cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2017)" : 40 Documents clear
ANALISA YURIDIS PERSEKONGKOLAN TENDER PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD BARITO KUALA DAN LAND DEVELOPMENTNYA (Studi Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2015) RIDHO P, MUHAMMAD
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.20917

Abstract

Abstrak Putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Nomor 06/KPPU-L/2015 yang menilai tentang adanya persekongkolan vertikal dan horizontal yang perlu ditelaah kembali berdasarkan teori mengenai persekongkolan dalam hukum persaingan usaha. Pertimbangan Majelis Komisi yang memutus bahwa Terlapor IV bersalah sesuai dengan keterangan saksi, seharusnya Terlapor IV tidak dapat dipersalahkan. Selanjutnya putusan bahwa Terlapor V tidak bersalah, tidak sesuai dengan Pasal 8 huruf g Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Putusan terhadap Terlapor IV dan Terlapor V perlu ditelaah kembali yaitu mengenai kekuatan alat bukti saksi dalam persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang dasar pertimbangan KPPU dalam memutus perkara Nomor 06/KPPU-L/2015 tentang tender pembangunan gedung DPRD Barito Kuala dan land developmentnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertumpu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma yang ada dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menjelaskan beberapa indikasi persekongkolan yang ada dalam tiap tahapan tender dalam kasus tersebut. Persekongkolan horizontal antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang memang terjadi dan tidak benar bahwa telah terjadi persekongkolan vertikal antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dengan Terlapor IV dan Terlapor V sesuai dengan teori mengenai persekongkolan horizontal dan vertikal serta hasil dalam persidangan. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang secara struktural berada di bawah KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ada kemungkinan dapat terlibat dalam persekongkolan. Pertimbangan Majelis Komisi yang memutus Terlapor IV bersalah berdasarkan alat bukti saksi tidak tepat karena hal yang dilakukan Terlapor IV bukan merupakan persekongkolan. Akan lebih tepat jika Terlapor IV dipersalahkan karena mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pertimbangan Majelis Komisi yang memutus Terlapor V tidak bersalah sudah tepat, karena meskipun Terlapor V berdasarkan alat bukti saksi tidak terlibat dalam persekongkolan namun kelalaian Terlapor V berakibat secara tidak langsung menyebabkan persekongkolan antara peserta dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat sehingga menyebabkan kerugian negara. Kata Kunci: persekongkolan, dasar pertimbangan, alat bukti saksi. Abstract Decision of KPPU Number 06/KPPU-L/2015 which assesses the existence about vertical and horizontal conspiracy which need to be reviewed again based on the theory of conspiracy in business competition law. The consideration of the council deciding that Reported IV is guilty in accordance with the tertimony of witnesses, Reported IV should not be blamed. Subsequently, the verdict that the Reported V is not guilty isn’t appropriate in accordance Article 8 letter g of the Presidental Decree on Government Goods/Services. The verdict against Reported IV and Reported V needs to be reviewed again on the strenght of witness evidence in the trial.. This research aims to know and find out about the basic consideration of the council in deciding the case Number 06/KPPU-L/2015 on the tender for the construction of the Barito Kuala’s parliament building and its development land. This study uses normative juridicial method that based on legal norms contained in the legislation and judicial decisions and norms that exist in society. The result of this research explains some of the indications conspiracy that exist in each stage of the tender in the case. The horizontal conspiracy between Reported I, Reported II, and Reported III that happened and it is not true that there has been a vertical conspiracy between Reported I, Reported II, Reported III with Reported IV and Reported V according to the theory about horizontal and vertical conspiracy as well as the results in the trial. PPK that structurally under KPA and the possibility being involved in the conspiracy. The consideration of the council deciding Reported IV is guilty based on the witness evidence isn’t correct because the thing done by Reported IV isn’t a conspiracy. It would be more appropriate if Reported IV is blamed for causing unfair business competition. The consideration of the council deciding Reported V is correct, because althought Reported V isn’t involved in the conspiracy but the negligence of Reported V resulted in indirectly facilitating conspiracy between participants and causing unfair business competition even causing the loss of the state.
UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) JAWA TIMUR DALAM MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA SURABAYA WISNU SETYAWAN ADYKA PUTRA, WASI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.20918

Abstract

Abstrak Jawa Timur merupakan daerah dengan intensitas penyalahgunaan narkoba yang besar dengan kondisi gawat darurat narkoba, oleh karenanya peran Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur selaku institusi hukum khusus masalah narkoba harusnya intens dalam memberantas terhadap tindak pidana narkoba mengingat jumlah penyalahgunaan narkoba di wilayah Jawa Timur sebanyak 608.520. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dan upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur dalam memberantas penyalagunaan narkoba. Artikel ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan teknik analisis desktriptif kualitatif. Data diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi, sedangkan informannya mengambil kepala Bidang Pemberantasan Narkoba dan dua pelaku penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian menunjukan bahwa hambatan pemberantasan narkoba ialah kurangnya sinergi antar lembaga hukum yakni Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan dan upaya yang dilakukan secara represif melalui regulasi Inpres yakni program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sudah berjalan dengan baik namun terkendala pada beberapa daerah yang belum terbentuk satuan pelaksana sehingga pemberantasan penyalahgunaan belum berjalan efesien, upaya preventif dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat sebagai kader narkoba masih berjalan dengan baik. Kata Kunci : narkoba, penegakan hukum, penyalahgunaan narkoba Abstract East Java is the area with the intensity of the abuse of drug great with emergency conditions drug, therefor the role of BNNP East Java as a legal institution specifically drug problem should be intense in the combat against narcotic crime considering the amount of drug abuse in East Java as much as 608 520. The purpose of writing this research to the obstacles encountered BNNP JATIM in combating abuse of narcotics and BNNP JATIM efforts in combating drug misuse. This article is a sociological juridical research with qualitative analysis techniques desktriptif. Data were obtained through interview and documentation, while the informant took the head of the Field Combating Drugs East Java and the two perpetrators of drug abuse. The results showed that 1) barriers to drug eradication is the lack of synergy between the judiciary and 2) the efforts made by the repressive regulations on Inpres the program P4GN already well underway but is constrained in some areas that have not been established implementation units so as to eradicate the abuse is not running efficiently, preventive efforts through community empowerment as a volunteer drug goes well.The purpose of writing this research to answer The obstacles encountered BNNP JATIM in combating abuse of narcotics. and To know BNNP JATIM efforts in combating abuse of narcotics. The method used is the juridical sociology while data analysis techniques such as qualitative desktriptif.The results showed that the drug agains obstacle is the lack of synergy between the judiciary and the efforts made by Instruction has been running well, preventive efforts through community empowerment cadres drugs. Keyword : narcotic, law enforment, drugs abuse
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATELESS PERSON DI INDONESIA RACHMAN SALIM, HANANDA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.20919

Abstract

Abstrak Status Kewarganegaraan merupakan bagian dari HAM (Hak Asasi Manusia) yang sangat penting bagi manusia untuk mendapatkan perlindungan dari negara. HAM yang merupakan unsur hakiki dan unsur pokok dalam negara, maka status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga dan negaranya. Setiap orang wajib memiliki kewarganegaraan, karena dengan adanya kewarganegaraan maka hubungan antara negara dan seseorang tersebut menjadi jelas sehingga terdapat kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap stateless person yang tinggal dan menetap di Indonesia. Selanjutnya, menganalisis upaya hukum apa yang dapat dilakukan stateless person tersebut, agar mendapat status kewarganegaraan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bertumpu pada norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Pemilihan jenis penelitian didasarkan pada kekosongan hukum yakni tidak adanya peraturan mengenai seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan atau stateless person di Indonesia dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengungsi Rohingya dilindungi oleh prinsip non-refoulement yang artinya dapat dengan bebas memasuki sebuah negara. Hal ini dikarenakan statusnya adalah sebagai pengungsi, dan negara tujuan tersebut harus menerimanya sampai ada negara pihak ketiga yang mau menerima para pengungsi tersebut atau telah diperbolehkan untuk kembali ke negara asal mereka.. Kata Kunci: status kewarganegaraan, stateless person, perlindungan hukum. Abstract Citizenship Status is a part of human rights which is very important for humans to get protection from the state. Human rights are an essential element and a fundamental element in the state, then the status of citizenship creates a mutual relationship between citizens and their country. Everyone must have citizenship, because with citizenship the relationship between the state and the person becomes clear so there is legal certainty. This study aims to determine and analyze the legal protection of stateless persons who live and settle in Indonesia. Next, analyze what legal remedies a stateless person can perform, in order to obtain citizenship status in Indonesia. This research is a normative research based on norms that exist in society. The selection of research type is based on legal vacuum that is the absence of regulation concerning someone who does not have stateless person in Indonesia in Law Number 12 Year 2006 concerning Citizenship and Government Regulation Number 2 Year 2007 concerning Procedure to Obtain, Lose, Cancellate and Retrieve Indonesian Citizenship. Based on the results of the research can be concluded that Rohingya refugees are protected by the principle of non-refoulement which means it can freely enter a country. This is because the status is refugee, and the destination country must accept it until a third party country is willing to accept the refugees or has been allowed to return to their home country. Keywords: citizenship status, stateless person, law protection
PERLINDUNGAN HUKUM MENGENAI TERJAMINNYA KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENGGUNA FASILITAS HOTEL SEBAGAI TEMPAT WISATA MAHFIDA WAHYU, ROFIKA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.20920

Abstract

PENEGAKAN HUKUM PASAL 480 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH POLRESTABES SURABAYA THORIQ, MOHAMAD
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.20927

Abstract

Abstrak Tindakpidanapencuriansepeda motor memilikihubungan yang eratdengantindakpidanapenadahankendaraanbermotor dengan mengacupada data Satreskrim Polrestabes Surabaya yang mengungkap 103 kasus pencurian sejakJuli-Agustus 2016, olehkarenanyapentinguntukpenegakanhukumtindakpidanapenadahan yang berkaitandenganpencuriantersebutdilaksanakandengansebaik-baiknya.Tujuan penulisan artikel ini untuk menjawabpenegakanHukumPasal 480 KUHP terhadapTindakPidanaPenadahanKendaraanBermotorolehPolrestabes Surabayadan kendala yang dihadapikepolisiandalammenanggulangitindakpidanapenadahankendaraanbermotorolehPolrestabes Surabaya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris sedangkan teknik analisis data berupa desktriptif kualitatif.Hasil penelitian terhadap penegakan hukum Pasal 480 terkait tindak pidana penadahan dilakukan oleh Resmob Polrestabes Surabaya, yakni proses penyelidikan yang merupakan satu kesatuan dari pemeriksaan pendahuluan dilakukan melalui proses pemetaan jalur rawan, petugas kepolisianberpura-pura menjadi pembeli atau undercover buy sampai dengan mencari keterangan para pelaku tindak pidana pencurian yang berkorelasi dengan tujuan akhir dari tindak pidana tersebut yakni penadahan. Kendala yang dihadapi oleh kepolisian Resmob Polrestabes Surabaya ialah dari faktor aparat yakni polisi yang tidak menguasai pendekatan kepada masyarakat dalam mencari keterangan dan sarana trasnportasi Kepolisian yang masih terbatas dalam melakukan penyelidikan di medan yang terjal dan terpencil seperti Madura. katakunci : penegakan hukum, tindak pidana penadahan, tindak pidana pencurian, resmob polrestabes surabaya Abstract The crime of theft of motorcycles have a close relationship with the crime of fencing motor vehicle with reference to the data SatreskrimPolrestabes Surabaya who revealed 103 cases of thefts from July to August 2016 is therefore essential to combat crime related to theft mentioned. The purpose of writing this script to answer 1) how Article 480 of the Penal Code Law Enforcement Crime against fencing Vehicle by Polrestabes Surabaya and, 2) What are the constraints faced by the police in tackling the criminal offense of Motor Vehicles fencing by Polrestabes Surabaya. The method used is the juridical sociology while data analysis techniques such as qualitative desktriptif.The study of law enforcement Article 480 related to the crime of fencing performed by ResmobPolrestabes Surabaya, namely 1) the investigation process in dealing with criminal acts carried out through the process of mapping the path of cartilage, undercover buy up to retrieve the perpetrators of the crime of theft that are correlated with the ultimate goal of the criminal tndak the fencing. 2) the constraints faced by the police ResmobPolrestabes Surabaya is of factors namely police officers who do not master the approach to the public in seeking information and means trasnportasi Police are still limited in the investigation in the rugged and remote terrain such as Madura. Keyword :law enforcement, crime fencing, crime theft and resmob polrestabes surabaya.
PENGATURAN HUKUMAN KEBIRI BAGI PEMERKOSA ANAK MEGA AFIFAH, RIZALINA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.21143

Abstract

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PN. SURABAYA NOMOR: 869/Pdt.G/2013/PN.SBY (STUDI KASUS KETIDAKPASTIAN TENGGANG WAKTU PPJB KE AJB) PARAMITA A, PRADYA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.21305

Abstract

Abstrak Perjanjian Pengikatan Jual Beli satuan rumah susun yang dilakukan PT. Surya Bumimegah dan pihak pembeli mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban pembeli yaitu membayar dan menerima unit apartemen beserta hak kepemilikannya dan developer menerima pembayaran dan menyerahkan unit apartemen beserta hak kepemilikan kepada pembeli. Problematikanya, setelah 3 (tiga) tahun pelunasan apartemen hingga saat ini developer belum melaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli yang merupakan proses untuk membuat Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun yang merupakan bukti kepemilikan sarusun, berarti developer tidak memenuhi kewajibannya dan didalam PPJB tidak mengatur secara tegas mengenai jangka waktu penandatanganan AJB serta tidak ada pula aturan dalam Undang-undang yang mengatur mengenai berapa lama tenggang waktu proses PPJB menuju AJB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 869/Pdt.G/2013/PN.SBY yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dapat dibenarkan dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi penghuni/pemilik apartemen atas ketidakpastian tenggang waktu dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli ke realisasi Akta Jual Beli. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode konstruksi hukum. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa para pemilik apartemen puncak permai yang telah melakukan pelunasan seharusnya telah melakukan penandatanganan AJB setelah pembangunan rumah susun telah selesai sehingga proses selanjutnya tinggal mengurus SHMSRS agar pemilik mendapatkan kepastian hukum mengenai hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang telah dimiliki hal itu sesuai dengan pasal 5 angka (1) dan (2) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Puncak Permai yaitu Pemilik atas unit Rumah Susun adalah Pihak Kedua terhitung mulai pada waktu Penandatangan Akta Jual Beli dan Pihak Kedua memperoleh Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagai bukti kepemilikan Pihak Kedua atas satuan Rumah Susun sesuai dengan Nilai Perbandingan Proporsional. Kata Kunci : PPJB, AJB, SHMSRS, Kepastian Hak Kepemilikan
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN MENGENAI LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN DI SEMPADAN REL KERETA API SURABAYA NURSETO, KRISTIAN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.21335

Abstract

Keterbatasan lahan membuat harga jual menjadi mahal yang mengakibatkan penduduk yang ekonominya rendah tidak mampu membelinya, sehingga akhirnya mereka memilih tinggal ditempat sesuai kemampuan, seperti di sempadan rel kereta api. Adanya bangunan seperti permukiman di sempadan rel kereta api tersebut dinyatakan telah melanggar aturan Perkeretaapian. Oleh karena itu, harus ada upaya mengenai pelaksanaan larangan Pasal 178 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Dalam pelaksanaan larangan tersebut masih mengalami beberapa hambatan dikarenakan padatnya bangunan, minimnya kesadaran warga dan permintaan ganti rugi. Sehingga tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan larangan Pasal 178 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian mengenai larangan mendirikan bangunan di sempadan rel kereta api, khususnya di kelurahan Ngagel kota Surabaya. 2) Untuk menganalisis hambatan apa yang dihadapi oleh PT. KAI Daop 8 Surabaya terkait pelaksanaan Pasal 178 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Data primer diperoleh secara langsung dengan observasi, wawancara kepada pihak PT. KAI Daop 8 Surabaya dan warga di sempadan rel kereta api kelurahan Ngagel dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu berupa literatur, jurnal, internet dan perundang – undangan yang berkaitan. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan Pasal 178 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian belum berjalan dengan baik, namun tetap dilakukan penertiban oleh pihak PT. KAI setelah memberikan peringatan atau pemberitahuan sampai beberapa kali. PT. KAI akan sosialisasi dahulu kepada warga mengenai penertiban tersebut. Penertiban dilakukan dengan bertahap dan dilakukan dengan dua jenis penertiban, yaitu penertiban sistem administrasi dan system pengosongan. Faktor yang menjadi penghambat terkait pelaksanaan penerapan larangan Pasal 178 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian adalah padatnya bangunan di sempadan rel, minimnya kesadaran warga yang tinggal di sempadan rel dan permintaan ganti rugi yang diminta oleh warga. 1) Diharapkan bagi pihak perkeretaapian seharusnya lebih meningkatkan mengenai pengawasan terhadap perlindungan sempadan rel kereta api. 2) Bagi pihak masyarakat harus lebih memahami aturan pendirian bangunan yang telah berlaku, khususnya dalam pendirian bangunan di sempadan rel kereta api. Kata kunci : Larangan Mendirikan Bangunan, Undang – Undang Perkeretaapian, Sempadan Rel Kereta Api Abstract Limited land makes the sale price becomes expensive, resulting in a low-income population unable to afford it, they finally choose to live in place according to their ability, such as in railroad borders. The existence of buildings such as settlements in railway borders is declared to have violated the rules of railways. Therefore, There should be an attempt on the implementation of the prohibition of Article 178 of Law Number 23 Year 2007 concerning the railways. In the implementation of the ban is still experiencing some obstacles due to density of buildings, the lack of awareness of citizens and demand for compensation. So the purpose of this research are 1) To analyze how the implementation of Article 178 Law Number 23 Year 2007 concerning the railways about prohibition establishing building on railroad border, especially in ngagel district, city of surabaya. 2) To analyze the obstacle that face by PT. KAI Daop 8 Surabaya related to implementation of Article 178 Law Number 23 Year 2007 concerning the railways. The research method used is empirical juridical research method. Data were collected using interview techniques and document studies. Primary data is obtained directly by observation, Interview to PT. KAI Daop 8 Surabaya and inhabitant that live in railroad border district Ngagel and documentation, while secondary data is obtained from literature study, namely in the form of literature, journals, internet and related legislation. Data analysis technique is done by data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The results show that implementation of article 178 of Law Number 23 Year 2007 concerning the railways not going well, but the control is still done by the PT. KAI after giving warning or notice several times. PT. KAI will first socialize to the citizens about the curbing. Controlling is done gradually and done with two types of curbing, namely the control of the administrative system and the discharge system. Factors that become obstacles related implementation article 178 of Law Number 23 Year 2007 concerning the railways are dense building on railroad border, lack of awareness of citizens that lives on railroad border and Requests for compensation by inhabitant. It is expected that the railways side should improve on the protection of railway border protection. For the inhabitant should be more understanding about the rules of construction and existing buildings, especially in the construction of buildings on the railroad border. Keywords : Prohibition To Build Housing Building , Law The Railways, Railroad Borde
Kesadaran Hukum Konsumen atas Garam Beriodium Berstandar Nasional Indonesia HAKIM, LUKMAN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.21431

Abstract

Garam konsumsi menurut ketentuan pemerintah harus mengandung zat iodium dan mencantumkan label SNI, jika kebutuhan iodium tidak terpenuhi oleh tubuh maka akan menyebabkan penyakit gondok. Pola hidup yang sehat dapat mencegah penyakit bagi seluruh anggota keluarga, setiap keluarga harus menerapkan perilaku gizi seimbang sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya perbaikan gizi. Demi terciptanya keamanan pada konsumen maka pemerintah menerbitkan peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/11/2005 tentang Pengolahan, Pengemasan, dan Pelabelan Garam Beriodium. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum empiris. Kesadaran hukum konsumen atas garam beriodium ber-SNI berdasarkan hasil penelitian bahwa kesadaran hukum warga Desa Sumberejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang pada tingkat yang rendah. Saran yang diberikan ialah Badan Standarisasi Nasional dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan hendaknya memberi sosialisasi mengenai garam beriodium yang wajib ber-SNI pada konsumen garam beriodium khususnya warga Desa Sumberejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang yang menderita gondok, Pusat Kesehatan Masyarakat hendaknya memberi informasi berupa penyuluhan mengenai pentingnya mengkonsumsi garam beriodium yang berlabel SNI, dan pelaku usaha garam beriodium agar memproduksi garam beriodium dengan menerapkan Standar Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Aturan Penggunaan Becak Tradisional di Kota Surabaya AGUS JEGANTARA WIGUNA, PUTU
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.21470

Abstract

Becak Tradisional adalah salah satu kendaraan tidak bermotor yang masih bertahan dalam melakukan pengangkutan bagi masyarakat khususnya didaerah pedesaan dan beberapa kawasan di perkotaan. Pada kawasan perkotaan khususnya seperti di mall, alun-alun dan pasar kota, keberadaan becak tradisional yang tanpa ada pengaturan sering mengganggu aktivitas lalu lintas disekitarnya. Selain karena menjadi salah satu faktor dari kemacetan yang ada di lalu lintas, pengoperasian becak tradisional dalam mengangkut barang dan orang juga tidak memiliki batasan angkut yang jelas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan pengaturan secara spesifik terkait beroperasinya becak tradisional. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya kekosongan norma. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah pengaturan becak tradisional setelah keluar Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan berkaitan dengan Kota Surabaya yang tidak memiliki perda tentang kendaraan tidak bermotor. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan metode perskriptif. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukan bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan belum memberikan pengaturan secara spesifik terhadap beroperasinya becak tradisional. Materi-materi pasal yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 hanya menjelaskan landasan umum beserta kelengkapannya terhadap beroperasinya angkutan umum. Pengaturan tentang becak tradisional sangat mendesak untuk diatur mengingat keberadaan becak tradisional masih ada dan dipergunakan sebagai kendaraan umum. Kesimpulannya penerbitan pengaturan terhadap becak tradisional perlu untuk segera dilakukan oleh pemerintah serta membuatkan suatu lembaga khusus transportasi becak agar semakin tertib dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Kata Kunci: Becak Tradisional, pengangkutan

Page 2 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 4 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue