cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 3 No 3 (2016)" : 40 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH NON-SHIFT YANG TIDAK DIATUR WAKTU ISTIRAHATNYA WAHYU SUDIBYO, MUHAMMAD
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.17281

Abstract

PERSEPSI TENTANG KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP PROSEDUR PENETAPAN PERGURUAN TINGGI SWASTA NONAKTIF (Studi Kasus UNIVERSITAS PGRI RONGGOLAWE TUBAN) SISKA IDHA SUWELLA, MEI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.17356

Abstract

Abstrak Universitas PGRI Ronggolawe Tuban (Unirow), Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI memberikan status nonaktif pada kampus tersebut, sehinggaKasus yang terjadi di Unirow menimbulkan berbagai macam persepsi di dalam universitas, salah satunya menimbulkan pandangan bahwa lulusan dari Universitas tersebut tidak layak untuk melamar suatu pekerjaan karena status nonaktif tersebut, hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi mahasiswa Unirow. Terkait dengan persepsi masyarakat tersebut tentunya persepsi yang timbul bermacam-macam tergantung pemahaman dari masyarakat, hal tersebut berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat dimana seorang dapat memberikan persepsi yang benar.Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi pembaca dalam mengetahui Persepsi masyarakat terhadap Perguruan Tinggi Swasta yangNonaktif. Data primer diperoleh langsung dengan observasi dan memberikan kuesioner kepada responden. Data sekunder menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2014 yaitu Pengesahan fotokopi Ijazah/Sertifikat Profesi atau fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Profesi dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan Ijazah/Sertifikat Profesi atau fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Profesi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.Penelitian dilakukan di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban dan Universitas Sunan Bonang Tuban. Persepsi Mayarakat Khususnya Mahasiswa atas Perguruan Tinggi Sawsta Nonaktif berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum Universitas PGRI Ronggolawe dalam hal indikator pengetahuan sudah cukup baik tetapi indikator pengetahuan dan pemahaman perlu diperbaiki lagi, dan Kesadaran hukum Universitas Sunan Bonang untuk indikator pengetahuan dan pemahaman sudah baik.
PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS PARTAI POLITIK TERHADAP LARANGAN JUAL BELI DUKUNGAN PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK MAULANA, ALDILAH
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.17628

Abstract

AbstrakPasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terdapat permasalahan yakni tidak adanya larangan bagi pengurus Partai Politik apabila terbukti melakukan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Politik yang hasil dari perbuatannya untuk kepentingan diri sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pengurus Partai Politik terhadap larangan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik yang hasil dari perbuatannya untuk kepentingan diri sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengurus Partai Politik apabila terbukti melakukan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik yang hasil dari perbuatannya untuk kepentingan diri sendiri dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan konsep kejahatan korporasi, serta sesuai dengan interpretasi sistematis, nasional, dan sosiologis maka Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang perlu adanya pembaharuan atau pengembangan hukum mengenai pertanggungjawaban pengurus Partai Politik terhadap larangan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik yang hasil dari perbuatannya untuk kepentingan diri sendiri.Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pengurus Partai Politik, Jual Beli DukunganAbstractArticle 47 of Law Number 8 of 2015 on Amendment of Law Number 1 of 2015 on Stipulation of Government Regulation in Replacement Legislation of Law Number 1 of 2014 on Election of Governor, Regent and Mayor Being Act there are problem is has not restriction on Political Partie official if proven selling support Political Partie and coalition of Political Parties for it’s self benefit. The purpose of this research to find responsibility of Political Partie official on the prohibition of sale support Political Partie and coalition of Political Parties for it’s self benefit. This research is a legal research normative. The approach used in this research are statute approach and conceptual approach. The type of legal material used primary legal material, secondary, and non legal. The analysis in this research used prescriptive method. The result of this research show that the Political Partie official if proven selling support Political Partie and coalition of Political Parties for it’s self benefit it can be responsibility according to corporate crime concept which the interpretation of systematic, national, and sosiological then Article 47 of Law Number 8 of 2015 on Amendment of Law Number 1 of 2015 on Stipulation of Government Regulation in Replacement Legislation of Law Number 1 of 2014 on Election of Governor, Regent and Mayor Being Act need renewal of law about responsiblity of Political Partie official on the prohibition of sale support Poltical Partie and coalition of Poltical Parties for it’s self benefit.Keywords: Responsibility, Political Partie Official, Sale Support
PENEGAKAN HUKUM PASAL 302 AYAT 1 KUHP TERHADAP BUDAYA KARAPAN SAPI MADURA DI KABUPATEN PAMEKASAN SAHID, HABIBI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.17676

Abstract

AbstrakKekerasan dalam budaya Karapan Sapi merupakan pelanggaran hukum Pasal 302 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan hewan dan masih tetap berlangsung sampai saat ini. Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum Pasal 302 ayat 1 KUHP terhadap budaya karapan sapi Madura di Kabupaten Pamekasan, hambatan dan upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Pamekasan dalam menegakkan Pasal 302 ayat 1 KUHP di Kabupaten Pamekasan. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Pamekasan. Informan dalam penelitian ini adalah Polisi, Dinas Pemuda dan Olahraga Kebudayaan, Badan Koordinasi Wilayah, dan peserta karapan sapi di Kabupaten Pamekasan. Data yang diperoleh dari informan ini kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menggambarkan dan memaparkan penelitian yang telah dilakukan, kemudian dianalisis secara keseluruhan. Hasil penelitian ini adalah penegakan hukum tindak pidana penganiayaan hewan tidak pernah dilakukan. Hal ini karena penegakan hukum saat pelaksanaan karapan sapi hanya dilakukan terhadap tindak pidana perjudian dan senjata tajam. Hambatan dalam penelitian ini. Pertama, warga atau peserta karapan sapi tidak pernah memahami bahwa perbuatannya memuat unsur kekerasan. Kedua, aparat Kepolisian Resor Pamekasan tidak berani mengambil tindakan karena ada ancaman dari para pemilik dan komunitas karapan sapi. Upaya yang dapat dilakukan Kepolisian Resor Pamekasan yaitu upaya hukum preventif dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku karapan sapi.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penganiayaan Hewan, Budaya Karapan Sapi, Upaya preventif, Upaya Represif.AbstractViolence in the culture of bull race is a violation Section 302 Paragraph 1 KUHP about mistretment of animals and still continues until this time. This study discusses how to law enforcement Section 302 Paragraph 1 KUHP toward bull race culture of Madura in Pamekasan, obstacles and measurers which is done by Police in Pamekasan for enforcement Section 302 Paragraph 1 in Pamekasan regency. This thesis uses emperical law. This location in Pamekasan. Research information which is gotten from Police, Diporabud, Bakorwil, and doer of bull races in Pamekasan. The data which is obtained from them then will be analyzed decriptively that describe the research which has been done, then all of data which are analyzed as a whole. The results of this research are law enforcement about Law criminal offense of persecution animals never be done. That is because the bull race is not considered lawlessness expect the doer of bull race gambling and bring sharp weapon. The obstacle of this research are: first, residents or participants of bull race never understand that their actions contain elements of violence. Second, the police are not brave to take firm action because there are a threat of the owners and the community bull-races. The efforts which is done by police is preventive law that is an attempt to conduct training and socialization to the community and bull-races.Keywords: Law enforcement, Criminal Offense of Persecution Animals, Culture of Bull Race, Repressive Effort, Preentive Effort.
Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Atas  Fungsi Jalan Sebagai Tempat Parkir oleh Klub Motor di Jalan Panglima Sudirman Surabaya READYANTO, FAIZAL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.17705

Abstract

EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK LINGKUNGAN DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN LAMONGAN SURYA PRASTANTO, ALFANDI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.17851

Abstract

AbstrakWilayah pesisir Kabupaten Lamongan memiliki potensi sumber daya perikanan yang melimpah salah satunya adalah perikanan tangkap sehingga perlu dikelola dengan baik agar tidak terbuang sia-sia. Upaya untuk melindungi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan dilakukan pengawasan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur terhadap alat penangkapan ikan yang digunakan di Kabupaten Lamongan. Untuk memahami faktor penghambat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dalam pengawasan alat penangkapan ikan yang digunakan di Kabupaten Lamongan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Data primer diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada Dinas Perikanan dan Kelautan dan nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur, jurnal, laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan adalah preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif yang dilakukan adalah pengawasan dokumen perizinan yang harus dimiliki pengusaha maupun pelaku pemanfaatan sumber daya perikanan sedangkan pengawasan represif berupa penyidikan terhadap nelayan yang diduga melakukan pelanggaran diwilayah pesisir Kabupaten Lamongan. Faktor penghambat pengawasan yang dilakukan dinas perikanan dan kelautan dibagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal, faktor internal berupa kurang didukungnya sarana prasarana sedangkan faktor eksternal berupa kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku.Kata Kunci : Efektivitas, Pengawasan, Penggunaan Alat Penangkapan Ikan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Wilayah pesisir Kabupaten LamonganAbstractThe coastal area of Lamongan has the potential fishery resources are abundant one of which is the capture fisheries that need to be managed properly in order not to be wasted. Efforts to protect the resource utilization of fisheries in coastal areas Lamongan supervision by the Department of Fisheries and Marine Resources of East Java Province. The purpose of this study were To understand what the oversight conducted by the Department of Fisheries and Marine East Java province on fishing gear used in Lamongan. To understand What are the factors inhibiting the Fisheries and Marine East Java province in surveillance of fishing gear used in Lamongan. The method used is a sociological or empirical research. Data collected by using interviews and document study. The primary data got from Interviews were conducted with informants from the Department of Fisheries and Marine Resources of East Java Province and Chairman of the Organization of Indonesian Fishermen Association branch Lamongan, Then for secondary data got from literature, journal, report, and the legislation who concerned. Technique data analysis used is the qualitative method. The results showed that the shape of supervision conducted by the Department of Fisheries and Marine is a preventive and repressive supervision. Preventive surveillance is conducted surveillance authorization document must be owned by an owner of business and principals who use of fishery resources, in the form investigation whereas repressive supervision of fishermen allegedly infringing the coastal region of Lamongan. Factors inhibiting conducted surveillance and marine fisheries department is divided into two: internal and external, internal factors such as lack of infrastructure while it supports external factors such as a lack of public awareness to comply with the regulations.Keywords : Effectiveness, Supervision, The use of a fishing, Department of fisheries and marine, Coastal areas district Lamongan.
UPAYA KORBAN MEMPERTAHANKAN HAK - HAK AKIBAT PELANGGARAN PASAL 273 UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN         ANGKUTAN JALAN NUR AENI, RANI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.17852

Abstract

Abstrak Data kecelakaan akibat jalan rusak menurut Polres Pelabuhan Tanjung Perak terdapat 134 kasus kecelakaan yang terjadi pada kurun waktu 2011-2016. Korban kecelakaan akibat jalan rusak tidak mengajukan hak-haknya padahal hak korban diatur pada Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Korban dalam hal ini dapat menuntut hak-haknya dari kerugian yang telah dialami atas pelanggaran Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan korban untuk mempertahankan hak-haknya akibat penggaran Pasal 273 UU LLAJ dan Faktor yang menjadi penghambat korban dalam memperjuangkan hak-haknya. Data primer diperoleh langsung dengan cara wawancara. Data sekunder menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini dilakukan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada upaya dari korban untuk mempertahankan hak-haknya atas kerugian yang diderita karena korban pesimis terhadap aparat penegak hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Faktor penegak hukumnya yaitu Polisi. Polisi yang ada tidak pernah mendukung atau membantu korban untuk melakukan upaya mempertahankan hak-haknya. Hal ini terbukti polisi tidak paham dengan aturan yang ada terkait hak korban kecelakaan akibat jalan rusak. Faktor masyarakat yaitu keengganan korban untuk memproses kasus kecelakaan akibat jalan rusak kepada pihak kepolisian. Kurangnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya. Korban kecelakaan akibat jalan rusak lebih memilih melepaskan hak-haknya dengan begitu saja tanpa upaya. Kata Kunci: Korban, Kecelakaan, Jalan rusak, Lalu Lintas Abstract Based on the data of the police office of Tanjung Perak Port, there are 134 cases of traffic accident which occurred in the periode of 2014-2015. Accidents caused by damaged roads article 240 law No. 22 of 2009 about ‘traffic and road transport’. Victim in this case can claim his/her rights from his/her experienced loss. Case of the article 273 by the law No. 22 of 2009 about ‘traffic and road transport’ has not been known by the people so in implementation still many who not fight his/her rights because of the damaged road. This research is an empiric law research in which focus of the research is on the police office of Tanjung Perak Port. Data that used in this research is primary data which is obtained by interview and secondary data which is obtained by study of literatures, journals, reports, and acts. The data processing is conducted by means of data reduction, presentation, conclusion and verification. Then, data obtained from the data processing is analyzed by descriptive qualitative. Based on the research results, it can be concluded that there is no efforts from the victim in obtaining his/her rights on the experienced loss. Reason why the victim does not claim his/her rights is because of bad perception of the people in relation with behavior of the law enforcement officers. Factors that can be obstacle for the victim to fight his/her rights based on the theory of Soerjono Soekanto is the factors that influence wrong law enforcement which is one of them is factor of law enforcement officers or in this case is the police officers. The law enforcement officers who are not maximum and do not know the existed law about efforts of the victim in obtaining his/her rights. Beside factor of law enforcement officers, another factor is factor of people or in this case is the victim by his/her self who is unwilling to process his/her case to the police officers. Furthermore, low level of knowledge and awareness of the people to his/her rights is another factor so that the victim because of the damaged road just discharges his/her rights without efforts. Keywords: Victim, Accident, Damaged road, Traffic
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 162 K/PDT.SUS-HKI/2014 TENTANG PERSAMAAN MEREK DAGANG ANTARA GUDANG GARAM DAN GUDANG BARU PUTRI A, RESTINA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.17856

Abstract

AbstrakPerlindungan merek terkenal diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek (UU Merek). UU Merek tidak mengatur secara jelas terkait definisi merek terkenal hanya diterangkan pada penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek, namun penjelasan tersebut tidak memberikan kepastian hukum terkait definisi dan kritiria merek terkenal. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Putusan 04/HKI-Merek/2013/PN-NIAGA.SBY dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/PDT.SUS-HKI/2014 tentang gugatan pembatalan merek antara merek Gudang Garam dengan Gudang Baru terdapat perbedaan pertimbangan hakim. Perbedaan pertimbangan hakim tersebut terkait persamaan pada pokoknya serta itikad tidak baik dalam pendaftaran merek Gudang Baru. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan menggunakan sistem seleksi bahan hukum dalam teknik pengolahan data. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa peraturan merek terkenal dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek belum memberikan kepastian hukum tentang kriteria dan definisi merek terkenal, oleh karena itu dalam memutus suatu perkara merek terkenal hakim juga harus memperhatikan yurisprudensi atau keputusan–keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara merek terkenal yang tidak di atur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Putusan Mahkamah Agung Nomor.162 K/PDT.SUS-HKI/2014 telah sesuai dengan UU Merek, berdasarkan Pasal 4 UU Merek Gudang Baru tidak memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya di Dirjen HKI. Merek Gudang Baru memiliki daya pembeda dan terbukti tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam. Judix facti telah salah menerapkan hukum terkait adanya itikad tidak baik serta persamaan pokoknya antara merek Gudang Baru dengan Gudang Garam sehingga terdapat sesuatu kekhilafan hakim dalam menerapkan hukumnya.Kata Kunci: Merek terkenal, Perbedaan pertimbangan hakim, Itikad tidak baik, Persamaan pada pokoknya.AbstractProtection of well-known mark is regulated in Article 6 paragraph (1) letter b Trademark Act. Trademark Act did not clearly regulating the definition related to famous mark. It’s just described in the explanation of Article 6 paragraph (1) letter b Trademark Act, but that explanation did not provide legal certainty related to the definition and criteria of well-known mark. The decision of the Commercial Court in Surabaya Court Decision No. 04 / HKI-Brand / 2013 / PN-NIAGA.SBY and Supreme Court Decision Number 162 K / PDT.SUS-IPR / 2014 concerning cancellation law suit between the mark Gudang Garam and GudangBaru, there are differences consideration of the judges. The difference consideration of judges concerning the similarity in principle and bad faith on the registration of the brand Gudang Baru.This research is normative. The research approach used is the approach of legislation, case approach, and conceptual approaches. Types of legal materials consisting of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. Mechanical collection of legal materials used are literature studies then processed by using a selection system for legal materials in data processing techniques. Legal materials analyzed then drawn conclusions and further provides prescriptive about the study results.Based on the results of research, it can be concluded that the regulation in explanation Article 6 paragraph (1) letters b Trademark Act has not provide legal certainty about criteria an definition well-known mark. Therefore, in deciding a well-known mark cases the judges should notice jurisprudence or decisions from the prior judges in case to take on a well-known mark case which are not regulated and serve as guidelines foranother judges to settle the same problem. Supreme Court Decision No. 162 K / PDT.SUS-IPR / 2014 has been in appropriate with the Trademark Law, based on Article 4 of Trademark Act Gudang Baru did not have bad faith in registering the mark to the Directorate General of IPR. The mark of GudangBaru has distinguishing features and proved did not have similarity in principle with the mark of Gudang Garam. Judix facti has misapplied the law related the existence bad faith and the similarities between the mark of Gudang Garam and GudangBaru, so there is judges mistake in applying the law.Keywords: Well-known mark, Difference on judges consideration, Bad faith, Similarity in principle.
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KERUGIAN KEUANGAN DI BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO(Studi Kasus terhadap Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 tentang Keuangan Negara) PUTRI NILASARI, INTAN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.17858

Abstract

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014 DALAM MENGUJI PASAL 77 HURUF A KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TERKAIT FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI POSITIVE LEGISLATOR RAMADHAN, FADJAR
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.17860

Abstract

AbstrakMahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 berfungsi sebagai pembatal norma (negative legislator), dan dilarang membuat rumusan norma baru atas norma yang dibatalkan atau membuat putusan yang bersifat positive legislator. Tetapi, dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 MK telah berfungsi sebagai positive legislator. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim MK dalam membuat norma baru dalam Putusan MK Nomor 21/PUU- XII/2014 atas Perkara Pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP terkait dengan fungsi MK sebagai positive legislator dan untuk menganalisis implikasi hukum dari pemuatan norma baru oleh MK dalam putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa fungsi MK sebagai positive legislator dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP adalah kurang tepat, karena hak-hak tersangka atas penetapan dirinya sebagai tersangka, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara sudah diatur dalam KUHAP, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Selain itu, MK juga tidak mempertimbangkan tentang adanya kondisi mendesak dalam putusan tersebut. Dan putusan tersebut juga menimbulkan beberapa implikasi, yaitu; pertama, banyak tersangka yang mengajukan permohonan praperadilan, kedua, menimbulkan pasal-pasal dalam KUHAP yang terkait praperadilan harus dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, selain itu, putusan MK tersebut juga menjadikan Pasal 40 UU KPK yang melarang KPK menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan menjadi tidak dapat dijalankan, ketiga, putusan tersebut bisa menjadi yurisprudensi, keempat, putusan tersebut menimbulkan permohonan praperadilan atas kasus yang sama dapat diajukan berulang kali, karena dalam KUHAP tidak diatur batasan tentang berapa kali praperadilan dapat diajukan.Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Positive Legislator, Praperadilan2AbstractThe Constitutional Court in judicial review of regulation against the UUD NRI 1945 serves as canceling the norm (negative legislator), and is prohibited from making the formulation of a new norm of norms that were canceled or or the make decisions that are positive legislator. However, in Decision No. 21 / PUU-XII / 2014 the Court has been functioning as a positive legislator. The purpose of this study is to analyze the basic consideration of the Court Judge in making new norms in the Constitutional Court Decision No. 21 / PUU XII / 2014 on judicial review of Article 77 letter a Criminal Code related to with the function of the Court as a positive legislator and to analyze the legal implications of the contains of the new norms by the Constitutional Court in the decision. This study is normative, using the approach of legislation, case approach, and conceptual approaches. Sources of legal materials which used are the primary legal materials, secondary, and tertiary. According to results and discussion of the study can be result, if function of Constitutional Court as positive legislator at Constitutional Court Decision No. 21/PUU XII/2014 on judicial review of Article 77 letter a Criminal Code was not correctly right. Because the suspect’s rights as determination of suspect, search and seizure which was not done in accordance with legal procedures that have been set in criminal code laws so there is no legal vacuum. Besides constitutional court also did not considers the existence of urgent situations in the decision. And the decision also raises some implications, first many suspects who applied for pretrial court, second give rise to the criminal code laws relating pretrial courd should be interpreted, including determination of suspect, search and seizure, besides constitutional court decision also makes the article 40 of law prohibits anti-corruption commission issuing a warrant termination of the investigation and prosecution be executed, third, the decision can be a yurisprudence, fourth the decision raises pretrial court petition in the same case can be filed repeatedly for in the criminal code laws does not set limits on how many times a pretrial court may be filed.Keyword: Constitutional Court, Positive Legislators, Pretrial Court

Page 1 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue