cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 3 No 2 (2016)" : 40 Documents clear
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Polrestabes Surabaya Terkait PP Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan PUTRA WAHYU ROMADHON, ADITYA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.17896

Abstract

AbstrakPasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan, pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan secara berkala setia 6 (enam) bulan atau insidental sesuai kebutuhan. Polrestabes Surabaya melakukan pola pemeriksaan untuk menekan angka peningkatan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta terjadinya tindak kerjahatan menyangkut kendaraan bermotor. Untuk mengetahui pola pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya terkait.PP No. 80 Tahun 2012 Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindalan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis atau empiris. Informan dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, Urusan Pembinaan Operasional. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pengolahan data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pola pemeriksaan kendaraan bermotor di Polrestabes Surabaya terkait Pasal 12 PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kedaraan bermotor dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, pemeriksaan secara berkala dilakukan dengan sandi operasi yang berbeda-beda seperti yang sudah terlaksana yaitu simpatik semeru dan patuh semeru. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk penerapan kawasan tertib lalu lintas. Pemeriksaan dilakukan dengan target operasi, sasaran operasi, dan cara bertindak yang mencakup orang, benda, lokasi. Pertimbangan dilakukan pemeriksaan berkala untuk menyambut kegiatan Prepcorn dan For Un Habitat di Wilayah Surabaya. Pemeriksaan secara insidental dilakukan jika pemeriksaan secara berkala belum optimal pelaksanaannya. Pemeriksaan secara incidental dilakukan dengan cara bergerak (hunting), yaitu saat melakukan patroli Kepolisian menemukan pelanggaran lalu lintas.Upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas dan tindak kejahatan menyangkut kendaraan bermotor oleh Polrestabes Surabaya, melalui kegiatan turjawali lalu lintas yang mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan patroli, dikyasa lalu lintas, sosialisasi ke sekolah dan masyarakat dalam bentuk Polisi sahabat anak dan kegiatan pemolisian masyarakat, merupakan upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Surabaya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menekan angka peningkatan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta tindak kejahatan menyangkut kendaraan bermotor.Kata Kunci: Pola pemeriksaan, kendaraan bermotor, Polrestabes SurabayaAbstract The pattern of vehicle inspections in Polrestabes Surabaya related to Article 12 of Government Regulation No. 80 Year 2012 on the inspection procedure kedaraan motorized and prosecution of traffic violations and road transport, periodic examination performed with password operation different as has been done that is sympathetic semeru and obedient semeru. The examination is aimed at the implementation of regional traffic rules. Examination conducted by the operating target, the target operation, and a way of acting that includes people, objects, locations. Consideration do periodic checks to welcome activities Prepcorn and For Un Habitat in Surabaya region. Incidental examination conducted checks periodically if not optimal implementation. Incidental examination is done by moving (hunting), namely when the police patrol found the traffic violations. Efforts to prevent traffic accidents and crimes involving vehicles by Polrestabes Surabaya, through turjawali traffic which include setting, guarding, escort patrols, dikyasa traffic, socialization into the school and community in the form of police friend to children and activities of community policing, an effort -upaya precautions taken by Satlantas Polrestabes Surabaya. The activity aims to reduce the number of violations and the increase in traffic accidents and crimes involving motor vehicles.Key words: Pattern inspection, motor vehicle, Polrestabes Surabaya
PENERAPAN PASAL 5 HURUF B PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEMANTAUAN HAKIM OLEH PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL WILAYAH JAWA TIMUR KESUMA DEWI, MAHARANI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.17900

Abstract

AbstrakKomisi Yudisial yang selanjutnya disebut KY dalam melakukan pengawasan terhadap hakim telah mengangkat beberapa penghubung di beberapa daerah yakni salah satunya Penghubung KY Wilayah Jawa Timur. Pelanggaran hakim di wilayah Jawa Timur masih tetap saja terjadi meskipun telah dilakukan pemantauan oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Pasal 5 huruf b Peraturan KY Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung KY di Daerah tentang pemantauan hakim oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur serta upaya apa saja yang dilakukan oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur dalam mengefektifkan pemantauan hakim. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Jenis data terdiri dari data primer, data sekunder. Lokasi penelitian dilakukan di kantor Komisi Yudisial Penghubung wilayah Jawa Timur Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Data diolah sedemikian rupa agar tersusun secara runtut, sistematis, sehingga memudahkan peneliti melakukan analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 5 huruf b Peraturan KY Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung KY di Daerah tentang pemantauan hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur dilaksanakan berdasarkan laporan masyarakat dan atas inisiatif sendiri. Pelaksanaannya masih kurang efektif. Upaya Penghubung KY Wilayah Jawa Timur dalam mengefektifkan pemantauan terhadap hakim ada dua yakni upaya internal dan eksternal. Upaya internal meliputi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pengajuan rencana alokasi dana, dan pengajuan penambahan sarana dan prasarana pemantauan. Upaya eksternal meliputi pelaksanaan sosialisasi regulasi baik kepada instansi-instansi terkait khususnya hakim maupun masyarakat.Kata kunci : Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur, Pemantauan HakimAbstractJudicial Commission, hereinafter referred KY for supervising judge has raised some liaison in several areas namely one Liaison KY East Java. Violations judge in East Java still occur despite monitoring by the Liaison KY East Java. This study aims to analyze the application of Article 5 letter b of Regulation KY Republic of Indonesia Number 1 Year 2012 on the Establishment, Composition and Working Procedures Liaison KY in the Region on the monitoring of judges by the Liaison KY East Java as well as what is being done by the Liaison KY East Java in effective monitoring of judges. This research is empirical. The research approach used is a qualitative approach. This type of data consists of primary data, secondary data. Location of the research conducted in the office of the Judicial Commission Liaison East Java Data collection techniques used were interviews, documentation and observation. Data is processed in such a way that arranged in a coherent, systematic, making it easier for researchers to analyze. The analysis technique used is descriptive technique. The results showed that the application of Article 5 letter b of the Republic of Indonesia KY Regulation No. 1 Year 2012 on the Establishment, Composition and Working Procedures KY Regional Liaison on the monitoring of judges by the Judicial Commission Liaison East Java implemented based on public reports and on their own initiative. However, the implementation is still less effective. Efforts Liaison KY East Java in the effective monitoring of the judges that have two internal and external efforts. Internal efforts include improving the quality of human resources, the plan for the allocation of funds, and the submission of additional facilities and infrastructure monitoring. External efforts include the implementation of good regulatory dissemination to relevant institutions in particular judge and the community.Keywords: Judicial Commission, the Judicial Commission Liaison East Java, Monitoring Judge
Pengaturan Sunat Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia DWI PRATIWI, YULITA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.17901

Abstract

AbstrakSunat perempuan merupakan praktik atas dasar budaya dan agama yang masih dipraktikkan di Indonesia. Praktik sunat perempuan di Indonesia dianggap melanggar Hak Asasi Maanusia (HAM) dan dipersamakan dengan Female Genital Mutilation (FGM). Di Indonesia hingga saat ini belum terdapat aturan pelarangan sunat perempuan karena praktik di Indonesia hanya dilakukan secara simbolik berbeda dengan FGM. Namun, tidak menampikan bahwa praktik sunat perempuan mengarah pada FGM. Pada tahun 2014 diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 tentang Sunat Perempuan. Konsekuensi pencabutan Permenkes tersebut ialah terjadi kekosongan hukum pengaturan sunat perempuan, yang mengakibatkan sunat perempuan yang tidak terkontrol dan merugikan perempuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami sunat perempuan setelah diundangkannya Permenkes 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Permenkes 1636 tentang Sunat Perempuan dan merumuskan pengaturan Sunat Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis dan perbandingan. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi penelitian hukum (legal research). Teknik analisis bahan hukum dengan menginventarisasi dan mengelompokkan bahan hukum, mengidentifikasi fakta hukum dan menjawab isu hukum dengan konstruksi hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setelah diundangkannya Permenkes 6 tahun 2014 tidak terdapat perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami sunat perempuan. Pencabutan Permenkes 6 tahun 2014 tersebut sekaligus mengambil kewenangan tenaga kesehatan untuk melakukan sunat perempuan sehingga masyarakat kembali menggunakan jasa dukun. Oleh karena tidak ada aturan tentang sunat perempuan maka Pasal 133 dan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikonstruksikan secara analogis sehingga berlaku ketentuan perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami sunat perempuan. Pengaturan yang dibutuhkan terkait sunat perempuan berupa undang-undang untuk hak dasar warga negara dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan bagi warga negara.Kata kunci: sunat perempuan, perlindungan hukum, permenkes no. 6 tahun 2014.AbstractFemale circumcision (FC) is a practice based on culture and religion that quite common in Indonesia. The practice of FC in Indonesia considered as violation of human rights, or it usually called as Female Genital Mutilation (FGM). Until now, there has not been a bargaining rule yet of FC in Indonesia because of different interpretation that contrast to the meaning of FGM. However, FC that happened in Indonesia does not lead to FGM. In 2014, the establishment and regulation of Health Minister in No. 6 / 2014 on Revocation of Regulation of Health Minister No. 1636/MENKES/PER/XII/2010 about Female Circumcision. The consequences of revocation of Permenkes are the occurrence of legal vacuum in FC arrangement that lead to uncontrolled and detrimental of women. This research aims to analyzing the legal protection for women that experienced FC after re-arrangement of Permenkes No. 6 in 2014 about revocation of Permenkes in 1636, about FC itself, and formulate new arrangement of FC settings in formulating law and regulations in Indonesia.This research is the normative legal research with legislation approach, conceptual, historical and comparative. The types of law consist of: primary and secondary legal materials. Legal materials collection techniques to use legal research (legal research). Legal materials analysis techniques with inventory and classify the material law, identify the legal facts and answer the legal issues with the construction of the law. Based on the results of research, it concludes that pre-rearrangement of Permenkes No. 6 in 2014 issued, and there is no legal protection for women who experienced FC.The revocation of the Permenkes at the same time take the authority of health workers to be able to do FC, then the societies use the services of „dukun‟. Because of the rules about FGM, in article of 133 – 134 the Act No. 36 in 2009 is, constructed analogically so that the legal protection for woman whom2experiencedFG. The need of an arrangements of FGM in for of human right act as citizen and the responsibilities of state in providing and facilitating the protection for its citizens. Keywords: female genital mutilation, law protection, regulation and arrangement.
PENEGAKAN HUKUM ATAS LARANGAN PENYEMBELIHAN SAPI BETINA PRODUKTIF DI PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN PEGIRIAN SURABAYA OCTAVIANDRA, TIARA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.17902

Abstract

AbstrakLarangan penyembelihan sapi betina produktif di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Pegirian Surabaya sesuai dengan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Kesadaran masyarakat Indonesia tentang gizi daging sapi, membuat konsumsi daging sapi melonjak. Hal tersebut tidak diimbangi dengan jumlah sapi potong yang mencukupi untuk dikonsumsi. Akibatnya sapi betina produktif ikut disembelih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging masyarakat. Penelitian ini digunakan untuk mengkaji penegakan hukum atas larangan penyembelihan sapi betina produktif di PD RPH Pegirian Surabaya, serta untuk mengetahui kendala dan upaya pihak berwajib dalam penegakan hukum atas larangan penyembelihan sapi betina produktif di PD RPH Pegirian Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum atas larangan penyembelihan sapi betina produktif di PD RPH Pegirian Surabaya tidak terlaksana sesuai peraturan perundang-undangan terkait karena Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kota Surabaya sudah tidak mengawasi pelaksanaan teknis di PD RPH Pegirian Surabaya dan Polsek Semampir Kota Surabaya mengajukan alasan tidak dapat menindak lanjuti pelanggaran penyembelihan sapi betina produktif dikarenakan tidak adanya laporan. Kendala dalam penegakan hukum atas larangan penyembelihan sapi betina produktif yaitu kurangnya pengawasan, koordinasi, serta kesadaran masyarakat. Masih belum ada upaya yang efektif dari pihak berwajib dalam penegakan hukum sehubungan dengan larangan penyembelihan sapi betina produktif.Kata kunci : Larangan Penyembelihan, Sapi Betina Produktif, Perusahaan Daerah Rumah PotongHewan Pegirian SurabayaAbstractThe prohibition of productive cows slaughtering in slaughterhouses Pegirian Surabaya according to Article 18 Paragraph 4 of Law Number 41 Year 2014 Concerning the Amendment to Law Number 18 Year 2009 on Animal Husbandry and Animal Health. The awareness of Indonesian society about nutrition of beef, making beef consumption soared. It is not offset by the number of beef cattle are adequate for consumption. As a result, many productive cows were slaughtered to meet the needs of society. This research was used to assess the enforcement of the prohibition of slaughtering productive cows in Pegirian Surabaya slaughterhouse, and to know the constraints and attempts of law enforcement authorities of the prohibition of of slaughtering productive cows in Pegirian Surabaya slaughtherhouse. This research is an empirical law with juridical sociological research model. The data collection techniques used were interviews and documentation. The analysis technique used in this research is qualitative analysis techniques. Based on this research, the law enforcement of the ban on the slaughter of productive cows in slauhtherhouse of Pegirian Surabaya was not implemented as regulations permit since the Department of Agriculture Division of Animal Surabaya had not overseeing the technical operations of the Pegirian Surabaya and police Semampir Surabaya excuses could not follow up violations of productive cows slaughter due to lack of reports. The obstacles in the enforcement of the ban on the slaughter of productive cows were the lack of supervision, coordination and public awareness. There is no attempt by the authorities in law enforcement to the ban on slaughter of productive cows.Keywords: The prohibition of slaughtering, Productive cows, Regional company slaughterhouse ofPegirian Surabaya.
PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TERHADAP PELAKSANAANUPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016 DI KABUPATEN MOJOKERTO MAGDA WIHARNANI, RENNY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.17903

Abstract

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN DI SURABAYA (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN SURABAYA) RUDI SANTOSA, HERMAWAN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.18119

Abstract

Angkutan merupakan bidang transportasi yang berperan penting dalam masyarakat yang digunakan sehari-hari, untuk melakukan bepergian jauh maupun dekat. Angkutan umum yang menggunakan kendaraan bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang diatur dalam Pasal 48 Juncto Pasal 106 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Namun kenyataannya masih banyak mikrolet yang dioperasikan di Kota Surabaya tidak memenuhi persyaratan teknis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya terhadap mikrolet yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara kepada informan dan juga melakukan observasi langsung terhadap mikrolet yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya terhadap angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Sebagian besar melalui operasi tertangkap tangan berupa tilang langsung terhadap pengemudi dengan memberikan blangko tilang dan kemudian untuk disuruh datang dalam persidangan ke pengadilan Negeri setempat, namun masih mengalami hambatan sehingga penegakan hukum masih belum berjalan dengan baik. Hambatan tersebut disebabkan oleh tiga faktor yaitu pertama adalah faktor penegak hukum yang masih kekurangan jumlah personil. Kedua faktor masyaraka yaitu kesadaran hukum yang masih kurang. Ketiga faktor sarana atau fasilitas yaitu jumlah kendaraan dan anggaran yang kurang. Kata kunci: Angkutan umum, persyaratan teknis dan laik jalan, Dinas Perhubungan Kota Surabaya Public Transportation has been part of everyday life in a society based on its function as the tools to move people between two places. The use of motor vehicle is set by the regulation in Article 48 Juncto, article 106 (3) the Act number 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation, however there are many motor vehicles operated which not fulfill the requirement of the qualified vehicle such the minibus which is the object of this study. Therefore, the aim of this study are to find out how is the implementation of the related regulation done by the Department of Transportation and what are the obstacles of the implementation. This study is an empirical study which gains the data by interviewing participants, who are the Chief of Department of Transportation, the minibus’ driver, and the passangers. The data are compiled and analyzed in a qualitative and descriptive method. The result of this study shows that the law enforcement by Department of Transportation in Surabaya regarding the unqualified minibus which still operated is by giving the traffic ticket to the driver. some of the traffic tickets are given directly to the driver, but some are in the form of receipt and the driver must go to the court session in district court, however there are three main obstacles regarding this case. the first is there are only a few number of the police officer in the city who are taking care of this problem, second is the less attention by the society regarding this case, and the last is the high number of the vehicle which are not balances with the facilities and the budget for implementing this regulation. Keywords: Public transportations, the technical requirements and road worthy, Departement Of Trasnsportation In Surabaya
PROBLEMATIKA YURIDIS KEABSAHAN AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP TEMUAN KERUGIAN NEGARA (Studi Kasus Pembelian Lahan RS Sumber Waras Oleh Pemprov DKI Jakarta) GHANI MAULANA, RADINAL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.18151

Abstract

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23E.Namun dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan pandangan antara BPK sebagai pengawas kinerja pemerintah dengan Pemprov DKI Jakarta terkait pembelian lahan RS Sumber Waras.BPK menemukan dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp 191.334.550.000dan beberapa pelanggaran prosedur terkait pembelian lahan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.Namun, Pemprov DKI Jakarta beranggapan bahwa proses pembelian lahan tersebut telah sesuai dengan prosedur.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji keabsahan hasil audit yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemprov DKI Jakarta terkait hasil penilaian kerugian negara dan untuk mengkaji keterikatan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap laporan hasil audit BPK terkait temuan kerugian negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang atau Statue Approach dan pendekatan kasus Case Approach.Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa BPK dalam melakukan audit terhadap proses pembelian lahan RS Sumber Waras, dilihat dari prosedurnya terdapat kesalahan landasan hukum, namun jika dilihat menurut kewenangan dan substansi hasil audit tersebut tetap sah karena BPK merupakan lembaga yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945 yang memiliki tugas khusus untuk melakukan audit keuangan dan telah menerapkan prinsip daya guna dan hasil guna. Keterikatan laporan hasil audit BPK terkait temuan kerugian negara terhadap KPK, bahwa KPK tidak terikat dengan laporan hasil audit BPK karena dalam proses penyelidikannya apabila tidak ditemukan bukti yang cukup, KPK dapat menghentikan proses penyelidikan. Kata Kunci: Audit BPK, Pembelian lahan RS Sumber Waras, Pemprov DKI Jakarta. Abstract Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) is a state institution which has the task to examine the management and financial responsibility of the country in accordance with the UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23E. However, in practice, there is a difference of views between BPK as the supervisor of government’s performance with Pemprov DKI Jakarta regarding the purchase of land for RS Sumber Waras. BPK finds alleged losses to the state amounting to Rp. 191.334.550.000,- and several procedural violations related to land purchases made by Pemprov DKI Jakarta. But, they consider that the process of purchasing the land is in accordance with the procedure. The purpose of this study was to assess the validity of the results of the audit are set Badan Pemeriksa Keuangan and the Pemprov DKI Jakarta related losses to the state assessment results and to assess whether the Komisi Pemberantasan Korupsi is bound to report audit findings related losses to the state. The method used in this study is juridical normative research method. The approach used is Statue Approach and Case Approach. Based on the results, it can be concluded that the BPK in an audit of the process of land purchase RS Sumber Waras, seen from the procedure contained errors legal basis, but when viewed under the authority and substance of the audit results are still valid because the BPK is an institution governed by the UUD NRI Tahun 1945 which has a special duty to perform the financial audits and has implemented the principles of efficiency and effectiveness. As for the report audit of BPK related to the losses to KPK, that KPK is not bound with the audit report of BPK because if there is not enough prove in the investigation process, KPK may terminate the investigation. Keyword:BPK Audit, Land purchases for RS Sumber Waras, Pemprov DKI Jakarta
Kedudukan dan Tanggung Jawab Nadzhir dalam Praktek Wakaf Uang Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam PUTRI, BADZLINA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.18332

Abstract

ABSTRAK Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai pentingnya kedudukan nadzhir dalam praktek perwakafan, sehingga eksistensinya sangat diperhitungkan terutama yang erat kaitannya dengan perwakafan tanah. Akan tetapi, semenjak kemunculan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang memunculkan praktek wakaf uang membuat keberadaan nadzhir menjadi tergeser akibat adanya Lembaga Keuangan Syariah yang diberikan kewenangan untuk menerima wakaf tersebut. Kurangnya sosialisasi peraturan ini menyebabkan masyarakat masih sering menyalurkan wakaf uangnya kepada nadzhir, utamanya nadzhir yang legalitasnya masih dipertanyakan. Wakaf yang merupakan perbuatan hukum akan membawa kepastian dan jaminan perlindungan hukum agar kepentingan yang ada bisa berjalan sebaik mungkin. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Ketiga gabungan pendekatan tersebut diolah dan dianalisa berdasarkan studi kepustakaan terhadap norma hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dipergunakan terbagi menjadi 2 macam yakni, bahan hukum primer dan sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum yang memiliki relevansi terhadap penelitian, serta sumber lain yang berasal dari jurnal, makalah dan internet yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dan kontribusi terhadap praktek perwakafan uang yang dikembangkan saat ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan nadzhir dan tanggung jawabnya dalam menjalankan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Nadzhir tetap memiliki kedudukan dan peran yang tinggi dalam mengoptimalkan wakaf uang, meskipun sebagian tugasnya diambil alih oleh Lembaga Keuangan Syariah. Bahkan, nadzhir memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan keuntungan lebih dari dana wakaf yang diberikan wakif karena kerjasamanya dengan LKS tersebut. LKS memiliki kemampuan untuk menjalankan investasi keuangan dengan sistem yang sudah ditentukan oleh Pemerintah, sehingga nadzhir dapat ikut serta melakukan investasi di dalamnya tanpa ragu nilai pokok wakaf akan menjadi berkurang. Kata kunci : wakaf, perbuatan hukum, wakaf uang, nadzhir, lembaga keuangan syariah. ABSTRACT In this paper described the importance of the nadzhir’s standing in endowment practice, so that its existence calculated especially are closely related to land waqf. However, since the emergence of Law No. 41 Year 2004 Concerning the Waqf that is gave rise to the practice of cash waqf made the presence of nadzhir to be shifted as a result of Sharia Financial Institutions authorized to receive such waqf. The lack of socialization this regulation causes people are still often distribute their cash waqf to nadzhir’s, mainly a nadzhir that its legality is questionable. Waqf which is legal acts will bring certainty and legal protection in order to any interest therein could run as well as possible. This research is based normative juridical, the research approach used is legislation approach, case approach, and conceptual approaches. These three approaches are processed and analyzed by the study of literature to the norm of law. Legal materials used are divided into two types, primary and secondary legal materials in the form of laws and regulations, the law books that is have relevance to the research, and other sources that comes from the journals, papers and internet that is can be accounted for. The results of this study are expected to give contributions to the practice of developed cash waqf nowadays. This research is aimed to know the standing and responsibilities of nadzhir in case of management and development of cash waqf. Nadzhir still have the standing and role in optimizing cash waqf, despite its duties were taken over by Sharia Financial Institutions partially. And even, nadzhir have the opportunity to be able to get an advantage over waqf funds given by waqif for his collaboration with the LKS. LKS has the ability to run a financial investment with a system that has been set by the government, so nadzhir be able to participate to invest on it without hesitation that the principal amount will be reduced waqf. Keywords : waqf, legal acts, cash waqf, nadzhir, sharia financial institutions/ LKS
KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DELTA TIRTA SIDOARJO DITINJAU DARI PASAL 7 UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 ARIN DITA, DYANTI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.18333

Abstract

Penelitian ini diawali dengan permasalahan yang sedang terjadi di PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Banyaknya keluhan aduan oleh konsumen yang ditujukan terhadap kinerja PDAM Delta Tirta Sidoarjo menjadikan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen merasa kecewa terhadap penyediaan air minum yang dilkasanakan oleh PDAM. Hal ini ditandai dengan belum terlaksananya kewajiban dari pihak PDAM dalam pemenuhan kebutuhan akan air minum. Disinilah peranan dari Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang sepenuhnya telah mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha maupun konsumen secara imbang. Pada dasrnya konsumen memiliki hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila pelaku usaha tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami implementasi pasal 7 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 oleh PDAM Delta Tirta Sidoarjo terkait pemenuhan hak atas kenyamanan konsumen.serta untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab PDAM Delta Tirta Sidoarjo dalam pemenuhan hak atas kenyamanan konsumen. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan tipe yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan di PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik pengumpulan data menggunakan analisis deskrptif dengan tahapan editing, classifying, verifying, analyzing, concluding dan di analisis secara kualitatif dengan cara memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari informan serta kelengkapan jawaban yang diterima. PDAM Delta Tirta Sidoarjo selaku pihak pelaku usaha dalam penyediaan air minum belum melaksanakan penerapan pasal 7 UUPK mengenai kewajiban pelaku usaha. Meningkatnya keluhan konsumen menjadi salah satu tolak ukur terhadap kinerja PDAM, hal tersebut menjadikan belum terlaksanannya kewajiban pelaku usaha dengan prima dan terpadu. Pengaduan atas penyediaan air minum yang dilakukan oleh konsumen merupakan salah satu hal bahwa belum optimalnya pemenuhan hak atas kenyamanan yang di miliki oleh konsumen. PDAM Delta Tirta Sidoarjo selaku pihak pelaku usaha belum bertanggung jawab mengenai penyediaan air minum dengan mampu menghasilkan standar mutu yang baik dalam segi kualitas maupun kuantitas serta mampu meberikan pelayanan yang professional kepada konsumen pengguna layanan penyediaan air minum. Kata Kunci : Kewajiban, PDAM, Perlindungan Konsumen This study begins with the problems that are happening in the Delta Tirta Sidoarjo TAPS. Number of complaints by consumers which shown on the performance of Delta Sari Sidoarjo TAPS make consumers in a weak position. Consumers feel disappointed towards the provision of drinking water which is implemented by the TAPS. It is characterized by has not fulfilled yet the obligation of the TAPS in the fulfillment of needs for drinking water. This is the role of the law number 8 year 1999 on consumer protection which has been governed completely on the rights and obligations of businesses and consumers in a draw. Basically, the consumer has the right that is protected by the consumer protection laws if businesses are not able to fulfill their responsibilities. The purpose of this research is to know and understand the implementation of article 7 of law number 8 year 1999 by Delta Tirta Sidoarjo TAPS related to the fulfillment of the right to the production of consumer as well as to know and understand the responsibility of Delta Tirta Sidoarjo TAPS in the fulfillment of the right to the convenience of consumers. This research is empirical legal research (sociological) with the type of juridical sociology. The location of this study conducted in PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Data collection through interviews and documentation, and data collection techniques using descriptive analysis of the stages of editing, classifying, verifying, analyzing, concluding and qualitative analysis by examining return on information obtained from informants and completeness of the answers received. Type of this research is legal empirical (sociological) with the type of juridical sociological. This study was conducted in Delta Tirta Sidoarjo TAPS. The data collection techniques were through interview and documentation, then the use of descriptive analysis with the stages of editing, classifying, verifying, analyzing, concluding, and for qualitative analysis by examining the information obtained from the informant as well as the completeness of the received answers. Delta Tirta Sidoarjo TAPS as the business actor in the provision of drinking water has not implemented yet the application of article 7 of the Consumer Protection Act regarding the obligations of businesses. The rising of consumers’ complaints became one of the benchmarks of the performance of TAPS, it has not been integrated in the implementation of the obligation of businesses. Delta Tirta Sidoarjo TAPS as the business actor is not responsible for the quality of good in terms of quality and quantity as well as capable of providing a professional service to the consumer as the user of the provision of drinking water service. Keywords: obligation, TAPS, protection of consumers.
ANALISIS YURIDIS KETENTUAN ABORSI BAGI KEHAMILAN AKIBAT PEMERKOSAAN DALAM PASAL 75 DAN 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 28B AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN1945 LISTIANA, EVA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.18335

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa, yaitu generasi pelaksana pembangunan dalam Negara. Kondisi tersebut tidak didukung dengan melakukan perlindungan anak. Anak sering menjadi objek dari praktik ketidakadilan, salah satunya adalah anak menjadi korban aborsi. Aborsi diperbolehkan untuk dilakukan oleh korban pemerkosaan yang mengalami tekanan psikologis, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Padahal janin mempunyai hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1945. Penelitian ini akan membahas mengenai pertentangan antara Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945, yang akan dikaji secara normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang membolehkan aborsi untuk dilakukan oleh korban pemerkosaan bertentangan dengan Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI yang mengatur bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 52 Ayat (2) dan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 hanya memperhatikan kondisi ibu hamil, dan mengabaikan hak hidup anak padahal dijamin oleh Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI 1945. Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Kesehatan harus mengatur bahwa anak hasil pemerkosaan tidak harus diaborsi, melainkan bisa diatur dengan dilakukan adopsi kepada orang lain, dan si ibu diberikan konseling secara khusus. Lembaga Perlindungan Anak (LPA)harus mengajukanjudicial review subtansi Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai institusi yang melindungi hak asasi. Kata Kunci : Aborsi,Korban Pemerkosaan,Hak Hidup. Children are our next generation. Unfortunately, the condition is not supported by children protection.Children are often being the object injustice, one of them is children become victim abortion. Abotionis allowed tobe peformed because of rape victims who suffered psychological pressure, as stipulated in paragraph 75 and 76 law number 36 Year 2009 concerning Health.Whereas the fetus has the right to live as stipulated in paragraph 28b subsection (2)The Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. This study discusesabout the difference between Paragraph 75 and 76 Law Number 36 Year 2009 and paragraph 28b subsection (2)The Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Approach that is used statute approach and conceptual approaches. Paragraph 75 and 76 law number 36 Year 2009 which allow abortion to be performed due to rape victims contary to paragraph 28b subsection (2)The Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945,which states that the baby has the right of life, whichthen outlined in paragraph 52 paragraph(2) and paragraph 53 subsection (1) law number 39 Year 1999 concerning Human Rights, and paragraph 4 law number 35 year 2014 concerning changes to law number 23 year 2002 concerning Protection of Children. Paragraph 75 and 76 law number 36 Year 2009 only considersthe condition of pregnant women, but ignore the right oflife baby which is guaranted by paragraph 28b subsection (2)The Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. House of Representative of Republic of Indonesia (DPR) and Ministry of Health (Kemenkes) must forbid who get psychological pressure to do abortion. It is better if children are adopted by someone else, and someone who get psychological pressure is accompanied. Child Protection Institute (LPA) must submit judicial review to Constitutional Court concerning Paragraph 75 and 76 law number 36 Year 2009. Keywords : Abortion, Rape of Victim, The Right of Life

Page 2 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue