cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 4 No 4 (2017)" : 40 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS PENGHENTIAN PERDAGANGAN EFEK SAAT TERJADI TRANSAKSI HIGH FREQUENCY TRADING DI BURSA EFEK INDONESIA Andrianto Fauzi, Yusron
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.22996

Abstract

Abstrak Proses perdagangan di bursa yang dilakukan di Indonesia telah menggunakan sistem yang otomatis namun rawan terjadinya High Frequency Trading (HFT). Tahun 2009 Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan perdagangan karena ada masalah pada sistem perdagangan. Beberapa analis pasar modal menyatakan bahwa penghentian tersebut dikarenakan HFT. Saat itu Indonesia telah memiliki peraturan tentang transaksi elektronik yakni Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kasus HFT pada tahun 2009 menjadi perhatian peneliti terkait dapat atau tidaknya dikenakan dengan berlakunya sanksi pada Pasal 33 UU ITE. Ketika BEI menghentikan perdagangan, kewenangan BEI dipertanyakan untuk menghentikan perdagangan tersebut karena seharusnya sesuai Undang – Undang Pasar Modal (UUPM), dijelaskan bahwa Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang berhak melakukannya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kasus HFT tahun 2009 dapat atau tidaknya dikenakan sanksi pada Pasal 33 UU ITE, dan mengetahui kewenangan BEI dalam menghentikan perdagangan efek. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Perundang-undangan dan Konseptual. Metode analisis yang digunakan penelitian ini adalah preskriptif. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penghentian perdagangan tahun 2009 dapat dikenakan Pasal 33 UU ITE karena telah memenuhi unsur – unsur yang ada. Unsur – unsurnya berupa setiap orang, kesalahan, tanpa hak, perbuatan, objeknya, dan akibat konstitutif. Namun, BEI tidak melakukannya karena akan membawa pengaruh terhadap investor lain yang ada di Indonesia. Berdasarkan SK Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi dan Surat Edaran PT Bursa Efek Jakarta Nomor : SE-008/BEJ/08-2004 tentang Penghentian Sementara Perdagangan Efek Perusahaan Tercatat yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Jakarta dapat dijelaskan bahwa BEI berhak untuk menghentikan perdagangan pada saat itu namun Standard Operating Procedure (SOP) belum diklasifikasikan. Kata Kunci : High Frequency Trading, Penghentian Perdagangan, Bursa Efek Indonesia
sampel OKTAVIAN, DENDY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.23311

Abstract

sampel
ANALISIS YURIDIS TENTANG PENAHANAN IJAZAH ATASAN OLEH PENGUSAHA AKIBAT KESALAHAN BAWAHAN HANAFING, MOCHAMMAD
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.23337

Abstract

Abstrak Penahanan ijazah yang dilakukan oleh pengusaha kepada pekerjanya bertujuan agar pekerja lebih bertanggung jawab atas pekerjaannya sebaliknya bagi pengusaha agar lebih percaya kepada pekerjanya. Salah satu kasus yang terjadi yakni penahanan ijazah pekerja PT.Warna Dunia yakni, Novie Yuswanto ditahan ijazahnya oleh perusahaan PT.Warna Dunia. Novie Yuswanto sebagai pekerja dari PT.Warna Dunia ijazahnya ditahan oleh pengusaha akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya. Pelimpahan tanggung jawab tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang terkait dengan penahanan ijazah pekerja yang dilakukan oleh pengusaha.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penahanan ijazah dalam peraturan perundang-undangan serta penahanan ijazah atasan oleh pengusaha akibat kesalahan bawahan dibenarkan menurut perundang-undangan. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diolah secara sistematis dan dikaji secara mendalam dengan menggunakan analisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penahanan ijazah yang dilakukan oleh pengusaha atas pekerjanya sampai saat ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016. Peraturan Daerah hanya sebatas peraturan pelaksana dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara nasional, maka dari itu perlu adanya Undang-Undang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara nasional. Undang-Undang adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang mengikat secara nasional, tetapi dalam pembuatannya memerlukan waktu yang relatif lama. Pemerintah dan DPR diharapkan membuat Undang-Undang terkait ketenagakerjaan yang melindungi hak-hak pekerja atas dokumen asli yang melekat pada dirinya, khususnya ijazah. Dilihat dari sudut pandang jaminan yang ada di Indonesia. Jaminan berkaitan dengan hak kebendaan dan mempunyai nilai ekonomis. Lembaga jaminan di Indonesia ada empat yakni, gadai, fidusia, hipotek dan hak tanggungan. Perusahaan bukan merupakan lembaga jaminan jadi tidak mempunyai kewenangan untuk menahan ijazah pekerjanya. Pelimpahan tanggung jawab yang dibebankan kepada atasan akibat kesalahan bawahan tidak dibenarkan jika kesalahan tersebut di luar kewenangan dari atasan sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pekerja khususnya atasan agar lebih berhati-hati dalam mengawasi kinerja bawahnnya serta pengusaha diharapkan lebih selektif dalam proses penerimaan pekerja untuk meminimalkan perbuatan pekerja yang dapat menyebabkan kerugian perusahaan. Kata kunci: ijazah, jaminan, kesalahan
PROBLEMATIKA HUKUM DEMONSTRASI DI TEMPAT TERBUKA DI ATAS PUKUL 18.00 (STUDI KASUS AKSI SOLIDARITAS SERIBU LILIN) NOVITA PUTRI, MAYA; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.23747

Abstract

Aksi solidaritas 1000 Lilin yang dilaksanakan di berbagai kota, termasuk Surabaya dinilai melanggar ketentuan pembatasan waktu yang tercantum dalam Pasal 7 Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012, di mana aksi tersebut dilaksanakan d iatas pukul 18.00 di tempat terbuka, sementara itu dalam Perkapolri tersebut diatur mengenai pembatasan waktu hanya pada pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00 di tempat terbuka, meskipun telah melanggar pembatasan waktu yang telah ditetapkan, aksi solidaritas 1000 lilin di Surabaya dan beberapa kota lainnya masih tetap dilaksanakan. Pengaturan mengenai demonstrasi yaitu UU Nomor 9 Tahun 1998 Juncto Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 menggunakan konsep pemberitahuan di mana konsep tersebut bukan merupakan suatu pembolehan terhadap larangan. Penelitian ini khusus mengkaji kewenangan kepolisian untuk membolehkan aksi demonstrasi tetap dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta akibat hukumnya apabila demonstrasi tersebut dilaksanakan sekalipun melanggar ketentuan batasan atas waktu didalam Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai kewenangan kepolisian dalam melakukan pembiaran terhadap pelaksanaan demonstrasi di tempat terbuka di atas pukul 18.00 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta akibat hukum apabila demonstrasi yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan tetap dilaksanakan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kepolisian dalam melakukan pembiaran terhadap aksi solidaritas 1000 lilin tidak memiliki kepastian hukum, di mana seharusnya tindakan hukum kepolisian yang berdasarkan kewenangan bebasnya dituangkan dalam izin sebagai bentuk kepastian hukum atas pelaksanaan demonstrasi tersebut. Akibat hukum atas pelaksanaan demonstrasi yang melebihi ketentuan perundang-undangan dan tidak ada izin sebagai bentuk kepastian hukumnya adalah melanggar asas kepastian hukum dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik dan Pasal 510 KUHP, namun dalam pelaksanaannya tidak dikenakan upaya paksa karena kepolisian mempertimbangkan lima prinsip atas penggunaan tindakan kepolisian dalam Pasal 3 Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009, di mana aksi demonstrasi tersebut hanya merupakan tindakan pasif yang berjalan dengan damai.kata kunci : demonstrasi, pembatasan waktu, kewenangan bebas, izin.Abstract ‘The 1000 Candles’ act of solidarity held in various cities, including Surabaya city is considered as violating the time limitation provision contained in Article 7 of Regulation of National Police Chief Number 7 Year 2012, in which the action was held above 6 PM in open area. Meanwhile, according to Regulation of National Police Chief, the time limitation given is only from 6 AM to 6 PM in open area. Therefore, there are still some cities which violating the rules, one of the cities is Surabaya. The regulation of demonstration which is Law Number 9 Year 1998 Juncto. Regulation of National Police Chief Number 7 year 2012 uses notification concept where the concept is not permission for prohibition. This study specifically examines police authority in allowing demonstration to be carried out in accordance with the existed laws and regulations, as well as the legal consequence if the demonstration is violating the time limits provisions in Regulation of National Police Chief Number 7 Year 2012.The purpose of this study is to analyze the authority in conducting demonstration in open area above 6 PM is the authority in accordance with the existed laws and regulations, and legal consequence if the demonstration is held beyond the time limitation provision. The research design used is normative juridical research with statutory approach and concept approach. The types of legal material used consist of primary law, secondary law, and non-law. The technique used to collect the legal materials is literature study technique. Meanwhile, the analysis technique used prescriptive method.The results of the study show the police authority in permitting ‘1000 candles’ act of solidarity does not have legal certainty, whereas the police law of act should be based on authority is set forth in the license as a form of legal certainty over the implementation of the demonstration. The legal consequences for the implementation of demonstrations that exceed the time provisions and had no license as a form of legal certainty are violating the principle of legal certainty in the General Principle of Good Government and Article 510 Criminal Code, but in its implementation, there is no force because the police consider the five principles on the use of police action in Article 3 Regulation of National Police Chief No. 1 Year 2009, where the demonstration is only a passive act that goes peacefully.Keywords: demonstration, time limitation, free authority, permission.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMUNITAS PROFESI DAN TANGGUNG JAWAB PIDANA DALAM MENJALANKAN PROFESI ADVOKAT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO : 189/PID.B/2016/PN. SBY) RAHENDINI, YUNINDYA; , TAMSIL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.23949

Abstract

Abstrak Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum pada kliennya dan dilindungi oleh hak imunitas ketika menjalankan tugas profesinya. Hak imunitas tidak berlaku bagi Advokat yang menjalankan tugas profesinya tanpa itikad baik. Pada kenyataannya hal tersebut masih belum dipahami oleh para Advokat. Undang-Undang Advokat seringkali menimbulkan salah penafsiran bagi pengemban profesi Advokat karena batas pengaturan antara hak imunitas yang dimiliki Advokat dengan pertanggung jawaban pidana yang dalam Undang-Undang Advokat tidak jelas, sehingga pada akhirnya membuat Advokat seringkali bertindak melampaui batasannya dalam membela kepentingan klien. Hal tersebut terbukti pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 189/Pid.B/2016/PN.Sby, dimana dua orang Advokat tersandung kasus pidana akibat melampaui batas dalam membela kepentingan klien. Penulis ingin menganalisa batas pengaturan antara imunitas profesi dengan tanggung jawab pidana dalam menjalankan profesi Advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, serta menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 189/Pid.B/2016/PN.Sby. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui batas pengaturan antara imunitas profesi dengan tanggung jawab pidana dalam menjalankan profesi Advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, serta untuk mengetahui tepat atau tidaknya Majelis Hakim memutus perkara pidana terhadap advokat dalam menjalankan profesinya pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 189/Pid.B/2016/PN.Sby. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual yang diolah secara sistematis. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Penulis mengumpulkan bahan hukum dan mengolahnya dengan membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus yang konkret. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode preskriptif. Batasan konkret dalam Undang-Undang Advokat dapat ditegaskan dengan metode penemuan hukum Argumentum a Contrario, menggunakan kalimat negasi (ingkaran) yang bertujuan memberi penegasan ruang lingkup suatu pernyataan. Maka kalimat negasi tersebut dapat diterapkan pada Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Terdapat dua opsi kalimat negasi yang dapat digunakan untuk mempertegas batas antara imunitas profesi dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu : “untuk kepentingan klien, sepanjang tidak melanggar hukum pidana” atau “dilakukan dengan itikad baik, sepanjang tidak terbukti sebaliknya”. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 189/Pid.B/2016/PN.Sby kurang lengkap dan sempurna. Beberapa pertimbangan yang dapat penulis tambahkan diantaranya, Pasal 318 KUHP Ayat (1) perlu dipertimbangkan sebagai pasal pemidanaan, Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat sebagai lex specialis perlu dipertimbangkan sebagai pasal pemidanaan, dan itikad baik terhadap klien perlu diperhatikan. Kata Kunci: hak imunitas, profesi advokat, pertanggung jawaban pidana, surat pengaduan, batasan.AbstractAdvocate is a person who professionally provides legal services to his clients and is protected by the right of immunity while performing his professional duties. The right of immunity shall not apply to Advocates who exercise their professional duties without goodwill. In fact it is still not understood by the Advocates. The unclear boundaries between the rights of the Advocates immunity and the criminal liability in the Advocate Law give rise to misinterpretation for the Advocates profession. So in the end it makes the Advocate often act beyond its limits in defending the clients interests. This is evident in the Surabaya District Court Decision No: 189 / Pid.B / 2016 / PN.Sby, where two Advocates stumble criminal cases due to exceed the limit in defending the interests of the client. The author wants to analyze the regulatory limit between professional immunity and criminal responsibility in running the Advocate profession based on Law no. 18 of 2003 on Advocates, and analyzed the considerations of the Panel of Judges in the Surabaya District Court Decision No: 189 / Pid.B / 2016 / PN.Sby. The purpose of this study is to determine the regulatory limit between professional immunity and criminal responsibility in running the Advocate profession based on Law no. 18 Year 2003 About Advocates, as well as to know whether or not the Panel of Judges decide criminal cases against advocates in carrying out their profession on the Surabaya District Court Decision No: 189 / Pid.B / 2016 / PN.Sby. This research uses Normative Juridical research method. This research is done by statute approach, case approach and conceptual approach which is processed systematically. The type of legal material used is secondary data consisting of primary, secondary, and non-legal materials. The author collects legal material and processes it by making a legal decision on a concrete case. The legal material obtained is then processed and analyzed using prescriptive method. The concrete limitations in the Advocate Law can be confirmed by the method of legal discovery of Argumentum a Contrario, using a negation sentence (apostatize) which aims to provide confirmation of the scope of a statement. Then the sentence of the negation can be applied to Article 16 of Law No. 18 of 2003 On the Advocate which reads with two options of negation sentences which may be used to reinforce the boundary between professional immunity and criminal liability, namely: "for the benefit of the client, as long as it does not violate the criminal law" or "is done in good faith, as long as it is not proven otherwise". And then writer argues that the consideration of the Panel of Judges in the Surabaya District Court Decision No: 189 / Pid.B / 2016 / PN.Sby less complete and perfect. Some of the considerations that writers can add include, article 318 paragraph (1) of the penal code needs to be considered as a criminal procedure, law No.18 of 2003 on Advocates as lex specialis needs to be considered as a punishment section, both to the client need to be noticed be used to reinforce the boundary between professional immunity and criminal liability, namely: "for the benefit of the client, as long as it does not violate the criminal law" or "is done in good faith, as long as it is not proven otherwise". And then client, as long as it does not violate the criminal law" or "is done in good faith, as long as it is not proven otherwise". And then writer argues that the consideration of the Panel of Judges in the Surabaya District Court Decision No: 189 / Pid.B / 2016 / PN.Sby less complete and perfect. Some of the considerations that writers can add include, article 318 paragraph (1) of the penal code needs to be considered as a criminal procedure, law No.18 of 2003 on Advocates as lex specialis needs to be considered as a punishment section, both to the client need to be noticed.Keywords: immunity rights, advocate profession, criminal accountability, complaint statement, limitation.
PENYELESAIAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH PASAR LOAK DARI KEPALA DESA WONOCOLO KEPADA YAYASAN PEMBINAAN ANAK YATIM DAN SOSIAL MABARROT YUSUF PRADATA WIDODO, EDHI; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.23995

Abstract

Abstrak Suatu permasalahan khusus di bidang pendaftaran tanah terletak pada pelaksanaan peralihan hak atas tanah. Berubahnya status desa menjadi kelurahan mengakibatkan tanah yang sudah lama ditempati dan dipergunakan oleh Yayasan Pembinaan Anak Yatim & Sosial “Mabarrot” (YPAYS “Mabarrot”) secara langsung beralih haknya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Tanah milik pemerintah daerah yang diakui milik YPAYS “Mabarrot” karena tanah yang sudah dihuni dan dipergunakan tersebut selama kurang lebih 30 Tahun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian peralihan Hak Atas Tanah pasar loak di Kelurahan Wonocolo dari Kepala Desa Wonocolo kepada YPAYS “Mabarrot” dan akibat hukum bagi Kelurahan Wonocolo dan YPAYS “Mabarrot” terkait kasus peralihan tanah pasar loak Kelurahan Wonocolo. Metode penelitian ini adalah hukum yuridis sosiologis. Analisis penelitian ini secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ini melalui musyawarah mufakat dan pemberian hak pakai bertujuan agar tidak ada masalah selanjutnya, karena hak pakai juga bisa diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah. Kewajiban dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo sendiri yaitu sesuai dengan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah. Kata Kunci : Peralihan hak atas tanah, pendaftaran tanah, hak pakai
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA DISERSI YANG DIPUTUS SECARA IN ABSENTIA SEBELUM JANGKA WAKTU 6 BULAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA) ALI FIKRI, MOHAMMAD; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.23996

Abstract

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA DISERSI YANG DIPUTUS SECARA IN ABSENTIA SEBELUM JANGKA WAKTU 6 BULAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA) Mohammad Ali Fikri (S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) mohammadfikri@mhs.unesa.ac.id Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. (S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya) pudjiastuti@unesa.ac.id Abstrak Disersi merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh seorang anggota TNI. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 87 KUHPM. Anggota TNI yang melanggar aturan tersebut akan diproses sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dasar yang digunakan oleh Hakim Militer dalam memutus perkara Disersi secara in absentia adalah Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hakim Militer dapat memutus perkara Disersi secara in absentia apabila memenuhi dua unsur yang terdapat dalam Pasal 143 UU Peradilan Militer, yaitu Hakim Militer dapat memutus perkara Disersi secara in absentia setelah enam bulan sejak berkas perkara masuk ke Pengadilan dan sudah dilakukan pemanggilan tiga kali berturut-turut. Prakteknya beberapa Hakim Militer di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menyimpangi aturan tersebut.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Hakim Militer Pengadilan Militer III-12 Surabaya memproses perkara Disersi secara in absentia sebelum jangka waktu enam bulan dan pendapat keluarga Terpidana atas putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari informan dan data sekunder yang merupakan data dari bahan kepustakaan dan menganalisis dengan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah Hakim Militer Pengadilan Militer III-12 Surabaya memang sengaja menyimpangi Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya perkara yang menumpuk di Pengadilan karena perkara Disersi adalah perkara yang paling banyak diproses oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Penerbitan SEMA No. 2 Tahun 2014 dan Surat Edaran Kadilmiltama No.SE/03/II/2016 yang menjadi dasar bagi Hakim Militer Pengadilan Militer III-12 Surabaya memutus perkara Disersi secara in absentia sebelum jangka waktu 6 bulan. Keluarga Terpidana tidak mengetahui tentang Hukum Acara yang digunakan bagi Hakim untuk memproses perkara Disersi secara in absentia, setelah mengetahui Hukum Acara yang digunakan Hakim dalam memperoses perkara Disersi secara in absentia, maka keluarga Terpidana menganggap bahwa Hakim Militer telah berlaku sewenang – wenang. Hal ini akan menjadi permasalahan apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap tetapi terdakwa hadir di pengadilan sebelum jangka waktu enam bulan, karena terdakwa dalam hal ini sudah dipecat dan tidak memperoleh Haknya sebagai anggota TNI. kata kunci : Putusan Disersi in absentia, Hukum Acara Peradilan Militer, Kekuasaan Kehakiman Abstract Disersi is one of the crimes that can only be committed by a member of the TNI. This has been regulated in Article 87 of the Criminal Code. Members of the TNI who violate the rules will be processed in accordance with Law Number 31 Year 1997 on Military Justice. In deciding the case Disersi in absentia regulated in Article 143 of Law Number 31 Year 1997 on Military Justice. There are two elements that must be fulfilled, namely the Judge can decide the case Disersi in In absentia after 6 months since the court case went to Court and has been done 3 times in a row. The practice of many Military Judges in the Surabaya Military Court III-12 deviated the rules. The purpose of this study was to find out the reason for Military Court Judge III-12 Surabaya to process the Disersi case in absentia before 6 months and the opinion of the Convicted family of the decision. This research uses Sociological Juridical research method. The type of data used in this study is primary data obtained from informants and secondary data which is data from literature materials, analyzing with laws and regulations related to this research. Technique of data collecting is done by interview and documentation technique. Data analysis technique using qualitative descriptive method. The result of research and discussion in this research is Military Judge Military Court III-12 Surabaya deliberately distort Article 143 of Law Number 31 Year 1997 about Military Court so that no cases accumulate. Remembering the Disersion case is the most heavily processed / handled by the Surabaya Military Court III-12. In addition to the existence of SEMA No. 2 Year 2014 and Circular Letter of Kadilmiltama No.SE/03/II/2016 which became the basis for Military Judge Military Court III-12 Surabaya decides the case Disersi in In absentia before 6 months period.On the other hand, the family Terpidana not know about the Law The event used for the Judge to process the Disersi case in absentia, after knowing the rules, the Terpidana family considers that the Military Judge has been arbitrary. keywords: Decision Disersi in absentia, The Law of Military Justice, Judicial Power
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS GUBERNUR MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANTO, PUJI; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24375

Abstract

Abstrak Kontroversi keputusan yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas Gubernur (Plt. Gubernur) DKI Jakarta yaitu Sumarsono bermula ketika beliau menandatangani APBD. Sumarsono menandatangani APBD atas dasar Pasal 9 ayat (1) huruf d Permendagri No. 74/2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Menurutnya, pasal tersebut memberikan kewenangan untuk mengubah APBD. Pelaksana tugas mendapatkan kewenangan melalui mandat. Menurut Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.”. APBD merupakan tindakan strategis mengenai alokasi anggaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Plt. Gubernur menurut peraturan perundang-undangan dan implikasi dari keputusan dan/atau tindakan yang diambil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum serta teknik analisis bahan hukum dengan cara melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menujukkan bahwa APBD yang ditandatangani oleh Sumarsono tetap sah karena Plt. Gubernur berwenang menandatangani APBD setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Perluasan kewenangan yang dicantumkan dalam Permendagri No. 74/2016 merupakan langkah diskresi Mendagri. Langkah diskresi Mendagri bertujuan agar roda pemerintahan berjalan dengan lancar, karena terjadi kekosongan jabatan pada saat APBD harus disahkan. Diskresi yang diambil oleh Mendagri berpotensi menimbulkan tindakan penyalahgunaan wewenang. Implikasi dari penelitian ini adalah apabila APBD disahkan oleh Pejabat yang tidak berwenang, maka APBD tersebut tidak sah setelah resmi dibatalkan. Ada dua mekanisme pembatalan perda, yakni Judicial Review dan Executive Review. a) Judicial Review dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pembatalan ini dilakukan dengan cara uji materiil, yang merupakan salah satu cakupan judicial review. Hak uji materiil merupakan hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. b) Executive Review dilakukan oleh menteri atau gubernur. Untuk perda kabupaten/kota yang bertentangan dengan perda provinsi, Gubernur berwenang membatalkan perda kabupaten/kota tersebut dengan keputusan Gubernur. Kata Kunci: pelaksana tugas gubernur, kewenangan, diskresi Abstract Decision controversy issued by the Action Governor of DKI Jakarta (Act. Governor) Sumarsono started when he signed the annual budgets. Sumarsono signed the annual budgets on the basis of Article 9 Paragraph (1) Sub-Paragraph d of Permendagri number 74/2016 about Leave Out of State Dependence For Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, and Mayors and Deputy Mayors. According to him, the article gives the authority to change the annual budgets. Executing tasks get authority through mandate. Based on article 14 paragraph (7) of Law number 30/2014 about Administration of Governments states that "The Agency and / or Government Officials who have the Authority through the Mandate are not authorized to take any strategic Decisions and/or Measures that affect the change of legal status on the organizational, personnel, and budgetary aspects". Annual bidgets is a strategic action on budget allocation. The purpose of this research is to know the authority of Act. Governor according to legislation and to know the implications of the decisions and / or actions taken. This study uses legal research methods. Technique of analyzing legal substance by conducting a review on legal issue. The research approach uses legislation approach, conceptual approach and case approach. The results of this study indicate that the annual budgets signed by Sumarsono remains valid because Act. The Governor is authorized to sign the annaul budgets after obtaining written approval from the Minister of Home Affairs. The extension of the authority set out in Permendagri No. 74/2016 is a discretionary measure of the Minister of Home Affairs. The discretionary step of the Minister of Home Affairs aims to make the wheels of government run smoothly, because vacancy occurs when the annual budgets has to be ratified. The discretion taken by the Minister of Home Affairs has the potential to cause misuse of authority. The implication of this study is that if annual budgets is approved by an unauthorized official, then the annual budgets is not valid after it is officially canceled. There are two mechanisms for cancellation of local regulations, namely Judicial Review and Executive Review. a) Judicial Review conducted by the Supreme Court. This cancellation is done by material test, which is one of the scope of judicial review. The right to judicial review is the right of the Supreme Court to assess the content of statutory content under the law against higher laws and regulations. b) Executive Review conducted by the minister or governor. For the district/city regulation that is contrary to the provincial regulation, the Governor has the authority to cancel the district/city regulation with the Governors decision. Keywords: action governor, authority, discretion
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETIDAKSEIMBANGAN KEDUDUKAN PARA PIHAK TERKAIT KLAUSULA PEMUTUSAN SEPIHAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) SATUAN UNIT RUMAH SUSUN “THE GIANETTI” ARIREZKY, INDAH; , TAMSIL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24390

Abstract

ABSTRAK ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETIDAKSEIMBANGAN KEDUDUKAN PARA PIHAK TERKAIT KLAUSULA PEMUTUSAN SEPIHAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) SATUAN UNIT RUMAH SUSUN “THE GIANETTI” Nama : Indah Arirezky NIM : 12040704040 Jurusan : Hukum Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya Pembimbing : Tamsil Rahman, S.H., M.H. Mahendra Wardhana, S.H., M.Kn. Perjanjian harus menaungi antara hak dan kewajiban yang seimbang antar para pihak yang mengikatkan diri. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun “The Gianetti” Nomor : 056/TG -BIG/PPJB/SB0602/LGL/I/16 antara Wahyu Dewanto, SH., MH dan Rahmat Fajar Trianto, ST. sebagai kuasa dari direksi PT. Bangun Investa Graha sebagai pihak pertama dengan A.M. Sulistyadi Tikno MH sebagai pihak kedua. Klausula dari PPJB tersebut mengarah kepada ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak, dimana pihak pertama telah mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. PPJB tersebut juga bertentangan dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, PPJB tersebut telah melanggar klausula terkait kewajiban pengusaha pembangunan rumah susun.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum terhadap lemahnya kedudukan pihak kedua selaku pembeli (debitur) dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Unit Rumah Susun “The Gianetti”. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan adalah data sekunder, dengan bahan hukum primer berupa perundang-undangan.Hasil penelitian yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, Pasal 1266 KUHPerdata dapat disimpangi oleh suatu perjanjian sebab pembatalan perjanjian tidak diperlukan menggunakan jalur litigasi dikarenakan jalur litigasi menyita waktu dan biaya. Pasal 1267 KUHPerdata dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun tidak dapat disimpangi, karena secara jelas menyatakan bahwa pihak pembeli dapat membatalkan perjanjian secara sepihak apabila pihak penjual lalai tidak menepati janjinya untuk menyerahkan fisik sesuai waktu yang disepakati, maka pihak penjual harus mengembalikan seluruh harga jual yang telah dibayarkan beserta denda keterlambata, ganti rugi, dan bunga setiap bulannya berdasarkan suku bunga bank yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara formil Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun The Gianetti Nomor : 056/TG -BIG/PPJB/SB0602/LGL/I/16 tidak melanggar Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata karena termasuk dalam ruang lingkup buku III yang bersistem terbuka, namun dari sudut pandang Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, PPJB tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan sehingga dapat dikatakan bahwa PPJB tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu syarat suatu sebab yang halal. Kata kunci: Ketidakseimbangan, Kedudukan, Perjanjian Pengikatan Jual Beli.
Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Penumpang KM.Kirana IX DAlam Hal Terjadi Kecelakaan Kapal (Studi Di PT Dharma Lautan Utama Surabaya) PRAYOGA, ADITYA; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24666

Abstract

Indri Fogar Susilowati, S.H, M.H.Abstrak Pelayanan terhadap pengguna jasa perairan di Indonesia haruslah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dalam hal ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Bagi penyelenggara jasa pelayaran dalam penelitian ini merupakan PT Dharma Lautan Utama haruslah memberikan perlindungan atas keselamatan konsumennya.Penelitian ini berfokus pada Pasal 94 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pelayaran Perusahaan pelayaran haruslah bertanggungjawab atas keselamatan konsumennya selama pelayaran berlangsung. Adanya peraturan haruslah dapat dilaksanakan semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan hukum khususnya terhadap penumpang dan demi keselamatan bersama. Dalam hal ini penelitian yang dikaji lebih lanjut adalah mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum atas penumpang kapal terkait dengan kecelakaan di PT Dharma Lautan Utama dan menganalisis faktor penghambat jika terhadap perlindungan hukum itu sendiri. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, sosiologis. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, menunjukan bahwa perlindungan hukum Pasal 94 huruf d UU Pelayaran yang dilakukan oleh PT Dharma Lautan Utama ditindak secara preventif dan represif. Untuk selanjutnya faktor-faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap penumpang kapal jika terjadi kecelakaan datang dari, penegak hukum, fasilitas dan budaya masyarakatnya. Saran bagi peruhaan PT Dharma Lautan Utama, yakni lebih berkordinasi lagi kepada pihak-pihak yang terkait seperti KNKT jika terjadi kecelakaan pada kapal yang melakukan pelayaran dan menyiapkan kapal dalam kondisi yang prima dapat berlayar secara tenang dan nyaman. Pihak pelabuhan menyiapkan sumber daya pelaut yang baik dari pemerintah yang berwenang maupun dari kapal dengan sungguh-sungguh menerapkan manajemen keselamatan serta masyarakat khususnya bagi penumpang kapal harus mematuhi seluruh peraturan yang disampaikan dan mejalankan penuh.Kata kunci: perlindungan hukum, pelayaran, kecelakaan AbstractThe services of shipping in Indonesia must be implemented in accordance with the existing regulation which is article No. 17/2008 about shipping. PT Dharma Lautan Utama which is the executant of the shipping services in this research, they have to provide welfare for its consumer. This research is focusing on article 94 point d in shipping laws. The shipping company should have the responsibility for its consumer safety during the voyage. The existence of shipping regulations should be done as much as possible. It aims to offer a legal protection especially for the passengers. The further explanation of this research will be about a legal protection against the passengers as if a shipwreck is happened. The aim of this research is to analyze the legal protection against the passenger in PT Dharma Lautan Utama accident and to analyze the obstacle in the regulation as well. This research is an empirical and sociological law study. The technique of data collection of this research is used documentation and interviews and it analyzed descriptively yet qualitatively. The result of this research shows that the legal protection of article 94 point d on shipping laws which is done by PT Dharma Lautan Utama was preventively and repressively. Beside that, the obstacles in giving the legal protection to the passenger were from the law enforce, facilities and the common culture in that society. The suggestions for PT Dharma Lautan Utama are expected to well-coordinated with the relevant parties like KNKT as if the accident happened in sailing. They also have to set up the best ship which can sail quietly and comfortably. The seaports have to provide their best seafarers’ resources both form authorized government and the company and they have to implement the safety management. This is also applies for the passengers that are in compliance with applicable regulations. Keywords: legal protection, sailing, shipwreck

Page 1 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue