Agreement has a close relation with credits agreement. Many problems were created from credit agreement with fiduciary warranty, especially default debitor problems such as what is happened on PT. Bentara Sinergies Multifinance (which then said as creditor). The debitor mortgages a fiduciary warranty object to a third party without being acknowledged by the creditor, and the debitor does not pay the installment payment. The creditor who is disadvantaged then did a legal effort by filed it to District Court of Gresik, yet , the both parties has agreed to do a mediation which then written on an Pax Agreement. The legal power of Pax Agremeent is equal with the judge’s decision with a permanent legal power, but it needs a review for it on solving the fiduciary warranty legal action, in which the object is not in the debitor so that a default will not be happened. The purpose of the research is to known about the Pax Agreement in protecting creditor and to learn how the execution attempt although the object of fiduciary warranty is not available. This is a normative research, studying Fiduciary Warranty Agreement, Pax Agreement and law rules that applies, and then relates it to the problem. The legal materials needed are: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The research approach used is a legislation, conceptual approach, and case approach. The legal materials processing technic on a normative research is done by prescriptive theory. Based on the conclusion, it can be concluded that Pax Agreement has a permanent legal force and it cannot be cancelled, and the weakness can be seen in a long term since Pax Agreement is agreed before the case checking. Therefore, creditor cannot measure debitor’s financial ability to do the accomplishment. However the object of fiduciary warranty is not available, but it does not reduce the debitor’s obligation to do the accomplishment. Creditor can do sequestration towards debitor’s asset as a guarantee for debitor to do the accomplishment and to avoid the debitor to do default. Keywords : Fiduciary Warantee, Mediation, Pax Agreement.

UPAYA PENERTIBAN TROTOAR UNTUK MELINDUNGI HAK PEJALAN KAKI TERKAITPELANGGARAN FUNGSI TROTOAR DI JALAN KH MAS MANSYUR KECAMATANSEMAMPIR SURABAYA LAILATUL QODRILIA, DEWI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i3.14088

Pasal 7 huruf f Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 Tentang ketentuan Penggunaan jalan menjelaskan bahwa tanpa ada surat izin kepala daerah, dilarang menggunakan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya. Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat berbunyi “setiap orang dilarang berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya”. Kedua pasal tersebut menerangkan bahwa trotoar bukan merupakan tempat berdagang melainkan sarana lalu lintas pejalan kaki. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak terjadi pelanggaran fungsi trotoar yang digunakan menjadi tempat berdagang terutama di jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala yang ditemui serta langkah-langkah untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemui oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Surabaya dalam upaya penertiban trotoar di Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya untuk melindungi hak pejalan kaki. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengambilan data berdasarkan observasi langsung dan wawancara dengan objek penelitian. Lokasi untuk penelitian ini adalah Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya, selain itu juga dilakukan penelitian di Dinas perhubungan Kota Surabaya dan SATPOL PP Kota Surabaya. Hasil penelitian di Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya, peneliti menemukan banyak pelanggaran fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima. Pelanggaran fungsi trotoar yang terjadi di Jalan KH Mas Mansyur merupakan pelanggaran ketertiban umum dan Peraturan Daerah, sehingga yang berwenang untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima di trotoar di Surabaya adalah SATPOL PP Kota Surabaya. Upaya penertiban yang dilakukan SATPOL PP Kota Surabaya untuk mengatasi pelanggaran fungsi trotoar yang dilakukan oleh pedagang kaki lima sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun upaya tersebut menemui banyak kendala di lapangan. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala tersebut muncul karena kurangnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh masyarakat tentang pelanggaran ketertiban umum. Penertiban dan pemberian sanksi denda belum bisa memulihkan keadaan trotoar sesuai fungsinya. Pengenaan sanksi denda harus lebih tinggi lagi nominalnya agar pedagang kaki lima tidak lagi melakukan pelanggaran. Perlu juga dilakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan mentaati ketertiban umum terutama bagi pejalan kaki dan pedagang kaki lima.Kata Kunci : Upaya Penertiban Trotoar, Perlindungan Hak Pejalan Kaki, Pelanggaran Fungsi Trotoar.AbstractArticle 7 letter f Local Regulation Of Surabaya Number 10 Year 2000 concerning term of road explain that the use of the road which is not accordance with its function without a permit of regional head is prohibited. Article 10 paragraph (1) letter c Local Regulation Of Surabaya Number 2 Year 2014 concerning Implementation of Public Order and Peace Society, states that "every person is prohibited to sell or trade on the road and other places that are not as intended". Both articles explained that the sidewalk is not for trades, but as facility for pedestrian traffic. In fact, there are still many violations of sidewalk functions which is used to be a place to trade, especially on Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya.The research methodology used is descriptive qualitative research methods. Retrieval of data is based on direct observation and interviews with the object of research. The location for this research is Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya are also in Transport Service Of Surabaya and Civil Service Police Unit Of Surabaya (SATPOL PP). Results of the research in KH Mas Mansur Road of Semampir District Surabaya shows that there are many violations of sidewalks function by street vendors. Violation of sidewalk functions that occur in KH Mas Mansur Road is a violation of public order and Local Regulation, so the authorities to curb street vendors on the sidewalk in Surabaya is SATPOL PP Surabaya. Enforcement efforts conducted by SATPOL PP Surabaya to overcome violations of sidewalk functions that carried out by the sidewalk street vendors have been implemented in accordance with the rules applicable regulations, but such efforts encountered many obstacles on the field. The constraint arises because the lack of law knowledge held by society on public order violation. Control and administration of financial penalties can not yet restore the pavement according to its function. The imposition of financial penalties should be higher, so the street vendors will not commit the offense again. There should be counseling and socialization related to public awareness of the importance of maintaining public order and comply it, especially for pedestrians and street vendorsKeywords : Enforcement effort of Sidewalk, Protect Pedestrians Right, Violation of Sidewalk Function.

PENEGAKAN PASAL 115 (TENTANG BALAP LIAR) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN FAJAR SWASANA, ALIEF
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i3.14269

Balapan liar melibatkan kendaraan roda dua, dan merupakan balapan ilegal yang dilarang oleh Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut sebagai UU LLAJ). Remaja sekarang ini lebih menuruti ego dari pada keselamatan dirinya, sekarang ini banyak dijumpai anak muda sekolah dari SMP sampai SMA melakukan kegiatan balapan liar sepeda motor, kegiatan ini bisa dibilang sebagai hobi oleh mereka, penuh tantangan dan sportifitas yang mereka rasakan. Sebagai negara hukum Indonesia telah mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur lalu lintas, di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu Pasal 115 dan Pasal 297 tentang ketentuan pidana melakukan balap liar UU LLAJ. Penelitian ini mempunyai tujuan yakni untuk mengetahui proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Resort Kota Besar Surabaya dalam kasus balap liar yang ada di wilayah Surabaya dan mengetahui serta memahami kendala dalam proses penegakan yang dilakukan pihak penyidik Kepolisian Surabaya dalam penanganan kasus balap liar merupakan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, lokasi penelitian di Surabaya. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dari informan yang berasal dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya, pelaku balap liar masyarakat di sekitar lokasi balap liar. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif. Hasil penelitian terkait Penegakan Pasal 115 (Tentang Balap Liar) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdapat 2 (dua) hal di lapangan yang penulis temukan dan dirasa penting. Hal pertama adalah bahwa di lapangan aparat yang berwajib menggunakan dua cara yakni upaya Preventif dan Represif. Kemudian hal kedua, Belum maksimalnya hal ini disebabkan pelaku balap liar yang terjaring operasi/tertangkap oleh pihak Satlantas Polrestabes Surabaya tersebut rata-rata mereka masih dalam usia sekolah. Selain beberapa hal penting diatas, penulis merasa bahwa hambatan dalam penanganan balap liar ini adalah kurang intensifnya kordinasi antara Polrestabes Surabaya dengan pihak Pengadilan Negeri Surabaya dan terlebih kerjasama dari pihak masyarakat. Sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya, masyarakat seharusnya lebih peduli dan segera melaporkan terkait adanya pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah tempat tinggalnya. Kata Kunci: Penegakan, Balap Liar, Lalu Lintas Abstract Wild races involving two-wheeled vehicles, and it is illegal racing which is prohibited by Law No.22 Year 2009 about Traffic and Road Transportation (here in after referred to as the Law LLAJ). Teenages today are more follow their ego than their safety, nowadays many youngs found from junior high school till senior high school conduct wild motorcycle races activity, this activity can be regarded as their hobby, full of challenges and sportsmanship they feel. Not infrequently their activities originated from a sense of fun or competition to obtain something, pitting their motor speed. Indonesia as the law state has issued regulations governing traffic, which is inside it there is a ban on wild races provisions, namely Article 115 and Article 297 of the Law LLAJ about provision of perform illegal racing. Legal research is an empirical legal research. The approach used in this study is a qualitative approach, research location is in Surabaya. The type of data used are primary and secondary data. Data obtained from informants who came from Surabaya Polrestabes Traffic Unit, wild racer and peoples around the location. The analysis used in this study is qualitatively. The research result of Enforcement of Article 115 (about illegal racing) Law No. 22 Year 2009 about Traffic and Road Transportation there are two (2) things on the field that researcher had found and considered important. The first thing is that the authorities in the field must using two ways which are preventive and repressive efforts. Then the second thing, not yet maximal action against wild race doer is because the wild race doer which netted in operation / caught by the Surabaya Polrestabes traffic unit averagely still underage or still in school age. In addition to some important things above, researcher feels that obstacles in the handling this wild races is less intensive coordination between Polrestabes Surabaya and Surabaya Civil Court side and especially the cooperation of the society. As the side that the interests had been injured, peoples should be more concerned and immediately report related to the violation of law that occurred in the area where they lives. Keyword: Enforcement, Wild Race, Traffic

PENGAWASAN PENGEMBALIAN BIAYA TIKET KEPADA PENUMPANG AKIBAT PEMBATALAN PENERBANGAN BERDASARKAN PASAL 10 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO.89 TAHUN 2015 TENTANG PENANGANAN KETERLAMBATAN PENERBANGAN PADA BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL PUSPITA DEVY, CHINTAMI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i3.14334

Pengangkutan melalui angkutan udara pada saat ini merupakan pengangkutan tercepat diantara moda pengangkutan lainnya. Meskipun pengangkutan melalui angkutan udara merupakan pengangkut tercepat diantara moda pengangkutan lainnya namun masih terdapat kendala. Salah satu kendala tersebut adalah tidak disiplinnya waktu keberangkatan hingga terjadinya pembalatan penerbangan. Adanya pembatalan tersebut mewajibkan badan usaha angkutan udara niaga melaksanakan tanggungjawabnya memberikan ganti kerugian kepada penumpang. Salah satu bentuk ganti rugi yang diberikan adalah pengembalian biaya tiket kepada penumpang. Jangka waktu dari pengembalian biaya tiket sudah ditentukan di dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perhubungan No. 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia. Selama ini, jangka waktu pemberian ganti rugi berupa pengembalian biaya tiket oleh badan usaha angkutan udara niaga kepada penumpang selaku konsumen apabila terjadi pembatalan penerbangan masih belum sesuai dengan aturan yang sudah ada. Sehingga diperlukan adanya pengawasan dari pihak otoritas bandar udara selaku pengawas kegiatan penerbangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami upaya pengawasan pengembalian biaya tiket berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (2) PM 89/2015 oleh Otoritas Bandar Udara, dan untuk mengetahui dan memahami hambatan yang dihadapi oleh Otoritas Bandar udara dalam melakukan pengawasan pengembalian biaya tiket berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (2) PM 89/2015. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pengawasan pengembalian biaya tiket dilakukan oleh pihak otoritas bandar udara hanya pada saat konsumen transportasi udara/penumpang mengajukan komplain langsung ke kantor otoritas bandar udara. Setelah adanya komplain dari penumpang, pihak otoritas bandar udara langsung melakukan pengawasan dengan menegur badan usaha angkutan udara niaga tersebut. Kewenangan otoritas bandar udara hanya sebatas memberikan teguran dan tidak mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi kepada badan usaha angkutan udara niaga. Kurangnya SDM di bidang angkutan udara merupakan faktor yang menyebabkan pengawasan mengenai pengembalian biaya tiket yang dilakukan oleh otoritas bandar udara tidak maksimal, sehingga diperlukannya usaha-usaha untuk mengatasi hambatan, antara lain Kepala kantor otoritas bandar udara dapat mengajukan permintaan penambahan SDM ke Dirjen, serta pihak otoritas bandar udara melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pengajuan complain langsung ke kantor otoritas bandar udara apabila masyarakat dirugikan dengan lamanya pengembalian biaya tiket.Kata kunci :Pengawasan, Pengembalian Biaya Tiket, Otoritas Bandar Udara.AbstractAir Transportation is currently the fastest way among other transport modes. Although Air Transportation is the fastest among other transport modes, there are still obstacles. One such obstacles is the undiscipline time of departure until the cancellation of flight. The existence of such cancellation obliges commercial air transport enterprises carry out their responsibilities provide compensation to passengers. One of compensationS is providing refund ticket to the passenger. Duration of refund ticket specified in articles 10 paragraph (1) and (2) under the Regulation of the Minister of Transportation Number 89 Year 2015 on the handling of flight delay (Delay Management) at the board of Scheduled Commercial Air Transport Business in Indonesia. During this period of compensation in the form of refund ticket cost by business entities to the commercial air transport of passengers as consumers in the event of flight cancellation is still not in accordance with the existing rules. So,it needs supervision of the airport authority as supervisory flight activity. This research uses empirical legal research with juridical sociological research model. The data obtained through interviews with informants, data analysis method applied was qualitative descriptive analysis. The results in this research showed that the cost of the refund ticket control efforts made by the airport authority were only when consumers of air transport / passenger filed a complaint directly to the office of the airport authority. After getting the complaints from passengers, airport authority directly supervise the business entity rebuked the commercial air transport. The authority of the airport has a limitation to give a warning and does not have the authority to impose sanctions on commercial air transport enterprises. The lack of human resources in the field of air transport is one factor which led to the supervision of the refund ticket costs conducted by the authority aerodrome is not optimal, so the need for efforts to overcome obstacles such as Head Office of Authority Airports can request additional human resources to the General Director, as well as, the airport authority to disseminate to the public about the procedure for filing a complaint directly to the office of the airport authority if the community is harmed by the duration of ticket refund.Keywords: Monitoring, Refund Ticket, Airport Authority.

PELAKSANAAN PASAL 90 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (TERKAIT BATASAN WAKTU KERJA PENGEMUDI) PADA TRAYEK BUS JURUSAN SURABAYA-YOGYAKARTA WAHYU JATMIKO, PROBO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i3.14435

Surabaya memiliki terminal bus Purabaya yang termasuk terminal bus terbesar di Asia Tenggara dan merupakan terminal bus tersibuk di Indonesia dengan jumlah penumpang mencapai 120.000 orang per hari. Terminal Purabaya memiliki 25 jalur keberangkatan bus termasuk AKDP,AKAP, bus malam baik patas maupun ekonomi. Dari jumlah keseluruhan jalur keberangkatan yang tersedia, terdapat 1 jalur keberangkatan yang paling menarik yakni jalur keberangkatan jurusan Surabaya-Yogyakarta. Jalur keberangkatan jurusan Surabaya-Yogyakarta menjadi menarik sebab diisi oleh armada bus yang seringkali terlibat kecelakaan, yakni Perusahaan Otobus (Selanjutnya disebut P.O.) Eka Mira Bus dan P.O. Selamat Sumber Group. Armada bus yang mengisi trayek jurusan Surabaya-Yogyakarta meskipun seringkali terlibat kecelakaan namun tetap memiliki peminat yang cukup banyak bahkan beroperasi 24 jam dalam sehari. Tingginya minat konsumen terhadap trayek bus Surabaya-Yogyakarta secara tidak langsung mengakibatkan padatnya jadwal keberangkatan bus yang mencapai 2-3 menit pada akhir pekan. Padatnya jadwal keberangkatan bus mengakibatkan terjadinya pelanggaran waktu kerja pengemudi. Adanya peraturan terkait jam kerja pengemudi cenderung hanya sebagai pelengkap saja bagi pihak pengemudi dan perusahaan penyedia jasa angkutan umum. Untuk mengetahui dan memahami kendala dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi kendala saat menegakkan pasal 90 Undang-Undang Lalulintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ)tentang waktu kerja pengemudi. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yakni menggambarkan pelaksanaan pasal 90 UU LLAJ oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah terminal Purabaya dan di dalam bus kelas ekonomi jurusan Surabaya-Yogyakarta. Informan dalam penelitian ini adalah petugas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah terminal Purabaya, pengemudi bus kelas ekonomi jurusan Surabaya-Yogyakarta serta penumpang bus jurusan Surabaya-Yogyakarta. Informan dalam penelitian ini akan diambil secara random. Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan aturan waktu kerja pengemudi belum berjalan dengan baik. Petugas di lapangan tidak bisa membuktikan terjadinya pelanggaran dikarenakan minimnya jumlah petugas serta tidak adanya sarana yang mendukung. Upaya preventif berjalan dengan baik berkat kerja sama pihak Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Polda Jawa Timur. Hambatan yang dialami oleh petugas Dinas Perhubungan adalah jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah armada yang beroperasi serta tidak adanya alat yang memadai untuk membuktikan terjadinya pelanggaran. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : SK.1186/HK.402/DRJD/2002 Tentang Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek Dan Teratur, Seharusnya pelaku pelanggaran menerima sanksi administratif berupa pembekuan izin trayek sampai dengan paling lama 6 bulan dan penundaan perluasan izin trayek paling lama 24 bulan Kata Kunci: Pasal 90 UU LLAJ, waktu kerja pengemudi, trayek bus Surabaya-Yogyakarta. Abstract Surabaya has several main bus terminal which includes the largest bus terminal in Southeast Asia and is the busiest bus terminal in Indonesia with the number of passengers reached 120,000 per day. Terminal Purabaya has 25 Bus lane departure included AKDP, AKAP, Night Bus patas and economic good. Of the total number of lane departure is available, there is one lane departure of the most` Surabaya has several main bus terminal which includes the largest bus terminal in Southeast Asia and is the busiest bus terminal in Indonesia with the number of passengers reached 120,000 per day. Terminal Purabaya has 25 Bus lane departure included AKDP, AKAP, Night Bus patas and economic good. Of the total number of lane departure is available, there is one lane departure of the most interesting is a lane departure majors Surabaya-Yogyakarta. Lane departure majors Surabaya-Yogyakarta to be interesting because it is filled by a fleet of buses that are often involved in accidents, namely P.O. Eka Mira Bus and P.O. Congratulations Resource Group. Bus fleet fill Surabaya route majors-Yogyakarta though often involved in the accident but still has quite a lot of fans who even operate 24 hours a day. The high interest of consumers against bus lines Surabaya-Yogyakarta indirectly lead to the tight schedule of bus departures which reached 2-3 minutes on weekends. Tight schedule resulted in the departure of the bus driver's violation of labor time. Their related regulations driver working hours tend to be only as a supplement only for the driver and the provider of public transport services. This thesis uses descriptive research, which describes the implementation of article 90 of Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation by East Java Provincial Transport Department. The location of this research is in the Office of East Java Provincial Transport Department, the Office UPTD several main terminal and in economy class buses majors Surabaya-Yogyakarta. Informants in this study is an officer of East Java Provincial Transport Department, officers UPTD Purabaya terminal, the bus driver Surabaya majoring in economy class-Yogyakarta and Surabaya majors bus passengers-Yogyakarta. Informants in this study will be taken at random. The data collected in this study will be analyzed qualitatively describes the available data and then do the description and interpretation of the sentences in order to obtain a discussion or exposure to systematic and understandable. The result of this research is the implementation of the working time rules the driver has not been going well. Officers in the field can not prove the infringement because minimnya the number of officers and the lack of means of support. Preventive efforts went well thanks to cooperation with the Department of Transportation of East Java Province and East Java regional police. Barriers experienced by officers of Department of Transportation is the number of staff is not proportional to the number of operating fleet as well as the absence of an adequate tool to prove the infringement. In accordance with the decision of the Director General of Land Transportation Number: SK.1186 / HK.402 / DrJD / 2002 on Issuance of Administrative Sanctions Against Abuse ducted by Public Transport Entrepreneurs In Route And Organized, supposed offenders receive administrative sanctions such as the freezing of route permits up to period of 6 months and delay the expansion of route permits a maximum of 24 months.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Mahendra Wardhana

Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id

Phone
+628179925494

Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id

Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Mahendra Wardhana

Contact Email mahendrawardhana@unesa.ac.id

Phone +628179925494

Journal Mail Official jurnalnovum@unesa.ac.id

Editorial Address Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Mahendra Wardhana

Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id

Phone
+628179925494

Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id

Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA