cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 3 No 1 (2016)" : 40 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENCABUTAN SK MENKUMHAM NOMOR M.HH-01.AH.11.01 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN AD/ART SERTA KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPP PARTAI GOLKAR RIZKI AMYLIA, DEWI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.17198

Abstract

Keabsahan pencabutan SK Menkumham Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tentang Pengesahan Perubahan AD/ART Serta Komposisi Dan Personalia DPP Partai Golkar terdapat konflik norma pada Pasal 64 ayat 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa jangka waktu pelaksanaan pencabutan keputusan atas perintah pengadilan maksimal 21 hari, sedangkan Pasal 116 ayat 2 UU PERATUN Tahun 2009 jangka waktu pencabutan keputusan atas perintah pengadilan adalah 60 hari. SK tersebut telah dinyatakan batal oleh putusan Mahkamah Agung dan Menkumham diperintahkan untuk mencabut SK tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pencabutan SK Menkumham Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan AD/ART serta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar Golkar jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konsep dan kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Keabsahan pelaksanaan pencabutan SK tersebut telah sah berdasarkan UU PERATUN karena belum melewati batas waktu. Berdasarkan prinsip lex specialis derogat legi generali UU PERATUN dirasa lebih khusus dibandingkan UU Administrasi sehingga akibat hukumnya dianggap ada sampai ada putusan pembatalan (ex nunc).Kata Kunci: Pencabutan, Keabsahan, Akibat HukumAbstractThe validity of the revocation decision of Menkumham Number M.Hh-01.Ah.11.01 Regarding The Ratification Of The Changes AD / ART And Composition And DPP Golkar Personnel which there is a conflict of norms on article 64 paragraph 5 of the Law of Government Administration explained that the period of implementation of the repeal of the decision to a court order up to 21 days , whereas Article 116 , paragraph 2 of the Administrative Law of 2009 a period of revocation of the decision to a court order is 60 days. The Decision has been declared void by the Supreme Court ruling and Menkumham ordered to revoke the decree. The purpose of this study was to analyze the implementation of the repeal of decision of Menkumham Number M.HH-01.AH.11.01 if reviewed by PERATUN act of 2009 and government administrative act.This research is a normative study which use statute approach, conseptual and case approach. Based on this research it is concluded that The validity of the implementation of the decision has been valid based on PERATUN act of 2009 because it has not passed the deadline . According to the principle of lex specialis derogat legi generali PERATUN act of 2009 feels more special than government administrative act so that the legal consequences considered to exist until there is a verdict cancellation (ex nunc).Keywords: Revocation , Validity, Legal Consequences
PROBLEMATIKA PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA(STUDI KASUS ORGANISASI PERKAWINAN CAMPURAN INDONESIA CABANG MALANG) PUSPITA SARI, LINDA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.17201

Abstract

Kewarganegaraan setiap individu dalam suatu wilayah sangat penting guna mendapatkan status dan perlindungan hukum. Pemerintah memunculkan aturan mengenai kewarganegaraan ganda terbatas dalam mengatasi permasalahan yang timbul sebagai akibat dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Meskipun lebih memperhatikan asas-asas umum, non diskriminasi dan penghormatan hak asasi manusia namum dalam implementasinya masih terdapat permasalahan yaitu keterlambatan pendaftaran permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak-anak yang lahir sebelum Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur dan upaya pelaku kawin campur dalam mengurus segala kepentingannya terkait dengan kewarganegaraan dan keimigrasian.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini adalah salah satu anggota Perkawinan Campuran (Perca) Indonesia yang bertempat tinggal di Kota Malang, Kasie Pelayanan Hukum Umum, Petugas pemeroses layanan hukum umum yang bertugas di bidang kewarganegaraan. Teknik analisis menggunakan teknik metode deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anggota Perca telah berusaha memenuhi persyaratan agar anak hasil perkawinannya bisa memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia namun karena terlambat dan ketidaktahuan informasi mengenai aturan baru, sehingga anak tersebut kehilangan hak untuk memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas dan dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan atau naturalisasi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur telah melakukan upaya sosialisasi untuk menyebarluaskan informasi terkait kewarganegaraan dan keimigrasian kepada pelaku kawin campur dan masyarakat umum.Kata Kunci :Terlambat memilih, kewarganegaraan ganda terbatas, keimigrasian.AbstractCitizenship of each person in a region is very important to get status and law protection. Government issued regulation about limited dual citizenship in order to solve problems raised as a result of intermarriage from different citizenships. Despite giving more attention to the general principals, non-discrimination and respect for human rights, but its implementation still has a problem that is tardiness in registering application for citizenship of Republic of Indonesia for children who were born before regulation of 12 year 2006 about citizenship. This research was conducted to study implementation of statement of choosing citizenship for the limited dual citizenship children as relevant with regulation of 12 year 2006 about citizenship in the regional office of ministry of law and human rights province of east java and effort of intermarriage persons in arranging all their behalf in relation with citizenship and immigration.This research is empiric law research or so-called sociologic juridical law research. As for the data collection technique is using interview, observation and documentation. The information obtained from this research is one member of Intermarriage Indonesian resides in city of Malang, section chief of general law, an officer who processes general law service who served in field of citizenship. The analysis technique used in this research is using qualitative descriptive method.Result of the research indicates that the member of Perca has tried to fulfill the requirements so that his children can obtain the citizenship of Republic of Indonesia. But because of tardiness and ignorance of information about the new regulation, so the children loss their right to obtain the limited dual citizenship and can obtain the citizenship of2Republic of Indonesia through the process of naturalization. The region office of the ministry of law and human rights province of east java has conducted efforts such as conducting socialization to distribute the information in relation with citizenship and immigration to intermarriage persons and general public.Keyword: late to choose, limited dual citizenship, immigration.
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA-MENYEWA VIRTUAL OFFICE GELAR PURBAYA, FARIZ
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.17203

Abstract

PENERAPAN PASAL 7 KODE ETIK WARTAWAN INDONESIA( TENTANG PENYAMARAN NAMA TERSANGKA BERKAITAN DENGAN ASAS PRADUGATAK BERSALAH) BAHRUL ILMY, JIBRIL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.17205

Abstract

Pers dalam menjalankan fungsinya sebagai sumber informasi tidak terlepas dari peran insan pers yangsalah satunya adalah seorang wartawan. Dalam menjalankan profesinya wartawan terikat oleh kode etikyang harus ditaatinya. Kode Etik Wartawan tidak terlepas dari pelanggaran yang dilakukan oleh wartawanyaitu salah satunya tidak menginisialkan nama dan identitas dari narasumber pemberitaan, hal inibertentangan dengan Pasal 7 Kode Etik Wartawan Indonesia. Perusahaan media Radar Sidoarjo seringmemberitakan tanpa menginisialkan nama dan identitas narasumber yang mengakibatkan kerugian darinarasumber yang diberitakan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan wartawanmengabaikan Kode Etik Wartawan Indonesia yang melekat kepada dirinya terkait dengan Pasal 7 danuntuk mengetahui respon dari organisasi wartawawn PWI terkait pelanggaran Kode Etik Wartawan yangdilakukan oleh wartawan Radar Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologisatau empiris. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Wawancaradilakukan dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wartawan mengabaikan Kode Etikdikarenakan adanya perbedaan pendapat antara wartawan tentang asas praduga tak bersalah dalam persdan ketentuan dari perusahaan media, terkait pelanggaran tersebut respon dari organisasi wartawan PWIakan menindaklanjuti pelanggaran Kode Etik Wartawan Indonesia oleh wartawan Radar Sidoarjo setelahadanya pelaporan dari masyarakat terkait pelanggaran Kode Etik tersebut.Kata Kunci: Pasal 7 Kode Etik Wartawan Indonesia, Asas Praduga Tak Brsalah, Menginisialkan Namadan Identitas Tersangka.AbstractThe press in the exercise of its function as a source of information is inseparable from the role of presspeople one was a journalist. In the exercise of his profession of journalists are bound by a code of ethicsthat must be conformity with these. Code of ethics of journalists not regardless of the offence committedby the journalist i.e. one does not menginisialkan the name and identity of interviewees preaching, it iscontrary to article 7 Indonesia Journalist code of ethics. Media companies often preach Sidoarjo Radarwithout menginisialkan the name and identity of interviewees that resulted in the loss of the speakerproclaimed. The purpose of this research is to find out the reason why journalists are ignoring IndonesiaJournalist code of ethics attached to her related to article 7 Indonesia Journalist code of ethics to know theresponse of the Organization wartawawn PWI code of ethics violations related Journalists conducted bythe reporters Radar Sidoarjo. The method used is the sociological legal research or empirical. The datacollected by using interview techniques and study documents. The interview done with informants fromthe Honorary Chairman of the Board and Chairman of the PWI PWI, Penanggunjawab Media RadarSidoarjo Sidoarjo Radar and journalists, while the study data is done through documents written withmenganilisis contents. The results showed that reporters ignore the code of conduct because the existenceof dissent among journalists about the principle of presumption of innocence in the press and the provisionof media companies, the related response from PWI journalists organization would follow up infractionsIndonesia Journalist code of ethics by journalists following the Sidoarjo Radar reporting of violations ofthe code of conduct related communityKeyword: Application, article 7 of the code, the principle of presumption of Indonesia Journalists NoBersalah, Menginisialkan the name and identity of the suspect.
ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) AGUS WASKITO, PRASOJO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.17207

Abstract

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENYADAPAN KOMUNIKASI KPK YANGTIDAK SESUAI DENGAN HAK KEBEBASAN PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR39 TAHUN 1999 DWIKI ROSANDI, BAGAS
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.17211

Abstract

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) DAN PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN (PKBL) DALAM PELAKSANAANNYA DI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DWI SETIAWATI, RIKA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.17214

Abstract

Aturan mengenai tanggung jawab terhadap lingkungannya dalam BUMN terdapat dalam UU BUMN yaitu dalam pasal 88 ayat (1) kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri BUMN. Untuk BUMN Perseroan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungannya selain tunduk pada UU BUMN dan Peraturan Menteri BUMN juga wajib menjalankan peraturan yang ada pada UU PT dan PP TJSL PT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan TJSL dan PKBL dalam BUMN sehingga BUMN yang telah melaksanakan PKBL tidak bisa dinyatakan sebagai TJSL dan akibat hukum dari BUMN Perseroan yang hanya melakukan PKBL saja atau TJSL saja. Hal ini diteliti karena adanya kekaburan norma antara kewajiban menjalankan TJSL dan PKBL, masih banyak yang beranggapan bahwa TJSL dan PKBL adalah hal yang sama sehingga hanya berkewajiban untuk melakukan TJSL saja atau PKBL saja. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana menganalisis norma yang mengatur aturan tentang PKBL dan norma yang mengatur aturan tentang TJSL. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa PKBL dan TJSL adalah kedua hal yang berbeda sehingga BUMN yang berbentuk Perseroan wajib melakukan kedua program tersebut. Sesuai dengan teori tanggung jawab, BUMN yang berbentuk perseroan harus melakukan pertanggungjawaban hukum yang berupa tanggung jawab sebelum suatu kejadian Jadi, BUMN yang berbentuk perseroan wajib mematuhi semua Undang-Undang yang mengikat BUMN perseroan tersebut, seperti halnya UU BUMN, UU PT, Peraturan Menteri BUMN dan PP TJSL PT. Selain itu perlu adanya pembenahan bahasa dalam peraturan yang mengatur pengaturan mengenai PKBL dan TJSL, dalam hal ini diperlukan interpretasi untuk peraturan yang mengatur tentang PKBL dan TJSL. Interpretasi tersebut adalah interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis dan interpretasi sosiologis. Sanksi hukum akan diberikan apabila BUMN yang berbentuk perseroan hanya melakukan PKBL saja atau TJSL saja, karena memang pada dasarnya BUMN yang berbentuk perseroan harus melakukan kedua hal yaitu PKBL dan TJSL, namun dalam UU BUMN dan Peraturan Menteri BUMN serta dalam UU PT dan PP TJSL PT memang tidak dijelaskan secara jelas mengenai sanksi apa yang akan diberikan apabila tidak melakukan PKBL dan TJSL. Kata Kunci : PKBL, TJSL, BUMN Perseroan.AbstractThe rules regarding responsibility towards the environment in STATE-OWNED ENTERPRISES is contained in the ACT on STATE-OWNED ENTERPRISES, namely in section 88 subsection (1) and then further regulated in the regulation of the Minister of STATE-OWNED ENTERPRISES. For the STATE-OWNED company in the social responsibility and the environment in addition subject to the ACT and regulations, the Minister of STATE-OWNED ENTERPRISES SOES are also obliged to run the existing regulations on the ACT of PT and PT TJSL PP. This research aims to know the implementation of PKBL TJSL and in STATE-OWNED ENTERPRISES, whether STATE-OWNED ENTERPRISES that have executed the PKBL can be expressed as TJSL and legal consequences of a STATE-OWNED Company that only does PKBL TJSL only or only. This researched due to the haze of the norm among the obligations run TJSL and PKBL, many assumed that TJSL and PKBL is the same thing that only obligated to do or TJSL PKBL only. This research is the juridical normative research which analysed the norms that govern the rules of PKBL and norms that govern the rules of TJSL. The results of this study tells us that the second is PKBL TJSL and different things so that STATE-OWNED ENTERPRISES in the form of the company is obligated to do these two programs. In accordance with the theory of responsibility, STATE-OWNED ENTERPRISES in the form of the company should do the legal liability of responsibility before an event so, STATE-OWNED ENTERPRISES in the form of the company is obligated to comply with all the laws that bind the company, STATE-OWNED ENTERPRISES as well as STATE-OWNED ENTERPRISES ACT, the Act, regulations, the Minister of STATE-OWNED PT and PP TJSL PT. Additionally need for revamping the language in the rules governing the arrangements on PKBL TJSL and ,2in this diperluhkan interpretation for rules governing of PKBL and TJSL. The interpretation is grammatical interpretation, systematic interpretation, interpretation of historical and sociological interpretation.Penalties will be provided in the form of STATE-OWNED company just did the PKBL TJSL only or only, because it is basically in the form of STATE-OWNED company must do these two things, namely PKBL and TJSL, but in STATE-OWNED ENTERPRISES ACT and regulations the Minister of STATE-OWNED ENTERPRISES as well as in law of PT and PT PP TJSL is not explained clearly about what sanctions will be given when not doing PKBL and TJSL.Keywords: PKBL, TJSL, STATE-OWNED Company.
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XII/2014 TENTANG KONTROVERSI PENDAFTARAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) PATUH SUDEWO, PATRA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.17230

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2014 menolak permohonan para Pemohon terkait keberadaan ruang lingkup Ormas berbadan hukum dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU ORMAS), Menurut Para Pemohon keberadaan Pasal 10 dan Pasal 11 UU Ormas bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum dikarenakan rumusan pasal UU Ormas membawa Implikasi terhadap Pasal lain yaitu Pasal 8, Pasal 1 angka 6 dan Pasal 42 ayat (2). Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis apa yang menjadi pertimbangan Hakim mengenai pengaturan tentang perkumpulan dan yayasan yang terdapat didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2014 berkaitan dengan pengujian UU Ormas dalam pengaturannya tidak sesuai dengan Staatsblad 1870 Nomor 64 (Staatsblad 1870) dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (UU Yayasan), menganalisis permasalahan yang timbul akibat implikasi terhadap adanya ruang lingkup perkumpulan dan yayasan yang terdapat dalam UU Ormas yang bertentangan dengan rumusan pasal dalam pengaturan Staatsblad 1870 dan UU Yayasan. Jenis penelitian ini merupakan yuridis normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Penelitian menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan menggunakan bahan hukum yang relevan, teknik pengolahan bahan hukum yang dilakukan adalah telaah atas isu hukum yang diajukan dan menggunakan analisis perspektif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimbulkan bahwa keberadaan Pasal 10 dan Pasal 11 UU Ormas menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum, menurut para Pemohon ketentuan tersebut merupakan pengaturan ulang dari ketentuan undang-undang lain yang sederajat. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya yang menolak keberadaan rumusan pasal berkaitan dengan ruang lingkup Ormas berbadan hukum, berpendapat bahwa secara spesifik diatur atau akan diatur lebih rinci dalam undang-undang tersendiri. Berkaitan keberadaan rumusan pasal yang ditolak yaitu pengujian Pasal 10 dan Pasal 11 UU Ormas kemudian membawa Implikasi terhadap keberadaan rumusan pasal lain dalam UU Ormas yang pengaturannya bertentangan dengan ketentuan undang-undang lain yaitu Staatsblad 1870 dan UU Yayasan menyempitkan makna kebebasan berserikat dan berkumpul yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945.Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Organisasi Masyarakat (ORMAS), Konflik Norma, UU OrmasAbstractVeredict The Constitutional Court Number 3/PUU-XII/2014, rejected petition of the applicant in relation with existence of scope mass organizations of legal entities in Article 10 and Article 11 The Act Number 3 of 2013 About Social Organizations (Mass Organizations Acts). According to the applicant existence of Article 10 and Article 11 Mass Organizations Acts contradict with the provisions of The Constitution of Republic Indonesia of 1945 (The Constitution of Indonesia 1945) which create conflict norms and legal uncertainty because the formulation article of Mass Organizations Acts bringing implication against other article which in Article 8, Article 1 number 6 and Article 42 paragraph (2). The purpose of this research is Analysize what is considerations of judge in relations with regulations about assocations and foundations contained in The Constitutional Veredict Court Number 3/PUU-XII/2014 concerning to examination of Mass Organizations Acts in the regulations is not accordance with State Gazette 1870 Number 64 (State Gazzete 1870) and The Act Number 16 of 2001 Conjunction The Act 28 of 2004 About Foundation (Act Foundation), Analiyze problems arising from implications the scope of the association and foundation contained in Mass Organizations Acts which is on contrary the formulation of the regulation in State Gazette 1870 and Acts Foundation. This is a juridical normative research that uses act approach, case approach and conceptual approach, legal material used in research is the primary law material, secondary law material and non-law materials. The legal materials collected using relevan law materials and using prespective analysis. Based on the result of reseacrh discussion be concluded that existence Article 10 and Article 11 Mass Organizations Acts create conflict norms and legal uncertainty, according to the applicants is provision repeated regulation from the provision of another act of equal rank. The judge in the constitutional court in consideration rejected provision of formulation article in relation with scope of Mass Organization with legal entities argumented that specifically arranged or will be regulated further in the another acts.2Relating existence of formulation article which rejected is examinating of Article 10 and Article 11 Mass Organizations Acts than bringing implication of existence another formulation article in Mass Organizations Acts that regulation contrary with the provisions another acts is State Gazette 1870 and Foundation Acts constrict the meaning of freedom of assambley and gather regulated in Article 28E paragraph (3) The Constitution of Republic Indonesia of 1945.Keywords : The Constitutional Veredict Court, Society Organizations (Mass Organizations) , Conflict Norm, Mass Organizations Acts.
PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA ATAS PEKERJAAN LERONITA PUTRI SILLADO, ANGELA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.17231

Abstract

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR : 9/PID.SUS-ANAK/2015/PN. PDG. TENTANG PEMIDANAAN ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI HAMZAH, HERI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.17245

Abstract

Page 2 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 4 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue