cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 4 No 3 (2017)" : 40 Documents clear
PENEGAKAN HUKUM PASAL  4 AYAT (1) UNDANG - UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI OLEH POLRESTABES SURABAYA Ashardhita, Putri
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.21851

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi dengan maraknya kasus pemerkosaan dan tindakan asusila baik dilakukan oleh orang dewasa maupun anak dibawah umur di Kota Surabaya. Maraknya kasus tersebut disebabkan oleh banyaknya beredar gambar dan cerita yang berbau porno baik dari media cetak maupun media online. Beredarnya secara luas hal – hal yang berbau porno tersebut menjadi faktor utama terjadinya kasus pemerkosaan ataupun tindakan asusila, dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008 pasal 4 tentang pornografi dijelaskan tentang bagaimana pornografi dilarang keras. Larangan tersebut tidak menjadi penghalang bagi pelaku tindak pidana pornografi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya preventif, dan upaya represif, serta hambatan Polrestabes Surabaya dalam menegakkan pasal 4 ayat (1) Undang - Undang Pornografi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Data dikumpulkan dengan wawancara langsung dengan polisi di Polrestabes Surabaya dan Pedagang di sepanjang jalan Semarang. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif untuk menjelaskan dan mendeskripsikan penegakan hukum tentang pornografi di Polrestabes Surabaya serta hambatannya. Penegakan hukum pornografi secara preventif yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya tindak pidana pornografi, polisi juga bekerjasama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Pemerintah Kota Surabaya, Komando Rayon Militer (Koramil), dan Kelurahan untuk menegakkan Undang – Undang Pornografi. Sedangkan untuk tindakan represif yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya sudah sesuai dengan KUHAP. Hambatan yang ditemukan adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pornografi, keterbatasan sumber daya manusia Polrestabes Surabaya, dan minimnya fasilitas teknologi milik Polrestabes Surabaya. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pornografi, Media Cetak
PENGATURAN PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN DAN TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR DI INDONESIA Miskil J., Roikhatul
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.21971

Abstract

Tunjangan profesi dosen merupakan hak dosen. Tunjangan profesi dosen telah diamanatkan oleh Pasal 53 ayat (1) UUGD, selanjutnya mengenai persyaratan tunjangan profesi dosen diatur dalam Pasal 8 PP Dosen. Selain itu, Pasal 72 ayat (4) menyebutkan bahwa dosen akan diberi tunjangan profesi, dan Pasal 3 PP 41 2009 juga menyebutkan bahwa dosen yang mempunyai sertifikasi pendidik serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan akan diberi tunjangan profesi setiap bulan. Dari semua ketentuan diatas yang mengatur pemberian tunjangan profesi dosen, tidak pernah mengatur terkait evaluasi pemberian tunjangan profesi dosen. Namun dalam Pasal 4 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 terdapat pengaturan pemberian tunjangan profesi dosen khusus dosen yang menduduki jabatan akademik Lektor Kepala, jika tidak membuat persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 4 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 maka akan diberhentikan sementara tunjangan profesinya. Hakikat Peraturan Menteri merupakan peraturan pelaksanaan atas dasar perintah dari peraturan perundang-undangan diatasnya. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tidak sesuai dengan semua ketentuan peraturan perundangan diatasnya yang mengatur pemberian tunjangan profesi dosen, karena semua peraturan perundang-undangan diatasnya tidak pernah membahas evaluasi pemberian tunjangan profesi dosen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya mengumpulkan dan mengolah semuah bahan-bahan hukum yang terkait dan dianalisis agar mendapat isu hukum permasalahan tersebut.Hasil penelitian dan pembahasan bahwa Pasal 4 Permenristekdikti No.20 Tahun 2017 tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatasnya yaitu ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) dan (4) UUGD, Pasal 72 ayat (4) UUPT, Pasal 8 PP Dosen, Pasal 3 PP 41 2009. Semua peraturan perundang-undangan tersebut tidak pernah mengatur evaluasi pemberian tunjangan profesi dosen. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, Menristekdikti diajukan gugatan ke Mahkamah Agung atau PN dengan alasan materi muatan yang terdapat dalam Pasal 4 Permenristekdikti No.20 Tahun 2017 tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatasnya. Seharusnya pemerintah memberi masalahat tambahan kepada dosen yang memenuhi ketentuan Pasal 4 Permenristekdikti No.20 Tahun 2017, bukan pemberhentian sementara tunjangan profesi. Kata Kunci: Tunjangan Profesi Dosen, Lektor Kepala, Menristekdikti, Diajukan Gugatan ke Mahkamah Agung
Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar Ditinjau Dari Hukum Internasional Christian Lumban G, David
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.22065

Abstract

Etnis Rohingya merupakan etnis minoritas di Myanmar, etnis ini mengalami diskriminasi dan kekerasan oleh aparat kepolisian, militer pemerintahan Myanmar dan dari warga etnis lainnya. Keterangan tersebut diperkuat dengan laporan Pelapor Khusus PBB (U.N. Special Rapporteur), yang pada intinya menjelaskan telah terjadi pelanggaran HAM secara meluas dan sistematis terhadap etnis Rohingya. Tindakan tersebut telah melanggar sejumlah instrumen dasar hukum internasional, yaitu UDHR 1948, ICCPR 1966, ICESCR 1966, CERD 1965. Penyelesaian secara hukum terkendala penggunaan hak veto oleh China dan Rusia yang menggagalkan pembentukan komite penyelidikan untuk menyidik pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis dan merumuskan penyelesaian sengketa pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar serta sanksi hukum internasional kepada Myanmar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum kemudian mengolahnya dengan membuat suatu penilaian hukum terhadap kasus yang konkret. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa cara penyelesaian sengketa pertama yang mungkin ialah melalui konsiliasi dengan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dikarenakan terdapat penggabungan fungsi inquiry dengan mediasi dengan tujuan terciptanya rekonsiliasi bangsa yang telah terpecah di Myanmar. Bentuk penyelesaian sengketa kedua ialah melalui PBB, khususnya hal ini dikarenakan telah memenuhi unsur masalah ancaman atau pelanggaran keamanan dan perdamaian dunia, namun terjadi veto dalam DK PBB, oleh karena itu terdapat fungsi ekstra Majelis Umum perihal veto yang berdasarkan Resolusi 377 A (V) “Uniting for Peace Resolution” tahun 1950 dengan menyelenggarakan sidang darurat khusus untuk membentuk komisi-komisi penyelidikan dan pasukan PBB terhadap pelanggaran HAM di Myanmar. Sanksi yang dapat diterapkan ialah sanksi ekonomi dikarenakan sebagai alat penegakan hukum yang paling efektif dalam proses edukasi dan peningkatan standar hak asasi manusia di Myanmar. Proses ini dimaksudkan agar negara Myanmar bersikap kooperatif dan terbuka dan melakukan langkah penguatan dengan melakukan tindakan ratifikasi instrumen hukum hak asasi manusia internasional. Proses kedepannya diharapkan agar adanya penghapusan hak veto untuk kemudahan dalam mewujudkan peningkatan perdaban manusia berhubungan dengan keamanan dan perdamaian dunia. Kata Kunci: Pelanggaran HAM, Etnis Rohingya, Penyelesaian Sengketa, Sanksi Hukum Internasional Abstract The Rohingya is a minority group living in Myanmar. This ethnic group has experienced discrimination and harassment by the Myanmar army, police and other ethnics in Myanmar. The report is based on information received by United Nations Special Rapporteur High Commisioner concluded that there are violations of human rights in systemic and widespread against Rohingya ethnic. The reports identify some violations of international law instruments, particulary human rights norms, such as UDHR 1948, ICCPR 1966, ICESCR 1966, CERD 1965. The effort to get legal responsibility is abolished by the veto right from China and Rusia to gain United Nations Independent International Commission of Inquiry to investigate human rights violations and abuses against Rohingya. The purposes of this research are to analyze and formulate settlement of dispute to the human rights violations against Rohingya, and the sanctions of international law for Myanmar government. This study uses normative legal research method that uses statute, historical and conseptual approaches. The types of legal materials used are secondary data consisting of primary, secondary, and non-legal materials. The data are, then, processed by making a legal assessment on a concrete case. The writer uses prescriptive method to analyze the case.The results of this research show that there are two common modes of dispute resolution, most likely first dispute resolution are through conciliation with the establishment Truth and Reconciliation Commissions because there is a combination of inquiry and mediation functions with the aim of creation of national reconciliation that has been split. The second form of settlement is through United Nations, particulary because the Security Council has failed to exercise its primary responsibility to maintain international peace and security, in such instances, according to the Uniting for Peace Resolution 377 A (V) 1950, the General Assembly may consider the matter immediately such as emergency special session to make special independent commission and United Nations Forces to investigate human rights violations in Myanmar. Sanctions that may be applied is economy sanctions because it is an effective enforcement tool for international law and contributes to the establishment of internationally accepted standards of legitimate conduct. This process is intented to make Myanmar state being cooperative and to ratify the instruments of international human rights law. In the future, it requires the dismissal of veto rights with the purpose to improve human civilization. Keywords: Human Rights Violations, Rohingya Ethnic, Dispute Resolution, Sanction of Internasional Law
PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) PADA BANGUNAN GEDUNG MILIK PT. SIPOA GROUP DI KABUPATEN SIDOARJO KUMALA SARI, DESI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.22279

Abstract

Izin Mendirikan Bangunan merupakan alat dari pemerintah untuk mengendalikan masyarakat dalam hal penataan bangunan di sebuah wilayah. Bangunan gedung The Royal Business Park adalah sebuah bangunan gedung milik Sipoa Group yang dinyatakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu Satu Pintu bahwa bangunan gedung tersebut telah dibangun tanpa kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut memerlukan waktu hingga sekitar satu tahun lebih lamanya, oleh karena itu penelitian ini meninjau kendala dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap bangunan gedung The Royal Business Park tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yakni meninjau dari segi gejala sosial yang terjadi. Penelitian ini melakukan wawancara dengan informan terkait yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Informan terkait adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kesimpulan penelitian ini bahwa penegakan hukum terkait sanksi administrasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo menemui kendala mengenai sanksi pembongkaran bangunan. Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum mengeluarkan surat keputusan. Surat perintah keputusan tidak dikeluarkan karena masih dilakukan pengkajian secara teknis untuk pembongkaran bangunan gedung yang sampai saat ini belum selesai. Selain itu Satpol PP mengalami kendala terkait ketersediaan sarana dan prasarana pembongkaran bangunan, sehingga surat keputusan pemberian sanksi tidak dikeluarkan karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menghindari kerugian di kedua belah pihak (Pemerintah dan Sipoa Group). Kata Kunci: Izin Mendirikan Bangunan, bangunan gedung, sanksi administratif. Abstract Building Construction Permit is a tool of the government to control the community in terms of the arrangement of buildings in a region. The Royal Business Park building is a building owned by the Sipoa Group, which was declared by the Investment Department and One Stop Integrated Permit that the building has been constructed without the ownership of Building Permit. Law enforcement of these violations may take up to a year or more, therefore this study reviews the constraints and factors affecting law enforcement of The Royal Business Park building. The method used in this research is empirical legal research that is in terms of social symptoms that occur. This research conducts interviews with relevant informants that deal directly with the problem under study. The related informants are the One Stop Service and One Stop Service, the Public Works Department and the Spatial Planning and Satpol PP Police Unit (Satpol PP). The conclusion of this research is that law enforcement related to administrative sanction conducted by Sidoarjo District Device Work Unit encountered obstacle regarding sanction of building demolition. The Public Works and Spatial Planning Agency has not issued a decision letter. Decree of the decree is not issued because it is still done technical assessment for the demolition of buildings that until now has not been completed. In addition Satpol PP experienced obstacles related to the availability of facilities and infrastructure for the demolition of the building, so that the decision letter of sanction is not issued because Public Works Department and Spatial Planning of Sidoarjo Regency Government avoids losses on both sides (Government and Sipoa Group). Keywords: building permits, building, administrative sanctions
PARAMETER CORPORAL PUNISHMENT GURU TERHADAP PESERTA DIDIK AYU QORINA, CHURIN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.22327

Abstract

Guru menghukum peserta didik guna untuk mendisiplinkan agar selalu mentaati tata tertib sekolah dan peraturan yang diberikan gurunya. Guru berniat baik untuk membentuk dan menumbuhkan peserta didik agar mencapai tujuan pendidikan. Namun demikian dalam memberikan hukuman tidak boleh berlebihan. Sampai saat ini batasan guru dalam memberikan hukuman masih kabur. Artinya, parameter corporal punishment belum ada kepastian hukumannya. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat permasalahan parameter Corporal punishment yang diberikan guru kepada peseta didik yang bertujuan ntuk mengetahui parameter hukuman fisik yang diberikan oleh guru kepada peserta didik bisa dikatakan tindak pidanandan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari pemberian hukuman fisik yang diberikan guru kepada peserta didik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang diperoleh melalui kepustakaan dan dianalisis. Hasil penelitian parameter corporal punishment meliputi empat batasan yaitu, pertama ialah pelanggaran yang dilakukan peserta didik. Guru tidak akan menghukum peserta didik apabila peserta didik tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran. Kesalahan yang kemudian diberikan hukuman kepada peserta didik. Ada sebab-ada akibat, begitulah hukum yang berlaku. Kedua, hukuman fisik yang diberikan guru kepada peserta didik dapat dilakukan selama tidak benar-benar menyakiti peserta didik, dalam artian tidak sampai membuat peserta didik membutuhkan pertolongan medis. Ketiga, berkesuaian dengan tujuan pendidikan yaitu, guru mendidik dan mendisiplinkan peserta didik dengan seoptimal mungkin. Pemberian hukuman fisik merupakan salah satu upaya akhir (Ultimum Remidium) dalam dunia pendidikan selain mengembalikan peserta didik kepada wali/orang tua (dikeluarkan dari sekolah). Dan keempat, yaitu tujuan dari efek yang ditimbulkan pemberian hukuman terhadap peserta didik. Efek pemberian hukuman terhadap peserta didik hasilnya berbeda-beda. Dalam artian, peserta didik itu unik dan karakteristik antar peserta didik itu berbeda-beda. Akibat hukum yang timbul dari pemberian hukuman fisik kepada peserta didik adalah apabila permasalahan yang terjadi menjadi tindak pidana jika melampaui parameter, akan tetapi tidak menjadi tindak pidana apabila tidak melampaui parameter. Karena akibat hukum tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu pelaku, aturan, melawan hukum, kesalahan dan Keadaan darurat. Jika termasuk dalam tindak pidana, maka dalam prosesnya harus menyertakan ahli pendidikan, sehingga jelas apakah perbuatan tersebut atau penghukuman itu merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Adapun sarannya, parameter dibuatkan aturannya secara tertulis agar lebih jelas. Kata kunci: hukuman fisik, parameter, tujuan pendidikan. Abstract The teacher punishes the students with the intention of getting them to be disciplined, so they always obey the school order and the rules given by the teacher. The teacher intend both to form and cultivate the students in order to achieve the educational goals. However, in giving punishment to them should not be excessive. The teacher in giving the punishment remains unclear indicator of limitations until now. It means that the parameters of corporal punishment have not provided legal certainty. Therefore, this study examines the problem of Corporal Punishment parameters that teachers give to the students. Aims to understand parameters and the law concerning corporal punishment given by teacher to students can be crimes. This research is using normative law research method, which uses the statue approach, case approach and conceptual approah. Types of legal materials used is the secondary data consisting of primary and secondary legal materials. The authors collected legal material and process it to make a legal decision against the concrete cases. Legal material has been obtained, then processed and analyzed. The results of Corporal Punishment parameters include four limitations, the first limitation is the violation committed by the students. The mistakes that are then given the punishment to the students, there is cause and effect, so the law applies. The second limitation, the corporal punishment that teachers give to students can be done as long as it does not really hurt them, means that it does not make students need medical help. The third limitation, corresponds to the purpose of education, that is, teachers educate and discipline students optimally. Provision of corporal punishment is one of the ultimate endeavors (Ultimum Remedium) in the world of education, in addition to returning students to their parents (expelled from school). The fourth limitation, the purpose of the effects of giving the corporal punishment to students. The effect of giving corporal punishment to students has shown different results, it means that each student has different characteristics and uniqueness. The legal consequences arising from the giving of corporal punishment to the student is when the problem becomes a criminal offense if it exceeds a predetermined parameter, then it becomes not a criminal offense if it does not exceed a predetermined parameter. Because the legal consequences must satisfy the elements of criminal acts, namely perpetrators, rules, against the law, mistakes and emergencies. If such action can be categorized as a crime, then in the process there should be an education expert, so it is clear whether the act of punishment is a crime or not. As for his suggestion, the parameters regarding corporal punishment should be made in writing rules. Keywords: corporal punishment, parameter, educational objectives.
EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN DI KOTA SURABAYA (STUDI WILAYAH KANTOR IMIGRASI KELAS I TANJUNG PERAK SURABAYA) Rachmat Firmansyah, Reivaldy
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.22374

Abstract

Kota Surabaya dikenal sebagai salah satu kota perdagangan yang didukung oleh fasilitas dan keunggulan geografisnya untuk membangun perekonomian yang maju. Hal inilah yang mengundang Warga Negara Asing (WNA)untuk memasuki Kota Surabaya.Namun, hal tersebut juga merupakan faktorterjadinya penyalahgunaan visa kunjungan kunjungan yang dipakai untuk bekerja oleh WNA.Upaya untuk meminimalisir penyalahgunaan visa kunjungan, dilakukan pengawasan oleh Tim Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang efektivitas pengawasan terhadap WNA yang menyalahgunakan visa kunjungan serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Tim Pengawasan Orang Asing dalam melakukan operasi lapangan penyalahgunaan tersebut di wilayah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridisempiris. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Jenis data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder yang disebut sebagai bahan hukum dengan menggunakan teknis analisis deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penindakan WNA kurang efektif. Faktor yang terpenuhi adalah faktor hukum dan sarana atau fasilitas, sedangkan faktor yang belum terpenuhi adalah faktor penegak hukum; masyarakat; dan kebudayaan. Kendala yang dihadapi oleh tim pengawasan dan penindakan dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal, Kendala internal terdiri dari; terbatasnya Pejabat Imigrasi bagian Pengawasan dan Penindakan WNA dan kurangnya peraturan khusus tentang Hukum Acara Pidana Keimigrasian. Sedangkan kendala eksternal terdiri dari; Kendala dari Penjamin dan Perusahaan yang memperkerjakan WNA serta Kurang pahamnya Masyarakat atas peraturan tentang Keimigrasian. Kata Kunci : Efektivitas, Pengawasan, Penyalahgunaan Visa Kunjungan, Imigrasi, Surabaya. Abstract Surabaya, known as economic city supported with the facilities and the geographical supremacy. In order to rise big economical city cause huge amount of foreign people go to Surabaya without appropriate process and procedures based on constitution especially the misapplication of tourist visa being used as working visa. The effort to minimize the tourist visa misapplication for working visa monitoring is done by Monitoring and Measuring Team of Immigration Office Class I Tanjung Perak Surabaya. The purpose of this study is to know about the monitoring effectiveness of foreign citizen in using tourist visa and to know the obstacles factors that Monitoring and Measuring Team deal with during operation concerned about the misapplication of tourist visa by foreign citizen in Immigration Office Class I Tanjung Perak Surabaya supervisor. The method used in this study is juridical empiric. The data collection techniques use interview and documentation. The primary data was collected by direct interview toward the head of monitoring section and the head of measuring section, foreign citizen responsibility section, and foreign citizen. Whereas the secondary data was collected by the research toward several sources that have relationship with the problem or research material that also known as legal substance. The data analysis technique used descriptive analysis.The result of study showed that the monitoring effectiveness done by Monitoring and Measuring Team of foreign citizen is not effective. Law and infrastructure or facility are the factors were complete, however law enforcer, society and culture are the factors were incomplete.The obstacles of Monitoring and Measuring Team are divided into two, internal and external. The internal obstacles consist of the limit of foreign citizen monitoring and measuring section of immigration officer and the lack of particular law concerning immigration punishment. Whereas, the external obstacles come from the company which take employee from foreign people and lack of foreign policy concerning information among society. Keywords: Effectiveness, Monitoring, Tourist Visa Misapplication, Immigration, Surabaya.
PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOJONEGORO TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU, MERATA, DAN TERJANGKAU Karomi Akbar, Ahmad
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.22576

Abstract

Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. Kewajiban rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus diawasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, karena di Kabupaten Bojonegoro masih terjadi adanya penolakan pasien terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bentuk, kendala, upaya pengawasan Dinas Kesehatan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Data primer diperoleh langsung dengan wawancara kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, data sekunder diperoleh dari studi literatur, jurnal, hasil penelitian, berita internet dan peraturan perundang-undangan, sedangkan data non hukum diperoleh dari buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan rumah sakit di Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro adalah pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif yang dilakukan dengan advokasi, sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis secara rutin untuk peningkatan pelaporan, perpanjangan ijin operasional maupun akreditasi untuk peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit sedangkan represif berupa penindakan berupa sanksi administratif. Faktor kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dibagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal, faktor internal berupa kurangnya komposisi tenaga kesehatan yang masih belum seimbang dan alokasi biaya kesehatan APBD yang terbatas sedangkan faktor eksternal berupa rendahnya kesadaran rumah sakit untuk mematuhi peraturan dan standar operasional prosedur. Upaya pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro yaitu melakukan advokasi, sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis secara rutin, baik untuk peningkatan pelaporan maupun dalam memfasilitasi perpanjangan ijin operasional maupun akreditasi untuk peningkatan kualitas rumah sakit, adapun dengan aplikasi LAPOR milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang sangat membantu mengawal kinerja pemerintah. Kata Kunci: pengawasan, pelayanan kesehatan rumah sakit, dinas kesehatan, Kabupaten Bojonegoro. Abstract Implementation of Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 69 Year 2014 on Hospital Liability and Patient Obligations. Hospital obligation in health service must be supervised by Bojonegoro District Health Office, because in Bojonegoro there is still patient to the implementation of health service in hospital. The purpose of this research is to know and analyze the form of supervision of Dinas Kesehatan to the implementation of health service in hospital, how to perform health service in hospital, and effort of Health Department to overcome health service problem.Research method used is juridical empirical research. Data were collected using interview techniques and document studies. Primary data were obtained directly from interview with the health services of Bojonegoro Diatrict, secondary data were obtained from literature, journals, research results, internet news, and legistation, while non-legal data is obtained from non-legal textbooks related to research. Data analysis technique that used is qualitative method. Research shows that supervision on the implementation of health service on the hospital Bojonegoro District which is conducted by public health department in Bojonegoro district is preventive monitoring and repressive monitoring. Preventive monitoring conducted with advocacy, socialization, supervision, and technical guidance on a regular basis to improved reporting, extension of operational permit or accreditation to improve the quality of hospital services, while repressive in the form of punishment in the form of administrative sanction. Constrait factor which faced the Bojonegoro District divided into two factor that is internal and external, internal factors lack of composition of health staff who are still not balance and allocation of health APBD is limited moreover external factor such as low awareness of the hospital to obey the rules and operational standards of procedures. Monitoring efforts of the health department Bojonegoro District by doing advocacy, socialization, supervision, and technical guidance on a regular basis, good for improved permit reporting also in facilitating the extension of operational and accreditation for the improvement of hospital quality. As for the LAPOR application owned by the Bojonegoro District government which is very helpful to guard the performance of the government. Keywords: Supervision, hospital health services, health department, Bojonegoro district.
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PT. ATHENA TAGAYA DENGAN PEKERJANYA TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA PENGHAPUSAN HAK CUTI PADA SAAT BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA MUNANDAR, HARIS
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.22653

Abstract

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PT. Athena Tagaya dengan pekerjanya mencantumkan suatu klausula penghapusan hak cuti pada saat berakhirnya hubungan kerja, sebagaimana menghilangkan salah satu hak pekerja saat pemutusan kerja berupa uang penggantian hak. Pencantuman klausula tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang bersifat imperatif (dwingend recht), sebagaimana menyatakan dalam pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayarkan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Penelitian ini khusus mengkaji pemenuhan uang penggantian hak kepada pekerja yang di dalamnya terdapat komponen hak cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur untuk dibayarkan atau dikompensasikan dalam bentuk uang. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kesesuaian antara pencantuman klausula penghapusan hak cuti pada saat berakhirnya hubungan kerja dalam PKWT antara PT. Athena Tagaya dan pekerja dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan, akibat hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum teknik studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PKWT antara PT. Athena Tagaya dengan pekerjanya yang mencantumkan klausula penghapusan hak cuti pada saat berakhirnya hubungan kerja tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (4) UU Ketenagakerjaan. Akibat hukum daripada pencantuman klausula dalam PKWT tersebut ialah batal demi hukum, namun pengusaha wajib membayarkan atau memenuhi uang penggantian hak kepada pekerja berdasarkan ketentuan pada Pasal 156 ayat (1) dan (4) UU Ketenagakerjaan, hal tersebut dapat dilakukan dengan upaya hukum, baik upaya di lingkup non litigasi maupun di lingkup litigasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kata Kunci: PKWT, Penghapusan Hak Cuti, Uang Penggantian Hak Abstract The Certain Period Employment Agreement (PKWT) between PT. Athena Tagaya with the workers, which includes a clause on the abolition of leave entitlement at the employment relationship termination, which eliminates the compensation pay as one of the workers rights when termination occurs. The inclusion of the clause is considered contrary to the provisions of Article 156 paragraph (1) and (4) of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower (Indonesian Labour Law) which is imperative (dwingend recht), stating that in termination of employment, the employer is obliged to pay the severance and/or gratuity and compensation pay. This study examines the fulfillment of workers compensation pay, in which there are annual leave that have not been taken yet, to be paid or compensated by some money. The purposes of this research are to determine the suitability between the inclusion of clause on the abolition of entitlement leave when there is termination in PKWT between PT. Athena Tagaya and workers, with the provisions stipulated in the Indonesian Labour Law, as well as knowing and understanding the legal consequences. The type of research in this research is normative legal research using statute and conceptual approaches. Types of legal materials being used are primary, secondary and tertiary legal materials. Literature study technique is applied in the process of collecting legal materials. In order to analyze the data, prescriptive method is applied. The results show that PKWT between PT. Athena Tagaya and the workers which contains the clause on the abolition of leave entitlements at the employment relationship termination is contrary to the Indonesian Labour Law. The legal consequences of PKWT between PT. Athena Tagaya and the workers which has the clause of the abolition of entitlement leave when there is work relationship termination is null and void, but the employer is obliged to pay or fulfill the workers compensation pay rights under the provisions of Article 156 paragraph (1) and (4) of Indonesian Labour Law. It can be conducted by legal efforts, either non litigation scope or litigation scope, as set forth in the provisions of Law Number 2 Year 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement. Keywords: PKWT, Abolition of Leave Entitlement, Compensation Pay
ANALISIS HUKUM KASUS KEBAKARAN HUTAN OLEH PT. BUMI MEKAR HIJAU DIKAITKAN DENGAN ASAS STRICT LIABILITY (Studi Kasus Sengketa Perdata Nomor: 24/Pdt.G/2015/PN.Plg) BAGUS NUGRAHA, IDA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.22860

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS TIDAK DICANTUMKAN LABEL PEMELIHARAAN PADA PAKAIAN DALAM BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO.73/M-DAG/PER/9/2015 Purba, Claudia Hana Veronica
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.23099

Abstract

Salah satu kebutuhan pokok yang dibutuhkan manusia adalah pakaian dalam. Kualitas dan mutu atas pakaian dalam yang diproduksi meliputi jaminan atas kondisi pakaian yang merupakan salah satu upaya untuk melindungi konsumen dalam bentuk pemberian informasi yang benar, jelas dan jujur atas pakaian yang diproduksi terkait penjelasan penggunaan, perbaikan dan cara pemeliharaan. Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas dari pelaku usaha mengenai kepastian atas kondisi pakaian yang dijamin oleh hukum yaitu dengan cara memberikan label pemeliharaan. Namun ketentuan ini tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh para pelaku usaha sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan memahami upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan atas pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pemeliharaan pada pakaian dalam serta faktor penghambat yang dihadapi pelaku usaha dalam memberikan label pemeliharaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Jenis data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder yang disebut sebagai bahan hukum dengan menggunakan teknis analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan karena pelaku usaha tidak mencantumkan label pemeliharaan adalah pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi. Tanggung jawab lainnya jika pelaku usaha tidak melaksanakan ganti rugi, pemerintah berhak mencabut izin usaha . Sedangkan faktor penghambat pelaku usaha adalah munculnya persepsi yang berbeda dan kurangnya pengawasan pemerintah dalam pelaksanaan kewajiban pencantuman label pemeliharaan pada pakaian dalam.­­ Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan pengawasan lebih kepada para pelaku usaha agar tidak memproduksi produk yang tidak sesuai standard dan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk berkonsultasi agar tidak ada presepsi yang berbeda dalam melakukan penerapan undang-undang. Kata Kunci :Label Pemeliharaan,Pakaian Dalam, Perlindungan Konsumen, Hak Konsumen, Kewajiban Pelaku Usaha

Page 1 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue