cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 3 No 2 (2016)" : 40 Documents clear
Pendistribusian Dan Peredaran Gelap Narkotika Melalui jalur laut Di Kabupaten Sumenep SHAHEEN HAQ, RUBINA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.16176

Abstract

Pendistribusian dan peredaran gelap narkotika di era modern ini sangat beragam, terutama melalui jalur laut karena tidak semua wilayah laut mendapatkan perhatian dan pengawalan yang optimal dari pemerintah. Luasnya wilayah lautan Sumenep tidak diimbangi oleh jumlah personil para penegak hukum yang mencukupi, akibatnya beberapa wilayah perbatasan laut Sumenep tidak terjaga dengan baik, celah inilah yang banyak disalahgunakan oleh pengedar maupun bandar narkotika untuk menyalurkan barangnya melalui distribusi yang kemiudian diedarkan hingga sampai pada pengguna. Penelitian ini untuk mengetahui proses pendistribusian dan peredaran gelap narkotika melalui jalur laut di Kabupaten Sumenep dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanggulangan terhadap pendistribusian dan peredaran gelap narkotika melalui jalur laut di Kabupaten Sumenep.Metode penelitian ini adalah penelitian sosio legal research. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab jumlah kasus yang terus meningkat, sehingga aparat penegak hukum semakin banyak melakukan penyuluhan-penyuluhan di berbagai tempat dari kota hingga kepulauan, dari anak-anak hingga orang tua, demi meminimalisir adanya tindak kejahatan ini. Upaya penanggulangan yang dilakukan meliputi pencegahan hingga penindakan yang berupa rehabilitasi dan sanksi kurungan. Hal ini didasarkan pada UU Narkotika, PP UU narkotika serta Permenkes tentang narkotika yang mengatur tentang narkotika dan upaya penanggulangannya. Kata kunci : peredaran gelap narkotika, jalur laut, kabupaten Sumenep Abstract Illicit trafficking of narcotics in the modern era is very diverse, especially by sea since not all the sea areas get the attention and optimal escort from the government. The wide area of ​​the sea in Sumenep is not balanced by number of law enforcement personnel, consequently some of Sumenep’s sea border region is not properly secured, this gap is widely abused by drug dealers to deliver the drugs to the user. This study was to determine the distribution and illicit trafficking by sea in Sumenep and measures taken by law enforcement officials in response to the distribution and illicit trafficking by sea in Sumenep regency. This research method is the study of socio legal research. The data collection techniques used is interview and observation techniques . Data were analyzed using qualitative analysis (researcher analyze the data and understand the truth of the data). Based on data results, it can be concluded that the cause of the increasing in number of the cases, these make the law enforcement officers socialize in all area of Sumenep, from child to adult to minimize this issues. The efforts to overcome this issues are preventive and repressive such as rehabilitation and imprisoning. It is based on the Narcotics Law, PP of narcotics law, and Regulation of Healthy Ministerial related to narcotics regulating on narcotics and preventive efforts. Keywords: illicit trafficking of narcotics, sea lanes, Sumenep
PENERAPAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENGENAI BATAS WAKTU PROSES PERSIDANGAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Tipikor Surabaya) MUNIM ACHMAD, AFIF
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.17154

Abstract

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengenai batas waktu proses persidangan(untuk selanjutnya disebut UU Pengadilan Tipikor), mengatur tentang persidangan perkara Tipikor dibatasi paling lama 120 hari, terhitung sejak tanggal pertama berkas dilimpahkan ke Pengadilan sampai dibacakannya putusan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 pada Pengadilan Tipikor Surabaya, mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi oleh hakim di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam menjalankan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum, menggunakan metode kualitatif yaitu data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder, akan disajikan secara deskriptif, data diperoleh dengan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapat adalah Pengadilan Tipikor Surabaya pada dasarnya telah menjalankan Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penerapannya masih belum efektif atau masih belum dilaksanakan secara sempurna karena beberapa faktor yang melatarbelakangi diperpanjangnya waktu persidangan. Berbagai kendala dihadapi pihak Pengadilan Tipikor Surabaya dalam hal penerapan batas waktu proses persidangan Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor diantaranya, faktor hukum, tidak adanya akibat hukum apabila melanggar ketentuan Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor, Faktor penegak hukum, jumlah hakim yang hanya 11 orang dirasa belum cukup efektif, Faktor sarana atau fasilitas, fasilitas dirasa kurang terutama ruang sidang yang hanya terdiri dari 3 ruangan, Faktor masyarakat, kesadaran masyarakat untuk menaati setiap agenda sidang dirasa masih kurang, faktor kebudayaan, seringnya perkara Tipikor yang diputus melebihi batas waktu 120 hari. KATA KUNCI : Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Batas Waktu Proses Persidangan. Abstract Article 29 the law number 46 years 2009 on the court of criminal acts of corruption about the time limit a trial ( to hereinafter referred to as law court tipikor ), Set about trial matter tipikor restricted a maximum 120 days , as of the date of first file be transferred to court to read decisions . Purpose in this study is to find and understand the application of article 29 act no 46 2009 on the courts tipikor surabaya , know and understand obstacles faced by the judge at the trial tipikor surabaya in running the provision of article 29 act no 46 2009. The kind of research that is used is empirical research law which includes research on identification law and research on the effectiveness of law , uses the method qualitative namely the data collected , both primary and secondary , will be presented a sort of descriptive set, data is collected with by interviews and documentation The results of the study as follows: Court tipikor surabaya basically has run article 29 law court tipikor, But it cannot be denied that it is not effective or still has not been implemented perfectly because of some factors for time trial stopping program . Various obstacles faced by court tipikor surabaya in terms of the application of a term a trial article 29 law court tipikor of them, the law , the absence of the law when crosses article 29 law court tipikor, The law enforcement , the number of the only 11 people is not sufficiently effective, Factor means or facilities, facilities it has not especially of the courtroom only consisted of 3 room, The community factor, public awareness to obey every agenda the trial is still lacking, cultural factors , many tipikor case that were found to exceed the time limit 120 days . Keywords: Corruption, The Court Corruption, The Deadline A Trial.
TELAAH SOSIOLEGAL KESADARAN HUKUM KONSUMEN ATAS MAINAN ANAK BERSTANDAR NASIONAL INDONESIA DESSY DALDIANI, ANIZA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.17283

Abstract

Mainan anak yang beredar di pasaran banyak mengandung unsur zat kimia diantaranya timbal, merkuri, krom, dan kadmium yang dapat membahayakan kesehatan anak. Salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi kepada konsumen. Kepatuhan konsumen untuk membaca SNI pada mainan anak merupakan salah satu bentuk kesadaran hukum konsumen. Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kesadaran hukum konsumen dan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-Standar Nasional Indonesia di Surabaya. Data primer diperoleh langsung dengan memberikan kuesioner dan pengamatan terhadap responden terkait kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-SNI di Surabaya. Data sekunder menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 111/M-IND/PER/12/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib. Penelitian dilakukan di Pos PAUD Terpadu yang berlokasi di Surabaya. Kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-SNI berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat kota Surabaya pada tingkat yang kurang. Kesadaran hukum konsumen tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor tersebut adalah usia dan pendidikan, sedangkan pekerjaan dan ekonomi tidak mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-SNI.Kata Kunci: Kesadaran Hukum Konsumen, Mainan Anak Berstandar Nasional Indonesia.
KESADARAN HUKUM KONSUMEN ATAS INFORMASI LABEL HALAL PADA PANGAN DI SURABAYA SIFANA RAMADHAN, NIDYA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.17354

Abstract

Sertifikasi halal menjadi tren global di semua negara. Produk yang akan dijual kepada konsumen harus sudah bersertifikasi halal. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk makanan yang berbahaya. untuk menjamin bahwa konsumen telah dilindungi oleh pemerintah maka dilakukan penelitian tentang kesadaran hukum konsumen atas informasi label halal pada pangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kesadaran hukum konsumen dan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas informasi label halal pada pangan di Surabaya. Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis.jenis data yang digunakan peneliti adalah Data primer yakni data yang diperoleh langsung dengan memberikan kuesioner dan pengamatan terhadap responden terkait kesadaran hukum konsumen atas informasi label halal pada pangan di Surabaya dan Data sekunder yakni data yang menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Penelitian dilakukan di Surabaya Utara Wisata Religi Sunan Ampel dan Surabaya Selatan Gang Dolly. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Pengolahan data menggunakan skala rating scale, kemudian di analisi menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran hukum konsumen atas informasi label halal pada pangan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum konsumen di Surabaya pada tingkat kurang Kesadaran hukum konsumen tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor tersebut adalah usia, pendidikan, dan ekonomi. Kata Kunci : Kesadaran Hukum Konsumen, Label Halal Pada Pangan Abstract Nowadays, halal certification has become a global trend in all countries.Products will be sold to consumers should have met the requirements .Products will be sold to consumers should have got lawful .It is meant to protect consumers from food products dangerous . To ensure that consumers has been protected by the government should do research on consumer legal awareness of information label lawful on food .The methodology used juridical sociological .The purpose of this research is to understanding legal awareness consumers and factors affect legal awareness customers of information on label over food surabaya. The methodology used juridical sosiologis.jenis data used researchers is the primary data namely the data directly by giving the questionnaire and monitoring of respondents related consumer legal awareness of information label lawful on food surabaya and secondary data the data using the regulations namely Law Number 8 Years 1999 on consumer protection, Law Number 18 Years 2012 on food, Law Number 33 Years 2014 about security product lawful and government regulation no 69 in 1999 about label and advertising food. Research is done in surabaya north sunan ampel religious tourism and surabaya gang dolly south .Data collection techniques used a questionnaire , observation , and documentation .Data processing using ratings scale scale , then in analisi uses the quantitative .This research result indicates that legal awareness customers of information on food label lawful based on the research done it can be concluded that legal awareness consumers in surabaya at the less legal awareness consumers was influenced by several factors .But factors are is ages , education , and economic Keyword : Consumers Law Awareness, Halal Label on Food.
TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN STANDARISASI MAKANAN PENDAMPING AIR SUSU IBU (MP-ASI) BISKUIT BUDI ASTINA, INGGRID
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.17355

Abstract

AbstrakBiskuit berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 60/M-IND/PER/7/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit Sacara Wajib (selanjutnya disebut Permenperind Biskuit) diwajibkan untuk memenuhi Standar Nasional Indonesia (selanjutnya disebut SNI). Jenis biskuit menurut Permenperind Biskuit tidak mencakup MP-ASI Biskuit, sehingga atas dasar itulah MP-ASI Biskuit tidak berlaku aturan Permenperind Biskuit sehingga tidak wajib SNI pada setiap produknya. Meskipun MP-ASI Biskuit telah memiliki nomer seri SNI yaitu SNI 01-7111.2-2005 namun untuk saat ini belum ada aturan pelaksana atau Permenperind yang mengatur mengenai pemberlakuan SNI secara wajib pada MP-ASI Biskuit, sehingga untuk saat ini pada produk MP-ASI Biskuit belum berlaku aturan SNI secara wajib padahal urgensi untuk diaturnya peraturan pelaksana pemberlakuan SNI secara wajib pada MP-ASI Biskuit adalah guna melindungi dan menjamin keamanan dan keselamatan bayi dalam mengkonsumsi MP-ASI Biskuit tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memahami apakah pengaturan tentang standarisasi MP-ASI Biskuit sudah memberi perlindungan kesehatan pada konsumen, serta mengetahui dan memahami bentuk tangggung jawab pelaku usaha terkait hak gugat atas kerugian yang ditimbulkan dari peredaran produk MP-ASI Biskuit yang belum sesuai dengan standarisasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier/ non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa biskuit berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60/M-IND/PER/7/2015 telah diberlakukan SNI secara wajib pada semua jenis produknya, namun dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60/M-IND/PER/7/2015 tersebut tidak mengatur tentang pemberlakuan SNI secara wajib pada MP-ASI Biskuit sehingga terjadi kekosongan hukum. Urgensi pengaturan tentang pemberlakuan SNI secara wajib pada MP-ASI Biskuit adalah karena MP-ASI Biskuit merupakan makanan pendamping yang berfungsi sebagai penunjang asupan gizi bayi disamping ASI. Hal ini berarti MP-ASI Biskuit berkaitan dengan kesehatan bayi, maka berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU SPK jo Pasal 12 ayat (3) PP Standarisasi MP-ASI Biskuit harus diberlakukan secara wajib demi keamanan, keselamatan, dan kesehatan bayi saat mengkonsumsi. Tanggung jawab pelaku usaha terkait dengan pelaku usaha yang memproduksi dan memasarkan produknya yang tidak sesuai dengan standar maka bentuk pertanggungjawabannya sesuai dengan yang sebagaimana diatur dalam UUPK. Bentuk tanggung jawabnya tercantum dalam Pasal 19 dan Pasal 24 yang intinya pelaku usaha bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen. Ganti rugi oleh pelaku usaha dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rumah Tangga Pasca Berlakunya PermenakerPerlindungan PRT SEFFRI MAULYDIA, NANDA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.17704

Abstract

ABSTRAKTanggung jawab atas berbagai pekerjaan yang dibebankan kepada pekerja rumah tangga (selanjutnyadisebut PRT) menuntut jaminan bagi kehidupan sosial ekonomi PRT, salah satunya dengan caramemberikan jaminan sosial. Pemerintah melindungi hak-hak PRT melalui Permenaker Nomor 2 Tahun2015 tentang Perlindungan PRT (selanjutnya disebut Permenaker perlindungan PRT). Permenakerperlindungan PRT tidak hanya menjadi aturan bagi PRT saja namun aturan main bagi pengguna jasa PRTdan lembaga penyalur pekerja rumah tangga. Dalam permenaker tersebut pengguna jasa PRT wajibmengikutsertakan jaminan sosial untuk PRTnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaranpelaksanaan pemberian jaminan sosial bagi PRT yang tergabung dalam anggota LSM SAKPPDSurabaya, dan kendala dalam pelaksanaan pemberian program jaminan sosial. Metode penelitian iniadalah yuridis sosiologis. Teknik analisis data menggunakan kualitatif bertujuan untuk memberikangambaran berkaitan dengan permasalahan yang peneliti angkat. Teknik pengumpulan data melaluiwawancara dan dokumentasi dengan Dinas Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, LSM SAKPPD, PRT danpengguna jasa PRT. Berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya jaminan sosial yang dimaksud dalam pasal11 huruf (g) Permenaker perlindungan PRT tidak terlaksana dibuktikan dengan pengakuan PRT yangtergabung dalam anggota LSM SAKPPD, hal tersebut dikarenakan ada beberapa kendala yakni faktorhukum karena Permenaker perlindungan PRT belum mempunyai kekuatan hukum yang kuat, faktorsarana dan prasarana yakni belum ada pendataan, pembinaan, upaya untuk pelaksanaan pemberianjaminan sosial PRT, dan faktor masyarakat yang masih menganggap PRT bukan pekerja sehingga haknyadiabaikan, faktor hambatan tersebut mengakibatkan PRT masih menanggung sendiri biaya yang akandikeluarkan ketika mengalami resiko sakit.Kata kunci : jaminan sosial, pekerja rumah tangga, Permenaker perlindungan PRT .ABSTRACTThe responsibility of all kinds of the work which is charged to domestic workers demands a social andeconomic’s warranty for their social life, such as by providing social security. The government protectsthe rights of domestic workers by Man Power Ministerial Regulation Number 2/2015. Man PowerMinisterial Regulation Number 2/2015 is not only a domestic workers rule, but also to be the rule ofemployer and domestic workers supplier. In this regulation, the employer has to register the socialsecurity for their domestic workers. Based on this problem, the purposes of this research are describingthe implementation of social security for domestic workers who are members of LSM SAKPPD Surabayaand constraints on the implementation of the provision social security. The method used in this research isa juridical sociology method. The data analyzis techniques used is qualitative which has purpose todescribe the problems associated with this research. The data are collected by interviews anddocumentation with several informants from Department Man Power, Social Security Board , LSMSAKPPD, domestic workers, and empeloyer. According to the result, the social security referred to inArticle 11 (g) Man Power Ministerial Regulation Number 2/2015 has not been implemented properly,proved by the argument of domestic workers who are members of the LSM SAKPPD, because there areseveral obstacles such as the factor of law because Man Power Ministerial Regulation Number 2/2015does not have strong legal force public legal awareness’ factors, facilities and infrastructures there is nodata collection, socialization, implementation effort of Man Power Ministerial Regulation Number 2/2015from Department Man Power, and ,factors of society that still considers that domestic workers are notworkers so that their rights are ignored, and. These factors make the domestic workers still pay themedical cost by theirself.Keywords: social security, domestic workers, Man Power Ministerial Regulation Number 2/2015.
ANALISIS PROBLEMATIK MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN DARUL ULUM REJOSO KABUPATEN JOMBANG) FADLIN NAIM, RIFQI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.17707

Abstract

Abstrak Tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) yang terjadi di dalam lingkungan Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Kabupaten Jombang yang dilakukan oleh santri Pondok Pesantren mengakibatkan meninggalnya santri Abdullah Muzaka merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Tujuan penelitian ini : mendapatkan informasi tentang penyelesaian tindakan main hakim sendiri yang dilakukan para santri Pondok Pesantren Darul Ulum dan memperoleh pengetahuan lebih mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan santri melakukan tindakan main hakim sendiri.Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian main hakim sendiri yang dilakukan oleh santri oleh pihak Pondok Pesantren maupun pihak kepolisian sudah sesuai dengan peraturan pondok, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang nomer 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri antara lain : kurang atau tidak menyadari bahwa main hakim sendiri dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana, kurang percaya apabila korban diproses oleh pihak keamanan Pondok Pesantren, melakukan tindak main hakim sendiri dengan maksud membalas dendam. Sistem pengawasan dan pelayanan keamanan Pondok Pesantren kurang baik dan jumlah tenaga keamanan tidak seimbang dengan jumlah santri Kata Kunci : main hakim sendiri, pondok pesantren, Kabupaten Jombang Abstract Vigilante actions (eigenrichting) which occurred in Darul Ulum Pesantren Rejoso committed by students boarding schools resulted in the death of Abdullah santri Muzaka was the Act that cannot be justified. The purpose of this research was: get information about the completion of the Act of vigilantism perpetrated the students darul ulum boarding schools and gain a deeper knowledge about the factors that cause the student vigilante action method used is the sociological legal research or empirical. The data collected by using interview techniques and study documents. Research results show that the completion of vigilantism perpetrated by students in the process of settlement of the vigilantism of the boarding schools or the police is in compliance with the regulations, the book of the law of criminal and law number 11 of 2012 on child criminal justice system and there are several causative factors of vigilante actions, among others: less or do not realize that the vigilante can result in the occurrence of a crime, the less satisfied when victims are processed by party security boarding school , doing vigilante acts with the intent of revenge, surveillance system and service security boarding school and the number of security personnel was disproportionate to the number of students Key words: vigilantism, islamic boarding school,district Jombang
PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN KERJA DAN KEMATIAN (STUDI DI PT. PERTAMINA TRANS KONTINENTAL) WARIH PUSPA SETIA, ANDAN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.17853

Abstract

Abstrak Kecelakaan kerja dan kematian merupakan suatu resiko yang dapat terjadi akibat suatu pekerjaan oleh karenanya diperlukan suatu perlindungan dalam bentuk jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, agar segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja dapat dipertanggungjawabkan. PT. Pertamina Trans Kontinental dalam perkembangannya saat ini memberikan peluang bagi siswa untuk magang dan mengikuti segala kegiatan maupun ketrampilan yang diberikan langsung dengan adanya pengawasan serta bimbingan dari PT. Pertamina Trans Kontinental. Siswa magang dianggap layaknya seorang pekerja, maka mereka mempunyai resiko yang sama dengan pekerja umumnya di PT. Pertamina Trans Kontinental, oleh karena itu PT. Pertamina Trans Kontinental bertanggungjawab atas resiko yang dialami oleh siswa magang, untuk itu siswa magang juga berhak atas jaminan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada PT. Pertamina Trans Kontinental, serta untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi kecelakaan kerja yang dialami siswa magang di PT. Pertamina Trans Kontinental. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini di PT. Pertamina Trans Kontinental. Jenis data berupa data primer yakni dengan observasi, wawancara dengan informan peserta magang dan kepala HRD di PT. Pertamina Trans Kontinental dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa di PT. Pertamina Trans Kontinental menyelenggarakan Program Pemagangan namun untuk hak peserta magang atas manfaat BPJS Ketenagakerjaan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi siswa magang belum diberikan, dan bila terjadi kecelakaan kerja yang dialami peserta magang PT. Pertamina Trans Kontinental akan memberikan santunan kepada Peserta magang. Kata Kunci: Perlindungan hukum, siswa magang, PT. Pertamina Trans Kontinental. Abstract Accidents and death is a risk that can occur as a result of a work will be required as a protection in the form of social security in the form of accident insurance and life insurance, in order for any loss arising from workplace accidents can be justified. PT. Pertamina Trans Continental in the current developments provide opportunities for students to intern and follow all the activities and skills given by their direct supervision and guidance of PT. Pertamina Trans Continental. Student internships are considered like a worker, then they have the same risks to workers generally in PT. Pertamina Trans Continental, therefore PT. Pertamina Trans Continental was responsible for risk experienced by apprentices, for the apprentice is also entitled to social security. The purpose of this study was to investigate the application of PP.No.44 2015 on the Implementation Program Accident Insurance and Life Insurance at. Pertamina Trans Continental, and to determine the form of responsibility in case of work accidents experienced by students internship in PT. Pertamina Trans Continental. This study used a qualitative approach with sociological juridical methods. The location of this research at PT. Pertamina Trans Continental. The data type of primary data that is by observation, informant interviews with apprentices and head HRD PT. Pertamina Trans Continental and secondary data in the form of legislation. The results of this study prove that PT. Pertamina Trans Continental held Internship Program interns, but for the right to benefits program BPJS Employment accident insurance and life insurance for apprentice students have not been given, and in case of work accidents experienced by apprentices PT. Pertamina Trans Continental will provide compensation to the Participant internship. Keywords: Legal Protection, Student Internships, Pt. Pertamina Trans Continental
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN INVESTORINVESTASI TIDAK WAJAR MARIAM,
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.17855

Abstract

AbstrakSkripsi ini membahas tentang kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)dalam perlindungan investor investasi tidak wajar. Saat ini semakin maraknya praktik investasi tidakwajar yang menimbulkan banyak korban mengalami kerugian yang besar. Namun karena lembagainvestasi investasi tidak wajar tidak mendapatkan izin yang jelas serta tidak mendapat izin dari OJK makapara korban mengalami kesulitan untuk melapor dan mendapatkan perlindungan hukum yang jelas haldemikian membuat para korban investasi tidak wajar merasa kebingungan untuk bertindak. Berdasarkanpermasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekaburan norma terkaitkewenangan yang dimiliki OJK dalam perlindungan hukum atas investor investasi tidak wajar danmengetahui berbagai upaya OJK dalam penegakan hukum pada terjadinya praktik investasi tidak wajar.Metode penelitian ini adalah normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatanperundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakanadalah studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan menggunakan sistem seleksi bahan hukum dalamteknik pengolahan data. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa OJK tidakmemiliki kewenangan dalam keseluruhan kegiatan pengawasan, pengaturan serta perlindungan terhadapLI yang tidak mendapat izin dari OJK. Untuk menindaklanjuti semakin maraknya kasus investasi tidakwajar OJK kemudian bekerja sama dengan dengan Satuan Tugas Waspada Investasi (Satgas WaspadaInvestasi). Satgas Waspada Investasi dibentuk dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangitawaran dan praktik investasi tidak wajar. Dari mulai memberikan edukasi dan sosialisasi di masyarakatterkait dengan investasi tidak wajar sampai dengan melakukan tindakan penanggulangan dalammenanggapi laporan investor korban investasi tidak wajar.Kata Kunci: otoritas jasa keuangan, investor investasi tidak wajar , perlindungan investor.AbstractThis research discusses the authority possessed by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in investorprotection is not a reasonable investment. Today more rampant practice unnatural investment that manyvictims suffered great keruagian. However, due to the investment investment institutions unnatural not getpermits a clear and does not get permission from the OJK, the victims find it difficult to report and obtaina clear legal protections such things make investments unnatural victims feel confused to act. Based onthese problems, the study aims to analyze the vagueness of norms related to the competencies of the OJKin the legal protection of investors investing unnatural and know the efforts of law enforcement at theOJK in the practice of investment is not fair. This research method is normative. The research approachused is the approach of legislation and conceptual approaches. Types of legal materials consisting ofprimary legal materials, secondary law, and nonlegal material. Mechanical collection of legal materialsused are literature studies are then processed by using a selection system for legal materials in dataprocessing techniques. Based on the research results obtained, it can be concluded that the OJK has noauthority in the overall activities of supervision, regulation and protection of the investment institutionsthat did not receive permission from the OJK. To follow up the rampant cases of unnatural investmentOJK worked with the Task Force Investment Alert. Task Force was formed with the purpose ofinvestment vigilant to prevent and counter bids and investment practices that are not fair. From start toprovide education and outreach in the community associated with investing unnatural up to performremedial action in response to reports of victims investors investing unnatural.Keywords: financial fervices authority, investors investing unnatural, investor protection.
SINKRONISASI PENGATURAN RUANG ANGKASA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN SPACE TREATY 1967 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA CATUR WULANDARI, YUNIAR
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.17859

Abstract

AbstrakPengaturan ruang angkasa pada dasarnya telah diatur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (2) yang intinya terdapat pengaturan ruang angkasa . problematika muncul ketika pengaturan ruang angkasa pada UUPA berbeda degan pengaturan ruang angkasa yang ada pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan Space Treaty 1967. Konflik norma yang terjadi terdapat pada Pasal 1 ayat (2) UUPA yang menyatakan adanya ruang angkasa yang berada dalam Wilayah Republik Indonesia berbeda dengan pengaturan ruang angkasa pada article II Space Treaty 1967 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2002, dan apakah benar Undang-Undang Nomor 16 tahun 2002 merupakan pengaturan pelaksanaan dari UUPA terkait dengan substansi pengaturan ruag angkasa yang terkandung didalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaturan ruang angkasa pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok AgrariaJenis penelitian ini adalah penelitian normatif taraf sinkronisasi yakni menganalisis dan mensinkronkan pengaturan ruang angkasa dalam UUPA dengan UU Nomor. 16 Tahun 2002. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang, pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pembahasan menunjukkan bahwa UU Nomor. 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan Space Treaty 1967 bukanlah pengaturan pelaksanaan dari UUPA yang dilihat dari kedudukan UUPA sebagai undang-undang organik dan UU Nomor 16 tahun 2002 sebagai undang-undang nonorganik. Pengaturan ruang angkasa antara kedua undang-undang yang terkait tidaklah sinkron. Sehingga menurut Asas lex posterior derogate legi priori UU Nomor 16 Tahun 2002 dirasa dapat mengesampingkan UUPA, karena permasalahan yang dibahas terkait dengan hukum formil. Pengaturan ruang angkasa yang tidak sinkron antara undang-undang terkait memberikan akibat yang kurang baik, karena ketidaksinkronan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat menimbulkan kebingungan dalam memilah peraturan mana yang akan dipergunakanKata Kunci: Sinkronisasi Pengaturan Ruang Angkasa, Konflik Norma, Ruang Angkasa.AbstractThe spatial arrangement space basically has been stipulated in Law number 5 year 1960 About Regulation of The Basic Principles of Agrarian. It is stipulated in article I Paragraph (2) wich basically there are setting space. This issue emerge when the spatial arrangement space different from regulation about space that is on Law Number 16 year 2002 regarding the ratification of the space teraty 1967. The norm conflict is on Article 1 paragraph 2 of Regulation of The Basic Principles of Agrarian expressed the space that located in the territory of the Republic of Indonesia different from the regulation of space on article II of Space Treaty 1967 ratified by Law Number 16 Year 2002, and is it correct that Law Number 16 Year 2002 is the implementation of arrangements Regulation of The Basic Principles of Agrarian related to the substance of arrangement space contained in it. The purpose of this reserach is to find and analyzes do the spatial arrangement space on law number 5 year 1960 about regulation of the basic Principles of Agrarian.Type of this research is normative research stage synchronization which analyze and synchronize regulation space in Law Number 16 Year 2002 and Regulation of The Basic Principles of Agrarian. The approach used is Act approach, concept approach and legal political approach. Kinds of materials laware primary and secondary. The discussion showed that Law Number 16 Year 2002 About Ratification of Space Treaty 1967 is not the implementation arrangements of Regulation of The Basic Principles of Agrarian viewed from the position of Regulation of The Basic Principles of Agrarian as an organic law and Law Number 16 Year 2002 as a non organic law. Regulation the space between two related laws are not synchronized. According to the principle of lex posterior derogate legi priori Law Number 16 Year 2002 considered able to put aside Regulation of The Basic Principles of Agrarian, because the the problems discussed associated with formal law. Regulation space are not in sync between related laws gives the effects that not well, because unsynchronized conditions the laws applicable causing confusion in sorting out the regulations which will be used.Keywords: Synchronization Regulation Space, Conflict of Norms, Space

Page 1 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue