cover
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2 Documents
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2014)" : 2 Documents clear
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 981 K/Pdt/2020 TENTANG GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN HONORARIUM SUCCES FEE Rafii Fadhil Nasywa; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 1 No. 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

An agreement is a legally valid act conducted by two or more parties with the intention of establishing a binding relationship that functions as law. Generally, agreements made legally refer to the provisions and requirements set forth in the Indonesian Civil Code. One of the conditions for a valid binding agreement is that the consent must result from free will and without coercion.The objective of this research is to analyze the basis for the judicial considerations in the Surabaya High Court Decision No. 668/Pdt.G/2018/PT.Sby and the Supreme Court Decision No. 981 K/Pdt/2020 concerning breach of contract (wanprestasi) and its implications for the validity of a land sale and purchase agreement that is in dispute. As normative legal research, this study employs a statute approach and a conceptual approach, utilizing primary and secondary legal materials. The research adopts a library research method and employs a qualitative descriptive analysis technique. Based on these methods, the research concludes that a sale and purchase agreement involving a disputed object violates material requirements because it does not align with the principle of good faith. Keywords: Agreement, Default, Court Decision
ANALISIS PENGATURAN PEMENUHAN RESTITUSI DI INDONESIA: ANALYSIS OF THE REGULATION OF RESTITUTION IN INDONESIA Audito, Yudhistira Yovi; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 1 No. 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Restitusi merupakan salah satu bentuk hukuman tambahan di luar sanksi pidana yang diamanatkan melalui ketentuan PP 35 Tahun 2020 serta Perma 1 Tahun 2022. Pada pelaksanaannya, proses pemenuhan Restitusi masih mengalami beberapa kendala yang secara kongkrit tergambar pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL An. Terpidana Mario Dandy. Pada putusan tersebut, pemenuhan besaran nilai Restitusi tidak dapat dipenuhi oleh Terpidana, bahkan hingga melewati batasan waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundagan. Sehingga penelitian terhadap permasalahan tersebut perlu dilakukan, dengan tujuan mengetahui pengaturan pemenuhan Restitusi serta upaya paksa pada pemenuhan sisa pembayaran Restitusi di Indonesia. Penelitian terhadap permasalahan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif melalui beberapa jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundangan-undangan, konseptual, serta perbandingan secara mikro dengan hukum positif di Belanda. Selanjutnnya, bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sementara, pengumpulan data berkaitan dengan penelitian, dilakukan melalui metode studi pustaka yang kemudian akan dianalisa melalui penggunaan teknik preskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan sebuah hasil yakni pengaturan pemenuhan Restitusi serta upaya paksa pada pemenuhan sisa pembayaran Restitusi di Indonesia belum dapat berfokus pada tujuan pemulihan kerugian Korban bahkan memuat potensi penyelewenagan serta permasalahan hukum. Sehingga bila dibandingkan di Belanda pengaturan pemenuhan Restitusi di Indonesia, tidak lebih baik. Dengan hasil tersebut, Penulis memberikan saran berupa pengadopsian terhadap pengaturan pemenuhan Restitusi yang telah eksisten di Belanda secara terukur dan bertahap, serta inisasi oleh Jaksan Penuntut Umum untuk dapat melibatkan Korban proses pemenuhan Restitusi secara aktif melalui pembentukan serta penetapan peraturan internal Kejaksaan RI.

Page 1 of 1 | Total Record : 2


Filter by Year

2014 2014


Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue