cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 2 No 4 (2015)" : 40 Documents clear
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Terkait Waktu Kerja Pasca Berlakunya Permenaker No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga MAHARANI SUCAHYO, YOLLA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.15301

Abstract

Salah satu fenomena dalam bidang ketenagakerjaan adalah banyaknya perdebatan penggolongan Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya disebut PRT). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindugan Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya disebut Permenaker No. 2 Tahun 2015) merupakan peraturan pertama yang dibuat khusus untuk melindungi hak-hak PRT. Permenaker No. 2 Tahun 2015 belum cukup melindungi hak para PRT, dalam hal ini terkait dengan waktu kerja. Ketentuan mengenai waktu istirahat yang cukup dalam Permenaker No. 2 Tahun 2015 tidak cukup jelas sehingga memberikan akibat kekaburan norma . Tidak terdapat batasan yang jelas atas lamanya waktu kerja membuat ketentuan waktu istirahat yang cukup menjadi kabur. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekaburan norma terkait waktu kerja bagi PRT dan mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan dalam hal waktu kerja melebihi waktu kerja pada umumnya. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik preskriptif untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang berkaitan dengan ketentuan waktu kerja bagi PRT. Berdasarkan hasil penelitian, hubungan antara PRT dengan pengguna PRT secara teoritik dapat dikategorisasikan sebagai pekerja. Hubungan kerja antara PRT dengan pengguna PRT terjadi akibat perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat. Ketentuan terkait waktu kerja bagi PRT didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Upaya yang dapat dilakukan oleh PRT apabila terjadi pelanggaran berkaitan dengan waktu kerja adalah mengajukan gugatan kepada pengguna PRT melalui Pengadilan Negeri wilayah hukum setempat dengan dasar wanprestasi (apabila sebelumnya diatur dalam perjanjian) dan perbuatan melawan hukum karena melanggar Permenaker No. 2 Tahun 2015 terkait waktu istirahat yang cukup. Kata kunci : perlindungan hukum, pekerja rumah tangga, waktu kerja. Abstract One of the phenomenon in the employment is the controversy of Domestic Workers classifications. Man Power Ministerial Regulation No. 2/2015 is the first regulation created especially to protect the rights of domestic workers. Man Power Ministerial Regulation No. 2/2015 is not enough to protect the rights of domestic workers related to working time. The provision on rest time is unclear inflicting the obscurity of norm to that provision. There are no clear limits on the duration of work time which inflicts the provision of sufficient rest time became obscure. Based on this problem, the purpose of this research are analysing the obscurity of norm about working time for Domestic Workers and knowing the effort of law if work time not consistent with work time in general. The method used in this research is a normative research. The techniques of data analyzing used is prescriptive techniques to give the argument about work time for Domestic Workers. According to data result, the relationship between domestic workers and employer theorytically can be categorized as workers. Relationship between domestic workers and employer occurs when the contract had aggreed. The provision related to working time is based on the contract had be aggreed. If a violation related to working time occurs, the effort can be made by domestic workers is submitting a lawsuit to the employer through the Local District Court based on “Wanprestasi” (if it was set in the contract before) and acts against the law because of breaking the Man Power Ministerial Regulation No. 2/2015 related to working time. Keywords: law protection, domestic workers, working time.
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAPMANTAN NARAPIDANA YANG MENJADI CALON KEPALA DAERAH(Analisis Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015) ALDY FIRDAUS, MOHAMAD
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.16179

Abstract

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memutus perkara dengan Nomor Register42/PUU-XIII/2015. Mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusandalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadapUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada putusan MK dengan Nomor42/PUU-XIII-2015 terdapat perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim seperti pada penjelasansebelumnya yang sering disebut sebagai Dissenting Opinion. Melihat adanya pernyataan munculnyaDissenting Opinion yang bertentangan dengan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang menyatakantidak berlakunya Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan kepala daerahmenimbulkan permasalahan, khususnya kepada mantan narapidana yang menjadi kepala daerah ataupejabat publik yang pemilihannya melalui pemilihan langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipenafsiran hakim yang terdapat dalam pertimbangan dan mengetahui implikasi yuridis Putusan MKNomor 42/PUU-XIII/2015. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yangdigunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, konseptual dan pendekatan kasus.Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder. Analisis yang digunakandalam penelitian ini secara kualitatif. Hasil penelitian, bahwa penafsiran majelis hakim konstitusimembagi norma Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerahkedalam tiga bagian pokok yakni, membedakan antara norma dengan penjelasan, norma merupakanpemberian hukuman tambahan, norma dengan putusan MK terdahulu. Secara garis besar Majelismenggunakan interpretasi harfiah dan fungsional. Implikasi Putusan tersebut jelas menghambat jalannyapemilihan kepala daerah secara serentak dan menimbulkan terjadinya permasalahan hukum yang baru.Pada putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 seharusnya Majelis Hakim MK mempunyai pendirian yangtetap dengan putusan sebelumnya dan memasukkan bunyi penjelasan ke dalam norma undang-undangtersebut.Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi, Mantan NarapidanaImplikasi Yuridis Putusan MK Mantan Narapidana Menjadi Calon Kepala DaerahAbstractConstitutional Court of Republic Indonesia has been deciding the case with the register No. 42/PUU-XIII/2015. Adjudicate upon constitutional cases at the first and final verdict in the case of judicial review of Act No. 8 of 2015 On Stipulation Government Regulation in Lieu of Act No. 1 of 2014 on the Election Of Governors, Regents and Mayors Become The Act against the Constitution of Republic Indonesia 1945. On The decision of the Court under No. 42/PUU-XIII/2015 there were differences of opinion among the judges as in the previous explanation that is often referred to as the Dissenting Opinion. Seeing the emergence statement of Dissenting Opinions and who opposed the Constitutional Court Decision No. 42/PU-XIII/2015 stating enactment of Article 7 letter g the Act No. 8 of 2015 on the election of regional heads aroused problems in the implementation, especially to ex-convict who want to be a regional candidate or public officials whose election through direct elections.The purpose of this research are to see judges interpretations found under consideration and see yuridical implication of The Constitutional Court Decision No. 42/PUU-XIII/2015. The approach used in this research is legislation, conceptual and case approach. There are two type of material used law is the law of primary and secondary resources. This research is using qualitative technique. The results of this research, that the interpretations of the Constitutional judges split the norm of Article 7 letter g of Act No. 8 of 2015 About The Local elections into three main parts namely, to distinguish between the norm with the explanation, the norm is an additional punishment, the norm with previous Court Verdict. The Constitutional Court shall adopt a literal interpretations and functional. Implications in this Verdict was clearly impended the local elections simultaneously and lead to a new legal issues. In Constitutional Court’s Verdict No. 42/PUU-XIII/2015 should The Constitutional Judges has a fixed establishment with the previous decision and enter the explanations of norms in to the clauses act.Keyword: Regional Head Elections, Constitutional Court, Ex-Convict
PELAKSANAAN HAK PEKERJA DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN KERJA PADA PENGEMUDI PERUM DAMRI KANTOR CABANG SURABAYA MIRA ALTISHAR, PURNOMO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.16394

Abstract

Hak-hak pekerja terutama pengemudi pada sebuah PO harus mendapatkan jaminan perlindungan oleh PO tersebut, salah satu yang perlu mendapatkan jaminan perlindungan yaitu jaminan Hak Kecelakaan Kerja. Adanya resiko kecelakaan yang terjadi kapan saja dan di mana saja, terutama yang berkaitan dengan tenaga kerja pengemudi yang ruang lingkup kerjanya rentan menimbulkan bahaya kecelakaan dan berpengaruh juga terhadap keselamatan pengemudi. Aturan jaminan kecelakaan kerja tercantum pada pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pengaturan lebih lanjut terkait kecelakaan kerja ini diatur dalam Undang-undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Salah satu Perusahaan yang bergerak dibidang transportasi adalah PERUM DAMRI Cabang Surabaya. Penelitian ini akan melihat pelaksanaan hak pekerja dalam hal terjadi kecelakaan kerja pada pengemudi Kantor Cabang Surabaya.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis. Data dianalisis secara deskriptif yang menggambarkan tentang proses pelaksanaan hak pekerja dalam hal terjadi kecelakaan kerja pengemudi pada PERUM DAMRI Kantor cabang Surabaya. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala PERUM DAMRI Kantor Cabang Surabaya, adapun teknik analisis data dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERUM DAMRI Kantor Surabaya telah melaksanakan hak pekerja dalam hal terjadi kecelakaan kerja pada Pengemudi Bus PERUM DAMRI sesuai Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pelaksanaannya terdapat kendala yaitu proses administrasi dari pihak BPJS Ketenagakerjan, tidak semua rumah sakit yang melayani klaim BPJS Ketenagakerjaan, lemahnya kesadaran hukum pengemudi untuk mentari peraturan lalu lintas serta rumitnya proses pelaporan antara PERUM DAMRI Pusat dengan PERUM DAMRI Cabang Surabaya.Kata Kunci: Pelaksanaan Hak Pekerja, Kecelakaan Kerja, Perum Damri SurabayaPELAKSANAAN HAK PEKERJA DALAM TERJADI KECELAKAAN KERJA PADA PENGEMUDIPERUM DAMRI KANTOR CABANG SURABAYA.RIGHTS OF WORKERS IN THE EVENT OF ACCIDENTS AT WORK DRIVERS PERUM DAMRI SURABAYA BRANCH OFFICE. Abstract. Workers’s rights, espescially for driver in a intercity bus business deserves the rights to be protected by the company who’s in charge. One of the many rights which the drivers deserves to get is works accident related guarantee. Risk of works accident that could happen anytime and anywhere, especially, the ones with risky workplace that more than likely affect workers safety. Regulation on this partikular matter can be found Article number Ninety-Nine paragraph One in Act number Thirteen, year Two Thousand and Three about employment. More regulation related to this issue are also regulated in Act number Twenty-Four, year Two Thousand and Eleven about BPJS. One of the company who moves in transportation section are Surabaya PERUM DAMRI chapter. This research will talks about workers rights in terms of a work related accident happens to workers krom Surabaya chapter. There’s various kinds which will be used in this research is are empirical las with socilogical yuridical research model. the Data itself in this research are analyzed in a descriptive way who potrays about the implementation process of workers rights in case of there’s a work related accident happens to the workers in Surabaya PERUM DAMRI chapter. Sources in this research cam directly from the head of Surabaya PERUM DAMRI Chapter, and the data analysis technique are being done in a qualititive way. Results of this research shows that Surabaya PERUM DAMRI Chapter had done their duty to provide their workers with the rights that they deserve just in case accident do happen to the drivers of PERUM DAMRI’s bus, this is according to Act number Thirteen, year Two Thousand and Three about Employement and Act number Twenty-Four, year Two Thousand and Eleven about BPJS. In the process of implementing BPJS, there’s appears to be some issues, some of this are: administratif process, not all hospitals provide BPJS’s service, low awareness from the workers to behave according to rules and also the tough process of reporting between PERUM DAMRI Headquarters and Surabaya PERUM DAMRI Chapter.Keyword: Implimentation Rights Worker, Accindent of Working, Surabaya Damri Public Corporation
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG HANYA BERLANGSUNG SATU PUTARAN PADA TAHUN 2014 FITRIA, NITA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.16395

Abstract

Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya di sebut dengan UU Pilpres) bahwasanya pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden harus memperoleh suara lebih dari 50% dan sedikitnya 20% suara disetiap provinsi dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dan pasal 159 ayat (1) UU Pilpres merupakan turunan dari pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945. Pada pemilihan umum tahun 2014 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya terdiri dari dua pasangan, maka Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu tahun 2014 cukup satu kali putaran. Hal ini menjadi persoalan karena pasal 6A UUD NRI 1945, menyebutkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian normatif. Dengan metode ini diharapkan penulis dapat menemukan suatu aturan, prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum. Dalam penelitian ini pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi gramatikal yaitu penafsiran bahasa, yang digunakan menafsirkan pasal 6A UUD NRI 1945. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara preskriptif. Kata Kunci: Pemilu,Presiden dan Wakil Presiden,satu putaran. Abstract Chapter 159 section (1) of Law no. 42 Year 2008 concerning the election of the President and Vice President pair states that Candidates of President and Vice President must obtain more than 50% votes and at least 20% of votes in each province from half of the total provinces in Indonesia and Chapter 159 section (1) of Act 42 of 2008 on the Presidential Election and Vice-President is a derivative of Chapter 6A section (3) Constitution NRI 1945. In the 2014 general election, there were only two participatingpairs of candidates for President and Vice President, the Constitutional Court decided that the election in 2014 was to be conducted in one round. This becomes a problem because Chapter 6A Constitution NRI 1945, states that candidates for President and Vice President who obtain more than 50 percent of the vote in an election with at least 20 percent of the vote in each of the provinces across Indonesia, were sworn in as President and Vice President.The research method used is a method normative research. With this method the authors expected to find a rule, the legal principles and legal doctrines. In this study the approach in use is the approach of legislation and conceptual approach. The interpretation used is grammatical interpretation which is the interpretation of the language, which is used to interpret the Constitution Chapter 6A 1945. NRI legal materials analysis techniques in the study is conducted prescriptively. Keywords : Election, President and Vice-President, one round.
PENERAPAN PASAL 109 AYAT (2) KUHAP MENGENAI KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN PRAYOGO, ADI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.17070

Abstract

Penghentian Penyidikan merupakan salah satu kewenangan penyidik dalam menghentikan suatu penyidikan perkara tindak pidana yang terjadi. Penerapan kewenangan tersebut kadangkala menimbulkan permasalahan. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses tersebut. Mengenai penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim atas perkara tindak pidana Pemalsuan Akta atas tanah milik Puskopkar Jatim. Maka, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengenai kewenangan Penyidik dalam penghentian Penyidikan dan untuk memastikan Kewenangan Penyidik berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan sudah tepat dalam kasus tindak pidana pemalsuan akta atas tanah milik Puskopkar Jatim. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini akan mengkaji permasalahan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim atas perkara Pemalsuan Akta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan penghentian penyidikan perkara Pemalsuan Akta tidak memenuhi prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana. Penyidik Polda Jatim tidak melaksanakan 2 (dua) kali tahapan gelar perkara luar biasa. Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh penyidik sudah tepat karena perkara ini bukan merupakan tindak pidana. Hal tersebut disebabkan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal yang dikenakan, dikarenakan obyek yang disengketakan masih belum jelas kepemilikannya dengan tidak adanya sertifikat hak yang dimiliki oleh pelapor maupun terlapor. Peristiwa tersebut merupakan Peristiwa Perdata mengenai Sengketa Hak Kepemilikan Tanah. Kata Kunci : Penghentian Penyidikan, Puskopkar Jatim, Pemalsuan Akta Abstract The termination of Investigation is one of the investigator authorities to stop an investigation in the criminal case that occurred. The application of such authority sometimes has created problems. It happens because of the irregularities committed by the investigator in the process of mentioned. The termination of the investigation by the East Java Police investigators on criminal assault of Act forgery on land owned by Puskopkar Jatim. So, the purpose of this research was to determine th application of Article 109 paragraph (2) Criminal Procedure Code Regarding the uthority of the investigators in the termination of the investigation as well as to ensure the authority of the investigators in the form of cessation warrant investigation is right or not in the case of the crime of falsification of land certificates belongs Puskopkar Jatim. This research method is a juridical sociologic. This research will study the problems of the legislation. Data collection techniques using interviews and documentation. The data in this study using a qualitative descriptive method. The results showed that the application of the termination of the investigation by the East Java Police investigator on the case Act forgery does not comply with the legislation. The application of the termination of the investigation case of Act forgery does not fulfill the procedures stipulated in the Police Regulation No. 12 of 2009 on the supervision and control of the handling of criminal cases. East Java Police investigators did not implement two (2) times the outstanding phases of his case. The termination of the investigation issued by the investigators was appropriate because theis not a criminal offense. It was due to non fulfillment of the elements in article that used, because the object of the disputed remains unclear in the absence of a certificate of ownership rights owned by the complainant and reported. The events is private event about land ownership disputes. Keywords : Termination of Investigation , Puskopkar Jatim , Act forgery
PENGATURAN MENGHAMILI PEREMPUAN DILUAR PERKAWINAN MENURUT HUKUM PIDANA SURYA PRAYOGO, BAGUS
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.17153

Abstract

Pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan harus memperhatikan etika, moral, agama, dannilai-nilai yang hidup di dalammasyarakat. Salah satunya adalah Pasal 284 KUHP. Permasalahan yang ada pada Pasal 284 KUHP adalah perbuatan perzinahan, yang akan saya kembangkan terkait resiko terjadi kehamilan diluar perkawinan yang belum diatur dalam KUHP tentang pertanggung jawaban menghamili diluar perkawinan. Dilihat dari etika, moral, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta agama yang secara umum dianut masyarakat Indonesia hamil diluar perkawinan merupakan perbuatan yang amoral, dan seharusnya dilarang untuk dilakukan oleh siapapun, tetapi tidak hanya tentang hamil diluar perkawinan, tetapi juga adanya tindakan tidak bertanggung jawab atas perbuatan menghamili diluar perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaturan hukum pidana bagi laki – laki yang tidak bertanggung jawab menghamili perempuan diluar perkawinan. Metode yang digunakandalam penelitian iniadalah normatif yuridis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didapatkandariperaturanperundang-undangan, literaturdan jugadidapatkandari internet, maupun media lainnyayang berkaitandenganobyekpenelitianhukum. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwapasal 284 KUHP seharusnya diperbaharui, dengan tidak hanya melarang zina tetapi juga melindungi dampak yang terjadi akibat perbuatan zina yaitu hamil diluar perkawinan yang berpotensi tidak adanya pertanggung jawaban dari pria sebagai pelakunya. Sebagai akibat dari pembaharuan tersebut, maka perlu adanya delik baru tentang perbuatan lari dari tanggung jawab menghamili dalam hukum pidana Kata Kunci: Kesusilaan, Perzinahan, Hamil,Perkawinan, Tindak Pidana Abstract Creation of a constitution should pay attention to ethic, moral, religion, and value ​​that live in asociety. One of them is Article 284 the book of criminal law. The problemof Article 284 the book of criminal lawis deed of adultery, to develop related of risk happened extramarital pregnancy which not yet been arranged in a book of criminal law about responsibility of impregnate extramaritally. Depend on the ethic, moral, and value ​​in the society and religion are generally adopted by Indonesian society, impregnate extramaritally is amoral act, and should be forbidden to do by anyone, but the problems is not only impregnate extramaritally, but also the existence of irresponsible deed in impregnating is extramarital. This research aims to evaluate the regulation of criminal law for a man who is not responsible for impregnate extramarital. This is a normative juridicial research. The research approachesare constitution approach,conceptual approach, and historical approach. The collection techniques law material in this researchis obtained from the constitution, literature and also obtained from the Internet, and other media related to the object of law research. Based on the research results that have been obtained, it can be concluded that the article 284 the book of criminal law should have been renewed, with not only prohibit adultery but also cushion the impact caused by the act of adultery is extramarital pregnancy potential lack of accountability from him as the culprit. As the result of these reforms, the need for a new offense of acts escape responsibility impregnate in criminal law. Keywords:Decency, Adultery, Pregnant, Marriage,Criminal Law
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASINOMOR : 14/PID.SUS-ANAK/2015/PN. BKS. TENTANG PEMIDANAAN ANAK PELAKU PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN KURNIAWATI, RAFIDA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.17188

Abstract

Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap anak harus senantiasa memperhatikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut UU SPPA). Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Bks dengan terdakwa Riki Nur Alvian yang berusia 16 tahun dipandang tidak adil karena menjatuhkan pidana penjara selama dua bulan 15 hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Bks jika dikaitkan dengan UU SPPA. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode pengolahannya dengan cara seleksi bahan hukum. Serta teknik analisisnya menggunakan teknik preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Bks jika dikaitkan dengan UU SPPA adalah tidak sesuai. Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama dua bulan 15 hari dinilai tidak sesuai dengan UU SPPA, yang mengatur bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, dan wajib memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Selain itu, dalam UU SPPA juga mengatur bahwa sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi dan harus sesuai dengan konsep Restorative Justice.Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Anak, Percobaan Pencurian dengan PemberatanAbstractDetermination punishment that was done by judge toward child should pay attention to Juvenile Justice System Act (Hereinafter referred to as UU SPPA). Bekasi District Court Decision Number 14/PID.SUS-ANAK/2015/PN. BKS with Riki Nur Alvian as defendant whose old is 16 years old seems unfair, because of giving him the decision two months 15 days. The aim of this research to determine the suitability of the Bekasi District Court Decision Number 14/PID.SUS-ANAK/2015/PN. Bks if it is associated withe the Act SPPA. This research is a type of Yuridis normative research. The research approach that are used are about statute approach and conceptual approach. The type of law materials are consist of primary law, secondary law and non material law. The technique that is used in this study is the study of literature. The processing method is using law material selection. And the analyze technique is using preskriptive technique. According to the research that can be done, it can be conclude that the judge consideration toward Bekasi District Court Decision Number 14/PID.SUS-ANAK/2015/PN. It does not have correlation when BKS is connected by UU SPPA. The judge in imposing imprisonment for two months and 15 days not assessed in accordance with UU SPPA, which set about the jail punishment toward child; it just can be used as the final strategy, and should pay attention toward a great interest for child. In addition , UU SPPA also provides that the juvenile justice system shall should be sough diversion compulsory and must be compatible with Restorative Justice concept.Keywords: Court Decision, Child, Attempted burglary by weighting down
PENYELESAIAN KASUS PUTUSNYA PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SAMPANG YANG SEBELUMNYA SUDAH DILAKUKAN TALAK SECARA HUKUM ISLAM ALAWI, MOCH
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.17189

Abstract

Sumber hukum perceraian menjadi aspek penting bagi Pengadilan Agama sebagai dasar memberikan putusan kasus perceraian dalam penegakan hukum acara di Peradilan Agama. Perbedaan dalam memutus perkara perceraian antara hukum Islam dan hukum positif yang berlangsung di lingkungan Pengadilan Agama menimbulkan adanya tumpang tindih hukum. Perceraian oleh masyarakat di kabupaten Sampang menggunakan dua cara, pertama dilakukan di hadapan pengadilan, dan beberapa masyarakat lain di kabupaten Sampang masih menggunakan Hukum Islam sebagai penyelesaian kasus perceraian mereka. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sampang dalam menyelesaikan kasus perceraian yang tidak dilakukan di Pengadilan Agama untuk mengetahui akibat hukum dari penyelesaian perceraian antara hukum islam dan hukum positif yang dilakukan oleh masyarakat di kabupaten Sampang. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Agama Sampang dalam memutus perkara perceraian menggunakan landasan hukum Islam sesuai pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan pertimbangan yang diperoleh dari asas-asas hukum agama islam. Penelitian ini menjelaskan proses hukum acara perdata perceraian di pengadilan agama Sampang. Perceraian yang tidak dilakukan di Pengadilan Agama Sampang tidak memiliki akibat hukum karena negara Indonesia dalam konteks perceraian menganut hukum positif Kata Kunci: Perceraian, Pengadilan Agama, Hukum Islam Abstract Sources of law divorce becomes important aspect for the religious as a base ruling the case in law enforcement event in religious court . Problematic difference in deciding a divorce case between Islamic law and positive law that took place in the Religious Court raises overlapping laws. Divorce by the citizen in Sampang City are used two ways, first settlement in the court, and several other citizen in Sampang City still use Islamic law as a settlement of their divorce case. This research is how the Religious Court of Sampang judges consideration in resolving a divorce case that was not settlement in Religious Court and is how the legal consequences the divorce settlement between Islamic law and positive law by the citizen in Sampang City. This research is law empirical research, this approach in this research used a qualitative approach with technique data collection used interview. This results suggests that the Religious Court Judge of Sampang City in decide a divorce case use Islamic law in accordance with article 49 of Law Number 3 years 2006 by considerations derived from the principles of Islamic religious law. This study describes the process of divorce in the civil procedure law Sampang religious court.. The divorce that settlement in front of the Religious Court of Sampang has no legal effect because Indonesia in the context of divorce adheres of positive law. Keyword: Divorce, Religious Court, Islamic Law
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BELANJA DARING OLEH POLISI RESORT KOTA BESAR SURABAYA ADIWIDYA WARDHANA, CANDRA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.17190

Abstract

Jual beli atau transaksi yang biasa dilakukan secara langsung dalam perkembangannya dapat dilakukan dalam media internet secara online yang lazim disebut dengan belanja daring, sehingga pembeli tidak perlu lagi pergi ke toko penjual yang tentunya rawan penipuan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penanggulangan kasus penipuan melalui transaksi elektronik atau belanja daring yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes Surabaya, selanjutnya untuk mengetahui kendala-kendala di lapangan yang dihadapi oleh pihak kepolisian Polrestabes Surabaya terkait permasalahan penipuan tindak pidana belanja daring. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis dengan pendekatan sosiologis.Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi.Teknik pengolahan data yang digunakan adalah mereduksi data, menyajikan data, yang berikutnya dianalisis lebih lanjut.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan belanja daring secara preventif belum pernah dilakukan oleh Polrestabes Surabaya, adapun upaya represif telah berjalan sesuai ketentuan KUHAP dengan bekerjasama dengan pihak ketiga.Kerjasama tersebut dilakukan pihak Polrestabes Surabaya mengingat belum adanya fasilitas, sarana, dan SDM yang memadai dan menguasai ITE yang menjadi hambatan Polrestabes Surabaya dalam pelacakan dan penangkapan pelaku penipuan belanja daring. Kata Kunci :Tindak Pidana Belanja Daring, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Penipuan. Abstract Sale or transaction is usually done directly in the development can be done in online internet media commonly known as online shopping, so buyers do not need to go to the store sellers who certainly prone to fraud. The purpose of this study is to Investigate cases of fraud reduction through electronic transactions or online shopping is done by the police Polrestabes Surabaya, next to knowing the constraints in the field faced by the police Polrestabes Surabaya problems related to online shopping fraud a criminal offense. This type of research is a sociological research. Juridical engineering approach to the data collection used in the form of interviews and documentation. Data processing techniques used is to reduce the the data, presenting the data, the which is next analyzed further. Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative. The conclusion of this study indicate criminal fraud prevention initiatives, preventive Online shopping has never been done by Polrestabes Surabaya, while the repressive Efforts have been run in accordance with the Criminal Procedure Code in cooperation with third parties. The cooperation is conducted by Polrestabes Surabaya considering the lack of amenities, facilities, and adequate human resources and master ITE Become Polrestabes Surabaya barriers in the tracking and arrest of the perpetrators of fraudulent online shopping Keyword : Online ShoppingCrime, Article Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions, Fraud.
PENGATURAN ATAS PEREMPUAN YANG MENJUAL DIRI UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN (PSK) UTAMI MASAKKE, FRANSISCA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.17191

Abstract

Prostitusi merupakan suatu gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dimana seorang wanita sengaja menjual dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan banyak lelaki dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Prostitusi yang berkembang menjadi suatu sistem mata pencaharian tentunya tidak sesuai dengan falsafah Pancasila serta UUD NRI 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan mengenai peraturan atas perempuan yang menjual diri untuk mendapatkan keuntungan (PSK). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan historis. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang diolah dengan menggunakan sistem klasifikasi bahan hukum. Bahan hukum dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dan selanjutnya memberikan preskriptif tentang hasil penelitian. Berdasarkan interpretasi historis, terbentuknya KUHP yang diberlakukan di Indonesia dipengaruhi oleh unsur-unsur dari budaya bangsa Belanda. KUHP dapat diterapkan di Indonesia karena adanya Asas Konkordansi. KUHP tidak lahir dari budaya asli bangsa Indonesia sehingga KUHP tidak mengatur prostitusi. Meskipun prostitusi tidak diatur dalam KUHP, namun hukum adat dan hukum agama mempunyai aturan terkait dengan prostitusi. Hanya saja, karena diatur dalam hukum adat dan hukum agama saja, maka tidak ada kepastian hukumnya. Perlu adanya suatu pengaturan undang-undang terkait pemberian sanksi kepada PSK sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait dengan adanya prostitusi di IndonesiaKata Kunci : Prostitusi, PSK, Kepastian HukumAbstractProstitution is a social phenomenon that occurs in a society where a woman accidentally sold her to have sex with lots of men and make it as a livelihood. Prostitution is developed into a system of livelihood is certainly not in accordance with the philosophy of Pancasila and the Constitution NRI 1945. This study aimed to analyse the problems concerning regulations on women who sell themselves for profit (PSK). This research is a normative law. The approach used is the approach of legislation, approach to the concept, and historical approach. Types of legal materials consisting of primary legal materials and secondary law. Mechanical collection of legal materials used are literature study were processed using the classification system of legal materials. Legal materials analyzed then drawn conclusions and further provides prescriptive about the study results. Based on historical interpretation, the formation of the Penal Code in force in Indonesia is influenced by elements of the culture of the Dutch nation. Criminal Code can be applied in Indonesia because of the principle Konkordansi. The Criminal Code does not come from the original culture of Indonesia so that the Criminal Code does not regulate prostitution. Although prostitution is not regulated in the Criminal Code, but the customary law and religious law have a provision related to prostitution. However, as stipulated in customary law and religious law alone, then there is no legal certainty. There needs to be an arrangement of related laws granting sanction to prostitution in order to provide legal certainty to the people associated with the prostitution in IndonesiaKeywords: Prostitution, PSK, Legal Certainity

Page 1 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue