Articles
34 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1 No 2 (2013)"
:
34 Documents
clear
<![CDATA[TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT DALAM LAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DI KELURAHAN WONOKROMO KECAMATAN WONOKROMO KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[DENNY CANDRA PRATAMA]]>
<![CDATA[ Publika Vol 1 No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/publika.v1n2.p%p
<![CDATA[ABSTRAK Surat Keterangan Tidak Mampu ( SKTM ) adalah surat pernyataan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kelurahan. Biasanya digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan keringanan biaya kesehatan maupun biaya pendidikan. Dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu ini maka pihak penyedia jasa kesehatan atau pendidikan akan mengerti bahwasannya warga atau penduduk tersebut merupakan warga yang kurang mampu. Maka akan dikenakan biaya yang relatif lebih ringan dibandingkan biaya asli atau yang sudah ditetapkan. Tujuan penelitian adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam layanan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yangdiperoleh dari hasil angket, wawancara selama penelitian berlangsung dan data sekunder yang merujuk pada dokumentasi pada Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa angket, wawancara, dokumentasi. Analisis data yang dilakukan adalah pengolahan data kuisioner, pengujian kualitas data, penyusunan hasil laporan IKM,dan membuat simpulan berdarkan atas hasil penelitian yang didapat. Hal itu mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tingkat Kepuasan Masyarakat Dalam Layanan Pembuatan SKTM di Kelurahan Wonokromo dapat diketahui hasil penilaian masyarakat terhadap kinerja yang diberikan petugas Kelurahan Wonokromo dalam kategori Baik. Dengan total IKM konversi sebesar 74. Penilaian dari 150 responden tersebut sesuai dengan apa yang mereka rasakan atas pelayanan yang mereka terima ketika mengurus pembuatan SKTM di Kelurahan Wonokromo. Hasil penilaian masyarakat tersebut dapat digunakan sebagai bahan acuan perbaikan pelayanan di Kelurahan Wonokromo sehingga kedepannya tingkat kualitas pelayanan di Kelurahan Wonokromo semakin membaik. Kata Kunci : SKTM , kepuasan masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat]]>
<![CDATA[AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) (STUDI PADA ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2011 DI DESA SARENG KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN) ]]>
<![CDATA[ELGIA ASTUTY]]>
<![CDATA[ Publika Vol 1 No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/publika.v1n2.p%p
<![CDATA[ABSTRAK Akuntabilitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan good governance khususnya pada instansi pemerintah. Perwujudan akuntabilitas dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsipnya. Tujuan dari penerapan prinsip-prinsip tersebut agar pemerintah dapat meningkatkan kinerja secara efektif dan transparan didukung dengan komitmen yang kuat untuk melaksanakannya. Pemerintah Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun merupakan instansi pemerintahan level desa yang mendukung terwujudnya good governance khususnya akuntabilitas. Akuntabilitas tersebut salah satunya terdapat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang menjadi anggaran tahunan untuk melaksanakan program-program desa. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di pemerintahan Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun pada Alokasi Dana Desa (ADD). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Sareng, Tim Pengelola ADD Desa Sareng, Wakil Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Ketua Posyandu Lansia, Ketua UP2K PKK, dan perwakilan masyarakat Desa Sareng. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah melaksanakan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2011. Secara umum akuntabilitas di pemerintahan Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi. Menurut hasil analisis berdasarkan tahapan pengelolaan ADD, yaitu pada tahap pelaksanaan, pelaksanaan program Posyandu Lansia hanya berjalan selama enam bulan dan selanjutnya program ini tidak berjalan. Namun demikian, sisa dana Posyandu Lansia yang tidak berjalan tersebut dialihkan untuk kegiatan lain tanpa menyertakan bukti penggunaan yaitu kuitansi sesuai dengan ketetapan yaitu Peraturan Bupati Madiun Nomor 8 Tahun 2011. Diharapkan untuk pelaksanaan kedepannya, pemerintah Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun bisa melaksanakan pengelolaan ADD berdasarkan peraturan yang ada secara keseluruhan tanpa ada persyaratan yang dilewatkan. Kata Kunci: Akuntabilitas, Pemerintahan Desa, APBDes, ADD]]>
<![CDATA[MANAJEMEN TRANSPORTASI TRAYEK BUS ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI (AKAP) DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[ERWIN INDRA PRANATA]]>
<![CDATA[ Publika Vol 1 No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/publika.v1n2.p%p
<![CDATA[ABSTRAK Transportasi ialah kegiatan pemindahan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Untuk menciptakan suatu sistem transportasi, maka diperlukan suatu proses manajemen transportasi yang baik. Di kota seperti Surabaya, salah satu moda yang digunakan adalah Bus. Klasifikasi perjalanan bus di Surabaya terbagi menjadi dua yakni Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) serta Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Mengingat Surabaya adalah kota besar, maka diperlukan suatu upaya untuk mengatur trayek bus, salah satunya dengan melakukan pengalihan trayek. Dinas Perhubungan Kota Surabaya merupakan instansi yang sedang melakukan upaya pengalihan trayek bus AKAP di Surabaya. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis manajemen transportasi trayek bus AKAP yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah Pegawai Dinas Perhubungan Bidang Angkutan, Petugas Dinas Perhubungan di Terminal, khususnya terminal Tambak Osowilangun yang menjadi tujuan dari pengalihan trayek bus AKAP tersebut, pengusaha otobus serta para penumpang. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan Surabaya serta UPTD terkait telah melakukan upaya dalam manajemen transportasi trayek bus AKAP di Surabaya. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan melakukan pengalihan trayek dari terminal Purabaya menuju terminal Tambak Osowilangun (TOW). Secara umum, upaya pengalihan trayek yang telah dilakukan berjalan dengan baik walaupun masih ada berbagai kelemahan yang ada. Berdasarkan hasil analisis indikator manajemen transportasi di dalam Salim (2003), faktor safety (keamanan), faktor regularity (aturan) serta faktor comfort (kenyamanan) telah terlaksana dengan baik. Namun masih terdapat kelemahan yang teridentifikasi, yakni pada faktor economy (efisien) dimana dalam pengalihan trayek tersebut, waktu serta jarak perjalanan menjadi tidak efektif. Diharapkan untuk kedepannya, Dinas Perhubungan Surabaya dapat melaksanakan pengalihan trayek bus sesuai indikator manajemen transportasi secara keseluruhan tanpa ada kelemahan. Kata kunci : Manajemen Transportasi, Trayek]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK (Studi tentang Kawasan Terbatas Merokok di Stasiun Gubeng Surabaya) ]]>
<![CDATA[PUTRI AYU LENDROWATI]]>
<![CDATA[ Publika Vol 1 No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/publika.v1n2.p%p
<![CDATA[ABSTRAK Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok merupakan salah satu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mengendalikan dampak negatif merokok yang dapat merugikan kesehatan masyarakat. Lokasi penelitian ini adalah Stasiun Gubeng Surabaya. Observasi awal penelitian ini menunjukkan hambatan dalam implementasi Kawasan Terbatas Merokok, antara lain pelanggaran oleh penumpang, ketidakjelasan penunjuk arah smoking area yang telah disediakan, smoking area yang disediakan belum memenuhi standar, dsb. Kondisi ini tidak sejalan dengan Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok yang telah mengatur standar pelaksanaan kawasan terbatas merokok dalam upaya penanggulangan bahaya akibat merokok. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan kedepannya dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Terbatas Merokok di Stasiun Gubeng Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini berdasarkan model Smith adalah pola interaksi yang dilakukan sudah cukup baik dan intens, namun diperlukan perbaikan fasilitas agar sesuai dengan standar yang ditentukan. Target group sebagian besar sudah cukup tertib perilaku merokoknya walau masih ditemui pelanggaran. Organisasi pelaksana kebijakan sudah cukup baik dalam memenuhi tanggung jawabnya namun kedepannya diperlukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya karena belum pernah dilakukan koordinasi. Environmental factors cukup mempengaruhi kebijakan ini namun dapat difasilitasi sehingga dapat meminimalisir pengaruh negatif yang timbul. Kesimpulannya bahwa implementasi kebijakan ini sudah cukup baik namun masih memerlukan perbaikan kedepannya, misalnya perbaikan fasilitas smoking area yang disediakan dan koordinasi dengan pihak terkait lainnya. Kata kunci: Implementasi, Kawasan Terbatas Merokok]]>
<![CDATA[ANALISIS PELAYANAN KESEHATAN PADA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) LANJUT USIA DI RW VI KELURAHAN KLAMPIS NGASEM KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[VIVI ROSALINA OCTAVIANI]]>
<![CDATA[ Publika Vol 1 No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/publika.v1n2.p%p
<![CDATA[Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah lansia cukup banyak. Kecenderungan peningkatan populasi lansia tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus agar para lansia dapat terjaga kesehatannya. Sebagai wujud pelayanan kesehatan dari pemerintah kepada kelompok lansia yaitu melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia. Posyandu Lansia merupakan suatu bentuk keterpaduan pelayanan kesehatan dasar terhadap lansia di tingkat desa dalam masing-masing wilayah kerja Puskesmas. Tujuan dari Posyandu Lansia adalah meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan lansia di masyarakat, sehingga terbentuk pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan lansia. Salah satu Posyandu Lansia di Surabaya yang masih aktif hingga saat ini adalah Posyandu Lansia yang berada di RW VI Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelayanan kesehatan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) lanjut usia di RW VI Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari petugas kesehatan puskesmas, para kader posyandu lansia, dan lansia selaku pengguna layanan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini mendeskripsikan pelayanan kesehatan posyandu lansia dapat dilihat dari indikator tangibles (penampakan fisik) menunjukkan bahwa sudah mampu menciptakan kenyamanan bagi para lansia, reliability (kemampuan) yang dimiliki penyedia layanan juga menunjukkan sudah cukup bagus, selanjutnya responsiveness (daya tanggap) yang ditunjukkan penyedia layanan juga cukup baik, assurance (kesopanan atau keramahan) sudah sangat baik, dan yang terakhir empathy (perhatian) dimana kepedulian yang sangat besar telah diberikan kepada lansia. Jadi dapat disimpulkan bahwa posyandu lansia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada lansia. Namun masih perlu adanya penambahan tenaga medis dari puskesmas, peningkatan intensitas dalam pemberian penyuluhan kepada para lansia, menerapkan pengisian Kartu Menuju Sehat (KMS), dan meningkatkan sosialisasi. Kata Kunci: Posyandu Lansia, Pelayanan Kesehatan]]>
<![CDATA[TINGKAT KEPUASAN PENDERITA KUSTA TERHADAP PELAYANAN KESEHATANUNIT RAWAT JALANDI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADAS KABUPATEN NGAWI ]]>
<![CDATA[RULISYAN PUTRI MAHENDRA]]>
<![CDATA[ Publika Vol 1 No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/publika.v1n2.p%p
<![CDATA[ABSTRAK Pelayanan kesehatan merupakan suatu upaya yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat yang berupa pemberian jasa, penyembuhan jiwa dan raga seseorang. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yaitu pelayanan kesehatan bagi para pederita kusta. Kusta merupakan salah satu penyakit kulit menular yang sering menyerang masyarakat kurang mampu yang disebabkan oleh kehidupan yang kurang menjaga baik lingkungan maupun kondisi tubuh masyarakat itu sendiri. Salah satu Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan bagi penderita kusta yaitu unit rawat jalan Puskesmas Padas Kabupaten Ngawi yang merupakan Puskesmas Rujukan bagi seluruh penderita kusta se-Kabupaten Ngawi. Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yangdiperoleh dari hasil angket, wawancara selama penelitian berlangsung dan data sekunder yang merujuk pada dokumentasi, arsip-arsip pada Puskesmas serta Kelurahan Padas. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa angket, wawancara, dokumentasi. Analisis data yang dilakukan mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan bagi penderita kusta unit rawat jalan Puskesmas Padas Kabupaten Ngawi dalam kategori baik dengan total nilai IKM konversi sebesar 81.24. Dari empat belas indikator terdapat indikator yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu indikator kewajaran biaya pelayanan dengan nilai 3.53 dan untuk nilai terendah yaitu pada indikator kepastian jadwal pelayanan dengan nilai 2.99. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan dengan meningkatkan kualitas pelayanan khususnya pada indikator-indikator kualitas pelayanan yang belum berjalan dengan baik serta mempertahankan indikator-indikator kualitas pelayanan yang mendapatkan penilaian sangat baik. Kata Kunci : Kusta, Pelayanan Kesehatan, Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Penderita Kusta]]>
<![CDATA[PENGARUH PESAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT “ CARA AMAN BARENG BUNG IJO” TERHADAP SIKAP MAYARAKAT DALAM PENGGUNAAN ELPIJI TIGA KILOGRAM SECARA BENAR( Studi di RT.11 RW.02 Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo) ]]>
<![CDATA[RINA ANITASARI]]>
<![CDATA[ Publika Vol 1 No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/publika.v1n2.p%p
<![CDATA[ABSTRAK Iklan layanan masyarakat merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mensosialisasikan pesan tertentu dari pemerintah ke masyarakat. Iklan layanan masyarakat sendiri dapat dijadikan sebagai salah satu cara yang ampuh untuk menumbuhkan opini publik yang baik akan suatu hal, sehingga masyarakat dapat mengikuti arahan, anjuran serta proses yang disampaikan dalam iklan layanan masyarakat tersebut. Salah satu iklan layanan masyarakat yang disampaikan pemerintah adalah mengenai penggunaan elpiji tiga kilogram yang benar.Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh pesan iklan layanan masyarakat “cara aman bareng bung ijo” terhadap sikap masyarakat dalam penggunaan elpiji tiga kilogram secara benar(studi di RT 11 RW 02 Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat RT 11 RW 02 Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo yang pernah melihat iklan layanan masyarakat”cara aman bareng bung ijo” dan menggunakan elpiji sebagai bahan bakar untuk memasak. Sampel yang diambil sebanyak 69 responden dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan Regresi Linier Sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwadari hasil perhitungan regresi linier sederhana,nilai koefisien determinasi R Square dari variabel pesan iklan layanan masyarakat terhadap sikap masyarakat dalam penggunaan elpiji tiga kilogram secara benar sebesar 50.9% (sig <0,05), sedangkan sisanya 49,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian dari hal tersebut menunjukkan bahwa pesan iklan layanan masyarakat “cara aman bareng bung ijo” berpengaruh terhadap sikap masyarakat RT 11 RW 02 Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dalam penggunaan elpiji tiga kilogram secara benar. Meskipun berpengaruh, perlu dilakukan evaluasi dan juga pengawasan lebih lanjut untuk meningkatkan dan juga menjaga agar opini masyarakat yang telah terbentuk tidak hilang dan tetap mau menggunakan elpiji tiga kilogram dengan cara yang aman sesuai dengan isi dari pesan iklan layanan masyarakat yang telah disampaikan. Kata kunci : Iklan layanan masyarakat , sikap masyarakat]]>
<![CDATA[Analisis Implementasi Migrasi Free Open Source Software (FOSS) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan ]]>
<![CDATA[ULFA DEASY PERTIWI]]>
<![CDATA[ Publika Vol 1 No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/publika.v1n2.p%p
<![CDATA[ABSTRAK Pengembangan e-Government merupakan salah satu agenda yang menjadi perhatian Pemerintah Republik Indonesia dalam satu dekade terakhir. Migrasi perangkat lunak ilegal menjadi perangkat lunak legal berbasis FOSS di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan merupakan salah satu bentuk dari implementasi e-Government di level Pemerintah Daerah. Keberhasilan Pemkot Pekalongan dalam mengimplementasikan migrasi FOSS secara berkelanjutan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan badan non-SKPD di lingkungan pemerintahannya membuat Kota Pekalongan menjadi salah satu pilot project pemanfaatan FOSS di lingkungan Pemerintah Daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi migrasi FOSS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dan staf sekretariat Diskominfo Kota Pekalongan. Tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data digunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kesuksesan implementasi migrasi FOSS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dipengaruhi oleh delapan elemen. Dukungan dari berbagai pihak serta pondasi kebijakan yang kuat telah berhasil menciptakan political environment yang kondusif dalam proyek ini. Dari segi leadership, peran Walikota Pekalongan sebagai Chief Executive Officer dalam proyek ini sudah cukup maksimal. Untuk aspek planning, perencanaan jangka panjang yang matang terwujud dalam Rencana Strategis Teknologi Informasi Tahun 2009-2013. Untuk keterlibatan stakeholders telah terjalin melalui kemitraan yang mencakup seluruh elemen masyarakat. Prinsip transparency terwujud dalam bentuk akses informasi melalui website dan pertemuan secara langsung dengan para stakeholders. Dari sisi budgets, ketersediaan sumber dana selama proyek berlangsung terjamin karena seluruh dana yang digunakan bersumber dari APBD. Pada segi technology, terdapat nilai-nilai kebijaksanaan dalam pemilihan teknologi dalam proyek yang tercermin dari pemilihan teknologi yang disesuaikan dengan anggaran dan kemampuan pelaksana proyek. Aspek innovation juga terus dipenuhi oleh pelaksana proyek melalui penggunaan aplikasi-aplikasi baru. Kata kunci: implementasi, Free Open Source Software]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus Parkir Berlangganan Di Jalan Gajah Mada Sidoarjo) ]]>
<![CDATA[SANJANI MAS AGUS HARDIAN]]>
<![CDATA[ Publika Vol 1 No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/publika.v1n2.p%p
<![CDATA[ABSTRAK Dalam rangka mencegah terjadinya kebocoran pendapatan dari sektor parkir serta meningkatkan pelayanan parkir di Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerapkan mekanisme pembayaran parkir secara berlangganan. Pembayaran dilakukan setiap tahun bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat di Seluruh wilayah Jawa Timur. Sebelum metode parkir berlangganan diterapkan, pada tahun 2005, pendapatan dari sektor parkir Kabupaten Sidoarjo hanya mencapai Rp252.305.000,00, namun setelah diterapkan, pada tahun 2012 pendapatan mencapai Rp20.754.231.000,00. Hal itu menunjukkan bahwa mekanisme ini memberi kontribusi yang baik bagi pendapatan, namun untuk dikatakan baik, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atas kewajiban membayar pun harus diberikan sesuai dengan ketentuan pelayanan parkir yang didasari dengan peraturan yang tertuang pada peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi pelayanan parkir berlangganan di Jalan Gajah Mada yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat sebagai ganti atas kewajibannya membayar retribusi parkir setiap tahunnya dengan berlandaskan model implementasi yang dikembangkan Edward yang dilihat dari indikator Disposisi, Komunikasi, Sumber Daya dan Struktur organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan pelaksanaan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir berlangganan di Jalan Gajah Mada belum berjalan dengan maksimal. Perlu adanya perbaikan pelaksanaan untuk menyesuaikan dengan SOP parkir yang telah ditetapkan. Pada variabel komunikasi masih perlu peningkatan kualitas komunikasi kepada masyarakat mengenai posisi pasti titik parkir berlangganan serta himbauan masyarakat untuk tidak memberi imbalan kepada juru parkir. Variabel disposisi perlu penekanan pada penyediaan kartu kendali, serta rendahnya insentif yang diterima juru parkir yang berpengaruh pada tindakan juru parkir dalam melaksanakan kewajibannya seperti dalam memberikan karcis kepada pengguna pakir yang berasal dari luar Sidoarjo. Dari variabel sumber daya dirasakan sudah cukup baik oleh pengguna parkir Jalan Gajah Mada. Indikator struktur organisasi perlu perbaikan atas terjadinya tumpang tindih jabatan atau overlapping serta pemekaran jumlah juru parkir liar. Beberapa hal yang dapat disarankan adalah peningkatan sosialisasi, peningkatan kesejahteraan juru parkir, pengendalian jukir liar, pencegahan overlapping dan pengetatan penyediaan kartu kendali. Kata kunci: Implementasi, Parkir Berlangganan]]>
<![CDATA[PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI BERBASIS KOMUNITAS (Studi Pada Bank Sampah Pitoe Kelurahan Jambangan, Surabaya) ]]>
<![CDATA[SYIFAUL MUHASH SHONAH]]>
<![CDATA[ Publika Vol 1 No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/publika.v1n2.p%p
<![CDATA[ABSTRAK Pengelolaan sampah mandiri berbasis komunitas merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk mengurangi timbunan sampah yang bertambah setiap harinya. Pengelolaan sampah secara mandiri ini mengutamakan peran komunitas melalui wadah bank sampah untuk mampu mengelola sampah yang dihasilkan dalam skala terkecil, yaitu rumah tangga. Pengelolaan sampah ini antara lain dilakukan melalui pemilahan dan penjualan sampah dari warga atau nasabah yang masih bisa dijual kembali kepada pengepul dan akan masuk pada tabungan masing-masing nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan masyarakat yang terjadi melalui pengelolaan sampah mandiri berbasis komunitas pada bank sampah pitoe kelurahan Jambangan, Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan metode yang digunakan adalah Kualitatif. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Lurah Jambangan, Sekertaris Kelurahan Jambangan, Manajer Bank Sampah Pitoe dan juga nasabah dari bank sampah pitoe. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan yang terjadi melalui pengelolaan sampah mandiri berbasis komunitas sudah berjalan dengan baik meskipun ada beberapa kekurangan yang terjadi karena faktor manusia. Antara lain disebabkan karena kurangnya dukungan dan fasilitasi oleh instansi terhadap pengelolaan bank sampah secara khusus. Oleh karena itu, perlu diadakan evaluasi dan monitoring lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas dari pengelolaan sampah mandiri berbasis komunitas ini sendiri. Kata kunci: Proses Pemberdayaan Masyarakat, Sampah, Pengelolaan, Komunitas]]>
