cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5 No 1 (2018)" : 20 Documents clear
PROBLEMATIKA HUKUM PEMBATALAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015) KUSUMA DEWI, MEGA; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24391

Abstract

Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait kewenangan pembatalan Peraturan Daerah berada ditangan menteri dalam negeri atau gubernur. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 membatalkan kewenangan menteri dalam negeri atau gubernur dalam membatalkan Peraturan Daerah dengan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang masalah problematika hukum dalam kewenangan pembatalan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan adapun pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data yang digunakan dengan mengunakan data sekunder, dengan bahan hukum primer berupa perundang-undangan.Hasil penelitian dan pembahasan yaitu Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 membatalkan kewenangan menteri dalam negeri atau gubernur dalam membatalkan peraturan Daerah dengan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung melalui judicial review. Dalam hal ini menyebabkan ketidakefisienan dan membutuhkan waktu cukup lama dalam pembatalan peraturan daerah dengan melalui jalur Mahkamah Agung. Kata kunci: kewenangan Mahkamah Agung, kewenangan pemerintah, dan hak menguji peraturan daerah.
¬¬TINJAUAN PROBLEMATIKA PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA MENGENAI KEGIATAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN KAWASAN SUAKA ALAM SYAH PUTRA, AFFRIANTO; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24589

Abstract

Abstrak Kawasan konservasi merupakan wilayah yang harus dilindungi menurut Undang-Undang sehingga pemanfaatan dan pengelolaan harus jelas dan tegas, perbedaan interpretasi antar pengelola kawasan konservasi penelitian dalam hal ini ialah kawasan konservasi cagar alam membuat permasalahan ketidakjelasan norma dan konflik norma. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis problematika hukum Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan keberlakuan Surat Edaran Nomor .02/ k.2/BIDTEK.2/KSA/9/2017 tentang Larangan Aktivitas Wisata ke Cagar Alam Pulau Sempu terhadap kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan di kawasan suaka alam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Dengan menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian makna kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap kawasan suaka alam dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya kegiatan yang mengakibatkan perubahan adalah kegiatan yang bukan termasuk dalam kegiatan pemanfaatan kawasan suaka alam dan kegiatan wisata alam bukan termasuk kegiatan yang mengakibatkan perubahan terhadap kawasan suaka alam. Surat Edaran Nomor.02/ k.2/BIDTEK.2/KSA/9/2017 tentang Larangan Aktivitas Wisata ke Cagar Alam Pulau Sempu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat masyarakat luas dan BKSDA Jawa Timur harus mencabut surat edaran tersebut. Rekomendasi dari penelitian ini, wisata alam perlu untuk dibatasi untuk menjaga keutuhan kawasan suaka alam dan diharapkan pemerintah memperjelas batasan wisata alam yang selama ini tidak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Kata kunci : kawasan suaka alam, wisata alam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Abstract Conservation areas shall be protected by law so that utilization and management shall be clear and decisive. In this study aims to analyze the legal problems of Article 19 paragraph (1) of Law No. 5 of 1990 on Biological Resources and Ecosystems and the enactment of Circular Letter Number .02 / k.2 / BIDTEK.2 / KSA / 9/2017 on Prohibition of Tourism Activities to Sempu Island Nature Reserve on activities that may lead to changes in the nature reserve area. This research uses normative law research type, consist of primary law material and secondary law material and using statute aproach approach and caseapproach approach. This research uses descriptive analysis method. Based on the results of research the meaning of activities that can lead to changes to the nature reserve area in Article 19 paragraph (1) of Law No.5 of 1990 on Natural Resources and its Ecosystem based on grammatical, systematic, and multidispliner interpretation are activities not included in the activities utilization of nature reserve areas and natural tourism activities not including activities that result in changes to nature reserve areas. Circular Letter No..02 / k.2 / BIDTEK.2 / KSA / 9/2017 on the Prohibition of Tourism Activities to Sempu Island Nature Reserve are declared to have no legal force binding on the wider community and BKSDA East Java must revoke the circular letter. The recommendation of this research, natural tourism needs to be limited to maintain the integrity of the nature reserve area and the government is expected to clarify the limits of nature tourism that has not been described in the legislation. Keywords: nature conservation area, nature tourism, Law Number 5 Year 1990.
Tinjauan Yuridis Pasal 134 Huruf G Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Konvoi Motor EKA PUTRA PRIYONO, FRYANSAH; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24665

Abstract

Emmilia Rusdiana, S.H.,M.H Abstrak Pasal 134 Huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan adalah kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bertugas, ambulan yang mengangkut orang sakit, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia, kendaraan pimpinan dan pejabat Negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu Negara, iring-iringan pengantar jenazah dan konvoi/kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kaitan konvoi moge dengan tindak pidana dan tindakan Kepolisian terhadap konvoi moge. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan masalah dalam peneltian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Konvoi moge bukan merupakan bagian dari kepentingan tertentu seperti yang teruang dalam Pasal 134 huruf g UU LLAJ, karena tidak memenuhi sebagai kendaraan yang harus diprioritaskan, serta konvoi moge tidak memenuhi kepentingan keagamaan, kepentingan kenegaraan, kegiatan olahraga, dam kegiatan seni dan budaya. Kegiatan yang dilakukan di Sleman tidak memenuhi kepentingan keagamaan, kepentingan kenegaraan, kegiatan olahraga, dan kegiatan seni budaya sehingga tidak perlu diprioritaskan untuk mendapatkan pengawalan. Konvoi moge tersebut juga mengabaikan pelanggaran lalu lintas dan tidak ditindak oleh kepolisian. Kepolisian tidak melaksanakan tugas pokok sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpelihanya keamanan dan ketertiban umum. Kata kunci: konvoi moge, undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, larangan Abstract Article 134 Sub-Article g of Law Number 22 Year 2009 Concerning Traffic and Road Transportation which reads road users who have the primary right to take precedence are fire extinguishers on duty, ambulances carrying sick people, vehicles to provide assistance in traffic accidents, the vehicle of the leadership of the State Institution of the Republic of Indonesia, the vehicle of leadership and official of the foreign State as well as the international institution which is the guest of the State, the convoy / convoy / vehicle carrying process for a particular interest according to the consideration of the officer of the Police of the Republic of Indonesia. This study has a purpose to analyze whether the big motors convoy is a crime and how the police action against big motors convoy . This legal research is a normative juridical legal research. Problem approach in this research is approach of law and case approach (case approach). The analysis used in this research is done descriptively. The Moge convoy is not a part of a particular interest as it is contained in Article 134 Sub-Article g of the LLAJ Law, because it does not fulfill as a priority vehicle, nor does the convoy moge fulfill the religious interests, state interests, sports activities, and artistic and cultural activities. Activities undertaken in Sleman do not meet the interests of religion, state interests, sports activities, and cultural arts activities so it does not need to be prioritized to get escort. And in fact the big motors convoy is also a lot of neglect of traffic violations and not acted by the police. The police do not carry out the main duty as a tool of the State that plays a role in maintaining security, and public order, enforce the law, and provide protection, shelter and service to the public in order to maintain security and public order. Keywords: convoy, law number 22 of 2009 on road traffic and road, ban
PROSES PENYELESAIAN PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI DI POLISI RESORT KOTA SIDOARJO DWINDA SAPUTRA, ADHITYA; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24667

Abstract

Sistem peradilan pidana tidak terlepas dari peran dan tugas polisi sebagai penyidik dalam melakukan tugasnya diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Sebagian dari oknum polisi di Polresta Sidoarjo ada yang melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti dan tidak pernah diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggelapan yang dimaksud adalah ketika ada polisi melakukan penggelapan barang bukti yang ada di kantor kepolisian berupa sepeda motor yang masih layak digunakan yang pada mulanya digunakan secara pribadi kemudian dijual kepada pihak lain. Barang bukti berupa sepeda motor yang ada di kantor kepolisian tersebut memang disita sebagai barang bukti dari hasil kecelakaan, hasil pencurian, hasil penindakan tilang dan kejahatan. Hak pinjam pakai yang diberikan bersifat sementara memang perintah dari Kepala Satuan Barang Bukti langsung karena barang bukti berupa sepeda motor semakin banyak dan tempat penyitaan sudah tidak cukup lagi untuk menampung dan merawatnya. Polisi yang melakukan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang seharusnya diproses sebagaimana diatur dalam KUHAP akan tetapi faktanya di Polresta Sidoarjo hanya diproses secara intern kepolisian yaitu hanya diberi teguran lisan karena dianggap melakukan pelanggaran kode etik profesi.Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai proses penyelesaian terhadap polisi yang melakukan tindak pidana penggelapan barang sitaan oleh polisi di Polresta Sidoarjo dan juga mengetahui dan menggambarkan tentang faktor-faktor yang menghambat proses penyelesaian terhadap tindak pidana penggelapan barang sitaan oleh polisi di Polresta Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis dengan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa proses terhadap anggota polisi di Polresta Sidoarjo yang melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti tidak pernah diproses berdasarkan KUHAP akan tetapi hanya diberi teguran lisan. Selain itu faktor penghambat proses penyelesaian penggelapan adalah pertama aturannya sudah memadai akan tetapi pelaksanaanya tidak berjalan dengan baik, kedua terkait dengan aparat penegak hukumnya kesadaran hukumnya kurang, ketiga terkait dengan masyarakatnya yaitu tidak pernah mau dan tidak peduli untuk mengurus barang bukti yang telah disita oleh penyidik, keempat mengenai sarana dan prasarana kurang memadai yaitu untuk tempat penyimpanan barang bukti baik ditingkat polsek maupun polres sangat terbatas sehingga dari pimpinan memberikan kebijakan untuk menggunakan barang bukti berupa sepeda motor sebagai hak pinjam pakai dan kelima budaya hukumnya tentang penggunaan barang bukti berupa sepeda motor secara pribadi yang dilakukan oleh anggota polisi di Polresta Sidoarjo merupakan tradisi yang sudah lama ada di wilayah kepolisian ini dan tidak menjadi rahasia umum lagi bagi intern polisi di wilayah Polresta Sidoarjo.
Penegakan Hukum Pasal 26 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Terkait Sensor Internal Terhadap Isi Siaran Pada Televisi Berlangganan AKBAR ROSYIDI, ACHMAD; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24686

Abstract

Emmilia Rusdiana, S.H., M.H. Abstrak Perkembangan teknologi siaran dalam transmisi televisi memunculkan layanan televisi berlangganan, Televisi berlangganan hadir untuk meningkatkan keinginan masyarakat dalam menggunakan televisi berlangganan dalam kesehariannya. Adanya perkembangan informasi media televisi berlangganan tersebut melahirkan fenomena hukum yang baru yaitu pada aspek penegakan yang bersifat mengikat agar siaran dari stasiun Televisi Berlangganan tidak menimbulkan berbagai problematika kedepannya. Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk penegakan sensor internal televisi berlangganan terkait konten siaran yang tidak sesuai Undang-undang yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Sosiologis yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi, dan teknik analisis data dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum sensor internal tidak dilakukan secara maksimal oleh pihak KPID Jatim. Pihak KPID masih membutuhkan banyak perbaikan dan penambahan sarana dalam proses pengawasannya. Keterbatasan jumlah anggota KPID dalam melakukan pengawasan sendiri juga menjadi faktor penghambat dalam mengatasi penegakan hukum. Serta masyarakat juga seakan cenderung menikmati kebebasan memperoleh channel bahwa yang telah mereka terima dapat digunakan sebebas-bebasnya, sehingga kebanyakan juga menutup mata dengan sensor internal yang tidak bekerja secara maksimal dalam pelaksanaannya. Kata kunci: televisi berlangganan, program televisi, KPID Abstract The development of broadcasting technology in cable television is led to the subscription of television services. It presence is used to increase communities desire in using cable television in their life. The existences of cable television build a new phenomenon of law, in the aspect a binding regulation of broadcast, this is aimed to avoid the emergence of problematic from cable television itself. In broadcasting its program, the Cable Television institution have to perform internal censorship of all the content which later be broadcasted and/ or transmitted should be implemented and should be able to know the obstacle. In this study, the researcher use Juridical Sociologist as the type of research which cover a legal identification and legal effectiveness. In collecting the legal material, the researcher is interview, documentatiom and observation and in analyzing the legal material the researcher is used deskriptive qualitative. The result of the study shows KPID still needs a lot of improvement and the addition of facilities in the process of supervision. This is aimed to support the efficiency and maximize the performance of East Java’s KPID. The limited amount of East Java’s KPID members in conducting their observation is also become one of the inhibiting factors in overcoming the law enforcement. As well as the community also tend to enjoy the show in which what they receive can be used freely, and most of them seem not to care about internal sensors that did not work optimally in the implementation. Keywords: cable television, television program, KPID
Analisis Yuridis Peraturan Larangan Penggunaan Merkuri Terhadap Pengelolaan Bahan Berbahaya dan beracun PUTRA RISNANTYA, ANGGRIAWAN; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24687

Abstract

Hananto Widodo,.S.H.,M.H. Abstrak Permasalahan ini bertajuk pada diratifikasinya Konvensi Minamata oleh Pemerintah Indonesia mengenai pelarangan penggunaan merkuri kedalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017. Dalam salah satu materi muatannya berisi mengenai pelarangan penggunaan merkuri dalam kehidupan sehari-hari. Adanya Undang-Undang Konvensi Minamata tersebut memberikan dampak yang cukup besar bagi penggunaan merkuri di Indonesia karena, penggunaan merkuri di indonesia yang masih diperbolehkan walau tidak jelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH. Namun, UU No. 32 Tahun 2009 telah memasukkan merkuri kedalam Bahan Berbahaya dan Beracun yang penggunaannya dapat digunakan walau terbatas. Penelitian ini untuk menagalisis pengaturan mengenai penggunaan merkuri UU No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH dengan UU Anti Merkuri dan menganalisis akibat hukum pengaturan penggunaan merkuri pasca diterbitkannya UU Anti Merkuri. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara preskriptif. Hasil penelitian, bahwa pengaturan nasional sebelum diterbitkannya UU Anti Merkuri haruslah direvisi kembali mengingat terdapat asas lex specialis derogat legi generali, yakni pengaturan hukum yang lebih khusus dapat mengalahkan aturan yang lebih bersifat umum yakni UU PPLH dan peraturan dibawahnya mengenai merkuri sebagai bahan berbahaya dan beracun. Akibat hukum pasca diterbitkannya Undang-Undang Anti Merkuri ini ialah seluruh peraturan yang mengatur mengenai merkuri haruslah diuji materi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Anti Merkuri sehingga tidak ada peraturan yang tumpang tindih serta demi menciptakan kepastian hukum dalam sebuah aturan. Kata kunci: konvensi internasional, merkuri, bahan berbahaya beracun Abstract This issue refers to the ratification of the Minamata Convention by the Government of Indonesia concerning the prohibition of mercury use into Law No. 11 of 2017. In one of its content material concerning the prohibition of the use of mercury in everyday life. The existence of the Minamata Convention Law has had a considerable impact on the use of mercury in Indonesia due to the use of mercury in inesia which is still permitted although not explicitly stated in Law Number 32 Year 2009 on Management and environmental protection. However, Law no. 32 of 2009 has incorporated mercury into Hazardous and Toxic Substances whose use may be of limited use. Here there is a conflict of norms regarding the use of mercury as the focus of this study. This study to intends determine the use of mercury Law no. 32 Year 2009 on Management and environmental protection with Anti-Mercury Law. And know the legal consequences of regulating mercury use after the issuance of Anti-Mercury Law. This research is normative legal research. The approach used in this research is legislation and conceptual approach. There are two type of material used law is the law of primary and secondary resources. This research is using prescriptive technique. The results of this research, that the national arrangement before the issuance of Anti-Mercury Law must be revised again considering the lex specialis derogat legi generali principle, that special law arrangement can defeat the more general rule of law Management and environmental protection and its regulation concerning mercury as dangerous and poisonous material. As a result of the law following the issuance of the Anti-Mercury Law, all regulations governing mercury must be tested in accordance with the provisions of the Anti-Mercury Law so that there are no overlapping regulations and to create legal certainty in a rule. Keywords: international convention, mercury, hazardous and toxic material
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 0122/PDT.G/2014/PN.SBY TENTANG PETITUM YANG TIDAK JELAS DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN MIFTAHUL JANNAH, INTAN; , TAMSIL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24733

Abstract

Abstrak Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dibuat oleh dua pihak sebagai para pihak dan dalam pembuatan suatu perjanjian agar dapat mengikat para pihak, maka perjanjian itu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam suatu perundang-undangan, dalam perjanjian-perjanjian tertentu harus juga dipenuhi suatu formalitas yang telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang. Salah satu perjanjian yang memerlukan suatu formalitas tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang adalah perjanjian untuk mengalihkan hak atas tanah. Melalui suatu perjanjian berupa pengalihan hak atas tanah, maka terjadilah peralihan hak atas tanah dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Namun dalam praktek jual beli hak atas tanah pada kehidupan masyarakat di Indonesia masih banyak yang hanya dituangkan dalam akta di bawah tangan yang tentunya tidak memenuhi ketentuan formalitas yang telah ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan. . Metode penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang mengkaji sebuah putusan bernomor 0122/Pdt.G/2014/PN.Sby tentang petitum yang tidak memberi kepastian hukum terhadap jual-beli hak atas tanah di bawah tangan. Pada penelitian ini, penulis mempergunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini adalah bahwa Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2014/PN.Sby termasuk dalam jenis petitum yang tidak jelas (kabur), sebab apa yang diputus Hakim (dalam amar putusan) dan petitum Pengugat (dalam surat gugatan) tidak sejalan dengan kondisi nyata serta dirasa tidak efisien oleh penulis. Hal ini ditunjukkan dengan diputuskannya pihak tergugat tetap menghadap ke PPAT bersama dengan penggugat. Sedangkan akibat hukum yang timbul pada Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2014/PN.Sby yaitu sebuah ke-tidakpastian hukum bagi penggugat. Sikap tergugat yang tidak koperatif akan menghambat penggugat dalam melakukan perbuatan hukum balik nama atas tanah dan bangunan hak milik no.8 dengan luas 185 m2 di lingkungan tambak wedi, kota Surabaya. Kata kunci: petitum, hak atas tanah, di bawah tangan Abstract Agreement is a legal act which is created by two parties and in the making of an agreement in order to bind the parties, then the agreement should meet the validity of the agreement specified in the legislation. Not only complying the validity of agreement that set out in a legislation, certain agreements must also be fulfilled a formality which has been regulated and determined by law. One of the agreement that requires a certain formality prescribed by law is agreement to transfer the right of land. Through an agreement in the form of transfer of land rights, there is a transfer of land rights from one party to another. But, in the practice of sale and purchase in Indonesian people’s life is still much that is poured in the deed under the counter that do not meet the formalities specified in the legislation., which examines a verdict. This research method is method normative research, 0122/Pdt.G/2014/PN.Sby regarding a petition that does not provide legal certainty of the sale of land rights under the counter. In this research, the author uses two approaches, those are: approach of legislation and approach of concept. The result of research is the verdict number 0122/Pdt.G/2014/PN.Sby is included in the type of petition that is not clear (blurred), because the Judge decision (in the verdict) and the plaintiff’s petition (in the lawsuit) was not in line with the real condition and felt inefficient by the author. This is indicated by the decision of the defendant to continue facing PPAT together with the plaintiff. While, the legal consequences of decision number 0122/Pdt.G/2014/PN.Sby is a legal uncertainty by the plaintiff. Uncooperative defendant’s attitude will prevent the plaintiff from performing legal acts behind the name of lands and buildings number 8 with an area of 185 m2 in the area of Tambak Wedi, Surabaya. Keywords: petition, land rights, under counter
pelaksanaan kewajiban menyelesaikan perkara di pengadilan industrial dalam waktu 50 hari PAHLEVI ISKANDAR, AKBAR; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24734

Abstract

The problems of industrial relations disputes are becoming increasingly complex and complex, so that rapid and appropriate, just, and inexpensive institutions and mechanisms for dispute settlement of industrial relations are needed. The word quickly must be interpreted as a strategic effort that makes the judicial system as an institution that can guarantee the achievement of justice in the rapid enforcement of law by the seeker of justice. the judicial process can take place quickly as described in Article 103 of the PPHI Law which gives a time limit of 50 days, but some decisions are cut over 50 days, the problems taken in this study How Implementation of Article 103 of Law Number 2 Year 2004 About Dispute Settlement Industrial Relations about the case which was decided at the latest within 50 days at the Surabaya Industrial Relations Court ?, What are the Constraints faced by the Surabaya Industrial Relations Court to run the trial process in accordance with the provisions of Article 103 of Law Number 2 of 2004?The type of research used is empirical law study that includes research on legal identification and research on legal effectiveness, using qualitative method that is data obtained, both primary and secondary, will be presented descriptively, and then given a conclusion, the data obtained by interview and documentation . The implementation of the obligation to settle the case in the Surabaya PHI has not been able to run maximally this is evidenced by the fact that the number of judgments exceeding the deadline of 50 days, the less than optimal implementation occurs due to various obstacles that resulted in the decision of the judges beyond the time limits set forth in theincluding constraints, among others, community factors such as awareness to attend the scheduled trial schedule, the readiness of the court file and the evidence that should be presented in the hearing. The absence of legal consequences resulting from a decision that exceeds the 50-day time limit and only the courts and the judges are being reprimanded by the Supreme Court so that the parties are minimally aware of the timely completion of industrial relations affairs.
ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI BANK JATIM CABANG HR. MUHAMMAD SURABAYA DAN CABANG JOMBANG (PUTUSAN NOMOR 77/Pid.Sus/2013/PN.Sby DAN PUTUSAN NOMOR 142/Pid.sus/TPK/2015/PN.Sby) SEPTIK PRIANDA, NISYA; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.25184

Abstract

Korupsi adalah salah satu tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan luar biasa dimana penanganannya harus dilakukan dengan tegas. Salah satunya kasus kredit fiktif Bank Jatim HR. Muhammad Surabaya dan Bank Jatim Cabang Jombang. perbedaan vonis dalam dua kasus tersebut akan menyebabkan masyarakat menjadi skeptis dan pesimistik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Hakim sebagai penegak hukum yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili, harus memberikan putusan yang tepat sehingga tidak terjadi ketimpangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Adanya perbedaan vonis hakim dimana satu diputus bebas dan satu lagi divonis 1 tahun penjara, dapat dilihat dari pertimbangan hakim terkait penyalahgunaan wewenang, selain itu kasus ini berkaitan dengan bank sehingga ada kaitannya dengan tindak pidana perbankan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam unsur penyalahgunaan wewenang terhadap kasus tersebut dan analisis kasus tersebut dilihat dari Undang-Undang Perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penilitian hukum Yuridis Normatif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah Interpretasi Gramatikal. Teknik pengelolaan bahan hukum adalah dengan deskriptif preskritif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam suatu organisasi terdapat tugas dan wewenang masing-masing anggota dari organisasi tersebut, ada kalanya terdapat pelimpahan wewenang yang bisa menjadi sumber terjadinya tindak pidana korupsi dimana pelimpahan wewenang tersebut menghasilkan wewenang baru kepada orang lain yang diberikan wewenang. Kasus tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang karena unsur ini terdapat dalam rumusan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimana terdapat frasa “Menyalahgunakan wewenang, sarana dan kesempatan yang ada padanya”. Kegiatan perbankan dapat memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi seperti pencatatan palsu. Perlu adanya batasan dimana tindakan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana perbankan atau tindak pidana korupsi. Kata Kunci: Korupsi, Tindak Pidana Perbankan, Penylahgunaan Wewenang
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN AJUDIKASI KOMISI INFORMASI PUBLIK JAWA TIMUR NOMOR: 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 TERHADAP KEABSAHAN ALIH FUNGSI WADUK SAKTI SEPAT DI KELURAHAN LIDAH KULON, KECAMATAN LAKARSANTRI, KOTA SURABAYA PUSPITARINI, ELISADIAH; , TAMSIL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.25190

Abstract

Abstrak Kasus sengketa alih fungsi yang terjadi di Waduk Sakti Sepat yang berada di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ini bermula ketika Pemerintah Kota Surabaya melakukan tukar-menukar obyek Waduk Sakti Sepat dahulunya merupakan tanah adat masyarakat Dukuh Sepat yang diambil alih dan ditukar guling dengan Gelora Bung Tomo melalui pihak pengembang PT Ciputra Surya Tbk. Dengan adanya hal tersebut, pihak masyarakat Dukuh Sepat yang dikuasakan kepada WALHI Jawa Timur keberatan dengan alih fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pihak Pemerintah Kota Surabaya dirasa telah menutup-nutupi dokumen mengenai alih fungsi Waduk Sakti Sepat. Dokumen alih fungsi tersebut memuat Dokumen berupa SK Nomor: 188.45/366/436.1.2/2008 yang menjadi dasar alih fungsi. Sehingga WALHI Jawa Timur memperkarakan perkara ini ke Komisi Informasi Publik Jawa Timur dengan perkara Nomor: 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016. Penelitian ini mengkaji tentang dasar pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Jawa Timur mengabulkan permohonan WALHI Jawa Timur dalam perkara aquo serta implikasi yuridis putusan ajudikasi Nomor: 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 terhadap keabsahan alih fungsi Waduk Sakti Sepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Jawa Timur mengabulkan permohonan WALHI Jawa Timur serta implikasi dari putusan ajudikasi tersebut terhadap keabsahan alih fungsi Waduk Sakti Sepat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Jawa Timur pada putusan a quo telah tepat dengan menyatakan bahwa dokumen informasi bersifat terbuka dan Pemerintah Kota Surabaya wajib memberikan informasi terkait dokumen dasar alih fungsi yang diminta oleh WALHI Jawa Timur. Mengenai implikasi yuridis Putusan Ajudikasi Nomor: 100 /II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 terdapat dua akibat, akibat langsung dan akibat tidak langsung. Mengenai akibat langsung, jika Pemerintah Kota Surabaya tetap tidak mau memberikan dokumen informasi tersebut implikasi yang harus diterima berupa sanksi, sanksi tersebut berupa sanksi pidana dan dapat digugat secara perdata sedangkan akibat hukum tidak langsung dapat diduga perbuatan alih fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya terhadap Waduk Sakti Sepat mengandung cacat prosedur karena alih fungsi yang dilakukan tidak melibatkan peran masyarakat Dukuh Sepat. Sebagai konsekuensinya berlaku mutatis mutandis yang mengandung cacat yuridis dan patut dinyatakan batal demi hukum. Kata Kunci: Sengketa, Alih Fungsi, Waduk Sakti Sepat Abstract A disputed case over function occurs in Sakti Sepat reservoir in the Lidah Kulon Village, Lakarsantri Subdistrict, Surabaya City, it started when the city government Surabaya do exchange with an object Sakti Sepat reservoir in that at which was in the community adat Dukuh Sepat which it took over and it rolling rates with Gelora Bung Tomo with the developer is that PT Ciputra Surya Tbk. The community dukuh authorized to WALHI East Java to taking of the functions are performed by a Surabaya city government. Surabaya city government has covering document about over function. Documents over in the form of these functions of the decree of the number: 188.45/366/436.1.2/2008. WALHI East Java litigated the charge in East Java with public information commission case number: 100/ II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016. This study about an assembly commission the basic consideration of the commissioner of public information East Java answer East Java WALHI in the matter of aquo and juridical implication decisions adjudication that number against the validity of Sakti Sepat reservoir over the function. The study identify the basis of consideration the commission public information East Java WALHI and respond to the implications of the adjudication of the validity transfer function. This research used normative law with approach of statute, case and conceptual. The types of legal materials used primary, secondary, and non-legal. Technique used to collect legal materials is literature study. The analysis technique uses prescriptive method. The results of the study discussion that judicial consideration by the commissioner public information East Java to the award aquo have done exactly by stating that they information is open and government of Surabaya are required to provide information of function transfer of demanded by East Java WALHI. On the implications of juridical adjudication number: 100/ II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 there are 2 results, a direct and indirect result. A direct result, if the government Surabaya those who still didn’t want to provide documents the information in the implication of which is to be received of sanction. City government Surabaya against which are just regulations providing containing a defect of the official procedure because over its role in taking of the functions performed without the involvement of the people in Dukuh Sepat. As a consequence the permits is effective as of shall apply mutatis mutandis containing a defect of juridical and worthy of declared void. Keywords: The Dispute, Transfer Function, Sakti Sepat Reservoir

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue