cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 19 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum" : 19 Documents clear
PROBLEMATIKA HUKUM PEMBATALAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015) KUSUMA DEWI, MEGA; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24391

Abstract

Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait kewenangan pembatalan Peraturan Daerah berada ditangan menteri dalam negeri atau gubernur. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 membatalkan kewenangan menteri dalam negeri atau gubernur dalam membatalkan Peraturan Daerah dengan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang masalah problematika hukum dalam kewenangan pembatalan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan adapun pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data yang digunakan dengan mengunakan data sekunder, dengan bahan hukum primer berupa perundang-undangan.Hasil penelitian dan pembahasan yaitu Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 membatalkan kewenangan menteri dalam negeri atau gubernur dalam membatalkan peraturan Daerah dengan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung melalui judicial review. Dalam hal ini menyebabkan ketidakefisienan dan membutuhkan waktu cukup lama dalam pembatalan peraturan daerah dengan melalui jalur Mahkamah Agung. Kata kunci: kewenangan Mahkamah Agung, kewenangan pemerintah, dan hak menguji peraturan daerah.
Tinjauan Yuridis Pasal 134 Huruf G Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Konvoi Motor EKA PUTRA PRIYONO, FRYANSAH; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24665

Abstract

Emmilia Rusdiana, S.H.,M.H Abstrak Pasal 134 Huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan adalah kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bertugas, ambulan yang mengangkut orang sakit, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia, kendaraan pimpinan dan pejabat Negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu Negara, iring-iringan pengantar jenazah dan konvoi/kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kaitan konvoi moge dengan tindak pidana dan tindakan Kepolisian terhadap konvoi moge. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan masalah dalam peneltian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Konvoi moge bukan merupakan bagian dari kepentingan tertentu seperti yang teruang dalam Pasal 134 huruf g UU LLAJ, karena tidak memenuhi sebagai kendaraan yang harus diprioritaskan, serta konvoi moge tidak memenuhi kepentingan keagamaan, kepentingan kenegaraan, kegiatan olahraga, dam kegiatan seni dan budaya. Kegiatan yang dilakukan di Sleman tidak memenuhi kepentingan keagamaan, kepentingan kenegaraan, kegiatan olahraga, dan kegiatan seni budaya sehingga tidak perlu diprioritaskan untuk mendapatkan pengawalan. Konvoi moge tersebut juga mengabaikan pelanggaran lalu lintas dan tidak ditindak oleh kepolisian. Kepolisian tidak melaksanakan tugas pokok sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpelihanya keamanan dan ketertiban umum. Kata kunci: konvoi moge, undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, larangan Abstract Article 134 Sub-Article g of Law Number 22 Year 2009 Concerning Traffic and Road Transportation which reads road users who have the primary right to take precedence are fire extinguishers on duty, ambulances carrying sick people, vehicles to provide assistance in traffic accidents, the vehicle of the leadership of the State Institution of the Republic of Indonesia, the vehicle of leadership and official of the foreign State as well as the international institution which is the guest of the State, the convoy / convoy / vehicle carrying process for a particular interest according to the consideration of the officer of the Police of the Republic of Indonesia. This study has a purpose to analyze whether the big motors convoy is a crime and how the police action against big motors convoy . This legal research is a normative juridical legal research. Problem approach in this research is approach of law and case approach (case approach). The analysis used in this research is done descriptively. The Moge convoy is not a part of a particular interest as it is contained in Article 134 Sub-Article g of the LLAJ Law, because it does not fulfill as a priority vehicle, nor does the convoy moge fulfill the religious interests, state interests, sports activities, and artistic and cultural activities. Activities undertaken in Sleman do not meet the interests of religion, state interests, sports activities, and cultural arts activities so it does not need to be prioritized to get escort. And in fact the big motors convoy is also a lot of neglect of traffic violations and not acted by the police. The police do not carry out the main duty as a tool of the State that plays a role in maintaining security, and public order, enforce the law, and provide protection, shelter and service to the public in order to maintain security and public order. Keywords: convoy, law number 22 of 2009 on road traffic and road, ban
PROSES PENYELESAIAN PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI DI POLISI RESORT KOTA SIDOARJO DWINDA SAPUTRA, ADHITYA; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24667

Abstract

Sistem peradilan pidana tidak terlepas dari peran dan tugas polisi sebagai penyidik dalam melakukan tugasnya diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Sebagian dari oknum polisi di Polresta Sidoarjo ada yang melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti dan tidak pernah diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggelapan yang dimaksud adalah ketika ada polisi melakukan penggelapan barang bukti yang ada di kantor kepolisian berupa sepeda motor yang masih layak digunakan yang pada mulanya digunakan secara pribadi kemudian dijual kepada pihak lain. Barang bukti berupa sepeda motor yang ada di kantor kepolisian tersebut memang disita sebagai barang bukti dari hasil kecelakaan, hasil pencurian, hasil penindakan tilang dan kejahatan. Hak pinjam pakai yang diberikan bersifat sementara memang perintah dari Kepala Satuan Barang Bukti langsung karena barang bukti berupa sepeda motor semakin banyak dan tempat penyitaan sudah tidak cukup lagi untuk menampung dan merawatnya. Polisi yang melakukan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang seharusnya diproses sebagaimana diatur dalam KUHAP akan tetapi faktanya di Polresta Sidoarjo hanya diproses secara intern kepolisian yaitu hanya diberi teguran lisan karena dianggap melakukan pelanggaran kode etik profesi.Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai proses penyelesaian terhadap polisi yang melakukan tindak pidana penggelapan barang sitaan oleh polisi di Polresta Sidoarjo dan juga mengetahui dan menggambarkan tentang faktor-faktor yang menghambat proses penyelesaian terhadap tindak pidana penggelapan barang sitaan oleh polisi di Polresta Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis dengan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa proses terhadap anggota polisi di Polresta Sidoarjo yang melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti tidak pernah diproses berdasarkan KUHAP akan tetapi hanya diberi teguran lisan. Selain itu faktor penghambat proses penyelesaian penggelapan adalah pertama aturannya sudah memadai akan tetapi pelaksanaanya tidak berjalan dengan baik, kedua terkait dengan aparat penegak hukumnya kesadaran hukumnya kurang, ketiga terkait dengan masyarakatnya yaitu tidak pernah mau dan tidak peduli untuk mengurus barang bukti yang telah disita oleh penyidik, keempat mengenai sarana dan prasarana kurang memadai yaitu untuk tempat penyimpanan barang bukti baik ditingkat polsek maupun polres sangat terbatas sehingga dari pimpinan memberikan kebijakan untuk menggunakan barang bukti berupa sepeda motor sebagai hak pinjam pakai dan kelima budaya hukumnya tentang penggunaan barang bukti berupa sepeda motor secara pribadi yang dilakukan oleh anggota polisi di Polresta Sidoarjo merupakan tradisi yang sudah lama ada di wilayah kepolisian ini dan tidak menjadi rahasia umum lagi bagi intern polisi di wilayah Polresta Sidoarjo.
Penegakan Hukum Pasal 26 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Terkait Sensor Internal Terhadap Isi Siaran Pada Televisi Berlangganan AKBAR ROSYIDI, ACHMAD; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24686

Abstract

Analisis Yuridis Peraturan Larangan Penggunaan Merkuri Terhadap Pengelolaan Bahan Berbahaya dan beracun PUTRA RISNANTYA, ANGGRIAWAN; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24687

Abstract

Hananto Widodo,.S.H.,M.H. Abstrak Permasalahan ini bertajuk pada diratifikasinya Konvensi Minamata oleh Pemerintah Indonesia mengenai pelarangan penggunaan merkuri kedalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017. Dalam salah satu materi muatannya berisi mengenai pelarangan penggunaan merkuri dalam kehidupan sehari-hari. Adanya Undang-Undang Konvensi Minamata tersebut memberikan dampak yang cukup besar bagi penggunaan merkuri di Indonesia karena, penggunaan merkuri di indonesia yang masih diperbolehkan walau tidak jelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH. Namun, UU No. 32 Tahun 2009 telah memasukkan merkuri kedalam Bahan Berbahaya dan Beracun yang penggunaannya dapat digunakan walau terbatas. Penelitian ini untuk menagalisis pengaturan mengenai penggunaan merkuri UU No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH dengan UU Anti Merkuri dan menganalisis akibat hukum pengaturan penggunaan merkuri pasca diterbitkannya UU Anti Merkuri. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara preskriptif. Hasil penelitian, bahwa pengaturan nasional sebelum diterbitkannya UU Anti Merkuri haruslah direvisi kembali mengingat terdapat asas lex specialis derogat legi generali, yakni pengaturan hukum yang lebih khusus dapat mengalahkan aturan yang lebih bersifat umum yakni UU PPLH dan peraturan dibawahnya mengenai merkuri sebagai bahan berbahaya dan beracun. Akibat hukum pasca diterbitkannya Undang-Undang Anti Merkuri ini ialah seluruh peraturan yang mengatur mengenai merkuri haruslah diuji materi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Anti Merkuri sehingga tidak ada peraturan yang tumpang tindih serta demi menciptakan kepastian hukum dalam sebuah aturan. Kata kunci: konvensi internasional, merkuri, bahan berbahaya beracun Abstract This issue refers to the ratification of the Minamata Convention by the Government of Indonesia concerning the prohibition of mercury use into Law No. 11 of 2017. In one of its content material concerning the prohibition of the use of mercury in everyday life. The existence of the Minamata Convention Law has had a considerable impact on the use of mercury in Indonesia due to the use of mercury in inesia which is still permitted although not explicitly stated in Law Number 32 Year 2009 on Management and environmental protection. However, Law no. 32 of 2009 has incorporated mercury into Hazardous and Toxic Substances whose use may be of limited use. Here there is a conflict of norms regarding the use of mercury as the focus of this study. This study to intends determine the use of mercury Law no. 32 Year 2009 on Management and environmental protection with Anti-Mercury Law. And know the legal consequences of regulating mercury use after the issuance of Anti-Mercury Law. This research is normative legal research. The approach used in this research is legislation and conceptual approach. There are two type of material used law is the law of primary and secondary resources. This research is using prescriptive technique. The results of this research, that the national arrangement before the issuance of Anti-Mercury Law must be revised again considering the lex specialis derogat legi generali principle, that special law arrangement can defeat the more general rule of law Management and environmental protection and its regulation concerning mercury as dangerous and poisonous material. As a result of the law following the issuance of the Anti-Mercury Law, all regulations governing mercury must be tested in accordance with the provisions of the Anti-Mercury Law so that there are no overlapping regulations and to create legal certainty in a rule. Keywords: international convention, mercury, hazardous and toxic material
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 0122/PDT.G/2014/PN.SBY TENTANG PETITUM YANG TIDAK JELAS DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN MIFTAHUL JANNAH, INTAN; TAMSIL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24733

Abstract

pelaksanaan kewajiban menyelesaikan perkara di pengadilan industrial dalam waktu 50 hari PAHLEVI ISKANDAR, AKBAR; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24734

Abstract

The problems of industrial relations disputes are becoming increasingly complex and complex, so that rapid and appropriate, just, and inexpensive institutions and mechanisms for dispute settlement of industrial relations are needed. The word quickly must be interpreted as a strategic effort that makes the judicial system as an institution that can guarantee the achievement of justice in the rapid enforcement of law by the seeker of justice. the judicial process can take place quickly as described in Article 103 of the PPHI Law which gives a time limit of 50 days, but some decisions are cut over 50 days, the problems taken in this study How Implementation of Article 103 of Law Number 2 Year 2004 About Dispute Settlement Industrial Relations about the case which was decided at the latest within 50 days at the Surabaya Industrial Relations Court ?, What are the Constraints faced by the Surabaya Industrial Relations Court to run the trial process in accordance with the provisions of Article 103 of Law Number 2 of 2004?The type of research used is empirical law study that includes research on legal identification and research on legal effectiveness, using qualitative method that is data obtained, both primary and secondary, will be presented descriptively, and then given a conclusion, the data obtained by interview and documentation . The implementation of the obligation to settle the case in the Surabaya PHI has not been able to run maximally this is evidenced by the fact that the number of judgments exceeding the deadline of 50 days, the less than optimal implementation occurs due to various obstacles that resulted in the decision of the judges beyond the time limits set forth in theincluding constraints, among others, community factors such as awareness to attend the scheduled trial schedule, the readiness of the court file and the evidence that should be presented in the hearing. The absence of legal consequences resulting from a decision that exceeds the 50-day time limit and only the courts and the judges are being reprimanded by the Supreme Court so that the parties are minimally aware of the timely completion of industrial relations affairs.
ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI BANK JATIM CABANG HR. MUHAMMAD SURABAYA DAN CABANG JOMBANG (PUTUSAN NOMOR 77/Pid.Sus/2013/PN.Sby DAN PUTUSAN NOMOR 142/Pid.sus/TPK/2015/PN.Sby) SEPTIK PRIANDA, NISYA; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.25184

Abstract

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN AJUDIKASI KOMISI INFORMASI PUBLIK JAWA TIMUR NOMOR: 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 TERHADAP KEABSAHAN ALIH FUNGSI WADUK SAKTI SEPAT DI KELURAHAN LIDAH KULON, KECAMATAN LAKARSANTRI, KOTA SURABAYA PUSPITARINI, ELISADIAH; TAMSIL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.25190

Abstract

PENGAWASAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TERKAIT KESELAMATAN PENUMPANG JASA ANGKUTAN BUS AKDP JAWA TIMUR UBUDINA, ACHSANATYA; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.25192

Abstract

Abstrak Bus AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) merupakan Angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dengan menggunakan bus umum yang terikat dalam trayek. Bus AKDP wajib memenuhi persyaratan standar pelayanan minimal (SPM) yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Namun kenyataannya masih ada bus AKDP yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal. Pengawasan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan UPTD Terminal Purabaya sangat diperlukan dalam memperhatikan pemenuhan standar pelayanan minimal dan kewenangan pengawasan didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini mengkaji tentang pengawasan pelaksanaan standar keselamatan terhadap penumpang jasa angkutan bus AKDP di Terminal Purabaya serta kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Purabaya dalam pengawasan pelaksanaan standar keselamatan terhadap penumpang jasa angkutan bus AKDP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan pelaksanaan standar pelayanan minimal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan UPTD Terminal Purabaya terhadap bus AKDP yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan kendala yang di hadapi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara kepada informan, dokumentasi dan juga melakukan observasi langsung terhadap bus AKDP yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal. Data yang sudah terkumpul akan di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan cara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan UPTD Terminal Purabaya melakukan pengawasan kepada bus AKDP yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal dilakukan dengan cara yaitu, pertama pengawasan preventif dengan patroli setiap hari, sidak seminggu 3 sampai 4 kali oleh pihak UPTD Terminal Purabaya, operasi gabungan, dan sosialisasi kepada PO yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan UPTD Terminal Purabaya. Kedua, pengawasan represif dengan melakukan sanksi administratif ditujukan kepada PO dan sanksi pidana ditujukan kepada pengemudi. Adapun kendala yan menghambat Dinas Perhubungan Jawa Timur dan UPTD Terminal Purabaya dalam melakukan pengawasan, yaitu ketidaksadaran hukum bagi pengemudi atas pentingnya keselamatan, kesehatan pengemudi, masyarakat, dan keterbatasan dana yang dimiliki PO dalam perawatan bus AKDP. Kata Kunci :Pengawasan, Standar Pelayanan Minimal, Bus AKDP Abstract Among Cities in Provience Bus (AKDP Bus) is a transportation from one city to another city that through between regions of districts in the same region provinces by using a public bus-carthat bounded in route. Among City in Provience Bus obliged to fulfill the requirements of Minimum Service Standards (MSS) as regulated in article 2 paragraph (2) Regulation of The Minister of Transportation of Republic Indonesia Number 29 Year 2015 About Minimum Service Standards of Transportation of PeopleWith Public Motor In Route.But in reality there are busses that still have not fulfill the minimum service standards. Supervision of the department of transportation provinces of east java and the UPTD Purabaya Bus Station was needed to see the fulfillment of minimum standards of service and authority supervision based on laws and regulations. This study aims to determine the supervision of the implementation of minimum service standards undertaken by the Department of transportation of East Java Province and UPTD Purabaya Bus Station to wards AKDP bus that does not meet the minimum service standards andconstraints faced. This research uses a type of juridical sociology research. Data obtained through interviews to informants, documentationand also direct observation of the AKDP bus that does not meet theminimum service standards. The data that have been collected will beanalyzed descriptively &amp qualitatively. The results of the reseach to show you how the department of transportation province of east java and UPTD Purabaya Bus Station to supervise the of their bus that do not meet the minimum standards of service conducted in such a way that is, first preventive supervision with patrol every day, the inspection a week 3 to 4 times by the party the UPTD Purabaya Bus Station, cross-border operations against the, and socialization to po that imposed by the local office of transportation the province of east java and UPTD Purabaya Bus Station. Second, supervision repressive by doing administrative sanctions addressed to PO and criminal sanctions intended to the driver. Found a number of problems that inhibits the department of transportation east java and UPTD Purabaya Bus Station in monitoring, namely unconsciousness law over the importance of the safety of the driver, the driver health, the community, and the limited fund owned by po in the treatment of their AKDP bus. Keywords: Supervision, Minimum Service Standards, AKDP Bus

Page 1 of 2 | Total Record : 19

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue