cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2015)" : 2 Documents clear
PENERAPAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA MELALUI MEDIASI DI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 – 2023 Iqbal, Muhammad Firdaus; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 2 No. 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63067

Abstract

Pada pasal 1 ayat (11) Undang Undang Nomer 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak,perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikatburuh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yangnetral. Menurut pasal tersebut mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dipimpin oleh mediator yangberjumlah 6 orang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, yang pertama, bagaimana penerapan penyelesaianperselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha melalui mediasi di dinas tenaga kerjaKabupaten Gresik tahun 2021- 2023 ?, kedua, apa saja hambatan- hambatan yang dialami mediator hubunganindutrial dalam melakukan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun 2021- 2023 ?. Penelitian inimenggunakan metode penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan sosiologis hukum yang merupakanpendekatan dari sudut pandang di masyarakat dengan metode pengumpulan data melalui wawancara denganmediator dan para pekerja, observasi maupun dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, penerapanmediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik sudah terlaksana dengan baik dengan tingkat keberhasilandalam mediasi 50% keatas baik perjanjian bersama maupun anjuran dan hambatan – hambatan yang terjadi dalamproses mediasi dikarenakan berbagai faktor, yaitu faktor pengusaha yang sering telat, bahkan tidak hadir dalammediasi, faktor pekerja, kurangnya barang bukti dan kurang pemahaman terkait peraturan yang berlaku maupunfaktor mediator, kurangnya jumlah mediator dan sarana prasarana.
RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 420 PK/PDT/2017 MENGENAI OBJEK FIDUSIA YANG DIJADIKAN OBJEK RAMPASAN NEGARA Christine Divia Anastasia; Dr. Budi Hermono, S.H., M.H.
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 2 No. 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak dan dapat dipertahankan, sehingga kreditur dapat mempertahankan objek jaminan fidusia jika debitur wanprestasi. PT Oto Multiartha sebagai kreditur melakukan jaminan fidusia Hadi Susianto sebagai debitur dengan jaminan Mobil Toyota Avanza, kemudian Hadi Susianto ternyata menyewakan mobil tersebut kepada Suhelmi. Namun Suhelmi menggunakan mobil tersebut untuk melakukan transaksi narkoba, hingga Suhelmi dinyatakan sebagai terpidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio decidendi putusan Mahkamah Agung Nomor 420 PK/Pdt/2017 mengenai objek jaminan fidusia yang dijadikan objek rampasan negara sebagai alat bukti perkara pidana narkotika pada Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2013/PN.Plw dan upaya perlindungan hak jaminan fidusia PT Oto Multiartha setelah putusan Mahkamah Agung nomor 420 PK/Pdt/2017 untuk memulihkan piutangnya. Masalah ini dilatarbelakangi karena kreditur tidak mendapatkan pelunasan atas piutanganya, hal tersebut dikarenakan majelis hakim mahkamah agung dalam memutus putusan peninjauan kembali tidak mempertimbangkan hak kebendaan objek aquo dan iktikad baik PT Oto Multiartha. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yaitu meninjau Pasal 2 PMK Nomor 130 tahun 2012 dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, serta pendekatan kasus yaitu menganalisis fakta peristiwa hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 420 PK/Pdt/2017 untuk membantu menganalisis penelitian ini. Hasil penulisan ini atas retio decidendi dari putusan hakim mengenai objek jaminan fidusia yang dapat menjadi barang bukti perkara pidana pada tingkat peninjauan kembali adalah enghilangkan hak kebendan PT Oto Multiartha sehingga tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas kreditur. Kemudian PT Oto Multiartha dapat melakukan upaya perlindungan hak jaminan setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor 420 PK/Pdt/2017 adalah dengan mengajukan gugatan wanprestasi dengan landasan Pasal 1131 BW kepada Hadi Susianto.

Page 1 of 1 | Total Record : 2

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue