cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 3 No 3 (2016)" : 40 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PENGGUNA OLEH PENYEDIA LAYANAN CLOUD COMPUTING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK FATMAWATI, ARUM
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.17895

Abstract

AbstrakSkripsi ini membahas tentang perlindungan data berupa dokumen elektronik yang dikaitkan dengan kegiatan pemanfaatan cloud computing ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pesatnya penggunaan layanan cloud computing di Indonesia ini mendorong peningkatan jumlah pengguna yang menyimpan data di server layanan cloud computing. Sebagai sebuah layanan yang terbilang baru pemanfaatannya di Indonesia, menyimpan data di cloud ini menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna terutama mengenai isu keamanan dan kerahasiaan data. Potensi kebocoran data yang mungkin dialami oleh penyedia layanan cloud computing dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna layanan cloud computing. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan menggunakan sistem seleksi bahan hukum dalam teknik pengolahan bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE belum mengatur mengenai perlindungan data khususnya berupa dokumen elektronik dalam kegiatan pemanfaatan teknologi cloud computing. Ketentuan hukum mengenai kewajiban perlindungan data serta tanggung jawab penyedia layanan cloud computing tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang tersebut sehingga timbul ketidakpastian hukum bagi pengguna layanan cloud computing. Pasal 26 UU ITE secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi yang mana hal tersebut tidak mencakup perlindungan dokumen elektronik pada pemanfaatan cloud computing. Penelitian ini membahas mengenai konsep umum perlindungan data, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan data di Indonesia, prinsip-prinsip perlindungan data oleh penyedia layanan cloud computing, analisis pasal-pasal dalam UU ITE mengenai perlindungan data dan tanggung jawab dari penyedia layanan cloud computing terhadap data pengguna layanannya.Kata kunci: cloud computing, perlindungan data, tanggung jawab hukum.AbstractThis research discusses the data protection of electronic documents associated with the use of cloud computing in terms of Law Number 11 Year 2008 Concerning Information and Electronic Transactions (IET Act). The increasing use of cloud computing services boosts the number of users who store their data in the server of cloud computing services. As a relatively new service in Indonesia, storing data up in the cloud is raising concerns for users, especially regarding issues of security and data privacy. The potential of data leakage may be experienced by the service provider of cloud computing may result in losses for the users of cloud computing services. This research is normative. The research approach used is legislation approach and conceptual approaches. The type of legal materials consists of primary, secondary and non legal materials. The technique of legal materials collecting used in this research are literature studies then processed using a selection system for legal materials in processing techniques. The results showed that IET Act has not regulated the data protection, particularly electronic documents in activity of utilization of cloud computing technology. The legal provisions concerning data protection obligations and responsibilities of the service provider of cloud computing are not explicitly regulated in the legislation which resulting in legal uncertainty for users of cloud computing services. This research discusses the general concept of data protection, laws and regulations legislation governing data protection in Indonesia, the principles of data protection by providers of cloud computing services, the analysis of the articles of the IET ACT towards the data2protection and the responsibility of the cloud computing service provider to user data services.Keywords: cloud computing, data protection, legal liability.
KESADARAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN LABEL BERBAHASA INDONESIA YANG TERCANTUM PADA PANGAN OLAHAN ANIS SETIYAWATI, RINTA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.17898

Abstract

AbstrakMakanan impor di Indonesia banyak diminati oleh konsumen. Makanan impor yang masuk di Inodonesia harus berlabel bahasa indonesia sesuai Pasal 8 ayat(1) huruf J tentang Perlindungan Konsumen serta diatur lebih rinci lagi Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan mengenai kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia, namun tidak diketahui seberapa tinggi kesadaran hukum konsumen terhadap makanan impor yang tidak berlabel berbahasa Indonesia. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami tingkat kesadaran hukum konsumen atas pencantuman label berbahasa Indonesia yang tercantum pada makanan olahan impor, serta mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas pencantuman label berbahasa Indonesia yang tercantum pada makanan olahan impor. Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh langsung dengan memberikan kuesioner dan pengamatan terhadap responden terkait kesadaran hukum konsumen atas pencantuman label berbahasa indonesia pada pangan olahan impor di Surabaya. Data sekunder menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Penelitian dilakukan di supermarket yang berlokasi di Surabaya. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah insidental. Teknik pengumpulan data menggunakan skala pengukuran rating scale. Analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan statistik deskriptif. Penelitian dilakukan di supermarket yang ada di Surabaya. Kesadaran hukum konsumen terhadap label berbahasa Indonesia pada pangan olahan impor masih tergolong kurang. Pengetahuan hukum sebesar 51% berada pada kriteria penilaian kurang. Indikator pemahaman hukum 71% berada pada kriteria penilaian yang tinggi, indikator sikap hukum sebesar 73% berada pada kriteria penilaian yang tinggi dan yang terakhir perilaku hukum sebesar 0% berada pada kriteria penilaian yang rendah. Kurangnya kesadaran hukum konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya usia, pendidikan terakhir, pekerjaan dan jenis kelamin.Kata Kunci: kesadaran hukum, konsumen, label berbahasa Indonesia, pangan olahan impor.AbstractImported food in Indonesia demand by consumers. Imported food which are brought to Indonesia should be labeled in Indonesian language accordance with Article 8, paragraph (1) letter J on Consumer Protection and regulated in more detail Article 15 of Government Regulation No. 69 Year 1999 on label and advertisement regarding the labeling obligations in Indonesian language, but it is not known how high the legal awareness of consumers against the imported food that are not labeled in Indonesian language. The method used in this research is socio-juridical. The primary data obtained directly by questionnaire and observation of the respondents related to the legal awareness of consumers on Indonesian language labeling on imported processed-food in Surabaya. Secondary data using legislation, namely Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Government Regulation No. 69 Year 1999 on Food Label and Advertisement. The research was conducted in supermarket located in Surabaya. The sampling technique used in this research is incidental. The data collection technique using a rating scale of measurement scale. Analysis of the data used is quantitative method with descriptive statistics. The research was done in supermarkets that is in surabaya.Legal awareness in the customers to label speaking indonesia in processed food imports are less Lack of awareness of law. Based on legal knowledge, 51% of them are in the criteria of law level. Indicators of understanding of the law, 71% are at high level criteria, legal attitude indicator is by 73% in hight level and legal behavior by 0% which means the lowest level. Consumers influenced by few factors including age , education last , work and gender.Keywords : legal awareness, consumers, labels in indonesian language, food proces of import
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM OLEH KPID JAWA TIMUR TERHADAP LEMBAGA PENYIARAN BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (5) UNDANG-UNDANG PENYIARAN MITSAQI PUTRI, UVI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.18109

Abstract

Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Jawa Timur adalah lembaga independen yang berwenang mengawasi penyiaran di daerah Jawa Timur. Televisi sudah menjadi kebutuhan setiap manusia, dalam rangka memperoleh informasi dan hiburan. Hal ini terkadang dimanfaatkan oleh lembaga penyiaran, di mana dalam menjalankan setiap aktivitasnya dituntut untuk selalu berinovasi, berdaya saing guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Banyak lembaga penyiaran mengesampingkan nilai-nilai, serta budaya yang berlaku di masyarakat dengan cara menayangkan program yang tidak sehat salah satunya yang mengandung unsur kekerasan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum oleh KPID Jawa Timur terhadap jenis pelanggaran kekerasan, serta untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh KPID Jawa Timur agar penegakan hukum. Jenis penelitian ini yaitu yuridis sosiologis. Penelitian ini akan mengkaji mengenai efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh KPID Jawa Timur terhadap lembaga penyiaran yang melanggar Pasal 36 ayat (5) UU penyiaran, serta pengamatan langsung dari masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berdasarkan pasal 36 ayat (5) UU Penyiaran, dapat dikatakan tidak efektif. Hal tersebut dikarenakan minimnya peralatan yangdigunakan untuk mengawasi isi siaran di televisi. Pemberian sanksi yang dilakukan oleh KPID Jawa Timur sampai dengan sanksi administratif/teguran tertulis hingga pengurangan durasi program acara yang bermasalah kepada lembaga penyiaran yang terbukti melakukan pelanggaran isi siaran. KPID Jawa Timur dalam mengefektifkan penegakan hukum melalui 2 (dua) cara yaitu langkahlangkah yang bersifat internal dan eksternal. Salah satunya yang telah dilakukan dengan serangkaian acara misalnya pengawasan siaran yang mengandung unsur kekerasan melalui sosialisasi, workshop serta literasi media. Kata Kunci : Efektivitas penegakan hukum, pengawasan, KPID Jawa Timur Abstract Regional Broadcasting Commission of East Java is an independent instituition which authorized to supervise broadcasting in East Java. Television has become necessity of every human being, in order to obtain information and entertainment. It is sometimes used by broadcasters, which in carrying out any activities is required to always being innovative and competitive or vying to gain an advantage as much as possible. So there are a lot of broadcasters override values, as well as the prevailing culture in the community by serving unhealthy program which contains violence on it.The type of this research is juridical sociological. This study will assess the effectiveness of law maintenance carried out by East Java KPID against broadcasters who violated Article 36 paragraph (5) of the Act of broadcasting, as well as direct observation by the society. Observation and interviews were used as techniques of collecting the data. This research used qualitative descriptive method as techniques of analysing the data.Based on the results of this research, the effectiveness of law maintenance against broadcasters who violated Article 36 paragraph (5) of the Act of broadcasting, is not effective. This is due to the lack of equipment which is used to monitor the broadcast content on television. Sanctions conducted by East Java KPID up with administrative sanctions / written warning to a reduction in the duration of the complicated programs to the broadcasters who were proved for having violated broadcast content. Keywords: The effectiveness of law maintenance, surveillance, East Java KPID
TINJAUAN YURIDIS TENTANG FORMULASI PENGUPAHAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN MAYA SAPUTRI KAKA, ANGELIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.18114

Abstract

P Permasalahan tenaga kerja di Indonesia merupakan masalah nasional yang sangat kompleks. Salah satu permasalahan yang sangat perlu untuk diperhatikan adalah mengenai pengupahan terhadap buruh. Pengupahan menjadi sebuah permasalahan dikarenakan adanya perbedaan penafsiran pada penghitungannya yang seringkali dianggap tidak sesuai dengan harapan para pekerja/buruh, pemberi kerja, bahkan pemerintah sekalipun yang seharusnya menjadi penentu dan pengawas antara kedua belah pihak. Permasalahan tersebut muncul dapat berasal dari perbedaan pengaturan mengenai pengupahan. Terlihat dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Pengupahan yang secara khusus mengatur mengenai penetapan upah kepada buruh mempunyai semangat yang berbeda dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui penetapan upah minimum yang berdasar pada formula penetapan pada PP Pengupahan bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan mengetahui akibat hukum pertentangan formula pengupahan antara PP Pengupahan dengan UU Ketenagakerjaan. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, dan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara preskriptif. Hasil penelitian, bahwa pengaturan mengenai penetapan upah minimum yang didasarkan pada formula upah minimun dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Tentang Pengupahan tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menetapkan upah minimum berdasarkan komponen hidup layak. Hal tersebut diakibatkan karena kedudukan undang-undang yang lebih tinggi dari peraturan pemerintah jika dilihat dalam hierarki perundang-undangan. Kata Kunci: Upah Minimum, Pekerja/Buruh, Ketenagakerjaan Abstract Labor problems in Indonesia is a highly complex national problem. One of the problem that desperately needs to be noticed is the wage of workers. It has become a problem because of differences in interpretation on calculations that are often considered incompatible with the expectations of the workers/laborers, employers, even thoght the goverment should be determined and supervisory between the two sides. Those probles can arise from differences emerged about the wage regulations. Seen in Article 44 of Government Regulation No. 78 of 2015 the wage that specifically regulates the regulation of wages to the workers has a different spirit to Article 88 of Law Number 13 Year 2003 on Labor. Causing a further legal issues to be studied in this research. This study to intends determine the minimum wage determination based on the determination formula with Government Regulation of Wages conflict with the Labour Laws and knowing the legal consequences of contention wage formula between government regulation Wage with Labour Laws. This research is normative legal research. The approach used in this research is legislation and conceptual approach. There are two type of material used law is the law of primary and secondary resources. This research is using prescriptive technique. The results of this research, that the regulation regarding the determination minimum wage which is based on the formula of the minimum wage in Article 44 of Goverment Regulations about Wage can’t be implemented as contrary to the Labor Laws which sets the minimum wage based on the needs of decent living. That is caused the position of the act is more higher that goverment regulation when viewed on the hierarchy of legislation. Keywords: Minimum wage, Workers/Laborers, Employment
PENERAPAN PASAL 280 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ) BERKAITAN  TINDAK PIDANA PERUBAHAN WARNA TNKB  KENDARAAN DINAS DI LAMONGAN WASITA, HENDARWIN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.18154

Abstract

Penyalahgunaan kendaraan dinas di lingkungan pejabat pemerintahan bukan suatu hal baru. Salah satunya merubah warna dasar Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), perubahan warna TNKB telah diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dari fakta yang diperoleh masih banyak kendaraan dinas yang mengganti TNKB merah dengan TNKB berwarna hitam terutama di wilayah Lamongan. Penelitian ini untuk mengetahui penerapan Pasal 280 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam Penegakan terhadap perubahan warnaTNKB mobil dinas di Lamongan. Untuk mengetahui kendala Kepolisian dalam menerapkan Pasal 280 UU LLAJ terkait perubahan warna TNKB mobil dinas di Lamongan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum, menggunakan metode kualitatif yaitu data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder, akan disajikan secara deskriptif, dan kemudian diberi suatu kesimpulan, data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian sebagai berikut: Polres Lamongan belum dapat menerapkan pasal 280 UU LLAJ secara maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian yang ditemukan bahwa tidak semua pelanggar yang melakukan perubahan warna TNKB merah ke TNKB berwarna hitam diberikan tilangdan hanya diberikan teguran. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Lamongan yaitu, minimnya jumlah personil Satlantas Polres Lamongan sertakurangnya kesadaran dari masyarakat di wilayah Lamongan yang masih sering merubah warna dasar TNKB merah menjadi TNKB hitam dengan berbagai macam alasan umumnya dengan alasan keamanan, begitupun kesadaran dari penegak hukumnya yang mana para pelanggar hanya diberikan teguran untuk segera mengganti warna TNKB hitam tersebut dikembalikan kewarna TNKB aslinya dan tidak diberikan sanksi apapun KATA KUNCI : Undang- Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Tindak Pidana, Kendaraan Dinas, Perubahan Warna TNKB Abstract Abuse official vehcles in the neighborhood government officials not a new issue. One of the fundamental change colour marks of number of vehicles (TNKB), Discolouration TNKB has set in article 280 act number 22 years 2009 on road traffic, from the fact obtained there are still many vehicles which are replace tnkb red with tnkb black especially in area lamongan. The problems in this research, how the application of article 280 act number 22 years 2009 on road traffic in enforcing on changes in colour tnkb official vehcle in lamongan ? what the police arrest in apply article 280 concern discolouration tnkb official vehcle in lamongan ?. The kind of research used is research law empirical which includes research on identification law and research on the effectiveness of law, in a qualitative namely the data collected, good primary and secondary, will be presented a sort of descriptive set, and then be given a conclusion, data obtained by interviews and documentation The research results as follows: lamongan police could not apply article 280 law charge in full , this evidenced by the results of research found that not all offenders that made changes in colour tnkb red to tnkb black given traffic ticket and only reprimand . Constraints that have been faced by lamongan police, the minimal number of personnel police lamongan and the lack of consciousness of people in the area lamongan still often change colour basic tnkb red become black with different kinds of reason generally with security reasons, including of consciousness of law enforcement which the offenders only reprimand to change colour tnkb black were returned original colour and not given punishment.. KEYWORDS: Law Of Road Trafic , Official Vehicle, Discolouration TNK
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Studi Kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) ARDIANTORO WIDY N, EDDY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.18163

Abstract

DPRD DKI Jakarta yang menggunakan hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada permasalahan pengiriman draf APBD 2015 dengan alasan Basuki Tjahaja Purnama telah melakukan hal yang diduga bertentangan dengan peraturan perudang-undangan karena mengirim draf APBD 2015 ke Mendagri yang bukan hasil persetujuan bersama pada sidang paripurna dan juga dikarenakan etika dan norma. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melakukan hal itu karena menemukan anggaran fiktif senilai 12,1triliun dalam hasil persetujuan APBD 2015. Kedua belah pihak saling tuduh dengan alasan mereka masing-masing yang belum terbukti kebenaranya. Permasalahannya, hak angket yang digunakan oleh DPRD DKI Jakarta sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan akibat hukumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan hak angket DPRD DKI Jakarta terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan dan untuk menganalisis akibat hukum dari penggunaan hak angket oleh DPRD DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan sejarah dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dasar alasan DPRD DKI Jakarta lemah untuk menggunakan hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Selain itu dalam penggunaan hak angket tersebut mekanisme yang digunakan oleh DPRD DKI Jakarta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada khususnya pada PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal tersebut berdampak pada akibat hukum yang timbul dari penggunaan hak angket. Penggunaan hak angket DPRD DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama cacat secara hukum, oleh karena itu hak angket tidak bisa untuk dilanjutkan. Kata Kunci: Hak angket, APBD DKI Jakarta 2015, Basuki Tjahaja Purnama Abstract DPRD Jakarta that using the right of inquiry to the Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama on the problem of sending the draft of APBD 2015 with a reason that Basuki Tjahaja Purnama had done things that allegedly contrary to the rules of law for sending the draft of APBD 2015 to the Minister of Home Affairs which was actually not the result of mutual agreement at the plenary session and also due to the ethics and norms. The Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama did it because he found a fictitious budget valued 12,1 trillion in APBD 2015. Both sides, DPRD and the Governor, accused each other with their respective reasons that had not been proven. The problem is, whether the right of inquiry used by DPRD Jakarta was in conformity with the applicable law and how the consequences were. The purpose of this study is to analyze whether the use of the right of inquiry DPRD DKI Jakarta to the Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama are in accordance with the regulations and to analyze the legal consequences of the use of the right of inquiry by DPRD DKI Jakarta to the Governor of DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. This study is normative, using the approach of legislation, case approach, historical approach and conceptual approaches. Sources of legal materials which used are the primary legal materials, secondary, and tertiary. According to results and discussion of the study can be result, the ground of the DPRD Jakarta is weak to use the right of inquiry to the Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Besides, the mechanism used by DPRD in the use of the right inquiry was not match with the laws and regulations that exist in PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. It affects the legal consequences arising from the use of the right inquiry. The use of the right inquiry by DPRD Jakarta to Basuki Tjahaja Purnama was legally flawed, and therefore it was not able to be continued. Keyword:Right of inquiry, APBD DKI Jakarta 2015, Basuki Tjahaja Purnama
PROBLEMATIKA YURIDIS PASAL 201 AYAT (9) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA KUSUMA RAHAYU, WIDYANTI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.18192

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah baru yang muncul dari Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota. Pasal 201 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 yang menyatakan tentang pemilihan kepala daerah serentak. Pada bulan Desember 2015 pemilihan kepala daerah serentak pertama kali dilaksanakan. Pada pemilihan tersebut ada tiga kabupaten yang sampai saat ini belum mempunyai kepala daerah definitif. Kekosongan jabatan tersebut diisi oleh Penjabat Kepala Daerah sementara. Hal tersebut diatur oleh Pasal 201 ayat (9) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Penjabat kepala daerah yang mengisi jabatan kepala daerah definitif di tiga kabupaten tersebut mempunyai kewenangan serta fungsi yang cukup kompleks. Hal tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara yuridis diatur jelas oleh Pasal 132A ayat (1). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kewenangan dan fungsi penjabat kepala daerah yang mengisi jabatan kepala daerah yang habis masa jabatannya. Penelitian ini menggunakan metode peneltian hukum normatif. Penelitian Hukum normatif merupakan penelitian yang berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan. Sumber utama dari penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Kewenangan dan Fungsi dari penjabat kepala daerah dan Kepala daerah definitif memiliki perbedaan. Kewenangan dan Fungsi dari kepala daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 65. Kewenangan dan Fungsi dari Penjabat kepala daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2009 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 132A ayat (1). Setelah dibandingkan antara kewenangan dan fungsi dari penjabat kepala daerah dan kepala daerah definitif ternyata ada perbedaan. Hal tersebut terdapat pada beberapa point. Salah satunya adalah bahwa penjabat kepala daerah tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya. Penjabat kepala daerah tidak boleh merubah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditinggalkan kepala daerah sebelumnya. Hal tersebut menjadikan Kewenangan dan Fungsi penjabat Kepala Daerah tidak seluas Kewenangan dan Fungsi kepala Daerah definitif. Hal ini merujuk pada simpulan bahwa adanya kekosongan hokum tentang kewenangan dan fungsi dari penjabat kepala daerah yang mengisi jabatan kepala daerah yang habis masa jabatannya. Adanya alasan tersebut seharusnya perlu adanya konstruksi hukum guna menjadikan pijakan pemerintah dalam membuat peraturan yang mengatur hal tersebut. Kata kunci:Penjabat Kepala Daerah, Kewenangan Kepala Daerah, Fungsi Kepala Daerah Abstract This research is based on a new problem Act No. 10 of 2016 on the election of Governors, Regents and Mayors. Article 201 paragraph (1) of Law No. 10 of 2016 which states on the local elections simultaneously. In December 2015 the local elections first held simultaneously. At the election there are three districts that until now has not had a definitive regional head. Vacancies are filled by the Acting Regional Head while. It is governed by Article 201 subsection (9) of the Act number 10 of 2016 on the election of Governors, Regents and Mayors. Acting head of the region to fill the position of head definitive areas of these three districts have the authority and functions that are quite complex. It is regulated by Government Regulation No. 49 of 2009 regarding the Election, Legalization, Appointment and Dismissal of Regional Head and Deputy Regional Head. Legally regulated clearly by Article 132A paragraph (1). This research uses normative legal research. Normative Legal Research is a research-based norms and rules of the legislation. Legal materials of this research is Act No. 10 Of 2016 regarding the Election of governors, regents and mayors. The purpose of this study to analyze the authority and functions of the acting head of the region that fills the position of head of the outgoing area. This research uses a prescriptive analysis, which is intended to provide arguments on the results of research conducted by researchers. The result of this research Authority and functions of the acting head of the region and the head region has a definitive differences. The powers and functions of the head are set out in Act No. 23 of 2014 Header halaman genap: Nama Jurnal. Volume 01 Nomor 01 Tahun 2012, 0 - 216 on Regional Government Article 65. The Authority and functions of the acting head of the region governed by Government Regulation No. 49 of 2009 regarding the Election, Legalization, Appointment and Dismissal of Regional Head and Deputy Regional Head Article 132A paragraph (1). A comparison between the authority and functions of the acting head of regional and local leaders definitive turns out there are differences. It was there at some point. One is that the acting head of the region should not be a policy that is contrary to the policy of the previous head of the region. The acting head of the region must not change the leadership of the regional work units (SKPD) left by previous regional head. This makes the authority and function of the acting Head of the Region did not wide powers and functions of Regional head definitive. This based on to the conclusion that the existence of a legal vacuum on the authority and functions of the acting head of the region that fills the position of head of the outgoing area. The existence of these reasons should the need for legal construction in order to make the government footing in making the rules that govern it. Keywords: Acting Head of the Regional Authority Regional Head, Regional Head Function
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENEBANGAN LIAR ATAS HASIL HUTAN OLEH POLISI KEHUTANAN DI KPH KEDIRI KABUPATEN KEDIRI IRAWATI, LIYANA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.18275

Abstract

Hutan merupakan kekayaan alam yang memiliki banyak peranan maupun potensi yang perlu dijaga kelestariannya bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Keberadaan hutan saat ini tidak pernah terlepas dari berbagai macam permasalahan kerusakan hutan, salah satunya penebangan liar atas hasil hutan atau pembalakan liar. Larangan terkait penebangan liar atau pembalakan liar telah diatur dalam pasal 12 dan pasal 13 undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemeberantasan dan Perusakan Hutan. Perum Perhutani KPH Kediri merupakan salah satu dari wilayah satuan kerja Perum. Perhutani divisi regional Jawa Timur yang memiliki permasalahan penebangan liar atas hasil hutan, dengan intensitas tertinggi di RPH Kandangan yang terletak di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan penegakan hukum dan kendala penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar atas hasil hutan oleh Polisi Kehutanan d KPHKediri Kabupaten kediri. Metode penelitian ini adalah, deskriptif kualitatif. data dikumpukan dengan menggunakan tekhnik wawancara dengan beberapainforman dan dokumentasi. Tekhnik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi terkait penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar atas hasil hutan oleh Polisi Kehutanan di KPH Kediri Kabupaten Kediri dan kendala ketika melakukan penegakan hukum selama ini, sedangkan tekhnik dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data kualitatif sebagai sarana pencocokan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa, penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar atas hasil hutan oleh Polisi Kehutanan di KPH Kediri Kabupaten Kediri dalam hal represif tidak sepenuhnya berjalan optimal. Hal tersebut di dukung dengan temuan data penulis terhadap masyarakat yang tinggal di dalam hutan dan banyaknya kendala yang dihadapi Polisi Kehutanan. Kendala yang dihadapi meliputi kendala eksternal dan kendala internal. Kendala eksternal yaitu kendala lokasi dan cuaca yang tidak menentu. Sedangkan kendala internal yaitu kemdala minimnya sarana dan prasarana, kendala waktu pelaksanaan koordinasi antar institusi, kendala minimnya jumlah personil Polisi Kehutanan dan kendala rendahnya kesadaran masyarakat. Kata Kunci : penebangan liar, hasil hutan, polisi kehutanan
PENEGAKAN HUKUM ATAS KEWAJIBAN MENUNJUKKAN SURAT KELENGKAPAN BERMOTOR SAAT PENINDAKAN OLEH KEPOLISIAN LALU LINTAS YUSUF AFFANDI, MOCH
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.18334

Abstract

Kewajiban menunjukkan Surat kelengkapan bermotor saat pemeriksaan di jalan merupakan salah satu komponen yang penting karena memilki korelasi dengan pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan kecelakaan. Polsek Tandes memiliki kewenangan dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi dalam wilayahnya hukumnya. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjawab 1) Proses penegakan hukum atas kewajiban menunjukkan surat kelengkapan bermotor oleh pihak Kepolisian lalu lintas dan 2) kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Lalu Lintas saat menegakkan aturan tentang kewajiban menunjukkan surat kelengkapan bermotor. Metode yang digunakan adalah yuridis sosilogis sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) penegakan hukum kewajiban menunjukkan Surat kelengkapan bermotor masih jauh dari sempurna, yang artinya dalam implementasinya masih terdapat praktek pembayaran ilegal ditempat yang diterima oleh pihak Kepolisian Satlantas, dikatakan ilegal karena sejatinya pembayaran di tempat dapat diterima polisi apabila melauli penerbitan tilang blangko biru. 2) Terdapat beberapa kendala diantaranya penegak hukum yang masih menerima praktek pembayaran di tempat dan lebih lanjut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pola perilaku yang dihadapi saat kepolisian melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan, baik pemeriksaan berkala maupun insidental Liabilities showed Letter motorized completeness when checkpoints on the road is one important component because it has a correlation with the prevention of the crime of motor vehicle theft and accidents. Tandes Police have the authority to take action against violations of traffic that occurs in the legal area. The purpose of this thesis to answer 1) The process of enforcement of the obligation to show a motorized completeness by the Police Then lints and 2) the constraints faced by the Traffic Police when enforcing the rules on the obligation to show a motorized rat completeness. The method used is the juridical sosilogis while data analysis techniques using qualitative descriptive. The results of this study indicate that 1) the law enforcement obligations completeness Letter motor show is far from perfect, which means in practice its implementation is still a place of payment accepted by the Police Traffic Unit. 2) There are several constraints including law enforcement officers who are still receiving payment practices in place and further due to lack of public awareness of the patterns of behavior encountered when police checks of vehicles on the road, either periodic inspection and incidental.
AKIBAT PERKAWINAN SEMARGA MRENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA ANDRIAN H. SIAHAAN, DAVID
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.18439

Abstract

Abstrak Perkawinan pada masyarakat Batak Toba merupakan perkawinan antar Marga. Proses perkawinan Eksogami (perkawinan di luar kelompok Marga) menjadi ciri khas proses perkawinan masyarakat Batak Toba sehingga masyarakat Batak Toba sangat melarang keras adanya pernikahan semarga sebab pernikahan semarga (Namariboto) dianggap sebagai pernikahan sedarah (Incest). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konsep pertalian darah dalam masyarakat adat Batak Toba dengan konsep pertalian darah secara umum, serta akibat hukum dari terjadinya perkawinan semarga dalam masyarakat Adat Batak Toba. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara kepada tokoh Adat Batak Toba yang ada di Surabaya, yaitu sekretaris Adat Marga Siahaan dan salah satu pengurus Marga Lumban Tobing, dan menggunakan dokumentasi data yang berupa tarombo (silsilah Marga) dalam Adat Batak Toba. Peneliti menggunakan penelitian hukum empiris untuk melihat kondisi masyarakat Adat Batak Toba secara langsung dalam hal perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan di dalam tradisi masyarakat Adat Batak Toba, yang menjadi kesatuan adat adalah ikatan sedarah yang disebut dengan Marga. Marga tersebut berfungsi sebagai tanda adanya persaudaraan yang ada di antara mereka. Hubungan kerabat itu di dalam masyarakat Adat Batak Toba secara umum disebut dengan sistem Dalihan Na Tolu yang secara jelas harus tetap dijunjung dengan membuka hubungan kekerabatan dengan keluarga lain di luar ikatan darah yang disebabkan oleh perkawinan. Perkawinan semarga dalam Adat Batak Toba merupakan perkawinan yang tabu dalam kategori perkawinan yang dilarang. Perkawinan semarga ini jika dilakukan oleh masyarakat Adat Batak Toba, maka ia melanggar aturan adat sehingga mereka disebut Na So Maradat (orang yang tidak tahu dengan adat istiadat). Orang yang melakukan perkawinan semarga akan dihukum dengan aturan Adat Batak Toba yang berlaku sampai sekarang. Saat ini hukuman atau sanksi adat yang masih berlaku di masyarakat Batak Toba yang ada di kota Surabaya adalah tidak bolehnya mereka yang terkena hukuman adat duduk dalam acara adat, tidak boleh memberi solusi atau berbicara dalam forum adat, dan juga dalam sidang adat tidak ada lagi kedudukan bagi mereka yang menikah semarga. Kata Kunci : Hukum Adat Batak Toba, Perkawinan Adat Batak Toba, Akibat perkawinan semarga. Abstract Batak Toba society marriage is a marriage amongst clans. The process of exogamy marriage (marriage outside of the clans) characterizes the process of Toba Batak marriage which prevents the same-clan marriage severely because the existence of the same-clan wedding (Namariboto) is considered as blood wedding (incest). The research goal as a method to know the concept related by blood in the indigenous Batak Toba with the concepts related by blood in general, as well as the legal consequences of the occurrence of the same-clan marriage in indigenous Batak Toba. This research is an empirical legal research which includes research on the identification of the law and research on the effectiveness of the law. Data collection techniques were done by doing interviews to indigenous Batak Toba fellow that exist in Surabaya, the Secretary of Siahaan clan and one of the persons in charge of Lumban Tobing clan and using a form of data documentation of tarombo (genealogy of clan) in the indigenous Batak Toba. The researcher used empirical legal research to recognize the condition of indigenous Batak Toba directly in terms of marriage. The result of the research shows that the union of tradition of indigenous Batak Toba is assembled by the blood bond up, which is called with clan (Marga). The clan serves as a sign of the existence of the brotherhood that exists between them. Relative to the indigenous Batak Toba is generally referred to as the system of Dalihan Na Tolu that obviously should be remained by opening a kinship with other families outside of the bonds of blood marriage. Same-clan marriage in indigenous Batak Toba is a taboo and prohibited. If this kind of marriage is defied by the community, then it violates the rules of the tradition, and they are most likely called na so maradat (people who do not have customs). People who practice the same-clan marriage will be punished with the Indigenous Toba Batak rules which are authorized and applicable until now. The current punishment or sanctions of the tradition that are still valid at Batak Toba community in Surabaya are they are not allowed to sit together in a traditional event and should not give solutions or speak in indigenous forum. Besides, losing the positions in the congregation is another sanction caused by the same-clan marriage. Keyword : Batak Toba Adat Law, Marriage Batak Toba tradition, Marriage consequence.

Page 2 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 4 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue