cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 4 No 2 (2017)" : 40 Documents clear
PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI RUMAH SUSUN DI APARTEMEN METROPOLIS SURABAYA Meydiandra, Falah; Susilowati, Indri Fogar; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.21453

Abstract

Pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni rumah susun yang selanjutnya disebut PPPRS secara umum diatur dalam Undang-Undang rumah susun, Peraturan Pemerintah tentang Rumah Susun, Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Peraturan daerah tentang rumah susun Menteri Dalam Negeri, Peraturan menteri perumahan rakyat. Tata cara pembentukan PPPRS terdapat pada peraturan menteri negara perumahan rakyat No. 15/PERMEN/M/2007 serta jangka waktu pembentukan PPPRS terdapat pada pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Jangka waktu tersebut adalah satu tahun setelah serah terima Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) kepada pemilik satuan rumah susun. Apartemen Metropolis Surabaya melakukan serah terima SHMSRS pertama kali pada tahun 2008, sampai dengan sekarang masih belum membentuk PPPRS sesuai dengan pasal 74 UU Rusun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika dalam pembentukan PPPRS dalam Apartemen Metropolis Surabaya dan untuk mengetahui penyelesaian permasalahan yang terjadi pada Apartemen Metropolis Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa problematika pembentukan PPPRS di apartemen metropolis karena penghuni apartemen yang kurang memahami tentang peraturan pembentukan PPPRS, penghuni belum membalik namakan SHMSRS ke nama mereka sebagai syarat utama keanggotaan PPPRS sesuai dengan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 15/PERMEN/M/2007. Problematika selanjutnya yaitu terdapat pada developer apartemen metropolis yang tidak menginformasikan dan mensosialisasikan pembentukan panitia PPPRS. Kata Kunci : Problematika Yuridis, Pembentukan PPPRS, Apartemen Metropolis
PROBLEMATIK YURIDIS KEWENANGAN WAKIL MENTERI DI INDONESIA FLORETTA ELFANI, NISHA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.21848

Abstract

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut UU Kementerian Negara) merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 17 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam Pasal 10 disebutkan mengenai pengangkatan Wakil Menteri. Pengangkatan Wakil Menteri merupakan hak prerogratif Presiden yang bertujuan untuk membantu Menteri dalam penyelenggaraan urusan Kementerian pada Kementerian tertentu. Pengangkatan Wakil Menteri menimbulkan kekaburan hukum dikarenakan terdapat permasalahan yaitu mengenai kewenangan dan pertanggungjawaban Wakil Menteri. Kewenangan Wakil Menteri yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri menjadi sangat luas. Sementara itu, di Pasal 10 UU Kementerian Negara menyebutkan posisi Wakil Menteri diperlukan apabila pada Kementerian tertentu terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Mengenai pertanggungjawaban Wakil Menteri diatur dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri yang disebutkan bahwa Wakil Menteri bertanggungjawab kepada Menteri namun Wakil Menteri diangkat oleh Presiden. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kewenangan serta bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban Wakil Menteri dalam urusan penyelenggaraan Kementerian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conseptuan approach). Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekuder, dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yaitu dengan menginterventarisasi serta mengelompokkan bahan hukum serta mengidentivikasi fakta hukum untuk menjawab isu hukum dengan penafsiran hukum. Berdasarkan penelitian jika ditafsirkan dengan metode interprestasi dapat disimpulkan bahwa jabatan Wakil Menteri bukanlah jabatan yang strategis karena Wakil Menteri merupakan subordinasi Menteri yang dimana kewenangan utama tetap berada di tangan Menteri. Pertanggungjawaban Wakil Menteri dalam penyelenggaraan urusan kementerian yaitu menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri yang selanjutnya akan dipertanggungjawabkan Menteri kepada Presiden. Kata Kunci : Wakil Menteri, Kewenangan Wakil Menteri, Pertanggungjawaban Wakil Menteri
PROBLEMATIKA HUKUM PERSIDANGAN KODE ETIK KETUA DPR SETYA NOVANTO OLEH MAHKAMAH KEHORMATAN DPR WINANTO, AGUS
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.21850

Abstract

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) merupakan lembaga penegak kode etik DPR. MKD menghentikan persidangan dengan menerima surat pengunduran diri Setya Novanto sebagai ketua DPR sebelum diputuskan. Pasal 2 ayat (3) huruf h Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan (Peraturan DPR No. 2/2015) memberi kewenangan kepada MKD untuk menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap persidangan. Sementara itu, MKD menghentikan persidangan karena pengunduran diri diatur dalam Pasal 127 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pasal tersebut tidak dijelaskan lebih rinci tentang makna “mengundurkan diri”, yang mengindikasikan terjadi kekaburan norma yang menyebabkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis bahan hukum adalah secara preskriptif, dan untuk menjawab isu hukum digunakan analisis berdasarkan kewenanangan, prosedur, dan substansi, serta metode interpretasi hukum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa MKD tidak dapat menghentikan persidangan, karena tidak sesuai dengan maksud Pasal 127 huruf b UU MD3 tentang makna mengundurkan diri yang diartikan sebagai mengundurkan diri dari anggota DPR. Selain itu, menghentikan persidangan kode etik berdasarkan pengunduran diri Setya Novanto bukan wewenang MKD lagi, karena berdasarkan subjectum litis kode etik DPR hanya berlaku bagi anggota DPR, tidak ada kaitannya dengan Alat Kelengkapan DPR. Implikasi hukumnya adalah tidak adanya putusan yang menentukan masuk dalam kategori apa sanksi yang dijatuhkan, maka Setya Novanto dapat leluasa menduduki posisi lain di Alat Kelengkapan DPR. seperti menjadi ketua F-Golkar hingga menjadi ketua DPR lagi. Saran, MKD harus bijaksana, menjunjung prinsip independensi, transparansi, dan imparsialitas dalam mengadili suatu kasus.Setya Novanto yang berulang kali melanggar kode etik sudah sepantasnya diberhentikan sebagai ketua DPR. Kata Kunci : Mengundurkan diri, Kode Etik, Mahkamah Kehormatan Dewan
IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PENYEDIA JASA ANGKUTAN UMUM BERBENTUK BADAN HUKUM DI KOTA SURABAYA Aufar Dhani Hikmawan, R.
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.21970

Abstract

Angkutan umum secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu angkutan umum dalam trayek dan tidak dalam trayek. Penyediaan jasa angkutan umum dalam trayek dan tidak dalam trayek wajib untuk berbentuk badan hukum Indonesia. Kewajiban penyediaan jasa angkutan umum untuk berbentuk badan hukum diatur dalam Pasal 139 ayat 4 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Pada prakteknya, pelaksanaan terhadap kewajiban penyediaan jasa angkutan umum untuk berbentuk badan hukum mengalami kendala. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban angkutan umum mikrolet berbentuk badan hukum oleh penyedia jasa angkutan umum mikrolet di Surabaya dan untuk menganalisis kendala yang dialami Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban angkutan umum yang belum berbadan hukum di Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan dalam permasalahan ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan metode kualitatif. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa penyedia jasa angkutan umum mikrolet dalam kota di Surabaya secara keseluruhan belum berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat 4 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dan masih berbentuk badan usaha perorangan. Pada pelaksanaannya, Dinas Perhubungan Kota Surabaya memiliki berbagai kendala berupa penolakan terhadap pelaksanaan ketentuan yang telah ditegaskan dalam Pasal 139 ayat 4 UULLAJ dan Pasal 79 PPAJ. Penolakan tersebut disebabkan adanya balik nama kendaraan, kesulitan menjual kendaraan, dan apabila koperasi pailit akan berakibat pada kendaraan itu sendiri. Upaya yang dapat dilakukan Dinas Perhubungan Kota Surabaya dapat berupa upaya prefentif dan upaya represif. Kata Kunci: Implementasi, Penyedia Jasa, Angkutan Umum, Mikrolet, Badan Hukum.
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN SENJATA KIMIA OLEH SURIAH PADA TAHUN 2014-2015 DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Sugianto, Didik
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.22104

Abstract

Konflik di Suriah merupakan konflik dengan penggunaan senjata kimia, setelah penggunaan senjata kimia muncul resolusi Dewan Keamanan Nomor 2235 Tahun 2015, yang menyatakan untuk mencari pelaku penggunaan senjata kimia. Dewan Keamanan membentuk Joint Investigative Mechanism selanjutnya disebut JIM untuk menyelidiki pelaku, pada laporan ketiga JIM bahwa tentara negara Suriah yang menggunakan senjata kimia Klorin. Konvensi Senjata Kimia Tahun 1993 melarang penggunaan senjata kimia untuk metode perang. Pasal 49 Konvensi Jenewa mewajibkan pertanggungjawaban terkait penggunaan senjata kimia tersebut, upaya untuk menuntut pertanggungjawaban terkendala oleh Veto yang dilakukan Rusia dan China yang menggagalkan resolusi untuk Suriah. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis dan merumuskan bentuk pertanggungjawaban penggunaan senjata kimia oleh Suriah dan penyelesaian atas penggunaan senjata kimia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif untuk menganalisis kasus tersebut. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu laporan penggunaan senjata kimia oleh JIM merupakan mandat dari resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2235 Tahun 2015 yang bertujuan untuk mencari pelaku penggunaan senjata kimia dan berdasarkan laporan, dari sembilan kasus yang diselidiki, tiga kasus dilakukan oleh tentara negara Suriah yang menjatuhkan bom barrel yang di isi Klorin, sedangkan yang lainnya tidak cukup bukti. Bentuk pertanggungjawaban yaitu menuntut pelaku individu yang bertanggungjawab atas penggunaan senjata kimia melalui sebuah panel kejahatan perang yang dibentuk oleh Majelis Umum berdasarkan resolusi nomor 377 Uniting for Peace Tahun 1950 yang memberikan kewenangan Majelis Umum untuk menyelesaikan sebuah sengketa, selanjutnya Suriah harus memberikan kompensasi sesuai dengan Konvensi Den Haag Tahun 1907. Penyelesaian penggunaan senjata kimia dapat dilakukan melalui Majelis Umum berdasarkan resolusi yang sama untuk menyelesaikannya. Langkah yang dilakukan adalah dengan jalan melakukan pelucutan senjata kimia dan membentuk pasukan penjaga perdamaian agar tidak terulang kembali penggunaan senjata kimia. Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional, Senjata Kimia, Pertanggungjawaban Pidana, Penyelesaian Sengketa.
PENEGAKAN HUKUM PASAL 104 JUNCTO 60 UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIKAITKAN DENGAN PENCEMARAN ALIRAN SUNGAI KEDUNGSUKO KABUPATEN NGANJUK Haris Saputro, Aryo
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.22326

Abstract

Kegiatan usaha pemotongan ayam terkait pembuangan limbah menjadi perhatian utama terhadap daerah aliran sungai. Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa terdapat larangan untuk melakukan pembuangan limbah ke sungai. Permintaan daging ayam yang banyak menyebabkan jumlah pelaku usaha pemotongan ayam tersebut meningkat dan mengakibatkan pencemaran di Sungai Kedungsuko. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan Pasal 104 Juncto 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terkait pembuangan limbah pemotongan ayam broiler di sungai Kedungsuko Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis merupakan ilmu yang tetap berbasis terhadap hukum normatif tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja. Hasil penelitian proses penegakan yang dilakukan dalam menjamin fungsi dari lingkungan hidup akibat pembuangan limbah pemotongan ayam di sungai kedungsuko Desa Kartoharjo Kabupaten Nganjuk, dengan melaksanakan seluruh proses penegakan yang diatur dalam Undang-Undangan Nomor 32 Tahun 2009. Penegakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa pengawasan, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di lokasi pembuangan limbah di aliran sungai Kedungsuko Desa Kartoharjo, petugas mendapati 7 pelaku usaha pemotongan yang tidak memiliki izin, belum adanya penindakan secara tegas untuk melakukan penertiban terhadap rumah potong ayam tersebut dikarenakan adanya faktor ekonomi yang menjadi penghambat dalam penertiban para pelaku usaha pemotongan ayam di Desa Kartoharjo Kabupaten Nganjuk. Kendala yang dihadapi ketika melaksanakan suatu proses penegakan adalah terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dari para pelaku usaha yang belum memadai, kurangnya anggaran dana dalam melakukan proses penegakan, dikarenakan dalam melakukan uji sampel dibutuhkan biaya yang cukup besar dan pihak dari Dinas Lingkungan Hidup meminta bantuan kepada tenaga penguji dari Provinsi, kekurangan tenaga pengawas, serta belum adanya laboratorium sendiri untuk melakukan pengujian. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Undang-Undang No 32 Tahun 2009, Pencemaran Sungai, Limbah Pemotongan Ayam. Abstract The chicken slaughter activities related to waste disposal has been the main attention to the watershed. According to Article 60 of the Law No. 32 of 2009, there are restrictions on disposing waste into the river. The high amount of chicken meat demand has caused the number of chicken slaughter business owners to increase, which results in pollution in Kedungsuko River. The objective of this research was to determine the enforcement of Article 104 Juncto 60 of the Law no. 32 of 2009, along with obstructing factors in law enforcement on the waste disposal of broiler chicken slaughter in Kedungsuko River Nganjuk Regency.This research employed a juridical-sociological research, which is a constant discipline based on normative law. However, this research did not cover the normative system within the law. Rather, it observed how reactions and interactions occur during the application of the normative system. The result of the research and discussion is that the enforcement process performed in ensuring the environmental functions as a result of chicken slaughter waste disposal in Kedungsuko River, Kartoharjo Village, Nganjuk Regency, by conducting the entire enforcement process regulated in Law no. 32 of 2009. The enforcement process is performed from report, observation, investigation, examination of waste sample in the laboratory, and enforcement. The slaughter activities performed by the businessmen yielded a negative impact on the environment. For that reason, the Slaughterhouse provided by the local government can be put forward as a solution for ensuring a clean and healthy environment.The problems faced in conducting the enforcement process include the incompetence of human resources in the businesses. Another problem is the lack of budget allocation in the enforcement process, which is needed for the sample testing. There is also a lack of observers and a dedicated laboratory to perform the tests. Keywords: Law Enforcement, Law No. 32 of 2009, River Pollution, Chicken Slaughter Waste.
PENEGAKAN HUKUM PASAL 4 AYAT (2) JUNCTO PASAL 6 UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT MUNISA, NISA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.22509

Abstract

Advokat merupakan suatu profesi terhormat yang memiliki kedudukan sama dengan aparat penegak hukum lainnya dan berperan penting didalam penegakan hukum sebagaimana tercantum didalam Pasal 5 Ayat (1) Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Akan tetapi, peran penting yang dimiliki oleh advokat tercemari oleh pelanggaran kode etik advokat yang cukup meresahkan. Ada 25% kasus yang didampingi oleh advokat telah terjadi pelanggaran kode etik advokat. Sedangakan di Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur terdapat 62 kasus pelanggaran kode etik advokat sejak bulan Maret 2010 sampai dengan Juli 2017. Permasalahan nya adalah pada terjadinya pelanggaran etika profesi yang dimiliki oleh advokat meski telah terdapat Undang – undang yang mengatur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan penegakan hukum pada Pasal 4 Ayat (2) Juncto Pasal 6 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mengenai pelanggaran kode etik profesi advokat terhadap tindakan pelanggaran kode etik advokat dan untuk menganalisis mengenai hambatan – hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindakan pelanggaran kode etik profesi advokat. Metode penelitian menggunakan penelitian dengan jenis penelitian hukum Yuridis Sosiologis. Data dianalisis secara deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara dengan advokat sebagai pengadu dan korban serta anggota Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah berjalan efektif pada sebelum dan saat proses persidangan. Yaitu berdasar pemenuhan atas pasal 4 Ayat (2) juncto pasal 6 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat oleh penegakan hukum Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur dengan landasan Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadil Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia. Sedangkan pada proses peneggakan hukum yang tidak berjalan dan menjadi permasalahan adalah pada proses pelaksanaan putusan in kracht yang belum dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai akhir tahun 2016. Mengenai hambatan – hambatan dalam penegakan hukum Pasal 4 Ayat (2) juncto Pasal 6 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ialah sarana atau fasilitas yang kurang, waktu, terbatasnya informasi dan/atau pengetahuan masyarakat, kerja sama antara PERADI dengan Mahkamah Agung dan Biaya Perkara. Kata kunci : penegakan hukum, pelanggaran kode etik profesi, advokat Abstract Advocate is an honorable profession which has the same position as other law enforcement officers and plays an important role in law enforcement as stated in Article 5 Paragraph (1) of Law Number 18 Year 2003 About Advocate. However, the important role that advocates have is polluted by the violation of the advocate code of ethics is quite disturbing. There are 25% of cases accompanied by advocates has violated the code of ethics advocate. While in the Regional Honor Board PERADI East Java there are 62 cases of violation of the code of ethics advocate from March 2010 to July 2017. The problem is on the occurrence of violations of professional ethics owned by advocates despite the existing laws that regulate. The purpose of this study is to analyze and describe law enforcement in Article 4 Paragraph (2) Juncto Article 6 of Law Number 18 Year 2003 concerning Advocates concerning violation of profession of advocate code of conduct against violation of advocate code of ethics and to analyze the obstacles that arise in the implementation of law enforcement against the act of violation of professional code of advocate. The research method used research with the type of research law Juridical Sociologist. Data were analyzed descriptively and using qualitative approach. Data were collected by interviews with advocates as complainants and victims and members of the Regional PERADI Regional Council of East Java. The results show that law enforcement has been effective in both before and during the trial process. That is based on the fulfillment of Article 4 Paragraph (2) juncto article 6 of Law No. 18 of 2003 on Advocate by law enforcement of Regional Council of PERADI of East Java based on the Decree of the Honorary Council of the Center of Indonesian Advocates Association Number 2 of 2007 on the Procedure of Examining and Courts Violation of the Indonesian Advocate Code of Conduct. While in the process of law enforcement that does not work and become a problem is on the process of execution of a decision in kracht that has not been implemented since 2010 until the end of 2016. Regarding obstacles in law enforcement Article 4 Paragraph (2) juncto Article 6 of Law Number 18 In 2003 About Advocates are facilities or facilities lacking, time, limited information and / or community knowledge, cooperation between PERADI with Supreme Court and Case Cost. Keywords: Law Enforcement, Violation of the Code of Professional Ethics, Advocates
IMPLEMENTASI PASAL 19 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24/M-DAG/Per/4/2016 TENTANG STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN OLEH UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN KOTA SURABAYA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA SURABAYA YASIN BASIR, MOCH.
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.22575

Abstract

Barang merupakan alat pemuas kebutuhan manusia yang berbentuk benda berwujud. Barang yang beredar di wilayah Indonesia diterapkan Standar Nasional Indonesia atau disingkat SNI. SNI dapat diterapkan secara sukarela atau bersifat wajib. Menurut pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Menyatakan “Dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan peraturan menteri atau peraturan kepala lembaga pemerintah non kementerian”. Faktor barang beredar ber-SNI wajib berdasarkan kesehatan menjadi fokus dalam penelitian ini. Jumlah barang yang sangat banyak menyebabkan diperlukan keterlibatan pengawas barang beredar untuk melindungi kepentingan konsumen terutama di kota Surabaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Konsumen Kota Surabaya. Tujuan Penelitian ini mengenai untuk mengetahui implementasi Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan oleh UPT Perlindungan Konsumen Kota Surabaya Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Kota Surabaya dan untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi kendala UPT Perlindungan Konsumen Kota Surabaya dalam melaksanakan implementasi Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan terhadap pengawasan barang beredar di pasar ber-SNI wajib di kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengawasan barang beredar yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya masih terdapat kekurangan yaitu tidak meratanya pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Kota Surabaya karena pengawasan tidak mencakup pasar rakyat. Adapun alasan tidak dilakukan pengawasan di pasar rakyat karena di pasar rakyat para pedagang tidak memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) seperti perusahaan besar. Amanat pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan hanya memerintahkan pengawas mengawasi barang beredar secara pra pasar dan di pasar tidak menyebutkan subjek pengawasan harus memiliki SIUP. Hal ini mengakibatkan pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan tidak dilaksanakan oleh UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya, padahal pasal tersebut mensyaratkan penegak hukum untuk mengawasi barang beredar secara pra pasar dan di pasar. Faktor yang menjadi kendala utama dalam melaksanakan pengawasan barang beredar di kota Surabaya yaitu faktor penegak hukum dan masyarakat. Saran yang dapat disampaikan yaitu pengawasan harus dilakukan secara merata. Kata Kunci : Penegakan hukum, Pengawasan barang beredar ber-SNI wajib, UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya Abstract Goods are a means of satisfying human needs in the form of tangible objects. Goods circulated in the territory of Indonesia applied the Indonesian National Standard or usually referred to as SNI. SNI may be voluntary or mandatory. According to Article 24 paragraph (1) of Law Number 20 Year 2014 on Standardization and Conformity Assessment states "In the case of the interests of safety, security, health, or preservation of environmental functions, ministries / non-ministerial government institutions have the authority to determine the compulsory application of SNI with ministerial or regulatory regulations of heads of non-ministerial government agencies. Factors of SNI must be based on health become the focus in this research. The amount of goods that very much cause the involvement of supervisors required goods to protect the interests of consumers, especially in the city of Surabaya conducted by the Technical Implementation Unit (UPT) Consumer Protection Surabaya. The purpose of this study is to know the implementation of Article 19 of Regulation of the Minister of Trade No. 24 / M-DAG / PER / 4/2016 on Standardization of Trade Field by UPT Consumer Protection Surabaya as Consumer Protection Efforts in Surabaya City and to know Factors that become obstacles UPT Consumer Protection of Surabaya City in implementing Article 19 of Regulation of the Minister of Trade No. 24 / M-DAG / PER / 4/2016 On Standardization of Trade Sector on supervision of goods circulating in mandatory SNI market in Surabaya. This research is a sociological juridical legal research. The sociological juridical approach is done through observation of human behavior, through interviews as well as real behavior through direct observation. Results of research and discussion on supervision of goods circulated by UPT Consumer Protection city of Surabaya there is still a lack of uneven supervision conducted by UPT Consumer Protection Surabaya because the supervision does not cover the people market. The reason is not done in the market supervision of the people because in the market people traders do not have a trading business license (SIUP) such as large companies. Article 29 Regulation of the Minister of Trade No. 24 / M-DAG / PER / 4/2016 Regarding Standardization of Trade Sector only instructs supervisors to supervise goods in pre-market and market does not mention the subject of supervision must have SIUP. This resulted in Article 19 of Regulation of the Minister of Trade No. 24 / M-DAG / PER / 4/2016 on Trade Standardization not implemented by UPT Consumer Protection Surabaya, whereas the article requires law enforcement to supervise goods circulating pre-market and in market. Factors that become the main obstacle in carrying out supervision of goods circulating in the city of Surabaya are law enforcement factors and the community. Suggestion that can be submitted that supervision must be done equally. Keywords: Law enforcement, Supervision, goods on SNI, UPT Consumer Protection of Surabaya City.
EFEKTIVITAS LARANGAN ANGGOTA PARTAI POLITIK UNTUK MENCALONKAN DIRI MENJADI KETUA RT/RW DI KOTA SURABAYA RAHMAN HAKIM, ARYA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.22744

Abstract

Larangan anggota partai politik untuk mencalonkan diri menjadi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) di Surabaya yang diatur dalam Pasal 22 Ayat 1 juncto Pasal 39 Ayat 1 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Perwali Surabaya Nomor 38 Tahun 2016) telah membatasi hak politik seseorang. Disisi lain aturan ini telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain dan memiliki kendala dalam penerapannya. Beberapa fakta di lapangan menunjukkan telah terjadi pelanggaran anggota partai politik menjabat menjadi Ketua RT atau Ketua RW setelah Perwali Surabaya Nomor 38 Tahun 2016 berlaku. Salah satunya Ketua RW Krembangan Bhakti 2 yang dijabat oleh anggota partai politik yaitu dari Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum dan kendala Pasal 22 Ayat 1 juncto Pasal 39 Ayat 1 Perwali Surabaya Nomor 38 Tahun 2016 dalam hal larangan anggota partai politik mencalonkan diri menjadi ketua RT dan Ketua RW di Kota Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada informan serta data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur meliputi peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal skripsi, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar dan bahan internet. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data yang didapatkan kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perwali Surabaya Nomor 38 Tahun 2016 tidak efektif, hal ini dikarenakan hanya terpenuhinya satu faktor efektivitas hukum dari kelima faktor efektivitas hukum. Faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat dan kebudayaan. Pertama, faktor hukum menunjukkan Perwali Surabaya Nomor 38 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Partai Politik) terutama dalam hak politik. Kedua, penegak hukum belum jelas dan tidak ada pengawasan baik bentuk preventif maupun represif. Faktor sarana, sosialisasi aturan tersebut dilakukan melalui www.jdih.surabaya.go.id. Faktor masyarakat dan kebudayaan menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran dari aturan tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat. Kendala yang dihadapi adalah mencari calon Ketua RT dan RW itu sulit. Kesulitan tersebut dikarenakan Ketua RT dan RW adalah jabatan sosial sehingga tidak banyak masyarakat bersedia menjadi Ketua RT dan RW. Masyarakat Surabaya beranggapan tugas Ketua RT dan RW itu sulit, banyak tugas dan tanggung jawab. Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Larangan, Anggota Partai Politik, Ketua RT dan RW. Abstract Prohibition of political party members to nominate his Self become the head of Neighborhood Association (RT) and Citizens Association (RW) in Surabaya town which regulated in Article 22 Paragraph 1 juncto Article 39 Paragraph 1 of Mayor of Surabaya Regulation Number 38 Year 2016 Concerning Implementation of Local Regulation of Surabaya City Number 15 Year 2003 About Guidelines for Establishment of Organization of Resilience Institution Village communities, Citizens Association and Neighborhood Association (Perwali Surabaya Number 38 Of 2016) has limited someone political rights. On the other hand, this rule is considered contrary to the other laws and regulations and has obstacles in its application. Several facts on the implementation indicate that there has been a violation of political party member who has served as Chairman of RT or RW Chair after Perwali Surabaya Number 38 of 2016 applies. One of the example is the Chairman of RW in Krembangan Bhakti 2 which is held by members of political parties namely from the Party Struggle for Democratic (PDIP). This research is to analyze how to the legal effectiveness and the obtacle of article 22 Paragraph 1 and Article 39 Paragraph 1 Mayor of Surabaya Regulation Number 38 Of 2016 about prohibition of political party members to nominate his self as chairman RT and RW in Surabaya town. The type of research in this research is sociological juridical research. The problem approach used is a qualitative approach. The data used are primary data obtained through interviews to informants as well as secondary data obtained through literature studies including legislation, research results, thesis journals, textbooks, scientific journals, newspapers and internet materials. Data collection is done by interview and documentation. The data obtained is then processed and analyzed by descriptively qualitatively. The results showed that Perwali Surabaya Number 38 of 2016 is ineffective, this is because only one factor of legal effectiveness are fulfilled from five factors of legal effectiveness. Factors of legal effectiveness according to Soerjono Soekanto include legal factors, law enforcement, facilities, society and culture. First, the legal factor shows Perwali Surabaya Number 38 of 2016 is contrary to the Contitution of 1945 (UUD 1945), the Contitution Number 39 of 1999 abaut Human Rights (Human Rights Law) and the Contitution Number 2 Of 2008 abaut Political Party (the Contitution Political Party), especially in political rights. Secondly, law enforcement is unclear and there is no oversight whether preventive nor repressive forms. Means factor, socialization of that rule is done through www.jdih.surabaya.go.id. Community and cultural factors show that violations of the rule had occured because of the lack of legal awareness of the community. The obstacle faced is to find the candidate for RT and RW Chairman is difficult. The difficulty is caused by the Head of RT and RW is the social position so not many people are to be Chairman of RT and RW. Society of Surabaya assumed the task of the Head of RT and RW is difficult, too much tasks and responsibilities. Keywords: Legal Effectiveness, Prohibition, Political Party Member, Head of RT and RW.
IMPLEMENTASI ATAS KEWENANGAN PEJABAT DALAM MELAKSANAKAN PERAWATAN TAHANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B NGANJUK Wardani, Zahrina
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.22861

Abstract

Page 2 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue