Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5 No 2 (2018)"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Nainggolan, Tiur Margareth Magdalena]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v5i2.36016
<![CDATA[Jenis kendaraan yang sering digunakan adalah kendaraan pribadi. Kepemilikan kendaraan pribadi tidak lepas dari kebutuhan ruang parkir, akan lebih baik jika jumlah kendaraan sama dengan jumlah parkir yang tersedia. Kota Surabaya mengeluarkan peraturan tempat khusus parkir yang tertuang dalam Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018. Tempat khusus parkir merupakan tempat parkir yang dimiliki oleh Perda Kota Surabaya di luar ruang milik jalan seperti Park and Ride. Park and Ride merupakan tempat parkir yang berada dalam gedung dengan waktu 24 jam serta bisa digunakan untuk parkir inap. Dalam ketentuan tempat khusus parkir, Park and Ride wajib memenuhi persyaratan parkir yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Perda perparkiran di Surabaya. Tujuan penelitian untuk menganalisis tentang penyediaan tempat khusus parkir oleh pemkot Surabaya dalam upaya memenuhi perintah UU serta kendala penyediaan tempat khusus parkir di kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Lokasi dalam penelitian berada di Dishub Kota Surabaya dan Tempat Khusus Parkir Park And Ride. Data diperoleh melalui wawancara kepada informan, dokumentasi dan observasi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tempat khusus parkir Park and Ride secara umum telah memenuhi persyaratan penyelenggara yang tercantum dalam Perda perparkiran di Surabaya, tetapi terdapat beberapa persyaratan yang kurang. Kendala dari penyediaan tempat khusus parkir di Surabaya terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal karena letak tempat khusus parkir yang harus strategis. Faktor eksternal dari masyarakat yang tidak ingin tanahnya dibeli Pemkot serta ganti rugi tanah masyarakat yang kurang sesuai dengan keinginan masyarakat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PASAL 64 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TERHADAP IDENTITAS ANAK SEBAGAI PELAKU KRIMINAL YANG TIDAK DIRAHASIAKAN OLEH PERS ]]>
<![CDATA[Prasianto, Septian Tedi]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v5i2.36018
<![CDATA[Identitas anak yang berhadapan hukum sebagai pelaku kriminal sering dimuat pemberitaan media. Berita menyebutkan nama, alamat, atau hal-hal yang berkaitan dengan identitas anak sebagai pelaku seharusnya dirahasiakan. Kegiatan Jurnalistik seharusnya mengimplementasi Pasal 64 Huruf I UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak “Penghindaran publikasi atas identitasnyaâ€. Dewan Pers seharusnya menanggulangi pelanggaran kode etik jurnalistik khususnya publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini untuk mengetahui implementasi Pasal 64 UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam kegiatan jurnalistik serta upaya Dewan pers dan Dewan kehormatan pers PWI Jawa Timur dalam menanggulangi hambatan dalam menegakkan pasal 64 Undang-Undang perlindungan anak. Metode Penelitian menggunakan Yuridis Sosiologis. Lokasi penelitian di PWI Jawa Timur dan Dewan Pers Indonesia. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Informan penelitiannya adalah komisi pengaduan dan penegakan kode etik Dewan Pers, Ketua Dewan Kehormatan PWI Jawa Timur, dan wartawan. Jenis data berupa data primer dan sekunder. Teknik pengolahan data menggunakan reduksi data. Teknik analisis data analisis kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan, implementasi Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak dilaksanakan, karena Dewan Pers dan Dewan Kehormatan PWI Jawa Timur tidak dapat menegakan kode etik tanpa aduan masyarakat. Upaya mereka dalam menanggulangi wartawan yang melanggar pasal 64 mengalami beberapa hambatan. Pertama, tidak adanya aduan masyarakat. Kedua, Pengawasan kode etik jurnalistik tidak dilaksanakan karena personil terbatas. Ketiga, kesadaran hukum masyarakat kurang. Keempat, Dewan Pers dan Dewan Kehormatan PWI JawaTimur perlu melakukan pencegahan pelanggaran identitas anak melalui sosialisasi dan melakukan uji kompetensi wartawan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG KARTU UANG ELEKTRONIK KETIKA HILANG ]]>
<![CDATA[Sitorus, Richo Fernando]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v5i2.36020
<![CDATA[Transportasi memegang peran penting dalam hal pembangunan ekonomis dan non ekonomis. Mengingat pentingnya peran tersebut maka pemerintah memberlakukan penyelenggaraan transportasi yang efisien dan efektif dengan membangun jalan tol yang mana pembayaran dilakukan memakai kartu uang elektronik (e-money). Konsumen diwajibkan melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu e-money sedangkan pada sistem pembayaran ini masih ada ditemukan kelemahan yang membuat konsumen merasa dirugikan yaitu ketika kartu e-money yang dimiliki hilang konsumen belum mendapatkan hak atas keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang kartu e-money ketika hilang dan upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang kartu e-money ketika hilang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif kemudian dilakukan evaluasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kekosongan hukum sehingga tidak diperoleh perlindungan hukum bagi pemegang kartu e-money ketika hilang karena kartu e-money merupakan kartu yang tidak teregistrasi dan ketika kartu hilang maka pihak perbankan tidak bertanggungjawab mengganti kartu maupun sisa saldo yang ada di dalam kartu emoney dengan demikian tidak ada upaya hukum yang di peroleh pemegang kartu e-money ketika hilang.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN DENGAN ADANYA REGULASI PENETAPAN SEBAGAI DESA WISATA ]]>
<![CDATA[Maysuranti, Priligia]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v5i2.36021
<![CDATA[Eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia diakui dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) dan juga tersebar secara implisit dalam berbagai perundangundangan. Tidak adanya aturan jelas mengenai masyarakat hukum adat membuat eksistensinya di Indonesia semakin terkikis. Kebijakan pemerintah di sektor ekonomi berdampak bagi masyarakat hukum adat di Indonesia, terutama di Provinsi Bali yang memiliki Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang merupakan Desa Adat Bali Aga telah dijadikan sebagai desa wisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi masyarakat hukum adat Desa Tenganan Pegringsingan yang ada di Kabupaten Karangasem yang di jadikan desa wisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis karena mengamati eksistensi masyarakat hukum adat Tenganan Pegringsingan setelah ditetapkan menjadi desa wisata. Penelitian ini dilakukan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari informan dengan cara wawancara kepada kelian adat Desa Tenganan Pegringsingan dan Kepala Pengembangan sumber daya pariwisata Kabupaten Karangasem serta data sekunder yang berasal dari literatur dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan, eksistensi masyarakat hukum adat Tenganan Pegringsingan lebih dikuatkan dengan dijadikan sebagai desa wisata, yang membuat keberadaan mereka di akui oleh masyarakat luas sebagai masyarakat hukum adat Bali Aga. Berbagai penghargaan yang diterima dari pemerintah merupakan wujud perlindungan sekaligus pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di Tenganan Pegringsingan. Masyarakat adat Tenganan Pegringsingan juga masih memegang teguh awig-awig dan menganggap desa wisata merupakan bonus dari apa yang mereka lakukan. Pariwisata ada karena budaya bukan budaya ada karena pariwisata.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN PENCURIAN ALIRAN LISTRIK MENGGUNAKAN KEPUTUSAN DIREKSI PT. PLN (PERSERO) NOMOR: 486.K/DIR/2011 TENTANG PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK DIREKSI PT.PLN (PERSERO) ]]>
<![CDATA[Mufidah, Nuril Auliaa Rohmatul]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v5i2.36022
<![CDATA[Listrik menjadi kebutuhan primer guna menunjang aktivitas sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekarang, listrik menjadi barang berharga dan mempunyai nilai tersendiri, sehingga ada sebagian orang yang mencuri aliran listrik. Undang-Undang No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pasal 51 ayat (3) “setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).†Sanksi perdata berupa denda dan mengganti kerugian sudah diterapkan. PT.PLN juga memiliki perhitungan tentang besaran biayanya. Proses penyelesaian dengan Keputusan Direksi PT. PLN Nomor: 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Direksi PT. PLN sudah tepat. Tujuan penelitian ini, mengetahui proses penyelesaian dengan menggunakan Keputusan Direksi PT. PLN P2TL. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan dianalisis dengan teknik preskriptif. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan, proses penyelesaian tindak pidana pencurian listrik menggunakan Keputusan Direksi tentang P2TL sudah tepat, dikarenakan dasar utama P2TL merupakan antisipasi atas kerugian kehilangan/susut daya listrik oleh faktor non-teknis. Kebijakan ini untuk memenuhi kewajiban PLN memberikan pelayanan ketenagalistrikan seperti dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menerapkan sanksi pidana yang baru diterapkan apabila upaya lain tidak memadai, dengan begitu hukum pidana mempunyai fungsi subsidiar. Penyelesaian pencurian aliran listrik menggunakan Keputusan Direksi P2TL lebih efisien dan efektif dalam waktu, biaya dan tenaga yang dibutuhkan, sehingga waktu penyelesaiannya lebih singkat dan biaya yang harus dikeluarkan dan dibayar langsung pada pokok ganti kerugian yang ditimbulkan dari pencurian listrik tersebut.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 557 K/PDT.SUS-HKI/2015 TERKAIT PENOLAKAN PERMOHONAN KASASI PEMILIK MEREK TERKENAL PIERRE CARDIN PERANCIS TERHADAP PIERRE CARDIN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Indriana, Lita]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v5i2.36030
<![CDATA[Merek merupakan HKI, berfungsi sebagai pembeda antar produk. Merek yang terkenal biasanya terjadi peniruan, pembajakan bahkan pemalsuan. Salah satu kasusnya adalah Pierre Cardin, perancang busana asal Perancis pemilik hak atas merek beserta logonya. Dia menemukan pada Direktorat Merek Indonesia terdapat merek beserta logo yang sama dengan miliknya yaitu, Pierre Cardin milik Alexander Satryo Wibowo. Mengajukan gugatan pada PN Jakpus. Putusan PN Jakpus No.15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, menolak gugatan tersebut. Kemudian ke MA, namun ditolak berdasarkan Putusan No.557K/Pdt.Sus-HKI/2015. Hakim berpendapat, ASW sesuai UU No.15 Thn.2001 yang mengatur perolehan hak atas merek didasarkan adanya pendaftaran atau first to file. Tujuan penelitian, menganalisis asas first to file sebagai landasan putusan hakim dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan MA telah sesuai dengan UU No.15 Thn.2001 Tentang Merek. Merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, konseptual dan historis. Bahan hukum primer, sekunder dan non-hukum. Dianalisis menggunakan teknik preskriptif. Dalam penelitian, first to file tidak bisa diterapkan sebagai landasan putusan hakim karena ASW mendaftarkan ditahun 1977 pada Direktorat Paten dan Merek ketika Indonesia menganut first to use. Pierre Cardin memenuhi kriteria merek terkenal, sehingga harus dilindungi hukum meskipun belum terdaftar di Indonesia. Pertimbangan hakim memuat beberapa poin. Pertama, hakim tidak tepat dalam mengkualifikasi peraturan perundang-undangan yang dipakai yang seharusnya menggunakan UU No.21 Thn.1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Kedua, penggunaan kata “Product by PT Gudang Rejeki†sebagai pembeda tidak tepat, karena bukan satu kesatuan merek dan logo yang diperkarakan. Ketiga, gugatan pembalatan merek ini dapat diajukan kembali karena gugatan sebelumnya “tidak dapat diterima†hanya cacat formil.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS KENAIKAN TARIF ADMINISTRASI PENGESAHAN DAN PENERBITAN STNK DAN BPKB PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ]]>
<![CDATA[Dewi, Karina Cintya]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v5i2.36031
<![CDATA[Ketentuan tarif administrasi penerbitan STNK dan BPKB diatur dalam Lampiran No.D angka 1 dan 2, Lampiran No.H angka 1 dan 2 PP Jenis, dan Tarif PNBP di lingkungan Kepolisian Negara RI. Tarif penerbitan administrasi tersebut mengalami kenaikan ±200-300% guna meningkatkan kualitas material STNK dan BPKB serta pelayanan publik elektronik. Ketentuan kenaikan tarif administrasi ini menimbulkan hak uji materiil di MA karena dinilai bertentangan dengan Pasal 3 ayat(1) UU PNBP. Berdasarkan pertimbangan Hakim MA No.12/P/HUM/2017 permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 3 ayat(1) UU PNBP tidak beralasan dinyatakan ditolak. Tujuan penelitian, menganalisis ratio decidendi No.12/P/HUM/2017 terkait kenaikan tarif administrasi penerbitan dan akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, serta konsep. Jenis bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Hasil penelitian ini, ratio decidendi putusan MA No.12/P/HUM/2017 menunjukan tarif administrasi tersebut yang diatur dalam Lampiran No.D angka 1 dan 2,Lampiran No.H angka 1 dan 2 terjadi konflik aturan dengan Pasal 3 ayat(1) UU PNBP. Ketentuan tersebut menegaskan tarif pungutan pelayanan publik harus menekankan keadilan, serta tidak menghambat kegiatan usaha. Akibat hukum atas putusan tersebut yakni kenaikan tarif administrasi ±200-300% tetap diberlakukan oleh pejabat pemerintahan di lingkungan Kepolisian RI, mengakibatkan tidak sesuai aspek keadilan, hal tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat(1) UU PNBP. Presiden seharusnya dalam membentuk PP Jenis dan Tarif PNBP mengacu PerUUan yang kedudukannya lebih tinggi (UU PNBP), selain itu harus terdapat pertimbangan sebagai dasar batu tinjauan agar tidak memberatkan dan berdasarkan aspek keadilan serta menghindari hak-hak masyarakat yang dirugikan dengan penerapan tersebut.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERSYARATAN USIA MINIMAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG AKAN DIPEKERJAKAN PADA PENGGUNA PERSEORANGAN ]]>
<![CDATA[Ramadhan, Hendrasta Pijar]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v5i2.36033
<![CDATA[Persyaratan usia minimal Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan mengalami perubahan dari usia minimal 21 tahun pada Pasal 35 huruf a UU No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri menjadi usia minimal 18 tahun pada Pasal 5 huruf a UU No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Perubahan peraturan ini bertentangan dengan hak dasar pemerolehan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian persyaratan usia minimal 18 tahun dengan hak dasar pemerolehan pekerjaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukan hak dasar pemerolehan pekerjaan terdapat pada Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28 D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tetapi hak tersebut memiliki pembatasan yang diatur dalam Pasal 28 J Ayat (2) UUD 1945. Pembatasan usia minimal 18 tahun pada Pasal 5 huruf a UU No 18 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28 J Ayat (2) UUD 1945. Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028- 029/PUU-IV/2006 yang menolak permohonan penurunan persyaratan usia minimal 21 tahun bagi pekerja migran Indonesia yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan menjadi 18 tahun. Berdasarkan hal tersebut seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengembalikan persyaratan usia minimal Pekerja Migran Indonesia yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan menjadi 21 tahun sesuai dengan UU No 39 Tahun 2004.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI PADA KLAUSULA BAKU YANG TERCANTUM DALAM KARCIS PARKIR DI SURABAYA ]]>
<![CDATA[Ilmisandy, Fiqi Hamzah]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v5i2.36034
<![CDATA[Klausula eksonerasi merupakan klausula pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen yang sangat dilarang oleh perundang-undangan. Pada kenyataannya, terdapat karcis parkir di Surabaya yang masih mencantumkan klausula eksonerasi. Pengawasan pencantuman klausula eksonerasi di Surabaya merupakan tugas dari UPT Perlindungan Konsumen Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengawasan dari UPT Perlindungan Konsumen Surabaya dalam mengawasi klausula eksonerasi dalam karcis parkir, hambatan, dan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang berlokasi di kantor UPT Perlindungan Konsumen Surabaya. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan memeriksa informasi dan diklarifikasi secara sistematis lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap klausula eksonerasi pada klausula baku yang tercantum dalam karcis parkir di Surabaya tidak dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Surabaya. Bentuk pengawasan preventif sosialisasi dan pengawasan represif pemberian sanksi tidak dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen. Hambatan yang mengakibatkan tidak dilakukannya pengawasan adalah kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya dana finansial. Hambatan juga muncul dari konsumen yang hanya melapor ketika terjadi kerugian, bukan ketika ditemukannya klausula eksonerasi. Upaya yang sudah dilakukan adalah dengan mengajukan penambahan sumber daya manusia dan menggunakan uang pribadi untuk dana tambahan. Upaya lain adalah dengan menerbitkan buku yang berjudul Ayo Jadi Konsumen Cerdas, guna meningkatkan pemahaman tentang perlindungan konsumen kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-XV/2017 BERKAITAN DENGAN PENOLAKAN UJI MATERI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PENGUSULAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019 ]]>
<![CDATA[Hidayatullah, Faisal]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v5i2.36035
<![CDATA[Ketentuan Presidential Threshold diatur Pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Presidential Threshold, salah satu kebijakan pemerintah bertujuan menciptakan sistem pemerintahan presidensial efektif di Indonesia. Namun, ketentuan tersebut menimbulkan Judicial Review ke MK karena dinilai bertentangan dengan Pasal 6A ayat(2) UUD NRI 1945. Berdasarkan pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan No.53/PUU-XV/2017, permohonan pemohon sepanjang berkenaan Pasal222 UU Pemilu adalah tidak beralasan dan ditolak. Tujuan penelitian, menganalisis ratio decidendi No.53/PUU-XV/2017 terkait Presidential Theshold pemilu 2019. Menganalisis akibat hukum dari putusan MK tersebut terkait penolakan uji materi Presidential Threshold pemilu 2019. Penelitian yuridis normatif dengan memelajari dan menelaah sejumlah bahan yang membahas mengenai sebuah permasalahan hukum. Dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, serta konsep. Jenis bahan hukum pendekatan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian ini, adanya ketentuan Presidential Threshold tidak bersesuaian dengan Pasal 6A UUD NRI 1945 karena setiap Parpol berhak menyalonkan pasangan capres cawapres. Lalu, ketika pemilu diputuskan serentak, ketentuan tersebut tidak berlaku, karena tidak dapat menentukan persentase ketika Pemilu serentak, walaupun memakai hasil Pemilu sebelumnya hal tersebut tidak dibenarkan karena kekuatan-kekuatan politik berbeda. Alasan penyederhanaan kepartaian dan menyeleksi capres cawapres kurang tepat. Karena Parpol sebagai peserta Pemilu sudah diseleksi KPU, sehingga lolos verifikasi kemudian mengusulkan Capres Cawapres. Penyeleksian Parpol peserta Pemilu merupakan bentuk penyederhanaan sistem kepartaian. Saran dari penelitian ini, peraturan yang dibuat seharusnya disesuaikan UUD NRI 1945 dan tidak merugikan berbagai pihak. Ketentuan Presidential Threshold merupakan kebijakan hukum terbuka, harus tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable.]]>
