cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 2 No 3 (2015)" : 40 Documents clear
PELAYANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 SURABAYA TERHADAP TERPIDANA MATI DALAM MASA TUNGGU PELAKSANAAN EKSEKUSI MATI DANAR TETUKA KALIMASADA, MAS
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i3.14513

Abstract

Pidana mati merupakan pidana yang terberat yang ada dalam perundang-undangan pidana Indonesia, pelaksanaan pidana mati harus melewati serangkaian upaya hukum tertentu seperti Peninjauan Kembali maupun permohonan Grasi. Serangkaian upaya hukum tersebut tentu melewati waktu yang tidak singkat, dalam perkembangannya terpidana mati seringkali ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dalam masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya memiliki warga binaan yang dijatuhi hukuman mati, walaupun hal tersebut sebenarnya bertolak belakang dengan fungsi utama Lapas yang berkorelasi kuat dengan kegiatan pembinaan terhadap Narapidana (hukuman hilangnya kemerdekaan). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hak-hak terpidana mati dalam masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati. Tujuan kedua ialah untuk mengetahui pelayanan petugas lembaga pemasyarakatan kelas 1 Surabaya terhadap terpidana mati dalam masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian terdiri dari petugas Bimbingan Pemasyarakatan dan seorang terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dilakukan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan pelayanan petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap terpidana mati didasarkan pada pengaturan Lapas pada umumnya yakni Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, tidak ada pengaturan lebih lanjut terkait pelayanan tersebut. Pengaturan yuridis tersebut juga tidak lepas dengan pelayanan berupa pembinaan yang diberikan kepada warga binaan Lapas, tidak terkecuali terpidana mati. Hal ini menimbulkan problematika yuridis terkait tujuan pemidanaan yang hendak diterima terpidana mati. Pelayanan berupa pembinaan yang diikuti terpidana mati akan menjadi suatu kesia-siaan dan membuang waktu karena esensi pidana mati bukan untuk kembali ke masyarakat sebagaimana tujuan sistem pembinaan tersebut. Kata Kunci : Pelayanan terhadap terpidana mati, Masa tunggu pidana mati, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Abstrack The death penalty is the heaviest punishment that exists in the Indonesian criminal law, the implementation of the death penalty must pass a series of legal actions such as judicial review or clemency petition. A series of remedies will certainly pass a short time, in their development on death row are often placed in the waiting period Penitentiary in executions. Class 1 Surabaya Penitentiary inmates who have been sentenced to death, although it is actually contrary to the main functions of prisons are correlated with the development activities of Prisoners (punishment loss of independence). The purpose of this research was to determine the rights settings on death row in a waiting period of executions. The second objective is to determine the class of service of prison staff 1 Surabaya on death row in a waiting period of executions. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. The subjects of of the research consisted of a Guidance correctional officers and a death row inmate in the Penitentiary Class 1 Surabaya. Data collection techniques used were interviews and documentation. Data were analyzed using qualitative analysis conducted by collecting data and understand the truth of such data. The conclusion of this study indicate Penitentiary service officer to death row based on the settings of prisons in general namely Law Number 12 Year 1995 regarding Penitentiary, no further adjustment related to these services. The juridical arrangements can not be separated with the form of guidance services provided to prison inmates, no exception sentenced to death. This raises the problem of juridical related objective of sentencing to be received on death row. Services in the form of coaching that follow death row would be a futile and a waste of time because the essence of the death penalty not to return to society as the purpose of the guidance system. Suggestions to be expressed in this research is the government should make a special arrangement regarding basic service person sentenced to death during the waiting period executions, keep in mind that the waiting period should also be limited so as not to suffer death row longer both inwardly and outwardly. Keyword : Services correctional on sentenced to deat, Death row of execution, Law Number 12 Year 1995 regarding Penitentiary
PELAKSANAAN TERA ULANG PADA TIMBANGAN MEJA BERANGER YANG DIGUNAKAN PEDAGANG DI PASAR WONOKROMO KOTA SURABAYA SARAS NURHAYATI, NOVI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i3.14533

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi kurangnya kesadaran pedagang ini, menimbulkan kendala pada pelaksanaan tera ulang. Terbukti di Pasar Wonokromo masih ditemukannya timbangan tidak bertanda tera tahun 2015, hal ini dapat mempengaruhi ukuran pada timbangan tersebut. Pada tahun 2015 hanya berjumlah 8 timbangan meja yang melakukan tera ulang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan tera ulang pada timbangan meja yang digunakan pedagang di Pasar Wonokromo Kota Surabaya. penelitian ini merupakan hukum yuridis sosiologis, pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, lokasi penelitian di UPTD Metrologi Legal Kota Surabaya dan Pasar Wonokromo Kota Surabaya. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dari informan yaitu Kepala Sub Bagian Massa dan Timbangan, staf yang bertugas sebagai penera dan pedagang di Pasar Wonokromo. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan tera ulang timbangan meja beranger di Pasar Wonokromo sudah terlaksana setiap satu tahun sekali berdasarkan masa berlakunya tanda tera yang terdapat pada Pasal 38 Kepmenperidag No. 61/MPP/Kep/2/1998 Tentang Penyelenggaraan Kemetrologian yang mengatakan bahwa jangka waktu tera ulang UTTP berlaku 1 (satu) tahun. Tempat dilaksanakannya tera ulang ini dilakukan di luar laboratorium UPTD Metrologi Legal yang disebut sebagai sidang tera ulang. pelayanan tera ulang ini menekankan kepada pedagang untuk memberikan pengukuran secara benar dan jujur berdasarkan Pasal 7 UUPK. Kendala pada pelaksanaan tera ulang ini adalah kurangnya kesadaran pedagang dan penegak hukumnya dalam memberikan penindakan hukum masih belum memberikan efek jera terhadap pedagang. Penindakan hukum yang diberikan hanya berupa sanksi teguran, sehingga kurang memberikan efek jera. Kurangnya ketegasan dalam penindakan hukum dapat berpengaruh terhadap kurangnya kesadaran pedagang untuk melakukan tera ulang.Kata Kunci: Pelaksanaan, Pedagang, Pasar Wonokromo, Tera ulangAbstractThis research was inspired by lack of awareness these merchants, causing problems in re-calibration. Proved in the Wonokromo still weight not be re-calibration in 2015, this could affect a measure on the balance. In 2015 only has 8 re-calibration desk scale. This research is a sociological juridicial law. The approach used in this stidy is a qualitative, research sites in UPTD Metrology Legal Surabaya city and Wonokromo Market Surabaya. Data obtained from informants are Head Sub. Massa and scales, and staff on duty re-calibration also to do as penera and merchants Wonokromo. The analysis used in this research is deskriptif qualitative. Result of this research is the implementation of the repeated tera desk scale in the market Wonokromo already done any one years based on the period of the mark tera contained in Article 38 Minister of Trade Decrees Number 61/Mpp/Kep/2/1998 on the implementation of calibration said the period re-tera UTTP apply 1 (one) year. Yhe repeated tera was conducted outside the lab UPTD Metrology Legal called as the tera repeated. Service re tera asserts to the merchants to give measurement at regular right and honest based on article 7 UUPK. Obstacles in the implementation of the and repeated this is to lack of awareness merchants and law enforcement in giving law enforcement not give deterrent effect on merchants. Law enforcement that is administered only in the form of sanction reprimand, so that less providing a detterent effect. A lack of firmness in enforcement laws can be has caused a lack of awareness of merchants to do tera repeated.Keywords: Implementation, Merchants, Wonokromo Market, and Tera repeated
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI TUGU PAHLAWAN KOTA SURABAYA PUSPITASARI, WENNY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i3.14539

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penemuan perdagangan pakaian bekas impor di Surabaya. Perdagangan pakaian bekas impor yang mana kegiatan impor dan perdagangannya telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan mengancam kesehatan tubuh konsumen pakaian bekas impor karena di dalam pakaian bekas impor terdapat sejumlah bakteri dan jamur yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi tubuh manusia.Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjawab bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya terhadap adanya perdagangan pakaian bekas impor dan kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi perdagangan pakaian bekas impor. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis sedangkan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya tidak berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya belum pernah melakukan pengawasan perdagangan pakaian bekas impor sehingga masih ditemukan pedagang yang menjual pakaian bekas impor, selain itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya belum pernah memberikan sosialisasi kepada para pedagang mengenai bahayanya pakaian bekas impor bagi kesehatan tubuh manusia. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yaitu sumber daya manusia atau terbatasnya PPBJ dan PPNS-PK. Kendala eksternal yaitu kurangnya kesadaran pedagang dan konsumen untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perdagangan Pakaian Bekas ImporAbstractThis research is grounded by the finding of import used clothing trade in Surabaya. These activities import and trade of used clothing have been banned by legislations in which they threaten the health of the customers of import used clothing because these stuffs contain bacterium and fungus that can generate health problems for human body.Aim of this research is to answer how does the law enforcement conducted by the trade and industry agency city of Surabaya to the existence of import used clothing trade and problems in overcoming them. The approach method used in this research is juridical sociology and data analysis technique is descriptive qualitative.Results of the research indicate that the law enforcement conducted by the trade and industry agency city of Surabaya doesn’t go optimally. This is because the trade and industry agency city of Surabaya haven’t supervised the trade of import used clothing so that there are many merchants who sell the import used clothing. Beside, the agency haven’t socialized the danger of the import used clothing to the healt of human. Problem faced by the agency consist of internal and external problems. The internal problems of the limited human resources or PPBJ and PPNS-PK. The external problems of the less of awareness of merchants and consumer to obey a rule or legislation.Keywords: Law Enforcement, Import Used Clothing Trade.
PROSES PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN IZIN PRAKTIK OLEH DOKTER(Studi Kasus Mohammad Gathfan Habibi Di RSIA Nyai Ageng Pinatih Kabupaten Gresik) FATMASARI,
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i3.14706

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya laporan atas tindakan dokter yang menyebabkan pasien yang bernama Mohammad Gathfan Habibi meninggal dunia, dari laporan tersebut diketahui bahwa dua dokter yang dilaporkan tersebut juga telah melakukan pelanggaran izin praktik dengan tidak memiliki surat izin praktik di Rumah sakit Ibu dan Anak (RSIA) Nyai Ageng Pinatih. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian kasus pelanggaran izin praktik oleh dokter serta untuk mengetahui kendala bagi aparat kepolisian dalam menyelesaikan kasus. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, lokasi penelitian di Polres Gresik dan Dinas Kesehatan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dari informan yang berasal dari Kepolisian Resort Gresik, Dinas Kesehatan, serta orang tua korban. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif. Hasil penelitian kasus ini menemukan bahwa dua dokter telah melakukan pelanggaran izin praktik dengan tidak memiliki surat izin praktik. Proses penyelesaian pada tahap pemeriksaan pendahuluan dilakukan atas tindakan yang dilakukan oleh dokter karena adanya laporan, untuk penerapan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tersebut tidak tepat karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/V/2007 yang telah melakukan uji materiil terhadap Pasal 76 Undang-Undang Praktik Kedokteran, yang menyatakan bahwa pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bukan merupakan suatu tindak pidana, maka untuk penyelesaian kasus pelanggaran tersebut tidak dilakukan oleh pihak kepolisian namun oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) atau Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Kendala dalam menyelesaikan kasus ini sumber daya manusia dari kepolisian Polres Gresik kurang menguasai dan memahami kasus pelanggaran izin praktik yang dilakukan oleh dokter, pihak kepolisian belum mengetahui adanya uji materiil terhadap Pasal 76 Undang-Undang Praktik Kedokteran sehingga dalam proses pemeriksaan pendahuluan pihak kepolisian masih menerapkan Pasal 76 Undang-Undang Praktik Kedokteran terhadap dokter-dokter yang dilaporkan.Kata Kunci : Proses Penyelesaian, Dokter, Pelanggaran Izin Praktik.AbstractThis research was motivated by a report of action of the doctors that caused a patient, named Mohammad Gathfan Habibie, died. Of the report, it has been known that the two reported doctors haven’t had a license of practice in the Maternity Hospital of “Nyai Ageng Pinatih”. This research aims to know the adjudication process of the case of practice license violation by the doctors and to know problems faced by police officers to resolve the cases. This legal research constitutes an empirical legal research. Approach used in this research is qualitative approach, location of the research is in the police office of Gresik and the public health office of Gresik. Type of data used in this research is primary and secondary data. Data was obtained from informants coming from the police office, the public health office, and parents of the victim. Analysis used in this research is qualitative analysis. Results of the research of this case found that the two doctors have conducted the violation of the practice license by have no the practice license. The adjudication process in the phase of preliminary examination was conducted on the action of the two doctors because of the report. The application of article 76 of the medical practice acts is not correct because of the verdict of constitutional court number 4/PUU/V/2007 which have conducted judicial review to the article 76 of acts 29 year 2004, that the article do not have binding legal force and is not a criminal act, so to resolve the case of violation is not conducted by the police but by the medical professional organization that is MKDKI and MKEK. Problems in this case is human resources owned by the police office of Gresik is insufficient in mastering and comprehending the case of practice license violation by the doctors, the police haven’t known the judicial review of article 76 of the medical practice acts so that in the preliminary examination process the police still applied article 76 of the medical practice acts to the reported doctors.Keywords: adjudication process, doctor, practice license violation.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-VIII/2010 TENTANG MASA JABATAN JAKSA AGUNG SANDY PRIBADI, RIO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i3.14772

Abstract

Kontroversi pemberhentian Jaksa Agung Hendarman Supandji bermula ketika Jaksa Agung menetapkan Yusril Ihza Mahendra sebagai tersangka kasus dugaan korupsi biaya akses sistem administrasi badan hukum (sisminbakum). Yusril Ihza Mahendra selaku tersangka mengajukan permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Menurutnya, pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum atas jabatan Jaksa Agung, sehingga dengan berlakunya pasal tersebut Yusril Ihza Mahendra dirugikan hak konstitusionalnya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi serta akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49/PUU-VIII/2010. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini telah membentuk norma baru melalui putusan berjenis konstitusional bersyarat, dengan berdasarkan ratio decidendi sejarah kedudukan Kejaksaan dan konvensi ketatanegaraan yang mengatur masa jabatan Jaksa agung. Putusan ini ternyata tidak membawa akibat hukum terhadap kasus sisminbakum yang dihadapi Yusril Ihza Mahendra dan juga tidak dapat memberhentikan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung sebab putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat berlaku surut. Keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 baru berlaku untuk Pengangkatan Jaksa Agung selanjutnya. Kata Kunci: ratio decidendi, Jaksa Agung, konstitusional bersyarat, akibat hukum. ABSTRACT The termination controversy of General Attorney Hendarman Supandji began when the he accused Yusril Ihza Mahendra as corruption suspect for access fee in legal entity administration system (Sisminbakum). Yusril Ihza Mahendra as a suspect, requested a Judicial Review to Constitutional Court against article 22 verse (1) letter d of Law Number 16 Year 2004 Concerning Indonesian Attorney. According to him, the article does not provide law certainty to General Attorney position, as the result, Yusril Ihza Mahendra constitutional rights is lost. The purpose of this research is for assess the basis considerations of the judge Constitutional Court and the legal consequences Constitutional Court decision Number 49/PUU-VIII/2010. This study is a normative legal research. The research approach used in this research are statute, conceptual, case, and historical approach. Based on the research results, it can be concluded that the Court decision has established a new norm through various conditional constitutional decision, and based upon the ratio decidendi about history of Attorney Office and constitutional conventions governing tenure of General Attorney. This decision did not bring legal consequences for the Sisminbakum case faced by Yusril Ihza Mahendra and also cannot lay off Hendarman Supandji as General Attorney because of the Constitutional Court decision can not be applied retroactively. The enforceability of the Constitutional Court decision Number 49/PUU-VIII/2010 can be applied for the next appointment of the General Attorney. Keywords: ratio decidendi, General Attorney, conditional constitutional, legal consequences
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEKOLAH SEBAGAI KONSUMEN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH DI KOTA SURABAYA ANGGRAINI PUTRI, DEBBI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i3.15104

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penemuan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang mengandung bahan berbahaya di Surabaya. Perdagangan PJAS mengandung bahan berbahaya dan perdagangannya telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan mengancam kesehatan anak sebagai konsumen PJAS karena PJAS yang mengandung bahan berbahaya tersebut dapat mengakibatkan gangguan kesehatan konsumen dalam jangka panjang.Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen PJAS di kota Surabaya dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Balai Besar POM dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam pengawasan terhadap pedagang PJAS di kota Surabaya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis sedangkan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan Balai Besar POM dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya adalah dengan cara pengawasan PJAS dan pembinaan terhadap pedagang PJAS sangat membantu dalam melindungi hak-hak konsumen. Kegiatan pengawasan dan pembinaan tersebut dapat memperkecil kemungkinan tindakan pedagang sebagai pelaku usaha yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Balai Besar POM dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya terdiri dari meliputi kurangnya sumber daya manusia dalam proses pengawasan berlangsung, Sulit menemukan pedagang PJAS yang menjual PJAS positif mengandung bahan berbahaya dikarenakan pedagang PJAS termasuk kaki lima yang berpindah-pindah tempat berjualan, Sulitnya menemukan pemasok PJAS yang menjual PJAS mengandung bahan berbahaya, Kurangnya kesadaran pedagang terhadap kesehatan konsumen apabila mengkonsumsi PJAS yang berbahaya. Kurangnya pengetahuan pedagang tentang cara produksi pangan olahan yang baik. Kurangnya masyarakat dalam mematuhi peraturan Perundang-undangan. Kedudukan anak sebagai konsumen yang lemah akan pengetahuan PJAS yang aman untuk dikonsumsi, dan kurangnya sikap kehati-hatian konsumen dalam memilih PJAS yang aman untuk di konsumsi.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Pangan Jajanan Anak SekolahAbstractThis research is motivated by the finding of the students snack (PJAS) which contains hazardous materials in Surabaya. The distribution of the hazardous materials in PJAS has been banned by regulation because they threaten the health of consumer because the hazardous materials may result in disruption to consumer health in long period. Aims of this research are to to know and understand the legal protection of school children as consumers on PJAS are not eligible food safety and the obstact faced by BPOM of Surabaya in overseeing the seller of PJAS in Surabaya. The approach method used in this research is sociological juridic while data analysis technique is descriptive qualitative.Results of the research indicated that the legal protection conducted by BPOM of Surabaya is by overseeing the sellers of PJAS. This is very helpful to protect consumer rights. The actions of overseeing and developing may minimize possibility of the sellers to violate the applicable rules. The problems faced by BPOM of Surabaya consist of the lack of human resources in the ongoing overseeing process. It’s not easy to find the sellers of PJAS who positively selling hazardous materials because they keep moving from place to place, it’s not easy to find the suppliers of PJAS who selling hazardous materials contained PJAS, the lack of awareness of the sellers to consumer health if they consume hazardous materials contained PJAS, the lack of knowledge of the sellers about how to product the healthy foods, the lack of discipline of the people to obey the rules, position of the children as consumer who have insufficient knowledge about healthy foods and the lack of circumspection of the consumers in selecting the healthy food.Keywords: Legal protection, consumer, snack for students
PENGAWASAN DEPOT AIR MINUM BERDASARKAN PASAL 9 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 651/MPP/Kep/10/2004 TENTANG PERSYARATAN DEPOT AIR MINUM DAN PERDAGANGANNYA DI KOTA MOJOKERTO LISA RACHMAWATI, ROSA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i3.15105

Abstract

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Depot Air Minum dan Perdagangannya pada pasal 9, bertujuan untuk memenuhi perlindungan terhadap konsumen air minum. Seyogyanya pelaksanaan dilapangan tidak selalu seperti yang diharapkan pembuat peraturan perundang – undangan. Salah satunya pelaku usaha air minum di kota Mojokerto yang terbukti masih ada yang belum melakukan pengawasan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang pelaksanaan pengawasan dan kendala yang dihadapi pada saat pengawasan terhadap depot air minum di kota Mojokerto. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis/empiris. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap informan. Observasi dilakukan agar peneliti dapat mengetahui secara langsung kondisi depot air minum yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Wawancara dilakukan terhadap beberapa informan yaitu staf bidang pencegahan penyakit dan pembinaan lingkungan dan pelaku usaha depot air minum di Kota Mojokerto. Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yakni menjabarkan data yang tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran dengan kalimat – kalimat sehingga diperoleh bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan depot air minum di Kota Mojokerto sudah dilaksanakan oleh dinas kesehatan Kota Mojokerto. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto kurang efektif karena terdapat kendala pada pelaksanaan pengawasan ini. Kendala tersebut adalah kurangnya kesadaran pedagang untuk mematuhi peraturan yang ada, sehingga banyak depot air minum yang melanggar peraturan. Kendala lain yang dirasakan oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto adalah ada beberapa pelaku usaha depot air minum yang tidak ingin memeriksakan kualitas airnya di laboratorium kesehatan daerah Kota Mojokerto karena tarif terlalu mahal.Kata Kunci: Pengawasan, Depot Air Minum, Kota MojokertoAbstractThe Decree of The Minister of Industry and Trade No. 651/MPP/Kep/10 2004 concering the Requirement of Depots and Trade of Dringking Water is to fullfil the consumer to receive the protection in consuming drinking water. The implementations is not always expected by regulator. Some of business practitioners still do not control their drinking water depot. The purposes of this reaserch are to know the implementation of the supervision and the obtacles of drinking water depot. This research uses socio-juridical or empirical research design. The analysis used in this research is descriptive qualitative method. The data were collected by using observation, documentation and interviews from the informants. The observation was conducted by researchers to directly determine the condition of drinking water depot according to the laws. Interviews were conducted to gain the data from several informants, like disease prevention staffs and environmental development as well as business practitioner of drinking water depot in Mojokerto. Data collected are analyzed qualitatively.The result of this reaserch showed that the drinking water depots have been supervised by the health departement of Mojokerto. The supervision by the health department is not effective because there are obstacles on the implementation. The obstacle are the business practitioners seem to ignore the regulations so that many drinking water depot that break the regulations. The other obstacle is there some drinking water depot who do not want to check the quality of the water in the local health laboratories since the cost is too expensive.Keywords: Supervising, Drinking Water Storehouses, Mojokerto city
Corporal Punishment Pada Pondok Pesantren Al-Ishlah Di Kabupaten Lamongan LUTHFI AL MAULUDI, WAHAB
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i3.15126

Abstract

Corporal Punishment adalah tindakan hukuman yang dilakukan oleh orang tertentu terhadap orang lain yang mengatasnamakan pendisiplinan terhadap anak dengan menggunakan hukuman Fisik atau Psikis.Dunia pendidikan atau pengajaran memang harus dihindarkan dari kekerasan, tapi kekerasan terkadang terdapat dalam melakukan penegakkan peraturan yang telah dibuat oleh lembaga pendidikan tersebut. Kekerasan dalam dunia pendidikan bisa saja terjadi di dalam pendidikan formal atau nonformal, khususnya pendidikan formal yang bersifat pondok pesantren. Pendidikan yang bersifat Pondok Pesantren sering terjadi ada tindakan kekerasan yang dapat dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, atau sesama peserta didik untuk mendisiplinkan santri. Salah satu upaya untuk menghindari adanya tindakan kekerasan dalam dunia pendidikan, maka pendidik atau tenaga pendidik harus mengetahui peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan tersebut dan menerapkannya dalam melakukan pendisiplinan atau penjatuhan hukuman terhadap santri, agar tidak terjadi adanya kekerasan dalam melakukan pendisiplinan yang dilakukan oleh pendidik atau tenaga pendidik. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa dasar penjatuhan hukuman yang ada di Pondok Pesantren Al-Ishlah Lamongan, dan untuk mengetahui bagaimana dampak corporal punishment terhadap perilaku santri di Pondok Pesantren Al-Ishlah Lamongan. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendakatan Kualitatif. Jenis data penelitian ini menggukan data Primer dan data sekunder yang dimaksud dari data Primer yaitu data dari Wawancara dan Observasi, sedangkan data sekunder yaitu dari berita, internet, jurnal, litertur, dan skripsi. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan dari data primer dan sekunder yaitu wawancara dan observasi yang langsung didapatkan dari objek Penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk penjatuhan hukuman yang diberikan oleh pendidik kepada santri tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Ketidaksesuaindalam penjatuhan hukuman yang menyebabkan adanya tindak kekerasan dan berdampak pada perkembangan mental santri dalam peningkatan potensi santri. Dampak dari ketidaksesuai dalam penjatuhan hukuman diantaranya kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, bekas pukulan, dan lain-lain. Kata Kunci :Corporal Punishment, Ustadz, Santri, Pondok Pesantren Abstract Corporal Punishment refers to punishments in which physical or putative action is intended to be inflicted upon the transgressor in the name of establishing discipline for children using physical and psychological punishment. In the education field, the violence must be prevented, but sometimes was still used to enforce the regulations made by the institutions. Violence in education can occur in formal or non-formal education, particularly formal education in the Pesantren (Islamic boarding school). There are acts of violence within Education, at boarding school, that can be conducted by educators, teachers, and students to establish discipline for students. One of the efforts to avoid those acts of violence is that the teachers or educators must know the rules made by the institution and apply them to conduct the disciplinary or give punishment to students, in order to avoid violence conducted by educators or educators. The purpose of this study is to determine what are the existing sentencing in Al-Ishlah islamic boarding school at lamongan district , and to know how the impact of corporal punishment on the behavior of students in Al-Ishlah islamic boarding school at lamongan district. The design of research was Empirical Laws with qualitative approach. This type of research data used Primary data and secondary data.the Primary data were collected from interviews and observations, while the secondary data from the news, internet, journals, litertur, and thesis. Data collection techniques in this research was obtained from primary and secondary data that were interviews and direct observations from research object. The result of the research shows that the form of punishment given by educators to students is not suitable with rules set by the institutions.. This inappropriateness of punishment given to students causes the act of violence and affects the emotional development of students in improving their potential. Therefore, the inappropriateness in giving the punishment makes students to feel; worry anxiety, fear, scar of punch, and others. Keywords: Corporal Punishment, Ustadz, Student, Boarding School
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH OLEH PEMERINTAH (Studi Kasus Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pangkalan Militer TNI AD Kodam V Brawijaya di Desa Wedoroanom Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik) RIZAL, AMRUR
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i3.15127

Abstract

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktifitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Pada saat manusia meninggal dunia pun masih memerlukan tanah untuk penguburannya. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Tanah memiliki dua fungsi yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomis. tujuan untuk mengetahui apakah pengadaan tanah untuk pembangungan pangkalan militer kodam V Brawijaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dalam prosedur pelaksanaannya yang bertahap mulai dari perencanaan penetapan lokasi sampai dengan tercapainya kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah, bangunan, tanaman serta benda lain yang ada di atasnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Empiris, dengan Spesifikasi penelitian deskriptif analitis dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Wedoroanom khususnya dalam Pembangunan Pangkalan Militer Kodam V Barwijaya. Jenis data yang digunakan yaitu data Primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dengan para petani dan para pihak yang terkait dengan pengadaan tanah di desa Wedoroanom dan juga Dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah dijadikan acuan hukum untuk menilai kebenaran proses pengadaan tanah untuk Pembangunan Pangkalan Militer TNI AD Kodam V Brawijaya di Desa Wedoroanom. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan yaitu Pertama Prosedur Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pangkalan Militer TNI AD Kodam V Brawijaya di Desa Wedoroanom tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Anggota Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Gresik tidak sesuai dengan susunan yang seharusnya seperti tercantum dalam peraturan perundang-undangan bahkan tidak jelas siapa yang menjadi panitia pangadaan tanah, maka hal ini dapat merugikan pemilik tanah karena harga tanah ditentukan oleh pihak yang memerlukan tanah tanpa ada musyawarah mufakat sehingga harga cenderung di bawah pasaran normal. Kedua antara pihak pemilik tanah dan instansi yang membutuhkan tanah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Gresik tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman, atupun benda lain uang ada di atasnya. Ketiga dalam pengadaan tanah ada tindakan-tindakan represif seperti, ancaman, pemaksaan, kekerasan fisik dan manipulasi data.Kata Kunci : Prosedur, pengadaan tanah, kepentingan umum.AbstractThis research aims to know whether the procurement of land for the development of military base for Kodam V Brawijaya has fulfilled the enacted regulations, which in the gradually application procedures start from the schema of determination of location to the agreement reached about compensation of the land, building, plant, and other matters exist above. This research constitutes juridical empirical legal research with specification of descriptive analytical research in which in this research the author aims to descript and report in detail, systematic, and comprehensive manners in relation with all things related with procurement of land for the development of public interest on Wedoroanom especially in the development of military base for Kodam V Brawijaya. Data used in this research is primary and secondary data. Technique of collecting data used in this research is interviewing the farmers and the parties related with the procurement of the land on village of Wedoroanom and also documentation. Data analysis used in this research is by interpretation to the regulations in relation with the land procurement which is made to be legal reference to justify the righteousness of the process of land procurement for development of military base for TNI AD Kodam V Brawijaya on village of wedoroanom. Based on the results of the research and the study, the conclusion is (1) procedures of land procurement for the development of the military base for TNI AD Kodam V on village of Wedoroanom is not in accordance with regulations in which the members of the land price assessment team of Gresik regency is not in accordance with the structure that should be fulfilled as listed in the regulations. In fact, there is no clarity who is the members of the land procurement committee. Therefore, this can harm the land owners because theland price is determined by the party who needs land without deliberation so that the price tends below the normal price. (2) Between the land owners and the party who needs the land in this case is the government of Gresik regency reaches no consensus about compensation for the land, building, plant, or other things exist above. (3) In the land procurement processes there are repressive actions such as threat, coercion, physical abuse and data manipulation.Keywords: procedure, land procurement, public interest
PENANGGULANGAN PERBURUAN SATWA YANG DILINDUNGI OLEHMASYARAKAT ADAT DI TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU RIZKA ACHMADI, HABLANA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i3.15209

Abstract

Taman nasional adalah kawasan konservasi yang relatif paling maju dalam sistem pengelolaandibandingkan dengan taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam dan suaka margasatwa.Taman nasional dijadikan sebagai kawasan yang mampu mengantisipasi terjadinya perburuandengan upaya pencegahan terhadap kepunahan satwa yang dilindungi. Salah satu tamannasional yang terbesar di Jawa Timur adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Disekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terdapat masyarakat Suku Tengger yang jugamemiliki peran penting dalam menjaga kawasan konservasi,terutama berkaitan dengan hukumadat yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untukmengetahui bentuk penanggulangan perburuan satwa yang dilakukan oleh masyarakat sekitarTaman Nasional Bromo Tengger Semeru dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukungpenanggulangan perburuan satwa yang dilindungi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Teknik pengumpulan datadilakukan melalui observasi,wawancara,dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkanbentuk penanggulangan masyarakat Suku Tengger terhadap perburuan satwa yang dilindungiTaman Nasional Bromo Tengger Semeru dilakukan dengan pembinaan spiritual. Faktorpendukung dalam penanggulangan perburuan satwa yang dilindungi adalah aturan hukum danbudaya hukum yang telah dimiliki oleh Suku Tengger sejak dulu. Sehingga hukum adat yangditerapkan Suku Tengger lebih efektif daripada hukum nasional.Kata kunci: Perburuan, Masyarakat Adat, TNBTS.AbstractThe national park is a conservation area that is relatively the most advancedmanagement systems compared with forest park, natural park, nature reserves and wildlifereserves. Serve as a national park area that is able to anticipate the hunt with efforts to preventthe extinction of protected animals. One of the largest national parks in East Java is the BromoTengger Semeru National Park. Around Bromo Tengger Semeru National Park there is peopleTengger tribe which also has an important role in maintaining conservation areas, particularlywith regard to customary law is applied in everyday life. So the purpose of this study was todetermine the response form poaching is conducted by people around Bromo Tengger SemeruNational Park and to determine the factors supporting tackling poaching protected animals inBromo Tengger Semeru National Park. This type of research is a sociological study. Datacollected through observation, interviews, and literature. The results showed the shape ofsociety Tengger tribe countermeasures against poaching protected animals Bromo TenggerSemeru National Park is done with spiritual guidance. The supporting factors in the preventionof poaching of protected animals is the rule of law and legal culture that has been owned by theTengger tribe long ago. So that customary law applied Tengger tribe is more effective thannational law.Keywords: Poaching, Culture, TNBTS.

Page 2 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 4 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue