cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 4 (2017)" : 11 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN RAHASIA BANK TERKAIT DATA NASABAH PENYIMPAN DAN SIMPANANNYA YANG DILAKUKAN OLEH MANTAN PEGAWAI BANK Sumaningrum, Shinta Adhania; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 4 No. 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37919

Abstract

Rahasia bank adalah segala yang terkait dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Pihak terafiliasi yang memiliki kewajiban menjaga rahasia bank antara lain anggota dewan komisaris, direksi bank, pegawai bank, dan pihak terafiliasi lainnya. Negara Indonesia menganut teori rahasia bank yang bersifat relatif artinya rahasia bank dapat dibuka jika ada kepentingan mendesak untuk kepentingan masyarakat dan negara. Sehingga pihak bank dan pihak terafiliasi dilarang membuka rahasia bank berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perundang-Undangan. Temuan kasus pelanggaran rahasia bank yang dilakukan mantan pegawai bank melalui jual beli data nasabah menjadi hal yang perlu dikaji secara lebih lanjut. Hal tersebut dikarenakan pengaturan mengenai mantan pegawai bank dalam menjaga rahasia bank belum diatur dalam Perundang-Undangan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kewajiban menjaga rahasia bank bagi mantan pegawai dapatkah dibenarkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan akibat hukum yang diperoleh mantan pegawai bank atas pelanggaran rahasia bank. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Hasil penelitian disimpulkan menjadi dua; pertama bahwa kewajiban menjaga rahasia bank bagi mantan pegawai bank belum dapat dibenarkan berdasarakan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, namun hanya dapat dibenarkan berdasarkan kode etik sebagai kewajiban moral. Kedua Pelanggaran rahasia bank di Indonesia merupakan pelanggaran pidana dan akibat hukumnya berupa pemberian sanksi pidana, namun sanksi pidana belum dapat diterapkan bagi mantan pegawai bank di Indonesia. Kata Kunci : Rahasia Bank, Mantan Pegawai Bank, Data Nasabah
TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI YANG MENYIARKAN KEKERASAN putra, aditya sahala
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 4 No. 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37986

Abstract

Pasal 36 ayat 5 huruf c dan ayat 6 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menjelaskan bahwa isi siaran dilarang menayangkan unsur kekerasan, memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia. Pengaturan mengenai isi siaran tersebut harus ditaati oleh lembaga pertelevisian sebelum mendapatkan izin siaran. Setelah mendapatkan izin siaran maka lembaga penyiaran televisi dapat menyiarkan siarannya. Namun dalam pelaksanaan penyiaran KPI seringkali memberikan sanksi berupa teguran sampai penghentian sementara siaran karena menampilkan tayangan kekerasan dalam siarannya. Pasal 57 huruf d dan huruf e mengatur mengenai pemberian sanksi pidana pada lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan tayangan kekerasan. Pemberian sanksi oleh KPI tersebut seharusnya lebih spesifik berdasarkan pelanggaran yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila lembaga penyiaran televisi menyiarkan tayangan kekerasan serta mengetahui mengenai perumusan sanksi pidana pada pasal 57 huruf d dan huruf e telah sesuai dengan tujuan penyusunan UU Penyiaran. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan menggunakan metode analisis preskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pada pelanggaran penyiaran dapat dimintakan sesuai pasal 54 UU Penyiaran kepada Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran yang bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan. Penggunaan teori pertanggungjawaban pidana mutlak dan teori identifikasi. Perumusan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 57 berdasarkan penologi telah sesuai dengan tujuan dari penyiaran yang tercantum dalam UU Penyiaran.
Kesadaran Hukum Pekerja Harian Lepas Terkait Penggunaan Merek Seluruh/sebagian Dari merek Orang Lain Yang Dihasilkan Oleh Perusahaan Tempat Bekerja Di Kabupaten Mojokerto CH, Mulyadi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 4 No. 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37987

Abstract

PROBLEMATIKA HUKUM PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP DALAM PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Hernanda, Dhicha Ayudiah; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 4 No. 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37996

Abstract

P PEMENUHAN KEBUTUHAN BIOLOGIS NARAPIDANA BERDASARKAN PASAL 3 DAN PASAL 14 AYAT 1 (d) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN efendi, Wah yu
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 4 No. 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.38010

Abstract

Pelanggaran hukum harus di barengi dengan hukuman bagi pelakunya. Salah satu jenis pidana berdasarkan KUHP adalah pidana penjara, yang menghilangkan kebebasan dan menempatkan pelakunya di penjara. Pemenjaraan yang dapat dibenarkan semata-mata untuk tujuan secara tidak langsung merampas kemerdekaan juga merampas hak-hak biologis para tahanan. Hal ini bertentangan dengan fungsi sistem pemasyarakatan sebagai tujuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Kebutuhan biologis sebagai kebutuhan dasar manusia menyebabkan narapidana memenuhi hak-hak biologisnya secara informal dan menyimpang. Praktik seks ilegal menyebar di Lembaga Pemasyarakatan sebagai tanggapan atas permintaan narapidana akan kebutuhan biologis mereka. Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin Hak Asasi warga negaranya, termasuk narapidana. maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kaitan fungsi sistem pemasyarakatan dengan kebutuhan biologis narapidana dan mengetahui kebutuhan biologis termasuk dalam hak kesehatan yang telah di atur UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan.Penelitian ini yaitu yuridis normatif, analisis bersifat preskriptif, pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian ini bahwa kebutuhan biologis merupakan bagian dari hak narapidana. prinsip yang diterapkan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat degan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sesuai yang di atur UU 12/1995 tentang pemasyarakatan. kebutuhan biologis merupakan kebutuhan dasar manusia selain makan, minum, dan tidur yang harus terpenuhi. Serta negara bertanggung jawab penuh atas kesehatan narapidana sesuai yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pemerintah bertanggung jawab atas perencanaan, pengaturan, pengorganisasian, pengembangan dan pengawasan penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan dapat diakses oleh masyarakat. Setiap orang berhak menjalani kehidupan yang sehat, aman, dan bebas dari paksaan atau kekerasan, kehidupan reproduksi dan seksual dengan pasangan yang sah. seorang pria yang mengalami sumbatan dalam hal melepaskan suatu hasrat seksnya bisa berakibat mudah emosi dan melakukan penyimpangan seks. tidak dipungkiri bahwa didalam Lapas banyak terjadi kasus-kasus kekerasan atau anal seks dikarenakan saluran seks dari narapidana terganggu. Kata Kunci: Kebutuhan biologis, Fungsi Sistem Pemasyarakatan, Hak Kesehatan Narapidana.
KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DIKAITKAN DENGAN KUHAP: KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DIKAITKAN DENGAN KUHAP Delpiro, Ervindo; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 4 No. 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.38018

Abstract

Pajak merupakan bentuk iuran wajib yang dikeluarkan oleh warga negara guna mewujudkan kesejahteraan umum. Sifatnya yang penting sebagai salah satu pendapatan negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional menempatkan pelanggaran terhadap perundang-undangan pajak sebagai kejahatan berat (felony) dengan ancaman pidana penjara dan denda secara komulatif. Kewenangan penyidikan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP diberikan kepada penyidik kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil. Kepolisian dalam tindak pidana perpajakan hanya memiliki kewenangan sebagai pengawas atas pekerjaan yang dilakukan oleh PPNS sebagi penyidik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang melandasi kewenangan penyidik PPNS dalam menangani tindak pidana perpajakan pada Pasal 44 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan kesesuaian Pasal 44 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Penelitian ini yaitu yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan pengumpulan data menggunakan aturan-aturan yang bersifat normatif atau berupa seperti jurnal hukum dan teknis analisa bahan hukum bersifat prespektif. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan yang melandasi kewenangan dari penyidik pegawai negeri sipil selaku penyidik tindak pidana perpajakan adalah berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b yang memberikan kewenangan PPNS untuk melakukan penyidikan berdasarkan wewenang undang-undang khususnya masing-masing. Maka, dalam tindak pidana perpajakan, PPNS juga memiliki kewenangan untuk menjadi penyidik sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kesesuaian Pasal 44 UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP dimaknai dengan menguatkan satu sama lain.
DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMAOLEH KONTRAKTOR: (Studi Putusan : Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.SBY dan Putusan Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY) Sakinata, Ariyanti Lady; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 4 No. 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.38020

Abstract

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain apakah persamaan putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Sby dan putusan Nomor 54/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Sby Tentang Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan secara bersama-sama oleh kontraktor sehingga menimbulkan disparitas pidana dan apakah penyebab terjadinya perbedaan pertimbangan hakim pada putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan konsep (Conceptual Approach). Bahan hukum primer yang digunakan yaitu putusan pengadilan dan undang-undang, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi beberapa referensi yang relevan dengan substansi penelitian hukum ini. Hasil Penelitian menunjukkan adanya persamaan pada kedua putusan tersebut yakni sama-sama memiliki subyek seorang kontraktor, obyek pidananya pengadaan barang/jasa pemerintah, jenis tindak pidana merugikan kuangan negara, modus dari para pelaku tindak pidana hampir sama, namun perbedaan dari putusan tersebut ialah terkait dengan kerugian negara yang diakibatkan bahwa putusan pertama lebih besar dibandingkan putusan yang kedua. Namun, terkait pengenaan sanksi kedua putusan tersebut jauh berbeda. Penyebab perbedaan pertimbangan hakim yang terjadi pada kedua putusan tersebut terjadi karena terdapatnya faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan diri hakim yakni faktor internal hakim dan faktor eksternal hakim. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Disparitas Pidana, Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 194/PID.SUS/2019/PN MNK TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP TRANSAKSI ELEKTRONIK: Penipuan, Putusan Pidana, Transaksi Elektronik Panjaitan, Andrew Yonathan Panjaitan Yonathan
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 4 No. 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.38041

Abstract

Interaksi menggunakan media yang bersifat nonverbal mudah ditemui dalam era digital sebagai mitra interaksinya. Penggunaan media sebagai alat interaksi pun berubah menjadi berbagai macam media salah satunya sebagai alat transaksi antar masyarakat. Terlepas dari era digital ini, banyaknya kejahatan pun terjadi dalam penggunaan media, terutama dalam tindak penipuan online. Banyaknya masyarakat yang menggunakan media yang bersifat nonverbal dalam bertransaksi, mengakibatkan celah tindak kejahatan dilakukan. Putusan Negeri Manokwari nomor 194/1Pid.sus/2019/PN Mnk, menyatakan pelaku terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal pasal 378 KUHP. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis alasan Penuntut Umum mencantumkan Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 Ayat (1) Undang-Undanng ITE dalam surat dakwaan dalam putusan nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Mnk dan, untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pasal 378 KUHP terkait asas Lex specialis derogat legi generale dalam putusan nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Mnk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undanga, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil dalam penelitian menjelaskan alasan Penuntut Umum tidak cermat dan jelas dalam mencantumkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dalam surat dakwaan terkait tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik dan menganalisis pertimbangan hakim sudah tepat dalam menjatuhkan pasal 378 KUHP terkait asas Lex specialis derogat legi generale dalam putusan nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Mnk
KAJIAN YURIDIS PADA PUTUSAN NO.275/PID.SUS/2019/PN.SBY TENTANG PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL Anggraini, Crisdinata Refta; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 4 No. 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.38044

Abstract

Pada putusan No.275/PID.SUS/2019/PN.SBY mengenai Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Permasalahan yang timbul adalah ketidaksesuaian putusan dengan pasal yang didakwakan. Pasal yang didakwakan adalah Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetapi berdasarkan fakta persidangkan menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek yuridis dan non yuridis sebagai dasar pertimbangan hakim pada putusan No.275/PID.SUS/2019/PN.SBY tentang Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dan Independensi Hakim dalam Memutus Perkara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pengumpulan data dengan studi Pustaka dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus,dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pada putusan No.275/PID.SUS/2019/PN.SBY tidak memperhatikan segi yuridis dan non yuridis. Aspek yuridis berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, hakim tidak memperhatikan keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti yang telah diungkapkan dalam persidangan. Hakim hanya berfokus pada dakwaan penuntut umum, pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana terdakwa sedangkan berdasarkan pertimbangan non yuridis hakim tidak mempertimbangkan latar belakang perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa. Selain hal tersebut hakim juga belum menerapkan independensial praktis nyata dalam membuat putusan, dikarenakan adanya pengaruh pihak lain dalam penyelesaian perkara. Kata Kunci: UU ITE, Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, Penghinaan di media sosial
Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 Terhadap Lokalisasi Ban Sepur Wonokromo Puspita, Audy Clara; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 4 No. 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.38059

Abstract

Surabaya memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 yang mengatur tentang larangan menggunakan bangunan untuk melakukan perbuatan asusila serta pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila. Pasal 2 huruf b Perda tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa setiap orang di Kota Surabaya dilarang melakukan perbuatan pemikatan untuk berbuat asusila. Perda tersebut menjadi acuan bagi Pemkot Surabaya untuk menanggulangi praktik prostitusi yang ada di Surabaya. Salah satu tempat yang digunakan sebagai praktik prostitusi di Surabaya adalah lahan di sebelah timur Stasiun Wonokromo. Prostitusi harus ditanggulangi karena mempunyai dampak buruk bagi lingkungan serta tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Prostitusi juga menjadi sarang penyebaran penyakit Human Immunodeficiency Virus. Penelitian bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum Perda Nomor 7 Tahun 1999 serta hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi di Lokalisasi Ban Sepur Wonokromo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Satpol PP Surabaya dan Mantan Pekerja Seks Komersial. Dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi lalu dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi di Ban Sepur Wonokromo yang terjaring razia oleh Satpol PP Surabaya dilakukan sesuai dengan ketentuan Perda yang tergolong tipiring tidak memberi efek jera terhadap PSK yang tertangkap. Pada tahun 2018 dan 2019 dilakukan empat kali kegiatan penertiban hasilnya sebanyak empat puluh PSK terjaring. Hambatan penegakan hukum diantaranya jumlah personil minim untuk mengawasi dan melakukan patrol di wilayah Surabaya yang berpotensi digunakan sebagai tempat praktik prostitusi dan ancaman sanksi tergolong rendah.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 4 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue