cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 8 No 2 (2021)" : 20 Documents clear
PENEGAKAN HUKUM PENCEMARAN LINGKUNGAN LIMBAH MEDIS DI KABUPATEN MOJOKERTO Huda, Muhammad Khoirul; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 8 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36026

Abstract

Pencemaran limbah medis di Kabupaten Mojokerto merupakan suatu peristiwa pencemaran lingkungan yang harus ditegakkan dan memerlukan penanganan yang khusus karena akan mempengaruhi kehidupan masyarakat maupun makhluk hidup disekitarnya, selain itu dampak dari pencemaran tersebut akan menyebar karena merupakan suatu limbah infeksius dan dapat menularkan bibit penyakit. Tujuan dalam penelitian ini adalah meneliti, mengkaji, dan menganalisis penegakan hukum terhadap pencemaran Limbah Medis melakukan dumping tanpa izin di Kabupaten Mojokerto dikaitkan pasal 60 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan faktor kendala dalam penegakan hukum Pencemaran lingkungan limbah medis di Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan penelitian kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi serta menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa Penegakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa pengawasan dan penindakan belum efektif, karena pengawasan dan penindakan pada hasil Jumlah Rekapitulasi Laporan Hasil Pengawasan dan Penindakan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik di Kabupaten Mojokerto Tahun 2017-2018 masih banyak yang melanggar.petugas juga mendapati beberapa Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik di Kabupaten Mojokerto yang tidak memiliki kelengkapan izin pembuangan limbah medis, belum adanya penindakan secara tegas dari dinas untuk melakukan penertiban terhadap pihak Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik di Kabupaten Mojokerto yang berkedapatan tidak memiliki izin pembuangan limbah medis tersebut dan kendalanya yakni pihak puskesmas,rumah sakit maupun klinik belum adanya tenaga teknis pengujian sampel serta belum adanya laboratorium sendiri untuk pengujian ditambah adanya faktor ekonomi dan operasional medis yang menjadi penghambat dalam penertiban pembuangan limbah medis.
IMPLEMENTASI ATAS KEWENANGAN KALAPAS DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BOJONEGORO Ummah, Maslakhatul Laila; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 8 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36140

Abstract

Penitentiary is the final stage of the criminal justice system. Various cases of violations occur ranging from the mild to the most severe such as riots,bribes against law enforcement officials to obtain the desired facilities and desires, up to the Lapas burning case. This study aims to determine the implementation of the authority of Kalapas as well as the obstacles in carrying out fostering prisoners in Penitentiary in Bojonegoro. This research uses the type of sociological legal research. Data collection techniques used were interviews with the Head of the Bojonegoro Correctional Institution, Penitentiary Officers invited, as well as prisoners in Penitentiary Bojonegoro. Data analysis techniques in this study used qualitative analysis of the data in this study instead of numerical information. The results showed that in carrying out prisoners' training there was a prisoner training process which was divided into 4 stages, namely the first stage was called the admission and orientation phase, an introduction to prisoners, the second phase after the prisoners served 1/3 of their criminal period, the third stage if the results of the evaluation of the TPP session state that the prisoner has undergone the previous stages of coaching well he can continue the third stage of coaching, prisoners can continue coaching in the fourth stage. Obstacles in carrying out the formation of prisoners in Class II A Penitentiary in Bojonegoro can be seen from the inadequate facilities or supporting facilities, the lack of law enforcement factors compared to the large number of prisoners.
PENERAPAN SISTEM ZONASI DI SURABAYA DITINJAU DARI PERMENDIKBUD NO. 20 TAHUN 2019 Situmorang, Marwan Bilton; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 8 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36173

Abstract

Admission of New Students (PPDB) is a first step for schools to improve the quality of education. The purpose of this research is to know and understand the implementation of Permendikbud No. 20 of 2019 concerning zoning in Surabaya. To know and understand any obstacles with the zoning system as stipulated in Permendikbud No. 20 of 2019 in Surabaya, and to find out and understand the impact of the zoning system in the Acceptance of New Students based on Permendikbud No. 20 of 2019 against students outside of zoning who have talent and intelligence in Surabaya. This type of research is a sociological juridical study with a historical approach. The results showed that the zoning system at SMA Komplek Surabaya had been applied since the regulation of the Ministry of Education and Culture was imposed. The existence of a zoning system has two positive and negative sides. Inhibiting factors include: urgent time, lack of parents' knowledge of prospective students related to zoning, lack of socialization and information to the public regarding the implementation of PPDB online. The impact of the zoning system on the admission of new students to students outside of zoning who have talent and intelligence in Surabaya is that they cannot be accepted because it is based on Permendikbud No. 20 In 2019, students who have talent and intelligence cannot enroll in the desired school because it is outside of zoning. Keywords: Admission of new students , zoning system
PENDEKATAN HUKUM TERHADAP MONEY POLITICS DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI KASUS DESA TLOGOREJO, KECAMATAN KEPOHBARU , KABUPATEN BOJONEGORO) Zuhri, M. Saifudin; Widodo, Hananto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 8 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36174

Abstract

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk demokrasi di sebuah Pemerintahan tingkat Desa. Demokrasi dalam konteks Pemilihan Kepala Desa dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipasif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Dalam masa transisi menuju demokrasi seperti yang terjadi di Indonesia saat ini salah satunya di Kabupaten Bojonegoro, penyalahgunanaan wewenang yang di lakukan oleh pejabat atau lembaga perwakilan rakyat masih banyak terjadi. Mekanisme demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa masih jauh dari sempurna dan belum menjamin terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Padahal tindakan seperti ini tidak dibenarkan dalam Undang – Undang yang berlaku di Indonesia. Karena pada dasarnya tindakan tersebut termasuk dalam kategori praktik politik uang. Pelanggaran money politics diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, mengatur larangan melakukan politik uang terutama pada pasal 86 ayat (1) huruf J. Berbunyi: pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, kepada peserta kampanye pemilu. Larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana pada pasal 301 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, yang menyatakan setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu, secara langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 89, dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa praktik politik uang dan penegakan hukum dalam proses Pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Bojonegoro kususnya di Desa Tlogorejo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang berlokasi di Desa Tlogorejo.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ZONA CAGAR BUDAYA TERKAIT PENGURUKAN ZONA PENYANGGA SITUS KOLAM SEGARAN DI KAWASAN CAGAR BUDAYA NASIONAL (KCBN) TROWULAN MOJOKERTO Kusnaning Tya, Dwi Prastiwi; Susilowati, Indri Fogar
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 8 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36310

Abstract

Pemanfaatan zona cagar budaya yang mengubah fungsi ruang wajib didahului kajian dan mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang, ketentuan ini diatur pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Dalam kasus pengurukan zona penyangga kolam segaran, rencana pembangunan tersebut belum mendapatkan izin. Pemanfaatan ruang cagar budaya yang tidak sesuai prosedur meningkatkan kemungkinan kerusakan cagar budaya disekitarnya dan menyangkut kemungkinan temuan cagar budaya di zona tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum dan hambatan yang dialami yang alami Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur dalam melakukan perlindungan zona cagar budaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada informan di Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur dan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur menerapkan bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum preventif terdiri dari zonasi dan perijinan sedangkan bentuk perlindungan hukum represif berupa pengenaan sanksi. Dalam kasus ini Balai Pelestarian Cagar Budaya menghentikan proyek tersebut sebagai sanksi karena kegiatan tersebut tidak melalui prosedur perijinan dan kajian terlebih dahulu. Adapun hambatan yang dialami Balai Pelestarian Cagar Budaya mempunyai 2 faktor yaitu faktor hukum dimana belum disahkannya peraturan zonasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan, dan faktor masyarakat dimana sebagian besar zona inti dan penyangga cagar budaya dimiliki perorangan sehingga sering terjadi perbedaan kepentingan antara pemilik lahan untuk memanfaatkan lahan secara komersil dengan BPCB dalam rangka pelestarian cagar budaya.
Analisis Klausul Tidak Memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh TunaiKita Dwiyanti, Elvira; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 8 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36629

Abstract

Di Indonesia banyak sekali jenis fintech, namun jenis fintech yang paling banyak diminiati oleh masyarakat adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis daring. Otoritas Jasa Keungan telah mengeluarkan regulasi sendiri untuk jenis fintech ini, yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam daring ini tentu saja menggunakan perjanjian guna melindungi kepentingan para pihak. Perjanjian yang sering digunakan adalah perjanjian baku. Salah satu platform penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis daring yang menggunakan perjanjian baku adalah TunaiKita. Dalam perjanjian yang dibuat TunaiKita terdapat klausul yang mana menyatakan untuk para pihak sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata. Penelitian ini dalah jenis penelitian normatif (legal research). Pembahasan penelitian ini menunjukan bahwa dicantumkannya klausul tidak memberlakukannya pasal 1266 KUHPerdata tidak dapat secara langsung membatalkan perjanjian secara sepihak apabila terjadi wanprestasi, karena berlaku asas hukum yaitu asas lex superior derogat legi inferiori sehingga meski perjanjian bebas dibuat para pihak, tapi tidak diperkenankan menyimpangi aturan di atasnya. Akibat hukum bagi perjanjian yang memiliki klasul tidak mememberlakukan pasal 1266 KUHPerdata tidak serta merta perjanjian tersebut batal demi hukum. Namun pembatalan tetap melalui pengadilan, Sehingga dalam hal ini, bukanlah perjanjiannya yang dianggap tidak ada, tapi klausul tersebutlah yang tidak diberlakukan.
Analisis Yuridis Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2018/PN Pdg tentang Perbuatan Melawan Hukum atas Pemanfaatan Tanah Wakaf dengan Alas Hak Sewa Kepada Pihak Ketiga Hendrianti, Rivinta Cahyu; Rahman, Tamsil Rahman
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 8 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36642

Abstract

Pelaksanaan Wakaf pada masa kini masih terus berkembang untuk menjalankan ibadah umat Islam di Indonesia. Namun, dalam implementasinya masih terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul karena perselisihan guna mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan wakaf tersebut salah satunya dengan menyewakan obyek wakaf seperti pada Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2018/PN Pdg yang menyatakan bahwa terdapat kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat terhadap pemanfaatan tanah wakaf dengan hanya menggunakan alas hak sewa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus perbuatan melawan hukum pemanfaatan tanah wakaf yang dilakukan oleh pihak kedua dengan menggunakan hak sewa. Metode penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim membuktikan bahwa tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap obyek sengketa sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Kata Kunci: Wakaf, Sewa-menyewa, Perbuatan Melawan Hukum, Pertimbangan Hakim.
Pengawasan Klien Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Di Masa Pandemi COVID-19 Soemanto, Rizki Anggerda Lopez; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 8 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37165

Abstract

Abstract The emergence of the coronavirus disease (COVID-19) outbreak has shocked the world. The government is also trying to prevent and control the spread of the virus by imposing Large-Scale Social Restrictions. Another effort made by the government is to provide assimilation and integration of prisoners / children on the grounds that prisons / LPKA / detention centers are over-capacity. The purpose of this research is 1) to find out the implementation of supervision carried out by the Community Guidance of Clients at the Class I Correctional Center Surabaya during the COVID-19 pandemic based on the Circular of the Directorate General of Corrections Number: PAS-20.PR.01.01 Year 2020, 2) to know and explained the obstacles experienced by Community Advisors in implementing Client supervision at the Class I Correctional Center in Surabaya during the COVID-19 pandemic. This research uses sociological juridical research methods. . Therefore, the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the Directorate General of Corrections issued a Circular, with Circular Number: PAS-20.PR.01.01 Year 2020 concerning Progressive Steps in Combating the Spread of the Corona Disease Virus (COVID-19) in the Implementing Unit Correctional Technical. Keywords: Client Supervision, Correctional Facilities, COVID-19 Pandemic
TINJAUAN YURIDIS HAK IMUNITAS PEJABAT NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID SEBAGAI ASPEK KRIMINOGEN TINDAK PIDANA KORUPSI Muhammad, Tio Aldino; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 8 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37168

Abstract

The national legal policy has determined that Indonesia is a country that adheres to the Rule of Law system, as regulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the 1945 Constitution). Mandated in Article 1 paragraph (3) Chapter I, the Third Amendment of the 1945 Constitution which returns that "the State of Indonesia is a State of Law". This means that the Unitary State of the Republic of Indonesia is a country based on law (rechtsstaat), not based on power (machtstaat), and its government is based on a constitutional system (basic law), not absolutism (unlimited power). This research has objectives it aims to describe the position of the Immunity Rights of State Officials in the legal system in Indonesia so that there is legal certainty in its application. Secondly, to analyze the affirmation of the right to immunity in the PERPPU clause No.1 of 2020 which has implications as a criminogenic aspect of corruption. In this study, choosing the type of normative law research (normative law research) or doctrinaire. The approach taken includes a legal review of the law (statute approach) to describe legal facts and provide a prescription that can explain the legal rules contained in PERPPU No.1 of 2020 Article 27 which is questioned because it has an impact as a criminogenic aspect of the occurrence of criminal acts corruption
ANALISIS PERATURAN PENGEMBALIAN BARANG BUKTI YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEADAAN AWAL WAKTU PENYITAAN Susilo, Agung Hendro; astuti, pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 8 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37320

Abstract

Abstract Handling of confiscated evidence is guided by the law number 8 of 1981 concerning the criminal procedure code and the regulation of the minister of environment and forestry number. P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 concerning the handling of evidence of environmental and forestry crime. The two rules do not mention "Evidence" clearly. The purpose of this study is to analyze the legal regulations on the return of evidence at the initial time of confiscation so that it shows the suitability of criminal law enforcement actions with the laws that govern it, to find out the responsibility of law enforcement officers for the damage of confiscated evidence so that it is proven as a confiscation error in the criminal law enforcement process.This research is a type of normative or doctrinal legal research to examine the issue of the rule of law in the return of evidence in the form of protected protected birds whose species and numbers are reduced due to the death of the protected animal in the process of handling evidence that has not yet been found to be legal. Errors in handling evidence that result in a mismatch of returning evidence with the initial state of confiscation are reviewed from the principle of legal justice based on existing legal regulations. Keywords : Evidence, legal vacuum, Regulatory Analysis, Criminal Acts, Legal Certainty.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 4 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue