cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6 No 3 (2019)" : 20 Documents clear
Pidana Penjara Jangka Pendek Terhadap Narapidana Lanjut Usia (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban) HAWA, SITI; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30199

Abstract

Narapidana Lansia yang menjadi warga binaan di dalam Lapas Kelas IIB di Tuban Jawa Timur termasuk cukup banyak.Ada sekitar 114 orang narapidana lansia yang masuk sejak tahun 2016-2018. Berdasarkan data yang saya peroleh dari Lapas Tuban, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan pada narapidana Lansia termasuk pidana penjara jangka pendek. Yaitu rata-rata enam bulan atau enam bulan kebawah. Dilihat dari segi usia yang sudah tidak muda lagi dan ditambah dengan kondisi fisik lansia tersebut maka dengan dijatuhinya pidana penjara pada mereka, mereka mampu melaksanakan pembinaan secara maksimalatau tidak sehingga tujuan pemidanaan menjadi tercapai. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lansia di Lapas Kelas IIB Tuban dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan tersebut sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai dengan maksimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, serta sumber data yang digunakan adalah hasil dari wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dokumentasi, serta data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan lainnya. Data akan dianalisa dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, bahwa pembinaan yang dilakukan pada narapidana lansia di Lapas Kelas IIB tidak dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada yaitu PP 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan kendala yang dihadapi petugas Lapas dalam melakukan pembinaan pada narapidana lansia yaitu faktor fisik narapidana lansia itu sendiri dan faktor petugas yang kurang mencukupi sehingga pelaksanaan beberapa program pembinaan tidak dilaksanakan. Pidana penjara yang dijatuhkan menjadi kurang bermanfaat karena narapidana lansia tidak merasakan penjeraan dan perubahan dalam dirinya. Saran bagi pemerintah agar menentukan suatu program pembinaan khusus bagi narapidana lansia.Untuk penegak hukum, lansia yang terbukti melakukan tindak pidana dapat diberi hukuman lain seperti pidana bersyarat atau denda. Kata Kunci : Pembinaan, Narapidana Lansia, Pidana Penjara Jangka Pendek
PENGAWASAN ATURAN JAM OPERASIONAL TOKO SWALAYAN DI KOTA SURABAYA Fitria Sunarto, Inten; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30217

Abstract

Pasar modern di Indonesia memiliki berbagai jenis usaha pasar tradisional maupun konvensional, salah satunya di Surabaya. Surabaya merupakan kota besar di Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat, dan hal ini juga berpengaruh terhadap kebutuhan akan pemenuhan hidup dari penduduk tersebut, berbagai macam toko swalayan di surabaya saat ini membuktikan bahwa usaha toko swalayan di Surabaya saat ini berkembang penyebarannya hampir merata di seluruh surabaya. Berdasarkan prinsipnya, kehadiran toko swalayan tentu diizinkan tumbuh dan berkembang di suatu daerah dan di satu sisi, kehadiran toko swalayan sangat membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan mudah dan tidak menyita waktu, namun dalam pendirian toko swalayan masih terdapat beberapa toko swalayan yang tidak mematuhi kebijakan dan menyalahi aturan seperti dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya yang menyebutkan mengenai jam kerja minimarket. Pelanggaran tersebut bukanlah suatu hal yang baru dan setiap tahunnya pelanggaran mengenai aturan jam kerja toko swalayan mengalami peningkatan mencapai 30% setiap bulan berdasarkan data pelanggaran dari Dinas Perdagangan. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis bentuk pengawasan aturan jam operasional toko swalayan di Surabaya dan menunjukkan kendala dalam pengawasan aturan jam operasional toko swalayan di Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis, yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada indentifikasi dalam penyelesaian masalah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara yang dilakukan kepada informan di Dinas Perdagangan Kota Surabaya, yaitu Kepala Bidang Pengawasan dan Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Surabaya serta dokumentasi untuk mengecek kebenaran data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti maka disimpulkan bahwa Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat Dinas Perdagangan mengenai jam operasional Toko Swalayan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap toko swalayan yang sudah sesuai dengan syarat izin pelaku usaha penataan toko swalayan kurang berjalan dengan baik karena faktor sarana dan prasarana yaitu dalam hal aparat yang diterjungkan dalam lapangan tidak banyak serta dari segi masyarakat yang lebih mementingkan kebutuhan konsumen dan Kendala yang dialami oleh aparat Dinas Perdagangan adalah waktu yang dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan toko swalayan mengingat aparat Dinas Perdagangan kurang jumlahnya. Kendala selanjutnya yaitu dari segi masyarakat yang lebih mementingkan kebutuhan konsumen sehingga tidak patuhnya atau tidak pedulinya toko swalayan tersebut memperoleh ijin buka 24 jam. Kata kunci: Pengawasan, Perizinan, Jam Operasional, Toko Swalayan Modern markets in Indonesia have various types of traditional and conventional market businesses, one of which is in Surabaya. Surabaya is a big city in Indonesia with a dense population, and this also affects the needs for the fulfillment of the lives of these residents, various kinds of supermarkets in Surabaya currently prove that the business of supermarkets in Surabaya is currently developing its spread almost evenly throughout Surabaya . Based on the principle, the presence of supermarkets is certainly allowed to grow and develop in an area and on the one hand, the presence of supermarkets is very helpful for people to meet their needs easily and does not take up time because most of the needs of the community are available in the supermarkets, but in the establishment of supermarkets still there are a number of supermarkets that do not comply with policies and violate the rules as in Article 13 paragraph (2) of Local Regulation No. 8 of 2014 concerning the Management of Supermarkets in Surabaya that states the minimarket working hours. Based on violations regarding the misuse of the minimarket hours rule in Surabaya, which operates 24 hours, it is not in accordance with Regional Regulation No. 8 of 2014 concerning the Arrangement of Supermarkets in Surabaya City. The violation is not a new thing and every year violations regarding the rules of working hours of supermarkets have increased up to 30% every month based on data from the Office of Trade violations. The purpose of this study is to analyze the form of supervision of the rules of operating hours of supermarkets in Surabaya and show the constraints in the supervision of rules of operating hours of supermarkets in Surabaya. This research is a sociological juridical legal research, which is a study conducted on the real condition of the community or the community with the intent and purpose of finding facts that then lead to identification in problem solving. Data collection techniques used were interviews conducted with informants at the Surabaya City Trade Office, namely the Head of Supervision and Service of the Surabaya City Trade Service and documentation to check the truth of the data. The data analysis technique used in this study was a qualitative descriptive analysis technique. Keywords: Supervision, Licensing, Operating Hours, Supermarkets
EFEKTIVITAS PENGAWASAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA AGENG PRAYOGO, GANA; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30236

Abstract

Abstrak Banyaknya jumlah kendaraan bermotor dikota Surabaya menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan bengkel umum. Bengkel Umum meliliki peran dalam mengembalikan kondisi kendaran bermotor agar memenuhi standar laik jalan. Bengkel umum kendaraan bermotor dalam memperbaiki kendaraan memilik klasifikasi mutu tersendiri demi membedakan fungsi serta batasan kesanggupan dalam service kendaraan bermotor. Klasifikasi bengkel umum didapat dengan mendaftarkan izin bengkel tersebut ke Dinas Perizinan. Setelah izin didapat oleh bengkel umum, akan dilakukannya kegiatan pengecekan yang merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan. Dinas perhubungan memiliki wewenang dalam pengawasan berdasarkan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa “ Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.” Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengawasan yang dilakunan oleh dinas perhubungan serta mengetahui apa hambatan dinas perhubungan dalam melakukan pengawasan bengkel umum di kota Surabaya. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris, melalui teknik wawancara. Informan yang berasal dari pihak dinas perhubungan yang sebagai pelaksana pengawasan bengkel dan pemilik bengkel kendaraan bermotor yang dipilih oleh peneliti berdasarkan pertimbangan yang dilakukan peneliti, hasil daripenelitian kemudia diolah dengan teknik diskriptif kualitaif, artinya peneliti akan memberikan pemaparan secara factual atas hasil penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan tidak terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan pengawasan, dinas perhubungan memiliki hambatan berupa kurangnya informasi mengenai lokasi bengkel. Kurangnya informasi mengenai lokasi bengkel menyebabkan kecepatan kegiatan pengawasan menjadi berkurang. Kata Kunci : efektivitas pengawasan, pengawasan, bengkel umum Abstract The large number of motorized vehicles in the city of Surabaya caused an increase in the need for public workshops. The General Workshop has a role in restoring motorized vehicle conditions to meet roadworthy standards. General motor vehicle workshops in repairing vehicles have their own quality classifications in order to differentiate functions and limitations in the ability of motorized vehicles. Classification of general workshops is obtained by registering the workshop permit to the Licensing Service. After the permit is obtained by a public workshop, checking activities will be carried out, which is a form of supervision carried out by the transportation agency. The transportation agency has oversight authority based on Article 60 paragraph (5) of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation which states that "Supervision of Motorized Vehicle General workshops as referred to in paragraph (1) shall be carried out by the district/city government."The purpose of this study was to determine the effectiveness of supervision carried out by the transportation agency and to find out what the barriers to transportation services in conducting supervision of public workshops in the city of Surabaya. The research method used in this study is a sociological/empirical juridical legal research method, through interview techniques. Informants who came from the transportation department who were the workshop supervisors and motor vehicle workshop owners were selected by researchers based on the considerations made by the researchers, the results of the research were then processed with qualitative descriptive techniques, meaning researchers would provide factual explanations for the results of their research. The results of the study showed that the implementation of supervision carried out by the transportation office was not well implemented. In the implementation of the supervision, the Department of Transportation has obstacle in the form of lack of information regarding the location of the workshop causing the speed of monitoring activities to decrease. Keywords : effectiveness of supervision, supervision, motorized vehicle general works
TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN KEADAAN MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN PERJANJIAN UTANG PIUTANG MENJADI JUAL BELI TANAH STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 192 PK PDT 2014 AFIFAH R, DINI; , TAMSIL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30263

Abstract

Salah satu syarat sah dalam sebuah perjanjian adalah adanya kesepakatan atau kesesuaian kehendak dari para pihak, jika salah satu pihak cacat kehendak saat melakukan perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, di dalam KUHPerdata BW diatur 3 alasan untuk pembatalan perjanjian yakni karena kekhilafan, paksaan, dan, penipuan, dalam KUHPerdata Belanda yang baru NBW dikenal alasan keempat untuk pembatalan sebuah perjanjian yakni penyalahgunaan keadaan. Perjanjian yang terindikasi adanya penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjiannya terdapat pada perkara perdata dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 192 PK PDT 2014 tentang penyalahgunaan keadaan Misbruik Van Omstandigheden. Debitur dan kreditur pada mulanya melakukan perjanjian kredit, namun karena debitur tidak bisa melunasi hutangnya disebabkan kesulitan keuangan, debitur diminta oleh kreditur untuk menjual salah satu barang jaminannya kepada kreditur sendiri sebagai pembelinya, tindakan debitur tersebut merupakan tindakan penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara nomor: 192 PK/PDT/2014 tentang penyalahgunaan keadaan Misbruik Van Omstandigheden serta akibat hukumnya terhadap akta otentik yang timbul setelah perjanjian jual beli terhadap salah satu barang jaminan. Penelitian ini berjenis penelitian normatif yang mengkaji putusan Mahkamah Agung No : 192 PK/PDT/2014 tentang penyalahgunaan keadaan. Hasil penelitian menunjukkan Pertimbangan hakim yang mengkategorikan tindakan kreditur sebagai tindakan melawan hukum disebabkan adanya penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi sudah tepat karena sudah memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan dikategorikan sebagai penyalahgunaan keadaan, meskipun penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian belum diatur secara tertulis di BW namun hakim secara tersirat mengakui adanya perbuatan penyalahgunaan keaadaan ditafsirkan melalui asas itikad baik pada Pasal 1338 BW. Akibat Tindakan Kreditur yang merupakan Tindakan Penyalahgunaan karena keunggulan ekonomi dan adanya cacat kehendak dari pihak debitur saat melakukan perjanjian jual beli maka segala akta otentik yang timbul karena perjanjian jual beli terhadap salah satu barang jaminan batal demi hukum. Kata kunci : Perjanjian Jual Beli, Penyalahgunaan Keadaan, Iktikad baik
ANALISIS YURIDIS TERKAIT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TANPA PEMBERIAN KOMPENSASI DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA PT. KARYA KREASI PESONA INDAH DENGAN PEKERJANYA ANDRIAN AMMAR, BRAM; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30264

Abstract

Dalam Perjanjian Kerja Antara PT Karya Kreasi Pesona Indah dan pekerjanya terdapat klausula yang mencantumkan penghapusan kompensasi saat terjadi pemutusan hubungan kerja. Klausula penghapusan tersebut menghilangkan seluruh hak pekerja pada saat terkena PHK yakni, pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak. Ketentuan mengenai hak pekerja pasca PHK diatur dalam Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Penyimpangan terhadap pasal tersebut mengakibatkan konflik kepentingan yang mengharuskan pekerja menggunakan metode penyelesaian perselisihan hubungan industrial non-litigasi dan litigasi. Permasalahan yang timbul dalam peristiwa hukum tersebut yakni akibat hukum apa yang ditimbulkan dari klausula PHK tanpa pemberian Kompensasi dalam Perjanjian Kerja PT. Karya Kreasi Pesona Indah dan pekerjanya dan upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja terhadap akibat hukum dari perjanjian kerja tersebut. Penelitian in memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum Perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. Karya Kreasi Pesona Indah dengan pekerja yang memuat klausula penyimpangan pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan tentang hak-hak pekerja saat terkena PHK serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pekerja tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan teknik studi kepustakaan.Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif. Hasil pembahasan menunjukan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. Karya Kreasi Pesona Indah dengan pekerja yang memuat klausula penyimpangan pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan tentang hak-hak pekerja saat terkena PHK berakibat batal demi hukum. Pekerja PT. Karya Kreasi Pesona Indah dapat melakukan pemenuhan hak-hak yang hilang karena perjanjian tersebut dengan melakukan upaya Perundingan Bipartit, apabila gagal dapat menempuh langkah mediasi atau konsiliasi, serta litigasi apabila diperlukan.Kata Kunci: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Pemutusan Hubungan Kerja, Kompensasi, Hubungan Industrial, Ketenagakerjaan
KAJIAN YURIDIS MENGENAI ALASAN PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS PERLINDUNGAN ANAK PRABAWATI, TIARA DEWI; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30602

Abstract

Abstrak Perkawinan pada anak di Indonesia terbilang cukup tinggi, meskipun telah ditentukan aturan mengenai batasan usia perkawinan namun, masih terdapat penyimpangan dari batasan usia tersebut. Hal ini tercantum pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa, apabila terjadi penyimpangan pada pasal 7 ayat (1) mengenai batasan usia perkawinan maka orang tua pihak wanita atau laki-laki dapat meminta dispensasi pada pengadilan yang ditunjuk di wilayahnya. Pada dispensasi kawin dalam undang-undang perkawinan tidak memberikan persyaratan serta prosedur yang jelas dalam pengajuan dispensasi, sehingga orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya dengan mudah. Selain itu, pengadilan agama juga kerap mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Adanya perkawinan anak memunculkan beberapa masalah baru, karena anak belum mampu secara fisiknya untuk melakukan suatu hubungan seksual kemudian dari segi psikologi mereka masih bersifat kekanak-kanakkan sehingga belum bisa bertanggung jawab untuk urusan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami keberlakuan dispensasi perkawinan pada undang-undang perkawinan serta kesesuaian antara pasal 7 ayat (2) mengenai dispensasi kawin dengan asas-asas perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah dan konsep. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa undang-undang dan buku-buku. Pengolahan bahan hukum pada penelitian ini diolah dari bahan hukum primer yang diolah terlebih dahulu kemudian bahan hukum sekunder. Setelah terkumpul maka dapat ditarik kesimpulan dari analisis tersebut. Hasil penelitian dari segi historis, awal kemunculan pasal mengenai dispensasi tidak pernah disinggung sama sekali. Saat itu pemerintah merumuskan dispensasi bertujuan agar berusaha tidak menyulitkan urusan individu untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga, tujuan berlakunya dispensasi kawin sebagai antisipasi keadaan darurat dan untuk melegalkan suatu hubungan agar tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan kerugian dalam suatu hubungan. Pasal 7 ayat (2) mengenai dispensasi kawin tidak sesuai dengan asas-asas perlindungan anak diantaranya asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak kelangsungan hidup dan perkembangan serta asas penghargaan terhadap pendapat anak. Saran terdapat hakim, diharapkan mempertimbangkan syarat pengajuan dispensasi kawin dengan mengaitkan pada tujuan berlakunya dispensasi kawin itu sendiri. Kata kunci : dispensasi kawin, asas-asas perlindungan anak, perkawinan. Abstract Marriage to children in Indonesia is quite high, although it has been determined rules on the age limit of marriage, however, there are still irregularities from the age restriction. It is listed in article 7 paragraph (2) of the Marriage Act that, in the event of irregularities in article 7 clause (1) of the age restriction of the marriage, the parent of a woman or male shall seek the dispensation of the appointed court in Region. In the marriage dispensation in marital law does’nt provide clear requirements and procedures in the submission of dispensations, so parents can be easily take a marriage dispensation for their children. In addition, religious court also often grant an application for a marriage dispensation. The existence of child marriage raises some new problems, because the child hasn’t been physically able to do a sexual intercourse then, in terms of psychology the’re still childhood so, can’t be able to be responsible for their marriage. This study aims to determine the validity of a marriage dispensation on the marriage laws and the suitability between article 7 paragraph (2) of the mating dispensation on the basis of child protection.This research uses normative juridical research methods. With a statutory approach, and concept approach.The legal material used in this research are laws and books. Processing of legal materials on this research are laws and book. Processing of legal materials on this research is processed from the primary legal material then secondary legal material. After all of both the legal material accumulated the cases can be withdrawn. The results of the study in historical terms, the beginning of the article on the dispensation are never mentioned at all. Thus, the purpose of the marriage dispensation is anticipated as an emergency and to legalize a relationship so that it does not happen to cause harm in a relationship. Article 7 paragraph (2) of the marriage dispensation is not in accordance with the principles of child protection including the principle of the best interest for the child, the principle of survival and development and the principle of appreciation for the child's opinion. Suggestions can be made, judges are expected to consider the conditions of the marriage dispensation by associating the purpose of the marriage dispensation itself. Keywords: marriage dispensation, children's protection principles,marriages.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PTUN NOMOR 193/G/LH/2015/PTUN-JKT, ATAS PEMBATALAN SK GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 2238 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI PULAU G KEPADA PT. MUARA WISESA SAMUDRA Putri, Desinta Aulia Aria; Tamsil, Tamsil; Tinambunan, Hezron Sabar Rotua
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30719

Abstract

AbstrakReklamasi Pulau G Teluk Jakarta menimbulkan berbagai polemik yang berujung dilayangkannya Surat Gugatan oleh Nelayan Muara Angke dan beberapa organisasi lingkungan hidup kepada Gubernur DKI Jakarta selaku pemberi izin reklamasi dan PT. Muara Wisesa Samudra selaku pengembang. Dengan berbagai pertimbangan hakim PTUN Jakarta meutuskan untuk membatalkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G. Salah satu pertimbangan hakim menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta berwenang untuk menerbitkan Izin Reklamasi Pulau G, padahal kewenangan izin reklamasi berada pada perintah pusat karena Kepres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta sebagai pedoman reklamasi telah kadaluwarsa. Pembatalan Surat Keputusan tersebut juga menimbulkan akibat hukum baru yakni batal demi hukumnya proses jual-beli yang telah terjadi sebelum dicabutnya Surat Keputusan tersebut.Kata Kunci: Reklamasi; Surat Keputusan; Akibat HukumAbstractJakarta G Island reclamation featured various polemics which led to the issuance of a Lawsuit Letter by Muara Angke Fishermen and various environmental organizations for the Governor of DKI Jakarta as the reclamation permit provider and PT. Muara Wisesa Samudra as the developer. With various considerations, Jakarta PTUN decided to cancel the Decree of the Governor of DKI Jakarta No. 2238 of 2014 dated December 23, 2014 concerning the License for the Implementation of the G Island Reclamation. One of the judges' considerations stated that the DKI Jakarta Governor was authorized to issue the G Island Reclamation Permit, even though the authority of the reclamation permit was at the center's command because Presidential Decree Number 52 of 1995 concerning the Reclamation of the North Coast of Jakarta as a reclamation guideline had expired. The cancellation of the Decree also resulted in new legal consequences namely null and void by law the buying and selling process that had occurred before the revocation of the Decree.Keywords: Reclamation; Decree; Because of law
TINJAUAN YURIDIS PEKERJA PEREMPUAN HAMIL YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJANYA OLEH PERUSAHAAN (Studi Tentang Rumini di PT Wangta Agung) damayanti, reynisa ikko; rusdiana, emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30741

Abstract

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja secara sepihak apabila pekerja tersebut terbukti melakukan pelanggaran berat. Pelanggaran berat merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja dan tidak dapat ditoleransi lagi oleh pengusaha. Salah satu bentuk pelanggaran berat yaitu melakukan pelanggaran norma kesusilaan. PT Wangta Agung melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Rumini dengan dasar hamil tanpa melalui perkawinan. Rumini hamil kemudian tidak dapat menunjukan akta perkawinan dianggap hamil tanpa melalui perkawinan yang merupakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan.Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui keabsahan pemutusan hubungan kerja dan upaya hukum yang dapat ditempuh Rumini sebagai pekerja perempuan hamil tanpa melalui perkawinan yang diputus hubungan kerjanya oleh PT Wangta Agung. Jenis penelitian  yang digunakan yaitu normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu primer, sekunder dan tersier.  Bahan hukum yang telah dikumpulkan diolah dengan cara mereduksi bahan hukum yang kemudian dianalisis dengan cara memberikan argumen atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Bahan hukum yang telah dianalisis, maka akan ditarik kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa hamil tanpa melalui perkawinan merupakan perbuatan immoral. Rumini hamil dan tidak dapat menunjukan akta perkawinan dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan. PT Wangta Agung berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang melakukan pelanggaran norma kesusilaan karena dapat merugikan perusahaan secara immateriil yang salah satunya merusak nama baik perusahaan. Pekerja yang melakukan pelanggaran terhadap norma kesusilaan dapat mengajukan upaya hukum untuk mendapatkan haknya sebagai pekerja yang diputus hubungan kerjanya. Prosedur penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja ini diatur dalam Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Pekerja Perempuan, Hamil tanpa melalui Perkawinan, Norma KesusilaanThe employer can unilaterally terminate the employee if the worker is proven to have committed a serious violation. Serious violations are violations committed by workers and can no longer be tolerated by employers. One form of serious violations is violating the norms of decency. PT Wangta Agung terminated Rumini on the basis of pregnancy without marriage. Rumini pregnant then can not show a marriage certificate deemed to be pregnant without going through marriage which is a violation of moral norms as regulated in Company Regulations. The purpose of this study is to determine the validity of termination of employment and legal remedies that can be pursued by Rumini as a pregnant female worker without going through marriage His employment relationship was terminated by PT Wangta Agung. The type of research used is normative with the legislation approach and concept approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary. Legal material that has been collected is processed by reducing the legal material which is then analyzed by giving an argument on the results of research that has been done. The legal material that has been analyzed will conclude. The results of the study show that pregnancy without marriage is immoral. Rumini was pregnant and could not show a marriage certificate categorized as a violation of the norms of decency. PT Wangta Agung has the right to terminate employment against workers who violate the norms of decency because it can harm the company immaterially, one of which is damaging the good name of the company. Workers who violate the norms of decency can file legal remedies to obtain their rights as workers who are terminated from work. The procedure for settling disputes over termination of employment is regulated in the Industrial Relations Dispute Settlement Act. Keywords: Termination of Employment, Female Workers, Pregnancy without going through Marriage, Decency Norms
PENGAWASAN PENERBANGAN BALON UDARA PADA KEGIATAN BUDAYA MASYARAKAT BERDASARKAN PASAL 11 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN BALON UDARA PADA KEGIATAN BUDAYA MASYARAKAT Pratiwi, Ratnasari Dwi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30750

Abstract

PENGAWASAN PENERBANGAN BALON UDARA PADA KEGIATAN BUDAYA MASYARAKAT BERDASARKAN PASAL  11 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN BALON UDARA PADA KEGIATAN BUDAYA MASYARAKAT Kegiatan budaya masyarakat tahunan di Kabupaten Ponorogo, salah satunya adalah menerbangkan balon udara pada saat lebaran. Kegiatan menerbangkan balon udara ini masih dilaksanakan karena dianggap sebagai budaya atau tradisi turun-temurun. Menerbangkan balon udara ini tidak memiliki izin ataupun pelaporan, padahal sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 tentang penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat. Salah satu dampak balon udara tersebut adalah membahayakan lalu lintas penerbangan udara. Dalam hal mengenai pengawasan terdapat pada pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 tentang penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat, yaitu pengawasan atas penggunaan dan/ atau pengoperasian balon udara dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kepolisian, Pemerintah Daerah setempat, dan Kantor Otoritas Bandar Udara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berlokasi di Kabupaten Ponorogo.Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengendalian, Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo; Kepala Seksi Bimbingan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo; dan Kepala Sub Bagian Hukum Kepolisian Resort Ponorogo. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan penerbangan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo yaitu dengan cara sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya balon udara sebagai tindakan pencegahan (preventif). Sosialisasi tersebut melalui media sosial seperti facebook, instagram, twitter, siaran melalui radio, dan pemasangan banner diseluruh wilayah Kabupaten Ponorogo. Sedangkan pengawasan dari Kepolisian Resort Ponorogo yaitu operasi atau razia balon udara di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo menjelang dan sampai hari lebaran. Penerbangan balon udara pada kegiatan budaya oleh masyarakat Ponorogo tidak memiliki izin atau pelaporan, sehingga dari pihak kepolisian tidak dapat mengetahui waktu balon udara akan diterbangkan. Hal ini menjadi diluar kontrol dari pihak kepolisian saat melakukan operasi balon udara, inilah yang menjadi kendala dalam pengawasan tersebut. Selain itu masyarakat beranggapan bahwa menerbangkan balon udara ini adalah tradisi turun-temurun sehingga masih terus dilakukan.Pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum berwenang menindak pelaku atau memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan pembinaan (represif). Selama ini pelaku yang menerbangkan balon udara adalah anak-anak sehingga tidak diberikan sanksi hukuman, mereka hanya diberikan pembinaan dan membuat pernyataan agar tidak mengulangi kembali didampingi orangtua dan perangkat desa. Terkait hal ini Pemerintah Daerah lebih tepatnya mengatur larangan menerbangkan balon udara yang membahayakan, dan seharusnya sosialisasi juga dilaksanakan di sekolah-sekolah guna berkurangnya generasi menerbangkan balon udara. Kata Kunci : balon udara, budaya, penerbangan, pengawasan.SUPERVISION OF AIR BALLOON FLIGHTS ON COMMUNITY CULTURE ACTIVITIES BASED ON ARTICLE 11 REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION NUMBER 40 OF 2018 CONCERNING THE USE OF AIR BALLOONS IN COMMUNITY CULTURE ACTIVITIESFlying an air balloon on Eid is annual community cultural activities in Ponorogo. Air balloon flying is still carried out because it’s considered a hereditary culture. There is no permit in flying those balloons whereas there is Minister of Transportation Regulation Number 40 of 2018 concerning the use of balloons in community cultural activities. One of the effects of the blimp is to endanger air flight traffic. Concering supervision is in article 11 of the Minister of Transportation Regulation Number 40 of 2018 concerning the use or air balloons in community cultural activities, namely supervision of the use or operation of the balloons carried out by the Directorate General of Civil Aviation, the Police, the local Regional Government, and the Airport Authority Office. This research is an empirical legal research located in Ponorogo. The data used are primary and secondary data. Data collection is done through interviews and documentation. The informant of the research is head of the field of control, operational traffic and road transportation Ponorogo Transportation Agency; head of the guidance and safety section of the Ponorogo Transportation Agency; and the head of the legal department at the Ponorogo Resort Police. The results of this study indicate the supervision of air balloon flight in the cultural activities of the community by the Ponorogo Transportation Service is by giving socialization to the public about the dangers of air balloons as a preventive measure. Socialization through social media like facebook, instagram, twitter, broadcast via radio, dan installation of banners in Ponorogo. Supervision from the Ponorogo Resort Police is an air balloon operation in Ponorogo before and until Eid. Air balloon flights by the Ponorogo community don’t have a permit, so the police cann’t know when the air balloon will be flown. This’s beyond the control of the police when conducting air balloon operations, this’s an obstacle in the supervision. Other than the community thinks that flying this blimp is a hereditary culture so it still continues. Police as law enforcement officers have the authority to crack down on perpetrators or provide sanctions according to regulations and guidance (repressive). The perpetrators are children so that they’re not sanctioned by punishment, only given guidance and make a statement so as not to repeat accompanied by parents and village officials. Related to this the Regional Government more precisely regulates the prohibition of flying balloons that are dangerous, and socialization should also be carried out in schools to reduce the generation of flying balloons. Keyword: air balloon, culture, aviation, surveillance.
PENEGAKAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.00.05.1.23.3516 TAHUN 2009 TERKAIT PEREDARAN MINYAK RAMBUT JENIS POMADE YANG TAK BERIZIN EDAR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SALON PRIA KOTA SURABAYA Hanafi, Muhammad Ikhsan
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.35923

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penemuan banyak kasus minyak rambut jenis pomade tanpa izin edar di salon pria kota Surabaya. Minyak rambut jenis pomade tanpa izin edar akan mengancam kesehatan dan keselamatan pemakai karena tidak ada jaminan keamanan, manfaat, dan mutu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tujuan penulisan ini untuk menjawab penegakan hukum yang dilakukan BPOM Surabaya terhadap peredaran minyak rambut jenis pomade tanpa izin edar, kendala-kendala yang dihadapi produsen pomade dalam pengajuan izin edar tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis sedangkan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan BPOM Surabaya belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya intensitas dalam pengawasan sehingga masih ditemukan produsen yang menjual minyak rambut jenis pomade tanpa izin edar di salon pria kota Surabaya. Kendala yang dihadapi oleh produsen minyak rambut jenis pomade ini berdasarkan terhadap kurangnya pengawasan dan sosialisasi terhadap para produsen minyak rambut jenis pomade mengenai proses pengajuan izin edar produk. Upaya yang dilakukan oleh pihak BPOM Surabaya adalah pengadaan sarana prasarana yang digunakan untuk melakukan tindakan penyuluhan dan penyelenggaraan pelatihan kepada para produsen minyak rambut jenis pomade serta melakukan kerjasama lintas sektor. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Izin Edar, Pomade

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 4 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue