cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 3 No 4 (2016)" : 40 Documents clear
ANALISIS YURIDIS SURAT KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR: 188/785/404.1.3.2/2014 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA SAWOTRATAP SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR: 243/G/2013/PTUN.SBY. MURTININGSIH, EKA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.17282

Abstract

AbstrakSurat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sawotratap adalah sebagai wujud pelaksanaan Putusan PTUN Nomor: 243/G/2013/PTUN.SBY. yang dimenangkan oleh penggugat yaitu saudara Sundahyati, namun dalam Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sawotratap tersebut malah tetap mengangkat saudara Sanuri yang SK Pengangkatannya telah dibatalkan sebelumnya oleh Putusan PTUN Nomor: 243/G/2013/PTUN.SBY., sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai keabsahan dan akibat hukum dari Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sawotratap sebagai wujud pelaksanaan Putusan PTUN Nomor: 243/G/2013/PTUN.SBY. Penulis menggunakan jenis penelitian, penelitian hukum atau Legal Research guna menemukan dan merumuskan argumentasi hukum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Bahan-bahan hukum yang digunakan adalah pertama, bahan hukum primer, kedua, bahan hukum sekunder, dan yang ketiga, bahan-bahan non-hukum. Penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan, kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sawotratap sebagai wujud pelaksanaan Putusan PTUN Nomor: 243/G/2013/PTUN.SBY. adalah sah, karena tidak adanya indikasi ketidakabsahan, baik dari segi kewenangan, prosedur, substansi maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bila suatu keputusan (beschikking) itu telah sah dan telah memenuhi syarat sahnya suatu keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik maka berakibat hukum keputusan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat kepada yang memperolehnya sejak tanggal ditetapkannya keputusan tersebut.Kata Kunci : Beschikking, Keabsahan, Akibat Hukum Keputusan, Pilkades Sawotratap.AbstractSidoarjo Regent Decree No. 188/785 / 404.1.3.2 / 2014 on the Ratification of Appointment of Head of Village Sawotratap is as a form of implementation of the Administrative Court Decision No. 243 / G / 2013 / PTUN.SBY. which was won by the plaintiff that Sundahyati, but in Sidoarjo Regent Decree No. 188/785 / 404.1.3.2 / 2014 on the Ratification of the appointment of the Head of the Village Sawotratap instead continues to raise the SK sanuri appointment had been canceled earlier by the Administrative Court Decision No. 243 / G / 2013 / PTUN.SBY., so this study aims to determine the validity and legal effect of Sidoarjo Regent Decree No. 188/785 / 404.1.3.2 / 2014 on the Ratification of Appointment of Head of Village Sawotratap as a form of implementation of the Administrative Court Decision No. 243 / G /2013/PTUN.SBY. The author uses this type of research, Legal Research to discover and formulate the legal arguments. This research was conducted with the approach of legislation, approach to the concept, and approach cases. The materials used are first law, the primary legal materials, second, secondary law, and the third, the ingredients are non-legal. Writer gathering material law by conducting a literature study, then analyzed to find the answer to the problem formulation. The results of this study indicate that, Sidoarjo Regent Decree No.188/785/404.1.3.2/2014 on the Ratification of Appointment of Head of Sawotratap Village as a form of implementation of the Administrative Court Decision No. 243/G/2013 PTUN.SBY. is legitimate, because there is no indication of invalidity, both in terms of authority, procedure, substance and General Principles of Good Governance. When a decision (beschikking) it was legitimate and had qualified the validity of a decision in accordance with the legislation and the Principles of Public Good Governance, the legal consequences of the decision valid and legally enforceable and binding on the acquired from the date of enactment of the decree.Keywords : Beschikking, Validity, Decision Legal Consequences, Selection of Village Heads Sawotratap.
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PT ATLAS SPA CLUB TERKAIT DENGAN STATUS PEKERJA KURNIAWATI, YUNI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.17426

Abstract

Abstrak Perjanjian kerja antara PT Atlas Spa Club dengan pekerja dalam penelitian ini merupakan perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu memiliki batasan waktu paling lama 3 tahun. Permasalahan terjadi pada salah satu pekerja yang bernama Ayu Mutiara yang mulai bekerja pada Agustus 2012 dengan perjanjian tidak tertulis. Adapun perjanjian secara tertulis dimulai pada Agustus 2014. Sehingga perusahaan belum menganggap bahwa Ayu telah mencapai batasan 3 tahun untuk menjadi pekerja tetap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah status pekerja kontrak dapat berubah menjadi pekerja tetap setelah masa kerjanya berakhir serta untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja dalam rangka mendapatkan status sebagai pekerja tetap. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan studi pustaka Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa status pekerja yang bernama Ayu Mutiara demi hukum seharusnya menjadi status pekerja dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Hal tersebut berdasarkan pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perubahan status pekerja tersebut dapat diperoleh setelah pekerja dengan pengusaha menempuh jalur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kata Kunci : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, Status Pekerja Abstract The working agreement of PT Atlas Spa Club with its worker is categorized working agreement for specified time. This agreement has a time limit for 3 years maximum. A problem occurred when one of the PT Atlas Spa Club workers, Ayu Mutiara, has started to work since August 2012 without a written job agreement. Her written working agreement was made on August 2014. Therefore, the company didn’t consider Ayu as a jobholder, which needs 3 years minimum of working to reach it. This research aims to find out is it possible to change the work status from contract workers to jobholder, if a contract workers finish its working period and to know about any legal efforts which can be performed by workers in orders to get jobholder status. This research is a normative law research using statute and conceptual approaches. The technique to collect the law material data are using literature study. In conclusion, this research found that Ayu Mutiara’s work status is supposed to be a worker with an uncertain duration of job in her working agreement. Based on article 59 verse (7) Law number 13 year 2003 concerning Manpower. The change of her status after she has a completion of industrial relation dispute between her and her employer which is managed in Law Number 2 Year 2004 concerning Industrial Relations Disputes Settlement.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP KEMUDAHAN DALAM BERAKTIVITAS DI RUANG PUBLIK DI KOTA SURABAYA EKO KURNIAWAN, ERWIN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.17629

Abstract

AbstrakPenyandang disabilitas merupakan warga Negara Indonesia yang juga harus dilindungi hak-haknya, penjaminan hak-hak bagi penyandang disabilitas ini diatur dalam UUD NRI 1945. Dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak bagi penyandang disabilitas ini bisa terwujud dalam penyediaan aksesibilitas/kemudahan mereka untuk menunjang kemandiriannya dalam beraktivitas. Penyediaan aksesibilitas ini diharapkan mampu mewujudkan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dibutuhkan agar penyandang disabilitas tidak mengalami diskriminasi dalam kehidupan ini, pada hakikatnya bahwa penyandang disabilitas wajib diberikan serta dijamin dan dilindungi hak-haknya sebagai rakyat Indonesia melalui penyediaan aksesibilitas yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas saat beraktivitas di ruang publik khususnya di Kota Surabaya, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami apakah sarana dan prasarana di Kota Surabaya khususnya bagi penyandang disabilitas sudah benar-benar memudahkan untuk beraktivitas dan pelaksanaan perlindungan hak bagi penyandang disabilitas di Kota Surabaya. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Data penelitian di lapangan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan secara deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di sejumlah ruang-ruang publik yang berada di Kota Surabaya yaitu: Taman Bungkul, Tunjungan Plaza, Jalan Raya Darmo, Stasiun Gubeng Surabaya dan Terminal Joyoboyo. Lokasi penelitian ini merupakan tempat di mana menjadi tempat beraktivitas orang banyak. Informan dalam penelitian ini menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yakni Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya dan penyandang disabilitas sebagai subyek hukum. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ketersediaan, ketepatan, kondisi dan kendala menjadi faktor yang belum terpenuhi secara maksimal hal ini dikarenakan masalah pembiayaan dan skala prioritas dalam penyediaan aksesibilitas di kota Surabaya yang menjadi kendala utama, ketersediaan aksesibilitas di sejumlah ruang publik yang rata-rata hanya 30% membuat kemudahan yang seharusnya didapatkan belum didapatkan dan juga perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan secara maksimal dengan adanya aksesibilitas juga belum sepenuhnya didapatkan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat Kota Surabaya sebaiknya lebih memperhatikan teknis-teknis dalam penyediaan aksesibilitas agar sarana dan prasarana di ruang publik bisa memudahkan penyandang disabilitas terutama untuk beraktivitas sehingga perlindungan hukum bisa didapatkan sepenuhnya bagi penyandang disabilitas.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Kota SurabayaAbstractPeople with disabilities are part of Indonesian citizen which their right should be protected. The law protection for them is regulated by the Constitution NRI 1945. The protection can be done by providing the ease of access for them in public spaces. The provision of accessibility is expected to give the equality in living with others. This kind of protection is needed to prevent discrimination towards people with disabilities in society regarding their right as the citizen who have to be protected by the country. The aim of this study are to find out whether the public facilities, especially for people with disabilities in Surabaya are well-operated in order to reach its goal to help the one in need and the implementation of legal protection against people with disabilities in Surabaya The writer uses empirical juridical research as the research method. The data were compiled and being descriptively analyzed based on the regulation. There were several locations surveyed for this research such as Taman Bungkul, Tunjungan Plaza, Jalan Raya Darmo, Gubeng Surabaya Station, and Joyoboyo bus station. Those locations were chosen based on its function as the most visited public areas. There were also respondents in this study, the social department heads, heads of public works construction and drainage clan Surabaya and people with disabilities as the subjects of law. The results of this study show that the factor of availability, appropriately, current conditions and constraints, were not being successfully given. Those because of the financial factors and the priority of scales in providing the facilities. For example, the availability of the facilities in public areas were approximately only 30% which could not give the maximum service for the disabled people. Therefore, the legal protection which should have protected them were also could not reach its goals successfully. The Government and the society of Surabaya has to pay attention more on how the accessibility provision to them is given. This is useful in order to give the easiness for the people with disabilities. In addition, to give them legal protection, the regulation should be implemented right away to help them do their activity easily.Keywords: Legal protection, People with disability, Surabaya
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR: 236/PDT.G/2013/PN.SBY TENTANG PERCERAIAN TANPA AKTA PERKAWINAN HERVINA ANDRIANI, OKY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.17854

Abstract

AbstrakPutusan Pengadilan Negeri Nomor: 236/Pdt.G/2013/PN.Sby adalah putusan yang menceraikan perkawinan antara penggugat dan tergugat. Putusan ini menarik karena menceraikan perkawinan antara penggugat dan tergugat menggunakan testimonium matrimonii. Testimonium matrimonii merupakan bukti perkawinan yang dikeluarkan oleh gereja Katolik. Hakim memutus perceraian didasarkan atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Dasar peraturan perundangan yang digunakan hakim dalam pertimbangan hakim menimbulkan konflik norma dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Putusan ini selain menimbulkan konflik norma juga menimbulkan akibat hukum terhadap penggugat dan tergugat.Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 236/Pdt.G.2013/PN.Sby dan mengetahui akibat hukum yang timbul bagi penggugat dan tergugat terkait putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian dilakukan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menyeleksi peraturan perundangan dan buku-buku terkait pada kasus putusan pengadilan negeri nomor: 236/Pdt.G/2013/PN.Sby. Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan dengan mengklasifikasikan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik preskriptif Dasar peraturan perundangan dalam pertimbangan hakim kasus putusan pengadilan negeri nomor: 236/Pdt.G/2013/PN.Sby dapat disimpulkan bertentangan dengan undang-undang sehingga menimbulkan konflik norma. Konflik norma terjadi antara Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan dengan Pasal 36 UU Adminduk. Penyelesaian konflik norma dilakukan dengan menggunakan asas preferensi yakni asas lex specialis derogate legi generali. Peraturan perundangan Pasal 36 UU Adminduk bersifat lebih khusus dalam mengatur mengenai bukti perkawinan sehingga menyisihkan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan yang bersifat umum. Kekeliruan dalam putusan pengadilan negeri nomor: 236/PDT.G/2013/PN.Sby menimbulkan akibat hukum terhadap penggugat yang berprofesi sebagai anggota kepolisian negara Republik Indonesia karena harus tunduk dengan ketentuan kewajiban untuk melakukan izin perceraian kepada instansi sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Kepolisian Republik Indonesia. Perceraian dalam putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena keabsahan perceraian non Islam dilakukan dengan mendaftarkan perceraian di Kantor Catatan Sipil. Pendaftaran perceraian tidak dapat dilakukan karena penggugat dan tergugat tidak memiliki akta perkawinan sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran.Kata Kunci: Testimonium Matrimonii, Perceraian Non Islam, Anggota Kepolisian.AbstractThe decision of Surabaya district court number: 236/Pdt.G/2013/PN.Sby is decision to divorce the plaintiff and the defendant. This decision is interesting because of divorcing marriage between the plaintiff and defendant using testimonium matrimonii. Testimonium matrimonii marriage evidence issued by the Catholic church. The judge is deciding the divorce based on Article 2 Paragraph (1) Law Number 1 Year 1974 Concerning Marriage. These legislation used by the judges in his consideration arouses norm conflict against Article 36 Law Number 23 Year 2006 Concerning Population Administration. The purpose of this research is to analiysis in consederation of the decision of Surabaya district number: 236/Pdt.G/2013/PN.Sby and to knowing the legal consequences of the plaintiff and defendant. The research method used is normative juridical. The research approach is using statute approach and case approach. Legal materials consist of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of legal materials collection used by selecting the regulation and books related to the decision of Surabaya district courtnumber: 236/Pdt.G/2013/PN.Sby. Legal materials processing techniques is done by classyfying the primary and secondary legal materials. Analysis technique of legal material used is prescriptive technique.Cause of action in consederation of the decision of Surabaya district court number: 236/Pdt.D/2013/PN.Sby can concluded contradict with the law so it is causing a norm conflict. Norm conflict occur between Article2 Paragraph (1) Law Number 1 Year 1974 Concerning Marriage. And Article 36 of Law Number 23 Year 2006 Concerning Population Administration. The settlement of the norm conflict is done by using the principle of preference that is principle if lex specialis derogate legi generali. Article 36 of Law Number 23 Year 2006 Concerning on Population Administration is specifically regulate the marriage evidence, so it is put aside Article 2 Paragraph (1) Law Number 1 Year 1974 Concerning Marriage wich is general. Defects in this decision creates legal effect against the plaintiff who is a part of state police officer of The Republic of Indonesia because it has to comply with the obligation to divorce permit to the instance according to Article 18 of Regulation of Chief Police of the Republic of Indonesia Number 9 Year 2010 Concerning Procedures of Marriage, Divorce and Refer To Marriage for Indonesian National Police. The divorce in this decision evoked legal uncertainty since the validity of divorce for non-moslem is done by registering the divorce to the Civil Registry Office. The divorce registration cannot be done because the plaintiff and the defendant did not have a marriage certificate as a requirement to register.Keywords: Testimonium matrimonii, Non-Islamic divorce, Police Officer.
Penyelesaian Sengketa Kasus Penembakan Pesawat MH 17 Ditinjau Dari Hukum Internasional RACHMAN HAKIM, ARIEF
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.17857

Abstract

Abstrak Pesawat MH17 merupakan penerbangan sipil dari Amsterdam tujuan Kuala Lumpur yang pada tanggal 17 Juli 2014 ditembak jatuh didaerah Donetsk yang secara de jure merupakan wilayah udara Ukraina. Lokasi jatuhnya pesawat MH17 merupakan wilayah yang dikuasai pemberontak Donetsk sokongan Rusia yang ingin melepaskan diri dari Ukraina. Penelitian awal oleh Belanda menunjukkan pesawat MH17 ditembak jatuh dari lokasi yang dikuasai pemberontak Donetsk. Hukum internasional mengatur larangan intervensi dalam konflik pada pasal 43 ayat (3) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa. Pasca penembakan muncul Resolusi DK PBB No. 2166 yang mengharuskan gencatan senjata sementara untuk melakukan investigasi penyebab jatuhnya pesawat MH17 tersebut. Pasal 26 Konvensi IV Den Hague dan 52 ayat (1) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa melarang serangan yang diragukan terlebih merupakan obyek sipil. Implikasi tindakan penembakan tersebut, pasal 51 ayat (8) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa mengharuskan pertanggungjawaban hukum atas tindakan pelanggaran tersebut. Upaya menuntut pertanggungjawaban hukum terkendala oleh penggunaan hak Veto oleh Rusia yang menggagalkan pembentukan pengadilan khusus untuk menyidik pelaku penembakan MH17 tersebut. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis bentuk pertanggungjawaban pemberontak Donetsk atas jatuhnya pesawat MH17 serta menganalisis dan merumuskan penyelesaian sengketa terhadap jatuhnya pesawat MH17. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/legal research dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis dan kasus. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa secara hukum internasional penyelidikan dari Badan Keselamatan Belanda memiliki legalitas hukum dikarenakan melakukan penyelidikan berdasarkan pada Resolusi DK PBB No. 2166 yang ditindaklanjuti dengan Resolusi ICAO terkait jatuhnya pesawat MH17. Subyek hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana dalam peristiwa ini ialah negara korban atau penuntut, Rusia sebagai negara penyokong dan belligerents. Pelanggaran hukum internasional yang terjadi yaitu penembakan obyek yang bukan sasaran militer yakni pesawat sipil atau penembakan yang tidak membeda-bedakan sasaran, tidak melakukan pencegahan sebelum melakukan serangan, kemudian adanya Rusia yang mengintervensi dengan menyokong persenjataan terhadap pemberontak berakibat terjadinya penembakan terhadap pesawat sipil tersebut. Pelanggaran juga terjadi karena Rusia melakukan tindakan veto yang dikualifikasikan sebagai Denials of Justice karena menghalangi pembentukan pengadilan khusus untuk menyidik pelaku penembakan pesawat MH17. Penyelesaian sengketa yang mungkin ialah mengesampingkan keterlibatan personil Rusia dan hanya menyidik belligerent dengan perangkat International Criminal Court dikarenakan mengakomodir subyek sengketa, terdapat mekanisme perjanjian khusus non-anggota, terlebih memiliki independensi serta tidak perlu mendapat mandat dari organisasi internasional lain. Kedepannya diperlukan penghapusan hak veto serta perubahan subjectum litis ICJ untuk kemudahan perlindungan hukum negara dan mewujudkan persamaan diantara negara-negara yang berdaulat. Kata Kunci: Hukum Internasional, Pesawat MH17, Penyelesaian Sengketa, Pertanggungjawaban Pidana Abstract MH 17 Flight is civilian aircraft destination from Amsterdam to Kuala Lumpur when at July 17th, 2014 was shot down in Donetsk region in Ukraine as in law term de jure airspace. MH17 crash site is Donetsk rebel which is supported by Russia asking for independence from Ukraine. Preliminary investigations by Netherlands shows that MH17 was shot from rebel controlled area. International law set prohibition towards intervention of conflict in Article 43 section (3) Additional Protocol 1 of Geneva Convention. After shooting, there was UN Security Council Resolution No. 2166 which require temporary cease fire to investigate MH17 cause of crash. Article 26 Convention IV The Hague and Article 52 section (1) Additional Protocol 1 Geneva Convention prohibit doubted attack moreover civilian object. As implication of shootings, Article 51 section (8) require any legal liability for breach. Effort to demand legal responsibility fail by the veto right from Russia to gain special court to investigate the perpetrators of MH17 shooting. The purposes of this research are to analyse Donetsk belligerent responsibility for the MH17 crash and analyse and formulate settlement of dispute to the MH17 crash. This research is a normative / legal research with statute, conceptual, historical, and case approaches. Legal materials in this research are primary legal materials and secondary legal materials. The results of this research are regarding to international law, investigation results from Dutch Safety Board have a legality because it undertakes the investigation based on UN Security Council Resolution No. 2166 which followed by ICAO Resolution regarding MH17 crash. Subject of Law regarding to penal responsibility in this accident are state of victim/prosecutor, Russia as intervened State and belligerent. International law violation occurs when the object of shooting is not military object namely civilian aircraft or shooting without distinguish the objective, not to perform a preventive action before commencing the attack, thereafter Russian carry out intervention with support some armaments to the belligerent who cause the shooting to that civilian aircraft. Violation also happened because Russia takes its veto right which are qualified as Denials of Justice because, it prevents the establishment of special court to investigate the perpetrators of MH17 shooting. Most likely dispute resolution are set aside the involvement of Russian personnel and only investigate belligerent with International Criminal Court organ because it accommodates subject of dispute, special mechanism with specific agreement between non-member States, have an independency and doesn’t need a mandate from another international organization. In the future, it requires the dismissal of veto right and modification of ICJ subjectum litis to ease legal protection of States and realize equality within sovereign States. Keywords : International Law, MH17 Flight, Dispute Resolution, Penal Responsibility
Penerapan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Untuk Mencegah Recidivist AnakDi Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya ALIMYANTI, DESSI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.17897

Abstract

CIRI WANPRESTASI DAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG LAHIR DARI HUBUNGAN KONTRAKTUAL DWI CAHYONO, ARDY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.17899

Abstract

AbstrakWanprestasi merupakan sengketa dalam hubungan kontraktual yang terjadi akibat salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan pihak lain dirugikan atas hal tersebut. Kasus wanprestasi tidak jarang dilaporkan ke kepolisian karena ada indikasi tindak pidana penggelapan. Wanprestasi yang bersifat privat dan tindak pidana penggelapan yang bersifat publik mempunyai domain hukum yang berbeda. Wanprestasi dan penggelapan yang berawal dari kontrak sulit untuk dibedakan, sehingga terjadi perbedaan penafsiran atas fakta. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan memahami unsur-unsur suatu perbuatan wanprestasi yang dapat dikategorikan sebagai penggelapan serta alasan sengketa wanprestasi dari hubungan kontraktual dapat diproses dalam hukum acara pidana. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah secara preskriptif, dan untuk menjawab isu hukum digunakan metode interpretasi dan logika hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa unsur-unsur wanprestasi yang dapat dikategorikan penggelapan adalah terpenuhinya unsur memiliki secara melawan hukum yang diidentifikasi dari kompleksitas kontrak. Alasan sengketa wanprestasi dapat diproses secara pidana karena kepolisian tidak boleh menolak laporan masyarakat dan klausula penyelesaian sengketa dalam kontrak tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk menghindari proses pidana. Para penegak hukum harus hati-hati dalam menangani kasus penggelapan yang bercorak wanprestasi agar tidak terjadi kesalahan penerapan aturan.Kata Kunci : wanprestasi, tindak pidana penggelapan, hubungan kontraktualAbstractWanprestatie is a dispute in the contractual relations that occur as a result of one of the parties does not carry out its obligations and other aggrieved parties on the matter. Wanprestatie cases not rarely reported to the police because there are indications of a criminal offense of embezzlement Default and embezzlement that originated from the contract it is difficult to distinguish, so there is a difference in interpretation of the facts. This research is used to know and understand the elements of an act of wanprestatie that can be categorized as embezzlement and reason of wanprestatie in default of the contractual relationship can be processed in criminal procedural law This type of research in this research is normative juridical research. The approaches were used to answer the problem of legal issues in this research is statute approach, conceptual approach and cases approach. Legal materials used were the primary legal material and secondary legal material.The method of analysis of legal materials used are prescriptive, and to answer the legal issues used interpretation method and the logic of the law. The results showed that the elements of Wanprestatie that may constitute embezzlement is the fulfillment of the element has unlawfully identified from complexness of contract. The reason wanprestatie disputes can be processed in criminal law because police may not refuse the public reports and dispute resolution clause in the contract can not serve as a legal basis in order to avoid criminal proceedings. Law enforcement officials must be careful in handling cases of embezzlement were patterned in wanprestatie to avoid mistakes application of the rules.Keywords: wanprestatie, criminal offense of embezzlement, contractual relationship.
TANGGUNG JAWAB HUKUM ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Di Sidoarjo) FIRMANSYAH ADITAMA, LUKY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.18111

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasangan suami dan isteri yang memiliki anak dalam perkawinannya, wajib memenuhi segala kepentingan anak guna untuk menunjang tumbuh kembangnya secara wajar, dan berkewajiban atas terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan secara wajar, wajib membimbing dan memberikan pendidikan yang wajar, serta mengasuh anak dengan sebaik-baiknya. Terjadinya suatu perceraian tidak menjadi halangan bagi orang tua untuk tetap berkewajiban bertanggung jawab terhadap kehidupan anak. Sementara itu masih banya anak-anak yang belum beruntung dalam mencukupi kehidupannya, juga perlakuan dari orang tua mengenai pelaksanaan kewajiban terhadap hak-hak anak setelah terjadinya perceraian. Pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian kedua orang tuanya selama ini bertolak belakang dengan peraturan undang-undang yang mengatur mengenai hak-hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian dan penyelesaian permasalahan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil pembahasan menjelaskan bahwa suatu perceraian tidak menjadi halangan atau hambatan bagi pasangan yang telah bercerai untuk tetap memenuhi hak-hak yang harus diperoleh anak. Kedua orang tua wajib memelihara, mendidik, dan melindungi anak yang dimiliki pada saat perkawinan. Mengenai biaya pemeliharaan anak sepenuhnya di tanggung oleh ayah, seorang ibu memegang hak asuh anak yang masih dibawah umur. Apabila tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian menjadi permasalahan, dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Jika tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dapat melalui melalui proses sidang pengadilan mengenai permasalahan tersebut. Kata Kunci : Tanggung Jawab Orang Tua, Setelah Perceraian, Orang Tua dan Anak Abstract The bond of marriage is physically and mentally between a man and woman as a husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on “Ketuhanan Yang Maha Esa”. A couple which have a child in their marriage, should have fulfill the child’s interest for their good growth, obligated over the primary needs and give a good education, as well as take care their child too. Meanwhile there’s a lot of children that are not lucky for cover their life, and their parents treat on the implementation of the obligation to the children after the divorce. The purpose of this thesis is to know about the responsibilities of parents towards children after the divorce and the settlement of the problem of responsibility of parents of children after divorce. The writer using a normative metode, and in this research the writer expected to get the results in detailed about the obligation of the parents to their children after the divorce. The result explain that a divorce is not being obstacle for a divorced couple to still fulfill the rights of their child. The parents must be take care, educate and protect their children. About the living cost of the children is all the father’s obligation, a mother has a custody under age. If there’s a problem, should be resolved kinship. If it can’t be resolved kinship, can be through the process of the court about that problem. Keywords : The responsibility of the parents , after a divorce , of parents and children
Implementasi Atas Larangan Penggunaan Mobil Barang Sebagai Angkutan Orang Di Kabupaten Sumenep DWI ANDREANI, YULI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.18116

Abstract

Pasal 137 ayat (4) terdapat beberapa pengecualian tentang penggunaan mobil barang, yang artinya mobil barang dapat digunakan sebagai angkutan orang. Di Kabupaten Sumenep terdapat penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pendukung atas penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang di Kabupaten Sumenep dan untuk mengetahui penggunaan mobil barang dikaitkan dengan pasal 137 ayat (4) UU LLAJ. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Informan dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor Sumenep, Dinas perhubungan, dan pengguna mobil barang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang di Kabupaten Sumenep didukung oleh 2 faktor yaitu faktor sarana dan faktor masyarakat. Penggunaan mobil barang tersebut termasuk dalam salah satu pengecualian yang disebutkan oleh pasal 137 ayat (4) yaitu rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis dan prasarana jalan di provinsi, kabupaten, kota belum memadai. Rasio kendaraan bermotor belum memadai dalam hal ini adalah kapasitas angkutan orang dengan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil bus, dan mobil penumpang yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan angkutan. Kondisi geografis yang belum memadai seperti wilayah pegunungan, pesisir pantai, pulau, dan daerah yang memiliki kemiringan yang terjal. Pengggunaannya tersebut paling sedikit harus memenuhi beberapa faktor keselamatan, sehingga dapat terhindar dari kecelakaan. Kata Kunci : Kabupaten Sumenep, larangan, Penggunaan Mobil Barang, Angkutan Orang. Abstract Article 137 paragraph (4) there are some exceptions on car use goods, which means goods can be used as a car transport people. In Sumenep there is the use of a car as the transport of goods. The purpose of this study was to determine the factors supporting the use of freight cars to transport people in Sumenep and to determine the use of freight car linked to article 137 paragraph (4) of the Act LLAJ. This research is a sociological juridical research. Informants in this study is the Police Sumenep, Transport Agency, and the freight cars. The data used are primary data and secondary data. Data collected through observation, interviews, and documentation. The data were analyzed descriptively qualitative. The results of this study is that the use of freight cars to transport people in Sumenep regency is supported by two factors: factors facility and community factors. The use of freight cars are included in one of the exceptions provided for by Article 137 paragraph (4) the ratio of motor vehicles for the transport of people, geography and road infrastructure in the province, county, city not adequate. The ratio of motor vehicles has not been adequate in this case is the capacity of the transport of people with motor vehicles such as motorcycles, cars buses and passenger cars still can not meet the transportation needs. Inadequate geographical conditions such as mountainous regions, coastal, island, and the area has a steep slope. The least of their occupational must meet several safety factors, so as to avoid accidents. Keywords : Sumenep Regency, Ban, Car Stuff, Transport people.
Efektivitas Pengawasan Hukum Terkait Izin Penyelenggaraan Reklame Di Kota Surabaya MAHVIDO,
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.18118

Abstract

Penyelenggaraan reklame telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame bahwasannya ada beberapa klasifikasi pengawasan izin Reklame yakni secara penataan reklame dan pengawasan secara administrasi, namun setiap tahunnya pelanggaran dalam izin penyelenggaraan reklame mengalami peningkatan yang cukup banyak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengawasan tentang penyelenggaraan izin reklame serta hambatan apa saja yang dihadapi dalam mengoptimalisasi pengawasan penyelenggaraan izin reklame khususnya reklame insidentil yang pelanggaraannya lebih banyak dari reklame permanen dan reklame terbatas di Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris/non doktrinal. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah, wawancara kepada informan yaitu Ketua Koordinator Pengesahan dan Penetapan Izin Reklame, Jasa Pengurusan Izin Reklame, Pemohon Reklame serta dokumentasi untuk membantu mengecek kebenaran data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hingga saat ini pengawasan tentang penyelenggaraan izin reklame insidentil belum efektif, hal ini berdasarkan beberapa faktor yaitu faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor sarana dan prasarana. Kendala yang dihadapi dalam mengoptimalisasi pengawasan penyelenggaraan izin reklame di Kota Surabaya yakni kurangnya personil dalam melakukan pengawasan, kurangnya unit patroli di lapangan saat melakukan OPS (Operasi Simpatik) dan luasnya wilayah Kota Surabaya juga mempengaruhi kinerja Kantor pusat dikarenakan yang mengakomodir hanya di pusat saja hal tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi suatu hukum efektif atau tidak yakni dari segi sarana dan prasarananya. Kata kunci : Perizinan, Pengawasan, Reklame insidentil Abstract Advertisement implementation have been regulated in the Regional Regulation of Surabaya City Number 8 year 2006 concerning the Advertisement Implementation and Advertisement Tax and the Regulation of Surabaya Mayor Number 79 year 2012 concerning the Customs and Manners of Advertisement Implementation that there are several classifications of Advertisement permit controls that is as advertisement structuring and administrative control, but in every year the violation in permit of advertisement implementation increase. This research was conducted to know how far the effectiveness of control about the implementation of advertisement permit and what inhibitions are faced in optimizing the control of advertisement permit implementation specifically for incidental advertisement have a the most violation from advertisement permanent and advertisement limited in Surabaya. This research is a sociological/empirical/non-doctrinal juridical law research. While, data collection techniques used are observation conducted at the Regional Revenue Service, interview with the source that is the chairman of Decision and Validation The Advertisement Permit, The Advertisement Permit Management Service, Advertisement Appelant and the documentation to assist in checking data correctness. Analysis technique used in this research was the decretive quantitative analysis technique. The results of research showed that until today the control about implementation of incidental advertisement permit have not been effective, this case based on several factors that is law enforcement factor, society factor and the tools and infrastructure factor. The inhibitor faced in optimizing the control of advertisement permit implementation in Surabaya City namely the lack of personnel in conducting control, the lack of patrol unit in field when conducted OPS (Operasi Simpatik) and the vast of Surabaya City area also affected the performance of Head Office due to those who accommodate were only in central. The matters were factors that affect a law effective or not that is from the means and infrastructure and the law enforcement Key words: Permission, Control, Incidental advertisement

Page 1 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue