cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2017)" : 40 Documents clear
PENERAPAN PASAL 106 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN TELEPON SELULER SAAT MENGEMUDI DI KOTA SURABAYA ADI PRASETYAN, BEILLY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.18282

Abstract

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DI KABUPATEN BANGKALAN LAILANANDA Y, RIZKY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.18464

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penemuan masih adanya permasalahan TKI di Kabupaten Bangkalan yang tidak mendapatkan hak-haknya seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri yang menyatakan bahwa TKI mendapatkan perlindungan mulai dari masa prapenempatan hingga purna penempatan.Pada masa prapenempatan dan purna penempatan merupakan tanggung jawab Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan dalam menjamin hak-hak TKI masa prapenempatan dan purna penempatan tersebut.Tujuan penulisan ini untuk mengetahui tentangpelaksanaan pengawasan prapenempatan dan purna penempatan Tenaga Kerja Indonesia oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Bangkalan danupaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan berkaitan dengan permasalahan TKI prapenempatan dan purna penempatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan jenis penelitiannya yuridis empiris.Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan menggunakan metode dokumentasi.Wawancara dilakukan dengan informan kepala seksi penempatan dan produktivitas kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan, calon TKI prapenempatan dan mantan TKI purna penempatan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasian perlindungan TKI prapenempatan dan purna penempatan tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena masih terdapat poin-poin yang tidak dilaksanakan.Peran aktif Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sangat kurang. Beberapaupaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan dengan cara melakukan sosialisasi publik di daerah rekrut agar TKI mengetahui bagaimana cara menjadi TKI yang baik dan benar sesuai prosedur yang berlaku. Kata Kunci: implementasi, pengawasan, TKI , prapenempatan, purna penempatan Abstract This research based on fact there are problem of Indonesianmigrant worker in Bangkalan that do not get their rights as regulated in the law number 39 year 2004 regarding the placement and protection Indonesian migrant worker abroad that migrant worker get protection from pre placement until after placement. Supervision of implementation placement and protection Indonesian migrant worker in pre placement and after placement is the responsibility of Social service, manpower and transmigration for ensuring Indonesian migrant worker rights. The purpose of this research to know about implementation of preplacement and after placement of Indonesian Workers by Social Service Manpower and Transmigration in Bangkalan and the efforts made by Social Service, Manpower and Transmigration Bangkalan relating to the casespre placement and after placement.Thisresearch used descriptive qualitative method and type methodis juridical empirical. The data collection techniques using interviews and using documentation method. Interviews were conducted with informants The head section of placement and work productivity of Social Services Manpower and Transmigration Bangkalan, prospective migrants preplacement and former migrant worker after placement.This research result indicates that implementation pre placement And after placement can not be implemented properly because there is some points that not implemented.The active role of Social Service Manpower and Transmigration much less. Some efforts that Social Service Manpower and Transmigration Bangkalan made is by doing public dissemination in recruits area. They give information for the migrant workers candidates to know how to become a good migrant workers according to the right procedure. Keywords:implementation, supervision, migrant workers, pre placement, after placement.
KAJIAN YURIDIS PERKARA KEMATIAN AKLI FAIRUZ PADA PERTANDINGAN SEPAKBOLA PERSIRAJA BANDA ACEH MELAWAN PSAP SIGLI RICO P, RAMADHAN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.18465

Abstract

Abstrak Sepakbola merupakan olahraga paling populer di Indonesia. Sepakbola adalah salah satu olahraga yang tidak bisa dihindari terjadinya kontak fisik. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi tindak kekerasan di sebuah pertandingan sepakbola. Kasus kekerasan terhadap pemain di persepakbolaan Indonesia kerap terjadi. Cidera ringan hingga meninggal dunia merupakan akibat dari tindak kekerasan terhadap lawan yang sudah pernah terjadi di Indonesia. Kasus meninggalnya Akli Fairuz pada pertandingan Persiraja melawan PSAP menjadi contoh akibat dari tindak kekerasan yang terjadi di persepakbolaan Indonesia. Kekerasan yang terjadi dilapangan sepakbola kerap tak tersentuh oleh hukum nasional karena dianggap masih menjadi wewenang PSSI yang didasarkan pada statutanya. Batasan yang kurang jelas sering sulit untuk mengklasifikasikan tindakan kekerasan dalam sepakbola sebagai pelanggaran disiplin ataukah tindak pidana. Kekaburan batasan tersebut juga menjadi penyebab dipertanyakannya tindakan yang dilakukan oleh Agus Rohman yang menyebabkan Akli Fairuz meninggal dunia. Statuta PSSI pada pasal 70 menyatakan bahwa PSSI memiliki yurisdiksi hukum sendiri terkait penyelesaian perkara yang ada dalam persepakbolaan di Indonesia, karena itu statuta PSSI melarang setiap perkara dalam sepakbola diajukan ke pengadilan negeri.Hal ini menjadi rancu ketika kedudukan PSSI sebagai badan hukum menolak semua perkara sepakbola diselesaikan di pengadilan negeri, sedangkan dalam pasal 2 KUHP semua kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di Indonesia merupakan wewenang hukum pidana nasional.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis batasan tindak kekerasan dalam sepakbola masih termasuk pelanggaran disiplin ataukah tindak pidana. Batasan yang jelas akan mampu mengklasifikasikan perbuatan yang dilakukan oleh Agus Rohman serta akibat yang ditimbulkan, masuk ke dalam pelanggaran disiplin atau tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Kasus yang dianalisis disinergikan dengan dasar peraturan sepakbola serta undang-undang terkait yang mengatur. Buku-buku literatur yang digunakan juga dijadikan pedoman untuk mencari teori serta norma yang dipakai.Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh Agus Rohman tergolong suatu perbuatan pidana karena melanggar unsur obyektif dan subyektif dari parameter kekerasan di legitimates of sport. Tindakan tersebut tergolong sebagai Criminal Violance. Tindakan Agus Rohman juga memenuhi unsur-unsur dalam delik penganiayaan. Penyelesaian perkara secara hukum pidana tersebut menghapus yurisdiksi PSSI yang absolut. Ketentuan pasal 70 statuta PSSI yang bertentangan dengan KUHP harus dihapus atau diganti dengan yang lebih sesuai dengan hukum pidana nasional. Kata Kunci : Kematian Akli Fairuz, Agus Rohman, Kekerasan dalam sepakbola, Statuta PSSI Abstract Football is the most popular sport in Indonesia. Football is one sport that can not be avoided physical contact. This causes frequent violence at a football match. Cases of violence against Indonesian football players often occur. Minor injuries to death was the result of acts of violence against an opponent that has never happened in Indonesia. Akli Fairuz death case in the match against PSAP Persiraja be an example as a result of the violence that occurred in Indonesian football. The violence that happens on a football pitch are often untouched by national law because it is still a PSSI authority based on statute. Less obvious limitation is often difficult to classify acts of violence in football as a disciplinary offense or a criminal act. The blurring of boundaries may also lead to questioning the actions carried out by Agus Rohman which causes Akli Fairuz died. PSSI to article 70 of the Statute states that the PSSI has its own legal jurisdiction related to the settlement that exist in football in Indonesia, because the PSSI statutes prohibit any football matters in the country are brought to justice. It becomes confusing when standing PSSI as a legal entity to reject all football matters resolved in the district court, whereas in Article 2 of the Criminal Code all crimes or offenses which occurred in Indonesia is the authority of national criminal law. The purpose of this study was to analyze the limits of violence in football is still a violation of discipline or criminal acts. Clear boundaries will be able to classify the actions undertaken by Agus Rohman and consequences, entered into a disciplinary offense or a crime. The method used is normative. Cases analyzed synergized with the basic rules of football as well as the pertinent laws governing. Literature books used are also used as guidelines to seek theories and norms used. The results of this study is to show the actions performed by Agus Rohman classified as a criminal offense for violating the element of objective and subjective parameters of legitimates violence in sport. Such actions are classified as Criminal Violance. Agus Rohman actions also fulfill the elements in the offense of persecution. The settlement under the criminal law of the jurisdiction PSSI remove the absolute. The provisions of Article 70 of the statutes of PSSI contrary to the Criminal Code should be removed or replaced with a more suitable to the national criminal law. Keywords: Death Akli Fairuz, Agus Rohman, Violence in football, the Statute of the PSSI
PERANAN SERIKAT PEKERJA PT PETROKIMIA GRESIK DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YUNIAR, SHELMY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.18661

Abstract

ABSTRAK PERANAN SERIKAT PEKERJA PT PETROKIMIA GRESIK DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Nama : Shelmy Yuniar NIM : 12040704035 Program Studi : S1 Ilmu Hukum Jurusan : Hukum Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Nama Lembaga: Universitas Negeri Surabaya Pembimbing : Arinto Nugroho, S.Pd., S.H., MH Perusahaan dan pekerja adalah dua kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing untuk bersama-sama melakukan kegiatan produksi. Namun tak jarang ada pula konflik diantara keduanya. Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja,peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Hal inilah yang sedang dihadapi oleh serikat pekerja PT Petrokimia Gresik dengan Manajemen perusahaan PT Pupuk Indonesia (persero). Hak para pekerja sesuai hasil kesepakatan pada tahun 2013 yang tak kunjung dipenuhi oleh pihak PT Pupuk Indonesia (persero) menyebabkan semakin lamanya permasalahan ini. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan masalah dan observasi. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah menggunakan bahan hukum yang telah di dapat untuk kemudian direduksi dan diikuti penyusunan sajian data secara komprehensif dan teliti serta hati-hati dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa perselisihan hubungan industrial yang tengah dihadapi oleh serikat pekerja PT Petrokimia Gresik dengan PT Pupuk Indonesia (persero) merupakan jenis perselisihan hak, dikarenakan bahwa belum dipenuhinya kesepakatan kerja yang telah dibuat pada tahun 2013 oleh PT Pupuk Indonesia (persero) kepada pekerja di PT Petrokimia Gresik yang dalam menuntut haknya di wakili oleh serikat pekerja PT Petrokimia Gresik. Sebaiknya manajemen dari PT Pupuk Indonesia (persero) dengan besar hati segera merealisasikan tuntutan dari serikat pekerja dikarenakan hal tersebut merupakan kewajiban yang telah tertuang dalam kesepakatan pada tahun 2013. Agar permasalahan internal perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini tidak berlarut-larut. Kata kunci : Badan Usaha Milik Negara, Perselisihan Hubungan Industrial, Serikat Pekerja ABSTRACT THE ROLE OF TRADE UNION OF PT. PETROKIMIA GRESIK ININDUSTRIAL RELATION DISPUTE SETTLEMENT Nama : Shelmy Yuniar NIM : 12040704035 Program Studi : S1 Law Studies Jurusan : Law Fakultas : Faculty of Social Sciences and Law Nama Lembaga : State University of Surabaya Pembimbing : Arinto Nugroho, S.Pd., SH, MH Companies and workers are two unities which can not be separated. Both have rights and obligations to jointly undertake production activities. But often there are conflicts between the two. Article 2 of Law No. 2 of 2004 concerning Industrial Relation Dispute Settlement states that the right disputes are disputes arising from the non-fulfillment of rights, because of differences in the application and interpretation of the provisions of legislation, agreements, company regulations or cooperation agreements, This is what is being faced by trade union of PT. Petrokimia Gresik against the management of PT Pupuk Indonesia (Persero). The rights of workers as agreed in 2013 that can not be met by PTPupuk Indonesia (Persero) causes the length of this issue. This research is empirical. The research approach used are approach to the problem and observation. Types of legal materials consist of primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material. The legal materials collection technique used are by interview and documentation then processed using legal materials which have been obtained for later reduced and followed by the preparation of a comprehensive and meticulous data display and ended with a summary. Based on the research results obtained, it can be concluded that industrial relation dispute faced by trade union of PT Petrokimia Gresik against PT. Pupuk Indonesia (Persero) is a type of right dispute, because there has not been the fulfillment of labor agreements which have been made in 2013 by PT Pupuk Indonesia (Persero) to employees at PT. Petrokimia Gresik in which in claiming their rights then represented by trade union of PT Petrokimia Gresik. We recommend that the management of PT Pupuk Indonesia (Persero) with a big heart to realize the demands of the union because it is an obligation that has been stipulated in the agreement in 2013. In order that the company''''s internal problem of the State Owned Enterprises (SOE) is not protracted. Keywords: Stated Owned Enterprise (SOE), Industrial Dispute, TradeUnion
Problematik Pencalonan Kembali Pasangan Calon Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pencalonan Kembali Rasiyo Dalam Pemilihan Walikota Kota Surabaya Tahun 2015) AMELIA, RIZKY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.18870

Abstract

Pelaksanaan pemilihan walikota Surabaya tahun 2015 menimbulkan problematik yang perlu adanya penyelesaian. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya meloloskan Rasiyo dalam pencalonannya yang kedua setelah sebelumnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat menimbulkan permasalahan interpretasi atau penafsiran oleh masyarakat. Pasalnya menurut ketentuan pasal 89 A ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa pasangan calon yang telah ditolak atau dinyatakan tidak memenuhi persyaratan (TMS) tidak dapat diusulkan dalam pendaftaran kembali. Hal ini tentunya menyebabkan kekaburan norma atas Pasal 89 A ayat (2) Peraturan KPU ini tentang pasangan calon. Peraturan KPU tidak menjelaskan lebih lanjut tentang pasangan calon yang dimaksud. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai payung hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah juga tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pasangan calon. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tentang keabsahan pencalonan kembali Rasiyo setelah dinyatakan gugur karena Tidak Memenuhi Syarat(TMS). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi kasus. Teknik analisis bahan hukum yaitu dengan menginventarisasi serta mengelompokkan bahan hukum serta mengidentivikasi fakta hukum untuk menjawab isu hukum dengan penafsiran hukum. Berdasarkan penelitian jika ditafsirkan dengan interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi sosiologis, interpretasi restriktif dan interpretasi ekstensif dapat disimpulkan bahwa Keputusan Nomor 36/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015 yang memperbolehkan Rasiyo mencalonkan kembali dalam pemilihan walikota setelah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat adalah sah dan sudah sesuai dengan ketentuan dengan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015. Akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu keputusan yaitu lahirnya keadaan hukum baru terhadap pihak yang terkait dengan keputusan tersebut. Berdasarkan asas praduga rechtmatigh sebuah keputusan tetap sah dan tidak dapat dibatalkan kecuali apabila ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkannnya. Dengan demikian status Rasiyo sebagai pasangan calon tetap sah dan dan keputusan KPU tersebut tetap dapat dilaksanakan. Kata Kunci :Pencalonan Kembali, Rasiyo, Pemilihan Kepala Daerah, Tidak Memenuhi Syarat. Abstract The election of Surabaya Mayor in 2015 raised some problematic issue that need to be solved. The General Election Commissions (KPU) of Surabaya decided to pass Rasiyo in his second nomination after disqualified due Ineligible. This decision created interpretation problem in the society. According to Law Article 89 A verse (2) The General Election Commission Rules Number 12 year 2015 about The Regulation Changes of the General Election Commission number 9 year 2015 about Regent, and/or Mayor and Vice Mayor state that candidate who was rejected or do not comply with requirements cannot be proposed to the readmission. This issue is certainly raising vagueness of norm of Article 89 A verse (2) about candidates, because this rules does not contain any further explain about the candidate above. Law No. 8 of 2015 on the Amendment of Act No. 1 of 2015 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 20142 on the election of Governors, Regents and Mayors Become Law as a legal umbrella for the implementation of local elections also did not explain more about the candidates. The purpose of this study was to determine the validity of the nomination back Rasiyo after disqualified due Ineligible. This research is a law normative study using statute approach, conceptual approach, and case approach. The types of legal materials used consisted of primary legal materials, secondary law, and non-law material.Literature study and case studies are the legal materials techniques used in this study.The step legal materials analysis techniques used in the study are to inventory and classify materials as well as identifying the legal facts of law to address the legal issues with legal interpretation. Based on this research to be interpreted with grammatical interpretation, systematic interpretation, sociological interpretation, interpretation restrictive and extensive interpretation can be concluded that Decision Number 36/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 about Stipulation of the Candidate in Election of Mayor and Deputy Mayor of Surabaya year 2015 which is passed Rasiyo readmission in the Mayor Election is legitimate and appropriate according to The General Election Commissions rules Number 12 year 2015. The legal consequences arising from a decision that is the birth of a new legal situation of the parties concerned by the decision, based on the rechtmatigh presumption, a decision remains valid and cannot be canceled unless there is a cancelation from court decision of the State Administration. Thus Rasiyo status as a candidate remains valid and that the decision of the Election Commission can still be implemented. Keywords : Readmission, Rasiyo, Local Election, Ineligible
ANALISIS YURIDIS HAK KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM HUKUM TANAH NASIONAL WAHYUDI, DEDY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.19165

Abstract

PENGELOLAAN BENDA SITAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA SURABAYA RADIKA L, HAGAMIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.19285

Abstract

Abstrak Peningkatan penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya menyebabkan kebutuhan akan narkotika juga semakin meningkat. Peningkatan jumlah kasus tersebut menyebabkan perlunya peningkatan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Barang sitaan tindak pidana narkotika harus dikelola dengan baik agar tidak disalahgunakan. Para penegak hukum berkewajiban dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika, bahkan berkewajiban untuk mengelola barang bukti atau barang sitaan dari tindak pidana narkotika sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Pelaksanaan pengelolaan benda sitaan narkotika di Surabaya merupakan kewenangan BNN Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan benda sitaan narkotika di lingkup BNN dan kendala dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan narkotika di lingkungan BNN Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis yang mengunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur, jurnal, hasil penelitian, berita internet dan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengelolaan benda sitaan narkotika oleh BNN Kota Surabaya dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu mulai dari penyitaan, penyimpanan dan pengamanan, dan pemusnahan. Pengelolaan benda sitaan narkotika di BNN Kota Surabaya belum sesuai dengan prosedur yang ada di Undang-undang. Pemusnahan benda sitaan narkotika tidak dilakukan oleh BNN Kota Surabaya akan tetapi dilimpahkan ke BNNP Jawa Timur. Dalam melakukan pengelolaan benda sitaan narkotika BNN Kota Surabaya mengalami beberapa kendala diantaranya belum adanya SOP pengelolaan benda sitaan narkotika, belum adanya pengawasan, serta mahalnya biaya pemusnahan benda sitaan narkotika sehingga menimbulkan kebingungan bagi BNN Kota Surabaya. Kata Kunci : Pengelolaan, Benda Sitaan, Narkotika, BNN
IMPLEMENTASI YURIDIS KEWAJIBAN PENGIKATAN KENDARAAN PADA KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN DI LINTAS PENYEBERANGAN KETAPANG-GILIMANUK Cahyo Utomo, Arif
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.19578

Abstract

Kegiatan penyeberangan di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk secara umum diatur di dalam Undang-Undang tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah tentang Angkutan di Perairan, dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan. Kegiatan penyeberangan harus memperhatikan aspek teknis tentang keselamatan penumpang, muatan, dan kapal. Salah satu aspek teknis keselamatan angkutan penyeberangan adalah pengikatan kendaraan. Kewajiban pengikatan kendaraan diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016. Kewajiban pengikatan kendaraan pada kapal angkutan penyeberangan wajib dilakukan agar keselamatan penumpang terjamin, dan melindungi muatan kapal agar tidak rusak ketika terkena gelombang laut. Pengikatan kendaraan di lintas penyeberangan Ketapang-Gilimanuk belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi implementasi yuridis pengikatan kendaraan, proses penjatuhan sanksi yang diberikan kepada operator kapal, dan hambatan dari implementasi yuridis pengikatan di lintas penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi yuridis pengikatan kendaraan di Ketapang-Gilimanuk mayoritas telah dilaksanakan, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan, seperti material pengikatan yang digunakan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan tentang pengangkutan kendaraan, dan tidak semua kendaraan dilakukan pengikatan. Proses penjatuhan sanksi kepada operator kapal dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui rekomendasi yang dihasilkan dari pengawasan lapangan oleh petugas lapangan OPP apakah pengikatan telah terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan. Hambatan dari implementasi yuridis pengikatan kendaraan yaitu kurangnya kesadaran hukum operator kapal untuk menyediakan tali pengikat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan, kurangnya kesadaran hukum petugas kapal untuk melakukan pengikatan kepada semua kendaraan, dan kurangnya petugas kapal yang tersedia untuk melakukan pengikatan kendaraan. Kata Kunci: Implementasi Yuridis, Pengikatan Kendaraan, Kapal Penyeberangan, Ketapang-Gilimanuk. Abstract The ferrying activity in Ketapang-Gilimanuk generally regulated in the Shipping Law, Government Regulations on Water Transportation, and Government Regulations on the Implementation of Crossings. The ferrying activity should pay attention on technical aspects of the safety of the passengers, cargo, and the ship. One of the technical aspects of the safety of ferry is the vehicle tying. The obligation of vehicle tying is regulated by The Minister of Transportation Law number 30 year 2016 and The Minister of Transportation Law number 115 year 2016. The obligation of vehicle tying in a ferry must be done in order to guarantee the safety of the passengers and to protect the cargo from being damaged when exposed to sea waves. Vehicle tying at the ferrying activity in Ketapang-Gilimanuk has not been done in accordance with The Minister of Transportation Law number 30 year 2016 and The Minister of Transportation Law number 115 year 2016. The aim of this study were to analyze and identify the juridical implementation of vehicle tying, process of giving fine to ship operators, and the obstacles of the juridical implementation of vehicle tying in Ketapang-Gilimanuk harbour. This study belongs to juridical-sociology study. The data were gained through observation, interview, and documentation. The data analysis qualitative. The result of the study showed that the juridical implementation of vehicle tying in Ketapang-Gilimanuk Harbour mostly was conducted well, however in the implementation there were some weaknesses, such as the material for vehicle tying was not appropriate as recommended by The Ministry of Transportation Law about vehicle transport, and the vehicle tying was not conducted to all vehicles. The process of giving the fine to ship operator was regulated by The General Director of Land Transportation through the recommendation was 2 gained through the field supervision by the OPP field operator whether the tying is conducted accordingly to The Ministry of Transportation Law. The obstacle of the juridical implementation of the vehicle tying was the lack of law awareness from of the ship operator to provide the appropriate ropes as ruled by The Ministry of Transportation Law, the lack of awareness of the ship operator to do the vehicle tying to all vehicles, and the lack of ship operator number available to do the vehicle tying. Keywords: Juridical Implementation, Vehicle Tying, Ferry, Ketapang-Gilimanuk
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN PERALIHAN DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN YANG TIDAK DIPERPANJANG SETELAH JANGKA WAKTU BERAKHIR D A, MARCELLITA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.20014

Abstract

Perjanjian Pembangunan dan Pengelolaan Gedung Banceuy Permai yang di tandatangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Pemegang HPL dengan PT. Interna Permai sebagai Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) Awal mengikat Pihak Ketiga yaitu Pemegang HGB Peralihan. Karena objek yang diperjanjikan di dalam perjanjian telah dialihkan kepada Pemegang HGB Peralihan. Problematikanya, ketika jangka waktu HGB berakhir dan pemegang HGB Peralihan tidak mendapatkan persetujuan perpanjangan dari Pemegang Hak Pengelolaan (HPL) sedangkan isi di dalam perjanjian tidak mengatur secara tegas mengenai adanya larangan maupun pembolehan perpanjangan, meskipun pada prinsipnya di dalam Undang-Undang mengatakan bahwa HGB dapat diperpanjang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hak dan kewajiban antara pemegang HGB Peralihan dengan pemegang HPL di dalam perjanjian dan untuk mengetahui upaya hukum pemegang HGB Peralihan yang jangka waktunya tidak diperpanjang oleh pemegang HPL setelah jangka waktu berakhir. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode interpretasi. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemegang HGB Peralihan seharusnya mendapatkan prioritas perpanjangan dari pemegang HPL sesuai dengan pasal 10 ayat (3) Perjanjian Pembangunan dan Pengelolaan Gedung Banceuy serta apabila pemegang HGB Peralihan tidak mendapatkan haknya, pemegang HGB Peralihan dapat memilih melakukan upaya hukum nonlitigasi/litigasi. Kata Kunci : HGB, HPL, Pemegang HGB Peralihan, Pemegang HPL. Abstract Building and Management Agreement of Banceuy Permai Building signed by the Government of West Java Province as HPL Holders with PT. Interna Permai as an initial HGB Holder, is binding the third party the Transition HGB Holder. Because the object agreed in the agreement has been transfered to the Transition HGB Holder. The problem, when the HGB period ends and the Transition HGB Holder does not get an extension approval from Initial HPL Holders, while the contents in the agreement do not expressly set about the prohibition or extension allowance, although in principle in the Act it says that HGB can be extended. The purpose of this research is to know the rights and obligations arrangement between Transition HGB Holder and HPL Holder in the agreement and to know the legal action of Transition HGB Holders whose term are not extended by HPL holder after the expiration period. The type of research used in this study is normative legal research with the approach of legislation. The types of legal materials used consist of primary and secondary legal materials. Collecting legal materials using literature study techniques. Analytical technique used is interpretation method.The result of the discussion in this research shows that the Transition HGB Holder should get priority extension from the HPL Holder in accordance with article 10 clause (3) of Banceuy Building Development and Management Agreement and if the Transition HGB holder is not entitled, the Transition HGB holder may choose to make non-litigation/Litigation legal channels. Keywords: HGB, HPL, HGB Holder Switch, HPL Holder
TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA BAGI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA RAKHMAT IRKHAMULLOH ABBAS, AKBAR
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.20830

Abstract

Bahasa merupakan identitas dari suatu Negara. Hal ini merupakan makna yang tersirat dari Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal ini merupakan dasar pembuatan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009). Dengan adanya penghapusan peraturan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing yang diatur dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 (Permenaker 16/2015) mengindikasikan konflik norma dengan UU 24/2009. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persyaratan tenaga kerja asing yang diatur dalam Pasal 36 Permenaker 16/2015 dengan tidak mewajibkan tenaga kerja asing menggunakan Bahasa Indonesia bertentangan dengan Pasal 33 UU 24/2009 dan menganalisis akibat hukum apabila Pasal 36 Permenaker 16/2015 bertentangan dengan Pasal 33 UU 24 tahun 2009. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis bahan hukum adalah secara preskriptif, dan untuk menjawab isu hukum digunakan metode hierarki perundang-undangan dan azas preferensi. Hasil pembahasan menunjukan bahwa penghapusan peraturan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing di Indonesia yang diatur dalam Pasal 36 Permenaker 16/2015 bertentangan dengan aturan yang di atasnya, yaitu UU 24/2009 sehingga berdampak pada identitas Negara Indonesia dan juga pada tujuan penggunaan tenaga kerja asing, yaitu alih teknologi peningkatan kualitas tenaga kerja lokal Indonesia. Akibat hukum dari konflik norma antara Pasal 36 Permenaker 16/2015 dengan UU 24/2009 adalah batal demi hukumnya Pasal 36 Permenaker16/2015, dikarenakan peraturan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan tingkat rendah sesuai dengan azas Lex superiori derogat legi inferiori yaitu UU 24/2009 mengesampingkan Pasal 36 Permenaker 16/2015. Kata Kunci : Penghapusan, Bahasa Indonesia, Tenaga Kerja Asing Language is the identity of a State. This is the implicit meaning of Article 36 of the Constitution State Republic of Indonesia 1945. This Article is the basis for the enactment of Law Number 24 Year 2009 concerning Flag, Language and Symbol of a Country, and also National Anthem (UU 24/2009). The abolition of regulation of the obligation for foreign labor of using Indonesian language as provided in Article 36 Minister of Manpower Regulation Number 16 Year 2015 (Permenaker 16/2015) Indicates conflict of norms with UU 24/2009. The purupose of this research are to analyze the requirement foreign worker which provided in article 36 Permaenaker 16/2015 which not obligated the foreign worker in using bahasa is contradict to article 33 UU 24/2009 and to analyze the legal consequence in case that article 36 permenaker 16/2015 contradict to article 33 UU 24/2009. The type of research is normative juridical research. The problem approach used to address legal issues in this research is the statute, conceptual, and historical approaches. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis method of legal materials is prescriptive, and to answer legal issues used hierarchy method of legislation and the principle of preference. The results of the discussion show that the abolition of regulations of the obligation for foreign labor of using Indonesian language which is provided in Article 36 Permenaker 16/2015 contradict to UU 24/2009, thus affecting to the identity of Indonesia also affecting to the purpose of foreign labor usage, that is the transfer of technology and to improve the quality of local Indonesian labor. The legal consequence of the conflict of norms between Article 36 Permenaker 16/2015 to UU 24/2009 is null and void the Article 36 Permenaker 16/2015, because higher level rules override lower level rules according to the principle of Lex superiori derogat legi inferiori that is UU 24/2009 override Article 36 Permenaker 16/2015. Keywords: Abolition, Indonesian Language, Foreign Labor.

Page 1 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue