cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
Social Sciences
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3 No 1 (2015)" : 15 Documents clear
PENERAPAN SISTEM E-ID (ELEKTRONIK IDENTITAS) DI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI JATIM REGIONAL VII  (Studi Pada Pelayanan Pembuatan Identitas Peserta  BPJS Kesehatan) BAYU ADITYATMA PERMADI
Publika Vol 3 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n1.p%p

Abstract

PENERAPAN SISTEM E-ID (ELEKTRONIK IDENTITAS) DI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI JATIM REGIONAL VII (Studi Pada Pelayanan Pembuatan Identitas Peserta BPJS Kesehatan) Bayu Adiyatma Permadi S1 Ilmu Administrasi Publik, FIS, UNESA (Bayuadiyatmapermadi@gmail.com) Eva Hany Fanida S.AP., M.AP Abstrak Pembangunan nasional di Indonesia bertujuan untuk menciptakan perluasan kesempatan bagi terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat seperti hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan. Salah satu yang menjadi pusat perhatian pemerintah adalah masalah hak dasar kesehatan di Indonesia. Terkait dengan permasalahan kesehatan, tidak semua lapisan masyarakat mampu untuk berobat karena beberapa faktor. Melihat permasalahan yang terjadi di bidang kesehatan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam bidang pembangunan kesehatan yaitu pemanfaatan e-governemnt. Tujuan pemerintah memanfaatkan elektronik government guna mengatasi masalah yang dihadapi BPJS Kesehatan di tingkat pusat maupun daerah. Jumlah peserta BPJS Kesehatan yang semakin meningkat mendaftar seacara manual, pemerintah mengeluarkan sistem baru untuk BPJS Kesehatan yaitu Sistem E-Id. Pengguna sistem E-Id mayoritas masyarakat umum yang sibuk dalam rutinitasnya hari-hari. Penggunaan sistem E-Id yang melalui website tidak harus pada jam kerja kantor BPJS Kesehatan. Penerbitan E-Id selain melalui website BPJS Kesehatan, peserta juga dapat langsung mengujungi teller bank yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan ataupun langsung mengujungi kantor BPJS Kesehatan pada jam efektif kerja kantor.Berdasarkan terobosan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan dalam mengeluarkan sistem baru, maka dibutuhkan suatu Implementasi sistem baru tersebut yang bernama sistem E-Id. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk skripsi dengan judul Penerapan Sistem E-Id (Elektronik Identitas) Di Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Pemerintah Provinsi Jatim Regional VII (Studi Pada Pelayanan Pembuatan Identitas Peserta BPJS Kesehatan. Pemerintahan berbasis elektronik atau dikenal dengan sebutan e-government menjadi popular seiring perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Indrajit (2002:2-4) menguraikan beberapa definisi e-government dari berbagai komunitas atau institusi dunia, seperti bank dunia (world bank) yang mendefisinikan e-government sebagai berikut : E-government refers to the use by government agancies of information technologies (such as wide area networks, the internet, and mobile computing) that have ability to transform relations with citizens, business, and other arms of government. E-id merupakan sistem online dalam kepesertaan menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan sistem E-Id pada pelayanan peserta BPJS Kesehatan di Pemrov Jatim Regional VII khususnya kota Surabaya. Adapun fokus penelitian yang diguankan dalam penerapan E-Id di BPJS Kesehatan dengan menganalisis faktor political environment, leadership, planning, stakeholders, transparency/visibility, budgets, technology, dan innovation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Id pada pelayanan BPJS Kesehatan di Pemrov Jatim Regional VII kota Surabaya sudah berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa faktor penghambat. Hal tersebut diketahui melalui implementasi elemen political environment yang bertipe TDP (Top down project), elemen leadersip yang mana peran kepala tiap-tiap departemen BPJS Kesehatan Pemrov Jatim Regional VII dalam penerapan E-Id cukup baik, karena pimpinan mampu mempengaruhi bawahannya untuk melaksanakan kebijakan E-Id yang target sasaranya adalah masyarakat, elemen planning yang sudah terealisasi dengan baik dari mulai pendaftaran sistem manual dan berubah menjadi sistem online, elemen stakeholders yang memiliki komitmen tinggi dan menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antara pegawai satu dengan pegawai lain dan pegawai dengan masyarakat, elemen transparency/visibility yang mampu diwujudkan dengan segala informasi BPJS Kesehatan melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, elemen budgets yang menunjukkan efesiensi anggaran dalam membangun suatu sistem, elemen technology yang selalu dikembangkan dan sampai saat ini database E-Id menggunakan database “DB2 SQL Server dan Aplication Java Application” yang mana program database tersebut menjadi database terbaik karena telah dipercaya dan dipergunakan oleh banyak perusahaan kecil maupun besar di dunia dan nasional dan elemen innovation E-Id BPJS Kesehatan Pemrov Jatim kota Surabaya bentuk inovasi yang dilakukan pegawai BPJS Kesehatan Surabaya melakukan sosialisasi-sosialisasi ke perusahaan dan masyarakat untuk mempresentasikan bagaimana cara menggunakan system yang baru dikeluarkan BPJS Kesehatan yaitu system E-Id. Kata kunci : Elektronic Government, E-Id
PEMBINAAN ANAK PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KAMPUNG ANAK NEGERI KOTA SURABAYA MAS DINAR ANGKAWIJAYA KALIMASA
Publika Vol 3 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n1.p%p

Abstract

PEMBINAAN ANAK PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KAMPUNG ANAK NEGERI KOTA SURABAYA Mas Dinar Angka Wijaya Kalimasada S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA (masdinar.a.k@gmail.com) Abstrak Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah kelompok masyarakat yang memerlukan pembinaan. Oleh karena itu, Pemerintah kota Surabaya membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Kota Surabaya yang berada dalam naungan Dinas Sosial Kota Surabaya yang bertugas memberikan pelayanan dan pembinaan bagi anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berada di Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Pembinaan PMKS di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian terdiri dari Kepala UPTD, tenaga pembina, dan beberapa klien UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Pembinaan Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya dapat dilihat dari, pertama tahapan penyadaran dan pembentukan perilaku sudah berjalan dengan cukup baik hal ini tak terlepas dari karakter masing-masing anak yang berbeda-beda ketika diberikan pembinaan dan pendampingan oleh pihak UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya, Kedua dari tahapan transformasi pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan telah diberikan dengan baik dan terjadwal sehingga anak PMKS merasakan ada perubahan positif, namun ada beberapa pembinaan yakni balap sepeda dan keterampilan lukisan yang dikhususkan sehingga porsi pemberiaan juga lebih jauh intensif dari pembinaan yang lainnya, Ketiga dari tahapan peningkatan pengetahuan, kecakapan serta keterampilan, UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya telah memberikan upaya yang bagus sehingga menghasilkan klien yang diharapkan. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah pendampingan dan pembinaan yang lebih intensif lagi agar kemampuan klien berjalan dengan baik, perlunya membangun kebersamaan antar klien untuk meminimalkan konflik, dan perlunya perhatiaan merata khususnya berkenaan dengan intensitas pemberiaan pembinaan kemampuaan. Kata Kunci: Pembinaan, dan Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBERIAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SIDOARJO SISKA DUWI SUTANTRI
Publika Vol 3 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n1.p%p

Abstract

EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBERIAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SIDOARJO Siska Dwi Sutantri S1 Ilmu Administrasi Publik, FIS, UNESA (siskadwisutantri@yahoo.com ) Eva Hany Fanida S.AP., M.AP Abstrak Pada dasarnya pelayanan publik dapat diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan perorangan maupun masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Kecenderungan yang terjadi di lapangan para petugas pemberi pelayanan masih memposisiskan masyarakat sebagai pihak yang “melayani” bukan yang dilayani. Permasalahan ini yang menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan publik. Salah satu instansi pemerintah yang menyediakan pelayanan perijinan adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo. Instansi ini yang berkewajiban melayani segala kepengurusan ijin di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data yang diperoleh dengan adanya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan ini Pemerintah kabupaten Sidoarjo mendapatkan pemasukan yang setiap tahunya bertambah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Badan Pelayanan Perijinan terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo. Pengukuran Efektifitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ini menggunakan enam indikator dari keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 , yaitu prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana dan kompetensi petugas pemberi pealyanan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Simple Random Sampling dengan menggunakan rumus slovin. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 90 dari jumlah populasi 701 pemohon yang datang ke kantor BPPT Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuesioner, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data kuantitatif menggunakan analisis statistik dan anlisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan di BPPT Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan sudah cukup efektif. Dari pengujian validitas, reliabilitas, dan analisis statistik-deskriptif dihsilkan bahwa penilaian setiap sub variabel sebagian besar mendapatkan prosentase antara 41% - 60% dimana prosentase tersebut digolongkan dalam kategori cukup efektif. Dari 28 sub variabel yang tercantum dalam kuesioner penelitian terdapat 15 sub variabel yang tergolong kategori cukup efektif dan 13 sub variabel tergolong dalam kategori efektif. Saran yang diberikan peneliti dari hasil penelitian ini meliputi, Memperbaiki proses pelayanan agar tepat dan sesuai dengan proses yang telah ditentukan, melihat masih banyak pemohon yang belum jelas terlkait ketepatan proses pelayanan, Memperbaiki kejelasan prosedur proses pelayanan. Dimana masih banyak pemohon yang bingung dengan alur proses pelayanan. Kata kunci: Efektifitas, pelayanan, IMB
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Pada Pelaksanaan Pelayanan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) di Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya) ARDIANSYAH FITRA RAHMADANI
Publika Vol 3 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n1.p%p

Abstract

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Pada Pelaksanaan Pelayanan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) di Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya) ARDIANSYAH FITRA RAHMADANI ABSTRAK Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Surabaya. Melihat cakupan administrasi kependudukan yang sangat luas yang terdiri dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka dalam laporan ini mengarah ke implementasi Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) di wilayah Kelurahan Kali Rungkut. Dalam pelaksanaan kipem ini masih terdapat beberapa masalah, seperti pendatang yang belum memiliki kipem, sosialisasi tentang kipem yang masih kurang efektif sehingga diperlukan studi implementasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara rinci dan jelas Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 terkait penyelenggaraan program kipem di Kelurahan Kali Rungkut. Subjek dalam penelitian ini adalah Kasi bidang Tata Pemerintahan Kecamatan Rungkut, Kasi bidang Tata Pemerintahan Kelurahan Kali Rungkut, Ketua RW dan penduduk musiman. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data kualitatif dengan melalui reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan, variabel ukuran dan tujuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2011 terkait kipem masih kurang maksimal dan masih sedikit yang memiliki kipem. Variabel sumberdaya manusia masih terdapat kekurangan pegawai, sumberdaya finansial terdapat pungutan keuangan, sedangkan sumberdaya waktu memberikan pelayanan hingga malam hari. Variabel karakteristik agen pelaksana yaitu sosialisasi yang dilakukan tidak tersampaikan ke penduduk musiman. Variabel sikap kecenderungan para pelaksana dalam pembuatan kipem sudah hampir satu tahun belum jadi. Variabel Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yaitu kurangnya komunikasi terkait penyampaian informasi Kipem. Variabel lingkungan ekonomi yaitu adanya biaya pembuatan kipem yang memberatkan pemohon Kipem, dari lingkungan sosial tidak mempengaruhi dan lingkungan politik, kipem dapat digunakan untuk pengganti kartu pemilihan umum. Saran yang diberikan yaitu kebijakan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan, diperlukan sanksi yang lebih rinci dan jelas bagi implementor agar tidak lepas dari tanggung jawabnya serta sanksi bagi pendatang yang tegas bagi pendatang yang belum mendaftar. Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011
Implementasi Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (Studi pada Pelayanan Kepesertaan ELFIN OTOMOSI GULO
Publika Vol 3 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n1.p%p

Abstract

THE IMPLEMENTATION OF BPJS 2014 NO. 1 REGULATION ON THE GUARANTEE OF HEALTH MANAGEMENT AT BPJS BRANCH OFFICE OF GUNUNGSITOLI NIAS ISLAND OF NORTH SUMATERA PROVICE (Study on Membership Services) Elfin Otomosi Gulo ABSTRACT To organize the health insurance, the health of BPJS issued the regulation of BPJS 2014 No. 1 on the management of health insurance. In the practice, there are many problems so that the management implementation of health insurance has not been completely worked as expected. This Thesis discusses on the implementation of health insurance in BPJS Branch Office of Gunungsitoli Nias Islands of North Sumatera Province. The goal of this discussion is to describe the implementation of BPJS regulation 2014 No. 1 on the implementation of health insurance in branch office of BPJS in Gunungsitoli Nias Island of North Sumatera province. The Description in this discussion using implementation theory of Donald Van Metter and Carl Van Horn, with six variables, which are the size and the purpose of policy, resources, the characteristics of implementing agent, attitude/tendency of implementing agent, inter-organizational communication and implementing activity and economy, social and politics environment. The type of this thesis is descriptive study. The technique of collecting data through observation, interviews and documentation. Subject of the research in this thesis are staff/employees\of BPJS office, the doctors of health center and BPJS participants with the techniques of Miles and Hubberman interactive model analysis data. In the implementation of BPJS Regulation 2014 No. 1 on the Implementation of The Health Insurance Branch Office of BPJS Gunungsitoli Nias Islands North Sumatera that still not going well. This happens due to the lack of human resources at BPJS of Branch Gunungsitoli , the lack of medical personnel in hospitals and health centers of Nias Islands, unavailability of adequate facilities at the hospital or health center, the great coverage of the region, namely the four districts and one the city, the lack of communication and coordination between BPJS Branch Gunungsitoli with other enforcement agencies such as officers in public clinics and health centers still lack an explanation/dissemination to the public related to the implementation of health insurance. In conclusion, the implementation of BPJS Regulation 2014 No. 1 on the Implementation of the Health Insurance BPJS Branch Office of Gunungsitoli Nias Islands has been done, but there are many obstacles in its implementation. The advice given that BPJS Branch Office of Gunungsitoli shoud be added human resources, adding medical personnel, equip the lacking health facilities, increasing the number of BPJS office in each district city, improve communication and coordination to the other operators and the public in order to realize the better implementation of health guarantee for all people in Nias and facilitate the public in obtaining health care . Key Words: Implementation, Health Insurance
Peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan DiKelurahan Jambangan Kota Surabaya VRISCA ARIESTIA
Publika Vol 3 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n1.p%p

Abstract

Peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan DiKelurahan Jambangan Kota Surabaya Vrisca Ariestia S1 Ilmu Administrasi Publik, FIS, UNESA (vrisca_nabila@yahoo.co.id) Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP ABSTRAK Kemiskinan telah menjadi faktor penyebab terjadinya masalah sosial yang menimpa masyarakat. Untuk itu, perlu dibuat suatau badan khusus untuk menangani program penanggulangan kemiskinan tersebut. Maka dari itu, dibentuklah lembaga kepemimpinan masyarakat yang dipercaya disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang diharap mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dikelurahan jambangan kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah pengurus BKM yaitu ketua koordinator, anggota kesekretariatan, kepala unit pengelola keuangan, kepala unit pengelola sosial, kepala unit pengelola lingkungan, serta anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang merupakan kelompok masyarakat sasaran program ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara mendalam, observasi, dokementasi. Analisa data dilakukan dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengorganisasian warga secara partisipatif yang dilakukan BKM membawa dampak positif terhadap masyarakat, (2) sebagai dewan pengambilan keputusan dalam penanggulangan kemiskinan BKM melakukan secara kolektif dengan jalan musyawarah, (3) keputusan yang diambil BKM selalu mengedepankan nilai-nilai luhur yaitu kejujuran , keadilan, transparan, dan demokratis, (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan, (5) dalam mengembangkan jaringan, BKM bekerjasama dengan masyarakat, aparatur kelurahan dan dengan pemerintsh daerah/kota, (6) dalam menetapkan kebijakan dan pemanfaatan dana BLM yang dilakukan BKM dengan mengalokasikan dana tersebut kedalam tiga bidang pembangunan yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. Kesimpulannya adalah semua peran yang dilakukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) tidak lepas sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Dari pengorganisasian, proses pengambilan keputusan, nilai-nilai yang ditanamkan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan jaringan dan pemanfaatan dana BLM sebagai upaya yang diinginkan masyarakat melalui program-program BKM. Diharapkan seluruh anggota BKM Amanah Jambangan lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan keterampilan bagi masyarakat. Memaksimalkan peran BKM dalam mengembangkan jaringan agar menambah kemajuan diwilayahnya. Guna mengatasi pinjaman macet maka BKM sebaiknya melalukan pengawasan dan pendampingan terhadap KSM. Kata kunci :Peran, Badan Keswadayaan Masyarakat, penanggulangan kemiskinan.
IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) GENERASI SEHAT DAN CERDAS DI DESA MACANAN KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK
Publika Vol 3 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n1.p%p

Abstract

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) GENERASI SEHAT DAN CERDAS DI DESA MACANAN KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK Dwi Rahayuningtyas ABSTRAK Pemerintah Indonesia dalam rangka pencapaian peningkatan kesehatan ibu-anak dan pendidikan dasar meluncurkan proyek percontohan berupa bantuan tunai bersyarat bagi kelompok masyarakat. Proyek percontohan tersebut disebut dengan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas. Program tersebut telah dilaksanakan di Desa Macanan dan masih mengalami beberapa permasalahan, diantaranya yaitu masih adanya kebiasaan masyarakat menikahkan anak usia dini dan tidak mau memeriksakan kehamilan anaknya, serta jauhnya jarak antara sekolah dengan rumah. Tujuan penelitian ini menganalisis Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi Sehat dan Cerdas di Desa Macanan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai Implementasi PNPM Generasi di Desa Macanan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Program di Desa Macanan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk sudah dapat dikatakan cukup baik, ditunjukkan dari: 1) komunikasi yang dilakukan oleh pihak pelaku tingkat desa pada layanan pendidikan, kesehatan serta aparat setempat dilakukan secara transparan, terbuka, dan konsisten, akan tetapi pemanfaat kurang memahami dan mengerti detail tentang apa program itu sendiri 2) sumberdaya manusia, informasi dan keuangan untuk implementasi program telah memadai, namun dalam segi fasilitas masih kurang memadai 3) disposisi yang terlibat anatar pihak yang terlibat sudah cukup baik 4) struktur birokrasi pelaksanaan program sudah berjalan baik dan sesuai dengan SOP begitu juga dengan tanggung jawabnya. Saran yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini: 1) para pelaku memberikan informasi ulang tentang pembaharuan data untuk pemanfaat baru disetiap tahunnya 2) untuk menindak lanjuti adanya pernikahan usia dini maka perlu adanya sosialisasi pada warga masyarakat setempat untuk meminimalisir angka pernikahan usia dini 3) sebaiknya pelaku desa diberikan perangkat komputer, printer, serta gedung atau tempat agar pelaku tingkat desa dapat mengerjakan tugas dan pekerjaan mereka terkait dengan program 4) mengganti timbangan gantung menjadi timbangan bebek 5) Sebaiknya ibu hamil yang memiliku Resiko Tinggi (RESTI) diberikan uang tambahan untuk periksa ke rumah sakit atau ke Dokter. Kata Kunci: Implementasi, Program PNPM Generasi Sehat dan Cerdas.
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA PANGKAH KULON KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK NUR AULA SAFITRI
Publika Vol 3 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n1.p%p

Abstract

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA PANGKAH KULON KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK NUR AULA SAFITRI S1 Ilmu Administrasi Publik , FIS, UNESA (safitrinuraula@yahoo.co.id) Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si. Abstrak Kepemimpinan didalam kehidupan organisasi memiliki peran yang strategis. Kepemimpinan seorang kepala desa dibutuhkan untuk membantu pemerintah daerah dalam menangani berbagai masalah yang terjadi di daerahnya, memecahkan berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat, serta mengkoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusannya. Sebagai pemimpin, seorang kepala desa bukan hanya dituntut mampu mengelola perangkat yang ada dalam struktur desa. Namun juga sebagai pemimpin untuk seluruh masyarakat desa. Konsep kepemimpinan kepala desa menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat desa, mengingat masih banyak masyarakat desa di Indonesia yang belum mandiri. Peran kepemimpinan seorang kepala desa dalam memberdayakan masyarakat desa sangat dibutuhkan dalam membantu masyarakat untuk mencipta kan masyarakat yang lebih mandiri dan lebih berdaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa yang dipimpinnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana kepemimpinan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kepemimpinan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Adapun fokus penelitian yang digunakan dalam Kepemimpinan Kepala Desa untuk Memberdayakan Masyarakat Desa Pangkah Kulon Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa upaya Kepala Desa Pangkah Kulon dalam memberdayakan masyarakat desanya sudah baik dengan menggunakan analisis teori pemberdayaan 5P yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh kepala desa diberikan berbeda-beda kepada masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan sektor mata pencaharian. Namun masih terdapat masalah dalam hal perlindungan terhadap kelompok tani yang tidak memiliki lahan. Peningkatan kemampuan yang dilakukan dengan pelatihan dan dukungan yang dilakukan kepala desa terhadap semua jenis pemberdayaan, kerjasama dengan pihak ketiga untuk mendukung pemberdayaan. Keberhasilan kepemimpinan Kepala Desa Pangkah Kulon dalam memberdayakan masyarakat desanya juga dilihat dari teori situasional, yakni hubungan dengan perangkat desa dan masyarakat untuk memberdayakan masyarakat sangat baik. Struktur tugas, dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan juga terstruktur dengan baik, sehingga berjalan dengan lancar. Posisi kewenangan yang dimiliki kepala desa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kegiatan pemberdayaan dengan tegas, sehingga masalah yang terjadi bisa diatasi Kata Kunci: Kepemimpinan, Pemberdayaan
IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI SD AL-ISLAH SURABAYA MOH. ROYAN TABRANI
Publika Vol 3 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n1.p%p

Abstract

IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI SD AL-ISLAH SURABAYA Mohammad Royan Tabrani S1 Ilmu Administrasi Publik, FIS, UNESA (nnsw.spd@gmail.com) Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. ABSTRAK Kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya untuk merespon berbagai tantangan tantangan internal dan eksternal.Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang pelaksanaannya melalui penyederhanaan, tematik-integratif, memberikan tambahan jam pelajaran dan bertujuan untuk mendorong peserta didik agar lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan) dari apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui. Setelah menerima materi pembelajaran siswa diharapkan memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang jauh lebih baik. Masalah implementasi yang terjadi di SD Al-Islah Surabaya dalam melaksanakan Kurikulum 2013 ada dua dari aspek penilaiannya dan penerimaan buku yang terlambat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan implementasi kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Penelitian ini berfokus pada Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya menggunakan teori dari George Edward III dengan empat variabel yaitu komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya dan disposisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya sudah berjalan tetapi masih ada beberapa kendala. Hal tersebut dapat diketahui dari empat variabel yaitu pertama komunikasi dimana dalam penerapan Kurikulum 2013 komunikasi yang sudah dilakukan tetapi masih ada informasi yang tidak tersampaikan, oleh karena itu perlu adanya peningkatan dalam komunikasi. Kedua, sumber daya implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya masih kurang karena jumlah guru dan siswa tidak sepadan. Hal ini mengakibatkan proses penilaian siswa menjadi lama, ada juga kendala dalam pengiriman buku materi belajar Kurikulum 2013 yang terlambat datang, sedangkan dari segi fasilitas yang ada sudah menunjang. Ketiga, disposisi staf guru sudah melaksanakan Kurikulum 2013 sudah baik dan mempunyai komitmen dan yang keempat struktur birokrasi para pelaksana sudah melakukan sesuai dengan buku pedoman atau SOP dari Kurikulum 2013. Pelaksana Kurikulum 2013 juga sudah memberikan tanggung jawabnya berupa penilaian. Empat variabel ini menyimpulkan bahwa Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya sudah berjalan namun masih perlu adanya perbaikan seperti diadakannya pertemuan rutin dan penambahan jumlah guru agar pelaksanaan Kurikulum 2013 menjadi lebih baik lagi. Kata Kunci : Implementasi, Kurikulum 2013
IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP)  (Studi Pada Pembangunan Gedung Taman Kanak-Kanak Darmawanita di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung) DESI EKA CAHYANI
Publika Vol 3 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n1.p%p

Abstract

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) (Studi Pada Pembangunan Gedung Taman Kanak-Kanak Darmawanita di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung) Desi Eka Cahyani ABSTRAK Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyrakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Program pembangunan gedung taman kanak-kanak di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dilatar belakangi dari tidak adanaya bangunan sekolah untuk taman kanak-kanak. Desa tersebut belum memiliki gedung untuk bersekolah sendiri karena selama ini mereka memakai gedung pertemuan PKK. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program pembangunan gedung taman kanak-kanak di Desa Babadan Kecmatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Nasioanal Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM-MP). Program Pembangunan Gedung taman kanak-kanak ini dapat dikatakan cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana program dan aparat desa kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan baik, sumber daya yang sudah cukup dan siap, serta sikap dan komitmen yang tinggi,serta pembangunan ini telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Program pembangunan gedung taman kanak-kanak dapat menjadi alternative untuk anak-anak bersekolah yang layak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Nasioanal Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM-MP). Program Pembangunan Gedung taman kanak-kanak ini dapat dikatakan cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana program dan aparat desa kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan baik, sumber daya yang sudah cukup dan siap, serta sikap dan komitmen yang tinggi,serta pembangunan ini telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Program pembangunan gedung taman kanak-kanak dapat menjadi alternative untuk anak-anak bersekolah yang layak. Saran untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyrakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan di TK Darmawanita ini. Kata kunci : PNPM-MP, Implementasi, Pembangunan gedung Taman Kanak-kanak

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2025) Vol. 12 No. 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol. 8 No. 3 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol. 6 No. 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 6 (2017) Vol 5 No 5 (2017) Vol 5 No 4 (2017) Vol 5 No 3 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 11 (2016) Vol 4 No 10 (2016) Vol 4 No 9 (2016) Vol 4 No 8 (2016) Vol 4 No 7 (2016) Vol 4 No 6 (2016) Vol 4 No 5 (2016) Vol 4 No 4 (2016) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 8 (2015) Vol 3 No 7 (2015) Vol 3 No 6 (2015) Vol 3 No 5 (2015) Vol 3 No 4 (2015) Vol 3 No 3 (2015) Vol 3 No 2 (2015) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 3 (2014) Vol 2 No 2 (2014) Vol 2 No 1 (2014) Vol 1 No 3 (2013) Vol 1 No 2 (2013) Vol 1 No 1 (2013) More Issue