cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6 No 4 (2019)" : 20 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN IZIN JARAK PERUMAHAN DENGAN INDUSTRI TERKAIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 35 TAHUN 2010 Farid, Emilia NurJaurotul; Widodo, Hananto; Puspoayu, Elisabeth Septin
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 4 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i4.30888

Abstract

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri menyebutkan bahwa jarak minimal lokasi kegiatan industri terhadap permukiman maupun perumahan yaitu 2 kilometer. Namun yang terjadi di Menganti Gresik terdapat perumahan disekitar industri. Perumahan dan pemukiman pada umumnya tidak berdekatan dengan kawasan industri tetapi pada kenyataannya di kawasan industri Menganti banyak sekali perumahan dan pemukiman yang jaraknya sangat dekat yakni kurang dari 1 kilometer dengan kawasan industri bahkan industri tersebut dikelilingi oleh permukiman warga, selain itu lahan yang dijadikan kawasan industri pada awalnya adalah perkebunan. Terdapat 36 Perumahan yang berada disekitar Pabrik di Menganti, ini beberapa perumahan yang sangat berdekatan dengan pabrik yaitu Perumahan Swan Menganti Park dan Pelem Pertiwi. Kemudian disekitar Perumahan tersebut terdapat beberapa pabrik yaitu seperti PT. Wijaya Prima Baja Indonesia, PT. Jaya Logam Perkasa, PT. Surabaya Steel Investamma Indonesia dan PT. Heaven Chemical. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui implementasi izin Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010 terhadap jarak kawasan perumahan di sekitar pabrik atau industri di Menganti Gresik dan untuk mengetahui sanksi dan upaya pemerintah mengatasi terjadinya pelaksanaan implementasi izin terhadap jarak kawasan perumahan di sekitar pabrik atau industri di Menganti Gresik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Adapun sumber data yang digunakan adalah hasil dari wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dokumentasi, observasi serta data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan lainnya. Selanjutnya akan dianalisis dengan peraturan-peraturan yang berkaitan, dan data akan dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian bahwa permasalahan jarak antara perumahan dengan pabrik di Menganti Gresik merupakan masalah terkait perizinan dan tata ruang yang dimana seharusnya perumahan yang ideal yaitu minimal 2 kilometer dari pabrik. Menurut peneliti permasalahan jarak antara perumahan dengan pabrik di menganti gresik tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri dan adanya ketidaksesuaian terhadap tata ruang maupun perizinan terkait pabrik di sekitar perumahan maka sanksi yang dikenakan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 pada pasal 94 ayat 5 yaitu berupa pencabutan izin dan pembongkaran bangunan.   Kata Kunci : Tata Ruang, Perumahan, Industri
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 153/PID.B/2016/PN.JBG DIKAITKAN DENGAN PERKARA PENCURIAN DENGAN KERUGIAN DI BAWAH RP.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) handoyo, setyo medy; astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 4 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i4.30945

Abstract

Abstrak Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah putusan Nomor 153/Pid.B/2016/PN.JBG sudah sesuai dengan proses acara pemeriksaan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dan bagaimana konsekuensi yuridis terhadap putusan Nomor 153/PID.B/2016/PN.JBG yang tidak memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Putusan Nomor 153/Pid.B/2016/PN.JBG sudah sesuai dengan proses acara pemeriksaan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dan untuk mengetahui juga bagaimana konsekuensi yuridis terhadap putusan Nomor 153/PID.B/2016/PN.JBG yang tidak memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif atau doktrinal karena penelitian ini menganalisis putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan peraturan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, sejarah dan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hokum primer, sekunder dan bahan hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis preskriptif . Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukan bawa Putusan Nomor 153/Pid.B/2016/PN.JBG tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Karena dari awal pihak kepolisian dalam hal ini penyidik, penuntut umum dan ketua pengadilan memproses kasus tersebut sebagaimana layaknya acara pemeriksaan biasa dikarenakan aparat penegak hukum kurang mempertimbangkan unsur peraturan yang relevan dan unsur nilai kerugian sehubungan dengan kasus pada Putusan Nomor :153/PID.B/2016/PN/JBG. Kemudian status Putusan Nomor :153/PID.B/2016/PN/JBG tetap berkekuatan inkrah dan sah walaupun tidak memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Hal ini didasarkan pada Pasal 234 KUHAP yang berbunyi apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat 2  telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan tersebut. Karena pada asasnya sebuah perkara yang telah diputuskan oleh hakim harus tetap dianggap benar, berdasarkan asas hukum res judicata pro veritate habeteur yang memiliki arti bahwa putusan hakim harus dianggap benar. Kecuali  para pihak yang berpekara mengajukan upaya hukum untuk mengoreksi putusan tersebut. Kata kunci : Putusan Nomor :153/PID.B/2016/PN/JBG, kerugian, Pencurian ringan,Acara Cepat, Upaya Hukum. Abstract The problem raised in this study is whether the decision Number 153 / Pid.B / 2016 / PN.JBG is in accordance with the examination process in PERMA Number 2 of 2012 and how the juridical consequences of the decision Number 153 / PID.B / 2016 / PN. JBG who did not pay attention to the provisions of PERMA Number 2 of 2012 concerning Adjustment of Limits of Minor Crimes and Fines in the Criminal Code. The purpose of this study is to determine whether Decision Number 153 / Pid.B / 2016 / PN.JBG is in accordance with the examination process in PERMA Number 2 of 2012 and also to find out how the juridical consequences of the decision Number 153 / PID.B / 2016 / PN.JBG who did not pay attention to the provisions of PERMA Number 2 of 2012 concerning Adjustment of Limits of Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code.This type of research used in this study is the type of normative or doctrinal research because this study analyzes court decisions that are not in accordance with regulations. The approach used is the statutory, historical and case approach. The types of legal materials used are primary, secondary and other legal materials. This study uses prescriptive analysis techniques.The results of the discussion in this study indicate that the Decision Number 153 / Pid.B / 2016 / PN.JBG is not in accordance with the provisions of the Supreme Court Regulation No. 2/2012 concerning the Adjustment of Limits on Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code. Because from the beginning the police in this case were investigators, public prosecutors and court chiefs to process the case as is the case for an ordinary examination because law enforcement officials did not consider the relevant regulatory elements and the element of loss value in connection with the case in Decision Number: 153 / PID.B / 2016 / PN / JBG. Then the status of Decision Number: 153 / PID.B / 2016 / PN / JBG is still valid and valid although it does not pay attention to the provisions of PERMA Number 02 of 2012 concerning Adjustment of Limits of Minor Crimes and Amount of Fines in the Criminal Code This is based on Article 234 of the Criminal Procedure Code which reads if the period of time referred to in Article 233 paragraph 2 has passed without a request for appeal being filed by the person concerned, the person concerned shall be deemed to have accepted the decision. Because in principle, a case that has been decided by a judge must still be considered true, based on the principle of legal res judicata pro veritate habeteur which means that the judge's decision must be considered true. Unless the parties who filed the case filed a legal effort to correct the decision. Keywords: Decision Number: 153 / PID.B / 2016 / PN / JBG, loss, light theft, fast show, legal remedy.
JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS YANG DITANGGUNG OLEH PERUSAHAAN (Berdasarkan Perjanjian Kerja PT Sarimelati Kencana Tbk. dengan Pekerja) Abdu, Muhammad Azhar
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 4 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i4.30975

Abstract

Pasal 9 ayat (1) Kepmenaker Nomor 150/1999 dan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 44/2015 menyatakan bahwa setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerja harian lepas untuk mendapatkan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada BPJS Ketenagakerjaan. Faktanya, PT Sarimelati Kencana Tbk dalam Pasal 1 ayat (5) Perjanjian Kerja PT Sarimelati Kencana dengan pekerjanya tidak mendaftarkan pekerja harian lepas untuk mendapatkan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada BPJS Ketenagakerjaan, mengingat dalam pasal tersebut menyatakan apabila pekerja mengalami  kecelakaan kerja pada saat jam kerja, maka PT Sarimelati Kencana Tbk menanggung biaya sesuai standar Jamsostek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah klausul Pasal 1 ayat (5) dalam Perjanjian Kerja PT Sarimelati Kencana dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan, dan akibat hukum klausul Pasal 1 ayat (5) dalam Perjanjian Kerja PT Sarimelati Kencana menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekaan historis dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan cara editing dan coding yang kemudian dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa klausul Pasal 1 ayat (5) Perjanjian Kerja PT Sarimelati Kencana tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan, mengingat klausul tersebut menyebutkan bahwa apabila pekerja mengalami  kecelakaan kerja pada saat jam kerja, maka PT Sarimelati Kencana Tbk menanggung biaya sesuai standar Jamsostek. Hal tersebut tidak sesuai dengan bunyi Pasal 9 Kepmenaker 150/1999 dan Pasal 4 ayat (1) PP 44/2015 yang menyatakan bahwa setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerja harian lepas untuk mendapatkan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada BPJS Ketenagakerjaan, tanpa menunggu risiko kecelakaan kerja terjadi. Akibat hukum dari Perjanjian Kerja PT Sarimelati Kencana tersebut adalah batal demi hukum, mengingat tidak memenuhi syarat obyektif Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Pasal 52 ayat (1) huruf d  UU Ketenagakerjaan. Kata Kunci: Jaminan Kecelakaan Kerja, Pekerja Harian Lepas, BPJS Ketenagakerjaan. Abstract Article 9 verse (1) Minister of Manpower Verdict Number 150/1999 and Article 4 verse (1) Government Regulation Number 44/2015 declare employer must register daily workers to get Insurance of Work Accident (JKK) and Life Insurance (JKM) programs to Social Insurances Administrator of Employment (BPJS Ketenagakerjaan). In fact, PT Sarimelati Kencana Tbk in Article 1 verse (5) of PT Sarimelati Kencana's Work Agreement does not register its daily workers to get Insurance of Work Accident (JKK) and Life Insurance (JKM) programs to BPJS Ketenagakerjaan, because there is if a worker got accident during work time, PT Sarimelati Kencana Tbk would be responsible to give allowance according by Jamsostek standards. This research purposes are to analyze the clause of Article 1 verse (5) in PT Sarimelati Kencana’s work agreement whether it is justiafable according to the applied regulations, and the legal consequences of Article 1 verse (5) in PT Sarimelati Kencana’s Work Agreement according to regulations. This research uses normative legal research methods with statute, historical and conceptual approaches. Sources of legal material obtained from primary, secondary and tertiary source, they are processed by editing and coding which are then analyzed prescriptively. The research concluded that the clause of Article 1 verse (5) in PT Sarimelati Kencana’s Work Agreement is already not relevant to existing regulations, considering that the clause which states if a worker got accident during work time, PT Sarimelati Kencana Tbk would be responsible to give allowance according by Jamsostek standards is not relevant with Article 9 verse (1) Minister of Manpower Verdict 150/1999 and Article 4 verse (1) Government Regulation 44/2015 which declare employer is required to register daily workers to get Insurance of Work Accident (JKK) and Life Insurance (JKM) programs to BPJS Ketenagakerjaan, without waiting for the risk of work accidents. Then the legal consequences of the PT Sarimelati Kencana’s work agreement are null and void, because it is against the objective requiretment of article 1320 Civil Code (Burgerlijk Wetboek) and Article 52 verse (1) letter d Manpower Regulation. Keywords: Insurance of Work Accident, Daily Worker, Social  Insurances Administrator of Employment
PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA PINJAMAN TERHADAP PENGGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA Napitupulu, Samuel Abednego
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 4 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i4.30979

Abstract

The development of technology, especially in the field of Information and Electronics gave birth to a new technology, namely Financial Technology (Fintech). In Fintech there are several types, one of which is lending and borrowing money based on information technology or Peer-to-Peer Lending. In its activities, one of the main things used is Personal Data, especially the personal data of loan recipients. In this case, Peer-to-Peer Lending activities are still relatively new, including the use of personal data in electronic systems, so this needs to be examined in the form of legal protection for the use of personal data of loan recipients by Peer-to-Peer Lending providers. The research method used is normative research with a statutory approach, conceptual approach and legal comparison approach. Data collection techniques use library research to study legal material that is relevant to the topic of the problem. The data analysis technique of this research was qualitative method. The results of this study indicate that there are several principles in regulations in Indonesia that can be the basis for the creation of norms to protect personal data, but the implementation of the principles is considered not optimal, there are other things that have not been specifically regulated, causing uncertainty the law for the owner of the Personal Data especially the Borrower. The results of this study also show that in the legal protection of users, especially the protection of Personal Data, do not yet have regulations at the level of Law only in the level of ministerial regulations, so they do not have good legal certainty (in the case of Ministerial replacement, regulations can change at any time) as well in this study, the legal protection of personal data in Indonesia is considered to be lagging behind other Southeast Asian countries, such as the Philippines. The Philippines has an equivalent regulation of the country's law that specifically regulates Personal Data and because of that Act, an Independent Commission was formed based on the Act that specifically handles all matters concerning the Personal Data of Filipino Citizens. Keywords: Legal Protection, Personal Data, Peer-to-peer lending.
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBERIAN UPAH MINIMUM GURU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI DI YAYASAN PENDIDIKAN ITTAQU) Ristanti, Ola Guna; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 4 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i4.31009

Abstract

Guru dapat dikatakan sebagai pekerja sehingga guru tidak hanya tunduk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tetapi guru juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun salah satu hak guru yaitu memperoleh upah, sama halnya dengan pekerja yang berhak memperoleh upah sesuai Upah Minimum Kota berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 khususnya di kota Surabaya pada Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 3.871.052,61. Guru yang dimaksud adalah guru tetap yang bekerja di sekolah swasta yang dinaungi oleh yayasan. Salah satu Yayasan Pendidikan yang ada di Surabaya adalah Yayasan Pendidikan Ittaqu yang telah mendirikan 4 lembaga pendidikan. MTs Ittaqu merupakan lembaga pendidikan yang memiliki jumlah guru paling banyak dibandingkan dengan 3 lembaga pendidikan lainnya. Dalam hal upah, Yayasan Ittaqu memberikan upah berdasarkan jumlah jam mengajar guru di MTs Ittaqu selama satu pekan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pemberian upah minimum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Yayasan Pendidikan Ittaqu dan untuk menganalisis kendala yang dialami Yayasan Pendidikan Ittaqu dalam menyesuaikan standar upah bagi guru di Yayasan. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian dilakukan di Yayasan Ittaqu Surabaya. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini adalah Ketua Yayasan Ittaqu, Kepala Sekolah MTs Ittaqu dan Guru MTs Ittaqu. Teknik analisis data bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian Ini dapat disimpulkan dua hal : 1) Pelaksanaan pemberian upah guru di MTs Ittaqu masih belum terpenuhi, yaitu hak untuk mendapatkan upah minimum dengan waktu kerja sesuai dengan pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam hal ini guru berhak mendapatkan upah minimum Kota Surabaya. 2) Kendala Yayasan Pendidikan Ittaqu dalam menyesuaikan standar upah bagi guru yang terbagi menjadi : a. Kendala internal yang berasal dari segi biaya dan sumber daya manusia. b. Kendala eksternal yaitu guru tidak mengetahui jika kedudukannya sama dengan pekerja di perusahaan profit dan belum adanya pengawasan dari Dinas Tenaga kerja Provinsi Jawa Timur. Kata Kunci: Upah Minimum, Guru, Yayasan Pendidikan Ittaqu.
LAW ENFORCEMENT PROHIBITION OF COLLECTING DONATIONS IN SURABAYA CITY STREET Trislia, Gandhini Eka
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 4 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i4.31027

Abstract

Article 34 Regional Regulation Surabaya No. 2 of 2014 on the Implementation of Public Order and Peace Society prohibits any individual or entity conducting the collection of donations on the street without permission. Following up on the mayor of Surabaya to coordinate with related agencies regarding the donation collection activity permit conditions on the road. Related assistance to social should not be done on the road, while in terms of aid for natural disasters can be done on the road - the road that are allowed for activities donation collection on the road, but based on the data collected by the news online in Surabaya still encountered the activities of collecting donations in road carried out on the road - the road that are not allowed. The purpose of this study was to determine the enforcement by the Department of Social Welfare and Disaster Management Agency and Public Protection together with the Civil Service Police Unit against the perpetrators of collecting donations in the city of Surabaya. As well as to determine the constraints experienced by the Social Service and Disaster Management Agency and Public Protection together with the Civil Service Police Unit in performing law enforcement against collecting donations in the city of Surabaya. This research uses socio-juridical research. Collecting data in this study was conducted with interviews and documentation related to license collecting donations on the street. Data will be analyzed by qualitative analysis by using step - step interactive analysis. The results showed that law enforcement against collecting donations in the city of Surabaya is not done well for law enforcement only provide sanctions against the perpetrators of disturbing public order reported by the community alone and do inaction when there are no reports from the public. The constraints in law enforcement efforts against the perpetrators of collecting donations in the city of Surabaya, among others, is the lack of coordination between the Department of Social Welfare, Disaster Management Agency and Public Protection and Civil Service Police Unit of Surabaya, Official Web Social Service inactive, as well as the Regional Regulation Surabaya city No. 2 of 2014 on the Implementation of Public Order and Peace Communities that do not clearly regulate the sanctions.     Keywords: Law enforcement, Prohibition, Donation collection on the road
UPAYA PETUGAS RUTAN DALAM MENCEGAH PENYEBAB PENGHUNI RUTAN MENINGGAL DI DALAM RUTAN DAN HAMBATANNYA (STUDI KASUS RUTAN KELAS 1 SURABAYA ) Saputra, Maulana
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 4 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i4.31037

Abstract

Abstrak Berdasarkan laporan penelitian Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat terjadi beberapa kematian penghuni rutan di Indonesia. Menurut laporan penelitian selama 1 tahun melalui media daring pada tahun 2018 telah terjadi 116 kasus kematian dengan jumlah korban sebanyak 123 orang. Dari 34 Provinsi di Indonesia, Jawa timur menjadi provinsi tertinggi penyumbang angka kematian penghuni rutan. Salah satu kasus kematian penghuni rutan terjadi di dalam rutan Kelas 1 Surabaya pada Oktober tahun 2018 dengan cara melakukan bunuh diri di dalam rutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelakasanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan menyatakan bahwa petugas rutan merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam merawat penghuni rutan dalam mencegah kematian penghuni rutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, serta sumber data yang digunakan adalah hasil dari wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dokumentasi, serta data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan lainnya.Data akan dianalisa dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, bahwa upaya yang dilakukan oleh petugas untuk mencegah kematian penghuni rutan di rumah tahanan kelas 1 Surabaya tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada yakni PP 58 tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelakasanaan wewenang, tugas dan tanggung jawa perawatan tahanan. Sedangkan kendala yang dihadapi petugas rutan dalam melakukan pencegahan yakni dalam aspek kurangnya petugas rutan, kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran para penghuni rutan. Saran bagi bagi pemerintah agar menambah jumlah petugas serta menambah sarana dan prasarana agar upaya pencegahan kematian penghuni rutan dapat dilakukan secara optimal   Abstract Based on research reports from the Community Legal Aid Institute, there have been several deaths of prisoners in Indonesia. According to research reports for 1 year through online media in 2018 there were 116 cases of death with 123 victims. Of the 34 provinces in Indonesia, East Java is the highest province that contributes to the death rate of prisoners. One case of death of detainees occurred in Class 1 prison in Surabaya in October 2018 by committing suicide in a detention center. According to government regulations No. 58 of 1999 concerning the Terms and Procedures for the Implementation of the powers, duties and responsibilities of prisoners 'care states that detention officers are the parties responsible for caring for prisoners in preventing prisoners' death.This study uses sociological juridical research methods, and the data source used is the results of interviews with informants relating to the problem under study, documentation, and data obtained from other library materials. Data will be analyzed by qualitative analysis methods. Based on data analysis, the efforts made by officers to prevent the death of prisoners in class 1 detention centers in Surabaya do not fully comply with existing regulations, government regulations number 58 of 1999 concerning Requirements and Procedures for the Implementation of authority, duties and responsibilities of care. . prisoner. While the obstacles faced by detention officers in conducting prevention are aspects of the lack of detention staff, lack of facilities and infrastructure as well as lack of awareness of detainees. Suggestions for the government to increase the number of officers and add facilities and infrastructure so that prevention of prisoners death prevention can be carried out optimally  
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR 462/PDT.G/2017.PN.BDG Pratama, Oktaviano Ferdian
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 4 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i4.31038

Abstract

Abstrak Permasalahan yang hendak diangkat menjadi fokus kajian oleh penulis adalah permasalahan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa Barang Milik Negara (BMN) yang melibatkan PT. J.Co Donut & Coffee (penggugat) selaku perusahaan yang  menyewa obyek sewa berupa aset BMN dari PT Kereta Api Indonesia (tergugat). Penggugat hendak menyewa BMN berupa tanah dan bangunan untuk jangka waktu selama 5 tahun untuk digunakan sebagai store J.Co Donut & Coffee. Setelah Penggugat melakukan pembayaran termin I, Tergugat tidak segera menyerahkan objek sewa kepada Penggugat. Permasalahan ini diajukan ke pengadilan dan putusannya pada Perkara Nomor 462/Pdt.G/2017/PN.Bdg. tersebut hakim tidak mengabulkan semua gugatan yang diajukan penggugat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim (Ratio Decidendi) dalam perkara Nomor 462/Pdt.G/2017/PN. Bandung dikaitkan dengan konsep wanprestasi. (2) akibat hukum bagi para pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 462/Pdt.G/2017/PN.Bdg yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian. Penelitian ini menggunakan statue approach, case approach dan conceptual approach. Dalam menyelesaikan isu hukum peneliti menggunakan metode interpretasi hukum. Hasil penelitian ini adalah hakim telah memutus perkara ini dengan cukup tepat. tergugat melakukan bentuk wanprestasi yaitu tidak melakukan prestasi sama sekali dan tergugat melakukan wanprestasi karena kesalahan akibat kelalaian. Penggugat juga sudah tepat melakukan gugatan wanprestasi dan bukan PMH. Pada pertimbangan hakim lainya, penulis kurang setuju dengan tidak dikabulkanya gugatan menyerahkan objek sewa kepada Penggugat oleh hakim, karena objek sewa yang diperjanjikan diawal menurut penulis masih bisa diserahkan kepada Penggugat. Selanjutnya peneliti juga meneliti akibat hukum yang timbul terhadap kedua belah pihak dalam putusan Nomor 462/Pdt.G/2017.PN.Bdg. Kata Kunci: Perjanjian, Sewa Menyewa, Wanprestasi, Ganti Rugi, Bunga, Abstract The research aim to appoint default problem in leasing agreement of state property involving PT. J.Co Donut and Coffee (as the plaintiff). PT. J.Co Donut and Coffee rented state property from PT. Kereta Api Indonesia (defendant). The Plaintiff’s objective’s duration of renting is 5 years as a J.Co store. After the first term of payment, the defendant wasn’t fulfill their obligation in handing the leasing object.  This matter proposed to the court and the verdict is listed in Court Number 462/Pdt.G/2017/PN.Bdg. The judges wasn’t granted the all claim. This research objectives are to find out (1) the Ratio Decidendi linked with default concept. (2) The law consequences for the parties in decision of the Bandung’s court number  462/Pdt.G/2017/PN.Bdg. The approach of this research is statue approach, case approach, and conceptual approach. In solving the issue, the research using law interpretation method. The result of this research is claiming that the judges already give correct decision because the defendant doing a default because of omission failure. The plaintiff also doing the correct action by suing the default not tort. In other judges consideration, the researcher less agree with the action of not granting the claim of the leasing object. The researcher thought it suppose to be handed to the Plaintiff.   Keywords: Agreement, Leasing, Default, Compensation, Interest
KESADARAN HUKUM WARGA SEKOLAH TERKAIT STANDAR JAMBAN DI SEKOLAH DASAR SURABAYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNTUK SD/MI, SMP/MTs, DAN SMA/MA yunita, nadiah nirmala; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 4 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i4.31049

Abstract

Jamban merupakan salah satu sarana dan prasarana yang penting keberadaannya di sekolah. Jamban adalah untuk pembuangan kotoran manusia sekaligus mencegah terjadinya penulran penyakit. Jamban harus memenuhi standar luasnya, ditunjang oleh ketersediaan air bersih, serta dilengkapi oleh sarana penunjang di dalamnya. Berdasarkan lampiran yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan ada beberapa indikator jamban yang ada di sekolah. Faktanya masih banyak sekolah yang tidak memenuhi standart an prasarana tentang jamban yang sudah diatur dalam Peraturan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesadaran hukum warga sekolah terkait indikator standar jamban, untuk menganalisis upaya yang dilakukan warga sekolah terkait indikator jamban, serta untuk menganalisis hambatan bagi warga sekolah terkait indikator jamban yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Jenis data penelitian yang dipakai terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai ada tiga yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan ada tiga yaitu reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan dengan cara analisis data hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum warga sekolah sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan indikator, rendahnya tingkat pengetahuan hukum, rendahnya tingkat pemahaman hukum, setujunya sikap hukum dan belum memiliki pola perilaku yang cukup baik untuk melaksanakan aturan dalam peraturan tentang standar dan prasarana yang telah diatur. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan adalah sudah melakukan memberikan wawasan setiap setahun sekali kepada pihak sekolah, apabila sekolah tidak menerapkannya maka akan mendapatkan sanksi. Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Warga Sekolah, Sarana dan Prasarana, Sekolah Dasar.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR : 510/PDT.G/2012/PN.DPS TERKAIT PELANGGARAN KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH TERHADAP PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE) Mardiyani, Retno
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 4 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i4.35971

Abstract

Terjadinya penguasaan tanah oleh warga negara asing menggunakan perjanjian pinjam nama (Nominee) ini ada pada surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yaitu antara warga negara asing dan warga negara Indonesia sebagai pemberi kuasa (Nominee) yang diciptakan melalui satu paket perjanjian yaitu perjanjian pokok dan perjanjian tambahan yang pada hakikatnya bermaksud untuk memberikan segala kewenangan yang mungkin timbul dalam hubungan hukum antara seseorang dengan tanahnya kepada warga negara asing selaku penerima kuasa untuk bertindak layaknya seorang pemilik yang sebenarnya dari sebidang tanah yang menurut hukum tidak dapat dimilikinya. Undang – Undang Agraria (UUPA), melarang penguasaan hak milik atas tanah oleh orang asing sebagai tercermin dalam ketentuan Pasal 9 UUPA yang menetapkan hanya Warga Negara Indonesia (WNI) saja yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah. Selain itu, ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA juga melarang pemindahan hak milik atas tanah dari Warga Negara Indonesia kepada Warga Negara Asing , baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, pada faktanya penguasaan Hak atas tanah oleh Warna Negara Asing, marak dilakukan dengan cara jual beli atas nama Warga Negara Indonesia, atau sering disebut dengan perjanjian nominee, melalui Akta Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah. Perjanjian nominee tidak memenuhi unsur suatu sebab yang halal karena menyangkut pemindahan hak atas tanah dari warga negara Indonesia kepada warga negara asing secara tidak langsung, Sehingga, para pihak baik WNI maupun WNA yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah batal demi hukum dan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah dilahirkan juga dianggap tidak pernah ada suatu perikatan.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue