cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 4 No 2 (2017)" : 40 Documents clear
PENGAWASAN PEMOTONGAN AYAM  DI RUMAH POTONG HEWAN MAGETAN OLEH DINAS PETERNAKAN KABUPATEN MAGETAN BAGAS PAMBUDI, ADAM
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.20090

Abstract

Pelaksanaan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap bentuk upaya melindungi hak konsumen dari produk olahan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (yang disebut ASUH). Pengawasan pemotongan tersebut dimuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Veteriner yang mengatur tentang penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengawasan dan kendala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan terhadap pemotongan ayam di RPH Magetan. Jenis penelitian adalah empiris yang berlokasi di kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan dan Unit Pelayanan Terpadu Daerah (yang disebut UPTD) RPH Magetan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur, jurnal, hasil penelitian, website dan peraturan perundang-undangan. Pengolah data dilakukan dengan memeriksa informasi dan diklasifikasikan secara sistematis, serta mengolah hubungan data primer dan data sekunder. Hasil pengolahan data, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan terhadap pemotongan ayam yang ASUH di RPH Magetan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan sudah dilakukan oleh dokter hewan pengawas RPH. Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan preventif edukatif. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemotongan ayam di RPH Magetan tidak terlepas dari kendala. Kendala dalam pengawasan adalah kurangnya tenaga pengawas khususnya dokter hewan. Jumlah dokter hewan tidak sebanding dengan kuantitas ayam yang dipotong setiap harinya. Selain itu kendala yang muncul terhadap proses pemotongan adalah kekurangan sarana dan prasarana pendukung dalam menjalankan pemotongan ayam di RPH Magetan, dan kendala lain yang muncul adalah upaya dari peternak untuk merubah proses pemeriksaan yang wajibnya dilakukan di RPH tetapi pelaksanaannya dilakukan di peternakan ayam. Oleh karenanya perlu adanya pengangkatan Dokter Hewan dan petugas pemotongan dalam meningkatkan kinerja pengawasan di UPTD RPH Magetan. Kata Kunci: Pengawasan Pemotongan Ayam, Rumah Potong Hewan Magetan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan. Abstract 1 Implementation of Law Number 8 year 1999 concerning Consumer Protection, on the form of effort to protect the consumer’s right from safe, healthy, intact, and halal animal-based of the animal food products such as ASUH. The supervision officially stated in Law Number 18 year 2009 concerning Paramedic Veterinary and Animal Husbandry which regulates the guarantee of animal products which are safe, healthy, intact and halal to the requirements. The purposes of this study are to determine the supervision of Livestock and Fishery Office of Magetan Regency towards chicken slaughter in slaughterhouse Magetan, and to find out the obstacles in a supervision of chicken cutting in the slaughterhouse in Magetan. This research is empirical juridical research which takes place in the Livestock and Fishery Office of Magetan Regency and the Unit of Technical Implementation of the Slaughterhouse in Magetan. The data sources are the primary data and the secondary data which are literary studies, journals, research results, website and legislation. Data processing is done by checking and classifying the information systematically. The results will be analyzed by descriptive qualitative method. The results indicated that supervision of chicken slaughtering ASUH at The Slaughterhouse RPH Magetan by the Livestock and Fishery Service of Magetan Regency has been done by The Slaughterhouse’s Veterinary Supervisor. The form of supervision carried out is of educative preventive supervision. The implementation of supervision about chicken slaughter in the slaughterhouse RPH Magetan could not be separated from obstacles. The obstacles in supervision is the lack of supervisors, especially the veterinarians. The number of veterinarians is not proportional or equal to the quantity of chicken being cut each day. Besides that, the constraints arise to the cutting process is the less complete supporting infrastuctures in doing chicken slaughtering in the slaughterhouse RPH Magetan. Another obstacle that arises is the efforts of breeders to change the process of examination that must be done in RPH but the implementation instead of in poultry farms. To make it more works, the researcher suggest that it is need to hire more veterinarian and butcher to be a state employee. Keywords: Supervision Chicken The Slaughterhouse, The Slaughterhouse of Magetan, Livestocks and Fishery Office.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYIMPANGAN TENGGANG WAKTU 30 HARI DALAM PEMBAHARUAN KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU ANTARA PT. SEKAWAN BHAKTI INTILAND  SURABAYA DENGAN PEKERJAv SRI NURLATIFAH, DEWY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.20091

Abstract

Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut KKWT) antara PT. Sekawan Bhakti Intiland Surabaya dengan pekerja terdapat klausula yang menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menyimpangi pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) mengenai masa tenggang waktu 30 hari dalam pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu. Disisi lain dalam pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi pasal 59 ayat (6) UU Ketenagakerjaan maka perjanjian kerja waktu tertentu tersebut berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Meskipun demikian, pasal 3 ayat 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menyatakan bahwa ketentuan tenggang waktu 30 hari pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu dapat diatur lain oleh para pihak. Perbedaan tersebut menimbulkan kerancuan dalam pengaturan tenggang waktu dalam pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami KKWT antara PT. Sekawan Bhakti Intiland Surabaya dengan pekerja yang memuat klausula kesepakatan menyimpangi pasal 59 ayat (6) UU Ketenagakerjaan tentang tenggang waktu 30 hari pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu dapat dibenarkan dalam hukum serta akibat hukumnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa KKWT antara PT. Sekawan Bhakti Intiland Surabaya dengan pekerja yang memuat klausula kesepakatan menyimpangi pasal 59 ayat (6) UU Ketenagakerjaan mengenai tenggang waktu 30 hari pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Akibat hukum dari KKWT antara PT. Sekawan Bhakti Intiland Surabaya dengan pekerja yang memuat klausula kesepakatan menyimpangi pasal 59 ayat (6) UU Ketenagakerjaan mengenai tenggang waktu 30 hari pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu adalah jenis perjanjian tersebut berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Kata Kunci : Penyimpangan tenggang waktu, PKWT, Ketenagakerjaan Abstract The specific time work agreement (hereafter referred KKWT) between PT. Sekawan Bhakti Intiland Surabaya and the workers, there is a clause stating that both parties agree to deviate article 59 verse (6) of the Law Number 13 year 2003 concerning manpower (hereafter referred as Indonesian Labour Law) regarding the 30-day grace period in the renewal of specific time work agreement. On the other side, article 59 verse (7) of Indonesian Labour Law is a specific time work agreement which is not in accordance with article 59 verse (6) of Indonesian Labour Law, the specific time work agreement is changed into a unspecific time work agreement. Nevertheless, article 3 verse (8), Minister of Labour and Transmigration Decree Number Kep.100/MEN /VI/2004 Year 2004 concerning Regulation of Specific Time Work Agreement states that the 30-days grace period on the renewal of specific time work agreement may be arranged by both parties. This difference leads to confusion of the regulation of grace period for renewal specific time work agreementThis research aims to find out and comprehend whether KKWT between PT. Sekawan Bhakti Intiland and the workers which contains the clause agreed to deviate article 59 verse (6) of Indonesian Labour Law regarding 30-day grace period in the renewal of specific time work agreement can be considered true in law also to figure out and apprehend the legal consequences. The type of research employed in this research is normative legal using statue approach and conceptual approach. Types of legal materials being used are primary, secondary and tertiary legal materials. Literature study technique is applied in the process of collecting legal materials. In order to analyze the data, prescriptive method is applied. The result show that KKWT between PT. Sekawan Bhakti Intiland Surabaya and the workers which contains the clause agreed to deviate article 59 verse (6) of Indonesian Labour Law regarding the 30-day grace period in the renewal of specific time work agreement is impossible to be considered true by law. The legal consequences of KKWT between PT. Sekawan Bhakti Intiland Surabaya and the workers which contain the clause agreed to deviate article 59 verse (6) of Indonesian Labour Law about 30-day grace period in the renewal of specific time work agreement is that the type of the contract being changed into unspecific time work agreement. Keywords : Grace Period Deviation, PKWT, Manpower
PENGAWASAN TAHANAN DI RUMAH TAHANANKEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR SURABAYA HUDAH, NARIFUL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.20922

Abstract

Abstrak Tahanan kepolisian yang berhasil melarikan diri di Kepolisian Resort Kota Besar Surabayayang mengindikasikan pengawasan yang dilakukan Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polrestabes Surabaya (Sattahti) masih belum maksimal, meskipun secara kuantitatif kejadian tersebut hanya terjadi dengan jumlah tahanan yang ada dalam rumah tahanan polrestabes Surabaya berjumlah 36 untuk bulan Januari dan 42 untuk bulan Februari per tahun 2016. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui pengawasanKepolisian Resort Kota Besar Surabaya terhadap tahanan dan hambatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, lokasi penelitian di Kepolisian Resort Kota BesarSurabaya, informan petugas jaga tahanan dan tahanan, jenis data ada dua yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data terbagi menjadi tiga yaitu dokumentasi, wawancara dan observasi, teknik pengolahan data menggunakan teknik editing, sedangkan teknik analisis data berupa desktriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan jaga tahanan di Sattahti Polrestabes Surabaya masih terlalu kaku dalam penerapan jumlah petugas jaga tahanan yang dalam ketentuan Peraturan Kapolrihanya memberikan batas minimal dua petugas namun tidak terbatas pada jumlah maksimal, dengan dua petugas jaga tahanan yang mengawasi total 315 tahanan dalam implementasinya tentu sangat riskan dengan hal-hal yang tidak diinginkan seperti tahanan melarikan diri ataupun keributan antar tahanan. Dan Hambatan yang dihadapi oleh Sattahti terkait pengawasan yang efektif dan efesian ialah kurangnya petugas jaga yang ditempatkan disetiap bloknya, sarana berupa ruang tahanan yang rusak atau tidak layak serta kondisi berlebihan atau overload pada kamar hunian turut mempengaruhi pengawasan yang dilakukan Sattahti Polrestabes Surabaya. Kata Kunci : penyidikan, rumah tahanan, pengawasan jaga tahanan. Abstract Prisoners police who managed to escape in Polrestabes Surabaya, which indicates the oversight conducted Sattahti still not up, though quantitatively these events happen only once according to provisional data obtained by researchers, the number of prisoners who are in prison Polrestabes Surabaya total of 36 to January and February 42 for the year 2016. Thepurpose of writing this article to know the supervision of the Surabaya City Resort Police against prisoners and to determine the obstacles supervision of the guard duty officer in the Police Resort of Surabaya Besar City.The method used is the juridical sociology while data analysis techniques such as qualitative desktriptif.The results showed that the supervision of guard prisoners in SattahtiPolrestabes Surabaya still too rigid in the application of the number of guard prisoners in the provisions of the Regulation only provides for a minimum of two officers but not limited to the maximum amount, with two guard prisoners who oversees a total of 315 prisoners in implementation is certainly very risky with things that are not desirable as prisoners escaped or commotion among prisoners. And Barriers faced by Related Sattahti effective monitoring and efesien is the lack of the guard stationed at each of blocks, means in the form of a detention room faulty or improper and excessive or overload conditions on occupancy rooms also influence the supervision carried out SattahtiPolrestabes Surabaya. Keyword :instivegated, jail, keep control of prisoner
Konsep Mendapatkan Alat Bukti Surat dan atau Dokumen dalam Penanganan Perkara Dugaan Terjadinya Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat DIDI NARINDRA, MOCHAMAD
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.20924

Abstract

Abstrak Salah satu kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-undang Persaingan Usaha) adalah mendapatkan alat bukti surat dan atau dokumen. Undang-undang Persaingan Usaha tidak memberikan penjelasan secara jelas mengenai konsep mendapatkan alat bukti, juga tidak terdapat kriteria yang harus dipenuhi agar KPPU dapat memperoleh alat bukti surat dan atau dokumen serta mekanisme “apa dan bagaimana” agar KPPU bisa memperoleh alat bukti. Ketiadaan konsep itu menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Tujuan penulisan ini adalah untuk untuk menganalisis konsep mendapatkan alat bukti surat dan atau dokumen oleh KPPU dalam penanganan perkara persaingan usaha tidak sehat serta untuk menganalisis upaya yang harus dipenuhi KPPU untuk memperoleh konsep mendapatkan alat bukti surat dan atau dokumen dalam penanganan perkara persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Mengumpulkan bahan hukum dan mengolahnya dengan membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus yang konkret. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode preskriptif. Penguatan wewenang KPPU dan amandemen Undang-undang Persaingan Usaha merupakan solusi terbaik yang dapat dilakukan agar penegakan hukum persaingan usaha dapat berjalan dengan baik. Amandemen Undang-undang Persaingan Usaha setidaknya memuat tentang konsep mendapatkan alat bukti yaitu suatu proses tata cara sistematis KPPU dalam memperoleh dan menerima suatu alat bukti, baik itu surat dan atau dokumen melalui proses penyelidikan, memiliki mekanisme yang jelas, prosedur yang terstruktur, dan terukur dalam penegakan hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Konsep mendapatkan alat bukti melalui serangkaian pembuktian untuk mengatasi, mengawasi kecurangan yang dilakukan pelaku usaha, seperti halnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memberikan kewenangan penyidikan, penggeledahan dan penyitaan kepada KPPU dalam rangka penguatan KPPU sebagai lembaga negara di bidang penegakan hukum persaingan usaha. Kata kunci: persaingan usaha, kppu, alat bukti, kewenangan, amandemen.
PERLINDUNGAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABOLATOR) DI TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRESTABES SURABAYA RIZKA YUNIAZEN, TALITHA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.20926

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya ketentuan perlindungan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collabolator) Pasal 10 Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menekankan pada aspek perlindungan khusus yakni pemisahan penahanan justice collabolator terhadap tersangka pada tingkat penyidikan. Praktek perlindungan tersebut umumnya dilakukan pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri sehingga perlindungan terhadap Saksi Pelaku tersebut tidak bisa berjalan menyeluruh pada tingkat proses peradilan pidana pada tahap penyidikan. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui perlindungan Saksi pelaku di tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya dan hambatannya. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis sedangkan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian terkait perlindungan Saksi Pelaku yang bekerjasama di tingkat penyidikan di Polrestabes Surabaya, yakni acuan Satreskrim Polrestabes Surabaya dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku dilandasi pada faktor ancaman, artinya ancaman terhadap saksi pelaku tidak begitu besar sehingga perlindungan saksi pelaku utamanya ketentuan pemisahan penahanan dengan tahanan yang sama cukup dilakukan di Polrestabes, hal ini demi proses penyidikan pemeriksaan saksi dan tersangka penyidik merasa bahwa memang saksi pelaku itu ada dan tersedia dalam kasus tindak pidana tersebut. Kendala yang dihadapi kurangnya pemahaman dan koordinasi penyidik yang seharusnya secara prosedural perlindungan Saksi Pelaku dilakukan melalui permintaan diajukan oleh penyidik secara tertulis kepada LPSK. Kata Kunci : saksi pelaku, perlindungan saksi pelaku, penyidikan Abstract This research is motivated by the existence of the law of witness of the actors. (Suspect at investigation level). the justice collabolator against the suspect at the investigation level. Such practices are carried out at the examination level in the District Court so that the Completing Witnesses of the Actors can not run at the level of the criminal justice process at the investigation stage. The purpose of writing this article to find out how the witnesses of the perpetrators at the level of investigation at the Police Resort Surabaya Big City and its obstacles. The method used is descriptive qualitative data analysis. The results of the investigation were related to the witnesses who were in the investigation stage of Polrestabes Surabaya, namely Satreskrim Polrestabes Surabaya Reference in providing the provisions on the influence of the ban on the mitigation factor, because the actions taken can not be done quickly. The same prisoners are sufficiently carried out in Polrestabes, this is for the efficient process of investigation investigation and the suspect investigator feels that the perpetrator of the disaster exists and is available in the case of the crime the solution being worked on and the proper handling of the investigator. The perpetrator is done through a request filed by the investigator in writing to LPSK. Keyword : witness, justice collabolator, investigated
PENANGGULANGAN PELANGGARAN PASAL 48 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANGLALU LINTASDAN ANGKUTAN JALANMENGENAIPERSYARATAN TEKNISDAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTORDI KOTA SURABAYA RAHAYU RAMADANI, NUR
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.20928

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi denganjumlahangkot atau Mobil Penumpang Umum (MPU) di Kota Surabaya sebesar 4.563 dengan ketentuan sebagian dari jumlah angkot tersebut tidak melakukan pengujian kendaraan bermotor berupa uji kir tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwasanya MPU angkot Surabaya sebagian tidak layak secara teknis maupun laik jalan sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tetap beroperasi di kota Surabaya yang membahayakan keselamatan lalu lintas. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui perihal upaya penanggulangan pelanggaran Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Surabaya bagian Selatan yang dilakukan oleh kepolisian sektor Wonokromo. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris.Informan terdiri dari Polisi Lalu Lintas Polisi Sektor(Polantas Polsek) Wonokromo, anggota Dishub Surabaya dan Sopir Mobil Penumpang Umum Angkot di UPTD Joyoboyo, teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, teknik pengolahan data menggunakan teknik editing, sedangkan teknik analisis data berupa kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya penanggulangan secara preventif dengan cara moralistik tidak berjalan dengan baik dengan ketertiadaan Polantas dalam menangani oknum calo pada proses pengujian kendaraan bermotor sehingga koordianasi dengan Dinas Perhubungan Surabaya tidak selaras dalam upaya pencegahannya.Upaya represif yang dilakukan Polantas Polsek Wonokromo dilakukan dengan metode penghukuman, artinya dengan pengenaan tilang terhadap pelanggar persyaratan teknis dan laik jalan dapat memberikan proses penghukuman berupa denda. Kata Kunci :persyaratan teknis, kelaikan jalan, lalu lintas Abstract The research is based on the total number of public transportation in the city of Surabaya is 4,563 with the provision that half of the transportations does not conduct motor vehicle test in the form of the test. This indicates that the MPU of angkot Surabaya is half not technically feasible or road worthy as stipulated in Article 48 of Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transportation still operates in Surabaya which endanger the safety of traffic. The purpose of writing this research to answer what efforts to overcome the done by the police against violations of Article 48 of Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport. The research type used is empirical, research location of Wonokromo area, West Surabaya, Dishub Surabaya. Informant member of Police sector Polsek Wonokromo, member of Surabaya Transportation Department and Public Passenger Car Driver at UPTD Joyoboyo, data collecting technique is divided is interview and documentation, data processing technique using editing technique, Data analysis is qualitative.The result of the research shows that the preventive effort in moralistic way does not work well with the polyclinic in handling the brokers in motor vehicle testing process so that the coordination with the Surabaya Transportation Agency is not aligned in the prevention effort.Repressive efforts conducted Polantas Wonokromo Police conducted by the method of punishment, meaning that the imposition of a ticket to violators of technical requirements and road worthiness can provide further punishment process in the form of fines. Keyword :technical requirements, roadworthiness, traffic
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUNINGAN NOMOR 118/Pid.Sus/2014/Pn.Kng TENTANG PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI INDRA Y, MUHAMMAD
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.20929

Abstract

Abstrak Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 18/Pid.Sus/2014/PN.Kng adalah putusan yang memutus tentang tindak pidana aborsi Tindak pidana aborsi tersebut dilakukan oleh orang yang telah memasuki usia dewasa. Terdakwa dipidana selama tujuh bulan dan denda sebesar sepuluh juta rupiah. Penelitian ini menganalisis putusan yang digunakan untuk mendakwa terdakwa dan kaitannya dengan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan teori tentang korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG tidak sesuai jika dikaitkan dengan usia terdakwa. Terdakwa melakukan tindak pidana aborsi pada saat usianya memasuki usia 18 (delapan belas) tahun lebih 3 (tiga) hari tidak sesuai dikatkan dengan batasan usia dewasa pada Undang-undang perlindungan Anak. Hakim kurang tepat mempertimbangkan hal meringankan yang menyebutkan bahwa terdakwa hakekatnya adalah anak-anak yang menjadi korban seksual orang dewasa, dan harus menanggung akibatnya. Terdakwa melakukan perzinahan dengan kakak iparnya tanpa paksaan dan berulangkal, maka hal peringan tersebut kurang sesuai. Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG tidak sesuai jika dikaitkan dengan victimless crime. Terdakwa tidak bisa dibebaskan dari tuntutan karena terdakwa dianggap sebagai korban, terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena menibulkan hilangnya nyawa janin yang ada dalam kandungannya. Kata Kunci: putusan pengadilan, korban, victimless crime Abstract The Court ruling the country Brass number 18/Pid. Sus/2014/PN. Kng is the verdict a disconnect about the crime of abortion abortion a criminal offence was committed by a person who has entered adulthood. The defendants are convicted for seven months and a fine of ten million rupiah. This research analyzes the decisions used to indict the accused and relation to the victim. This research aims to know and understand the verdict that dropped to the defendant is not in accordance with the regulations and a theory about the victim. This research uses research methods with normative law legislation and conceptual approach. Based on the results obtained, the Court ruling the country Brass Number 118/Pid. Sus/2014/PN. KNG is not appropriate if linked to the age of the accused. The defendant committing the crime of abortion on when he entered the age of 18 (eighteen) years three (3) days does not comply with the age limit dikatkan adult on child protection legislation. Judges consider less precise terms of ease that mention that the defendant is about children who are victims of sexual adult, and must suffer the consequences. The defendant committed adultery with his brother-in-law without coercion and berulangkal, the less appropriate peringan comment. The Court ruling the country Brass Number 118/Pid. Sus/2014/PN. KNG is not appropriate if attributed to a victimless crime. The defendant could not be exempt from prosecution because the defendants are considered as victims, the defendant must still account for his deeds, because menibulkan fetal loss of life that exists in their subjects. Keywords: law enforcemen, victim, victimless crime.
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Rekber (Penjual) Oleh Pihak Bank Sesuai Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah ADITYA, RENALDI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.21001

Abstract

Abstrak Perjanjian yang dibuat antara Penjual dan Pihak rekening bersama merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak rekening bersama sehingga penjual hanya bisa mengikuti atau tidak mengikuti tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu antara penjual dan pihak rekening bersama. Dalam aturan tersebut terdapat pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak rekening bersama dan pihak yang dirugikan adalah penjual. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada penjual dan bentuk pengawasan yang diberikan kepada nasabahnya selaku pengguna rekening. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hokum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan menggunakan sistem seleksi bahan hukum dalam teknik pengolahan data. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa peraturan bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang prinsip mengenal nasabah telah jelas menyebutkan bahwa setiap bank harus mengenal nasabahya dengan baik, hal ini mencakup pengkinian data dari nasabahnya maupun daftar riwayat-riwayat dari transaksi nasabahnya sehingga bank dapat sedini mungkin mengetahui seberapa besar potensi dari nasabah tersebut melakukan kejahatan dibidang perbankan. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank adalah bank mengawasi riwayat transaksi dari pemilik rekening yaitu rekening bersama, bank juga memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang dirugikan oleh nasabahnya (rekening bersama) akan tetapi ada beberapa prosedur yang harus diikuti terlebih dahulu seperti melaporkan kepada kepolisian dan ketika ingin membuka identitas dari nasabahnya harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Kata Kunci: perlindungan hukum, jasa rekening bersama, wanprestasi, perbankan Abstract Agreements made between the Seller and the common account party constitute agreements made by the joint account party so that the seller can only follow or not follow without any prior agreement between the seller and the joint account party. In that rules there is a transfer of responsibility made by the joint account party and the aggrieved party is seller. The hope of this reseach are to find the protection’s way for seller and responsibility of bank and joint account and how bank to control and protect the seller. This research is normative research. The research approach used is the approach of legislation, case, and conceptual. The types of legal materials consist of primary legal materials, secondary, and tertiary. The technique of collecting legal materials used is literature study which is then processed by using the legal material selection system in data processing techniques. Based on the result of the research, it can be concluded that Bank Indonesia regulation Number: 3/10 / PBI / 2001 on the principle of knowing the customer has clearly stated that each bank must know its client well, it includes updating of data from customers and list of history from So that the bank transactions can be as early as possible to find out how big the potential of such customers to commit crimes in the field of banking. The Bank also provides protection to parties harmed by its customers (Joint Account) but there are several procedures to be followed in advance such as reporting to the police. After proven that the client (Joint Account) committed a banking crime then the bank can open the identity of its customers as evidenceand when they wish to disclose the identity of their customers must obtain a license from Bank Indonesia. Keywords: legal protection, joint account service, non act, banking
PENGATURAN SARANA BIOLOGIS BAGI NARAPIDANA Puspita Dewi, Chorina
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.21228

Abstract

PENEGAKAN PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI POLRESTABES SURABAYA DIDIN DWI NURIANTO, ACMET
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.21282

Abstract

Polisi Republik Indonesia merupakan Lembaga Negara yang bertugas untuk mengawal jalannya Negara Indonesia, tugas tersebut berkaitan dengan Keamanan dan Ketertiban masyarakat. Kenyataan yang terjadi dalam tugasnya untuk menyelenggarakan ketertiban dan keamanan masyarakat ada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penegakan pasal 34 UU kepolisian Republik Indonesia yang dikaitkan dengan perkap polri nomor 14 tahun 2011 di polrestabes Surabaya dan kendala yang dialami dalam melakukan penegakan pasal 34 UU kepolisian republik indonesia kaitannya dengan perkap polri nomor 14 tahun 2014. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan informan Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Polrestabes Surabaya dan Bagyanduan Bidpropam Polrestabes Surabaya, sedangkan studi dokumen dilakukan melalui data tertulis yang akan dianalisa secara deskriptif. Hasil ini menunjukkan bahwa Penegakan Hukum Pasal 34 UU 34 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikaitkan dengan PERKAP Polri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polrestabes Surabaya telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut. Hukuman yang diberikan kepada anggota kepolisan yang melanggar tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun atau lebih, juga akan dikenakan sanksi PTDH melalui rekomendasari KKEP yang melakukan sidang kepada anggota Polrestabes Surabaya yang bersankutan. Sanksi disiplin diberikan melalui (Ankum) atasan hukum, sedangkan sanksi pelanggaran disiplin berat dan pelanggaran kode etik diserahkan kepada KKEP untuk rekomendasi hukuman yang akan diberikan. Kendala lain ialah berkaitan dengan atensi yang diberikan oleh Ankum atau atasan hukum kepada anggotanya yang kurang dan peraturan yang berubah-ubah. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kepolisian, Kode Etik. Abstract The national police is a State Agency tasked to escort his net Country Indonesia, the duties related to the safety and order of society. The fact that occurred in his duty to organise the public security order and not a few members of the police who commit a violation of the code of ethics of the police profession. The research discusses the enforcement of article 34 of Act No. 2 of 2002 On State police of the Republic of Indonesia and kaitanya with the code of ethics of police in Surabaya Polrestabes. Dilakukanya purpose of the research is to obtain information and find out what are the constraints experienced by the Bidpropam as related law enforcement police code of ethics and procedures penegakanya Polrestabes in Surabaya. The method used is the sociological legal research or empirical. The data collected by using interview techniques and study documents. The interview done with informants and Security Profession Section Polrestabes Bagyanduan Bidpropam and Polrestabes Surabaya, Surabaya, while studies conducted through document data written with menganilisis contents. The results of this research show that the procedure and the code of ethics enforcement process in Polrestabes of Surabaya has been hampered in the reporting process conducted community and pendistribusianya to Ankum atau atasan hukum. Another constraint is related to the attention given by Ankum atau atasan hukum members who violate the provisions of the code of ethics of the police profession. Keywords: Law Enforcement, Police, The Code Of Conduct

Page 1 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue