cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
Social Sciences
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3 No 4 (2015)" : 15 Documents clear
KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN RAWAT INAP  DI RUMAH SAKIT BINA SEHAT JEMBER WIMA FAJAR RAMADHAN
Publika Vol 3 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n4.p%p

Abstract

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Dengan penelitian ini, dapat membantu mengevaluasi kelebihan dan kekurangan pelayanan rawat inap dan memberikan sumbangan pemikiran dan saran bagi penyelenggara pelayanan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan alternatif pelayanan untuk masyarakat. Peneliti menggunakan pedoman Survei Kepuasan Masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dengan variabel kepuasan masyarakat yang diturunkan menjadi sembilan indikator. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengambil sampel dari jumlah populasi sebanyak 1.547 orang. Dari jumlah populasi tersebut, sampel yang didapat melalui perhitungan menggunakan rumus Slovin adalah sebanyak 94 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, yang mana kuesioner akan dibagikan kepada responden dengan menggunakan teknik sampling incidental. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan skoring item pada skala likert dan menggunakan kriteria penilaian. Hasil penelitian menunjukkan terdapat indikator terendah yaitu pada indikator penanganan pengaduan, saran dan masukan sebesar 82,766%, sementara persentase tertinggi sebesar 89,574% pada indikator perilaku pelaksana. Dari hasil yang didapat, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Bina Sehat Jember dinyatakan sangat memuaskan, hal tersebut dapat dilihat dari pengolahan data bahwa nilai persentase variabel kepuasan masyarakat adalah sebesar 86,67%, yang mana termasuk di dalam kelas interval 83%-100% dengan kategori sangat memuaskan. Kata Kunci : Kepuasan Masyarakat, Pelayanan Publik.
Pelaksanaan Desentralisasi Pendidikan Melalui MBS di Sidoarjo (Studi pada pelaksanaan MBS di SMPN 3 Waru, Sidoarjo) NIKEN ELVOK W
Publika Vol 3 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n4.p%p

Abstract

Desentralisasi Pendidikan merupakan wujud pelimpahan kekuasaan atau kewenangan dari lembaga teratas kepada lembaga dibawahnya dalam bidang pendidikan atau pelimpahan kewenagan dari kepala kepada bawahannya. Desentralisasi pendidikan di sekolah dapat dilihat secara nyata dengan melihat manajemen pendidikan yang digunakan disekolah tersebut. berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini melihat dari bagaimana implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang dilakukan di SMPN 3 Waru, Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh deskripsi dan analisis tentang Pelaksanaan desentralisasi pendidikan melalui MBS di SMPN 3 Waru, Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan yang dilakukan melalui MBS di SMPN 3 Waru dilihat dari 4 indikator menunjukan 1) Power/kewenangan masih belum seluruhnya dilakukan oleh sekolah, 2) Knowledge/Pengetahuan telah didesentralisasikan dengan baik, 3) informasi telah dapat dilakukan oleh sekolah, namun dalam penerapannya masih kurang, dan 4) Reward belum dapat dilakukan oleh pihak sekolah sendiri karena dana yang tidak mencukupi. Kesimpulan haasil penelitian menunjukan bahwa belum semua aspek yang ada dapat dijalankan secara optimal di SMPN 3 Waru. Saran dari kesimpulan diatas adalah 1) Untuk power/ kewenangan, sekolah harus memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur pendanaan, kurikulum, dan personel, 2) Informasi tentang sekolah seharusnya dapat disebarkan kepada anggota sekolah serta stakeholdernya, 3) Informasi juga seharusnya dapat diakses dengan lebih mudah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi anataralain dengan email dan website, 4) Sekolah dapat memberikan reward bagi guru maupun siswa yang memiliki pretasi, 5) Seharusnya pemerintah merubah sistem kebijakan menjadi bottom-up. Kata Kunci : Desentralisasi Pendidikan, MBS
IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA REVANI SASMITANING WULAN
Publika Vol 3 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n4.p%p

Abstract

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan dan penggalian potensi yang dimiliki oleh daerah. Semakin besar PAD suatu daerah maka dapat mengurangi akan ketergantungan kepada pemerintah pusat. Salah satu kebijakan Pemerintah yang ditujukan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Darah dimana dalam Undang-Undang tersebut mengatur adanya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya merupakan pajak pusat menjadi pajak daerah. Kota Surabaya merupakan kota pertama yang telah siap melakukan pengelolaan PBB-P2 sejak tahun 2011. Dalam pelaksanaan pengelolaan terkait pemungutan, di Kota Surabaya menunjukkan masih adanya permasalahan-permasalahan sehingga menyebabkan terhambatnya target penerimaan PBB-P2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi pemungutan pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik penentuan subyek dengan kriteria tertentu (purposif). Fokus pada penelitian ini yaitu Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya berdasarkan model implementasi kebijakan menurut Edward III yakni komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi (disposition), dan struktur birokrasi (bureaucracy structure). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya masih belum terlaksana secara maksimal yakni dapat dilihat dari empat variabel meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Komunikasi (communication) meliputi dimensi kejelasan dan konsistensi sudah berjalan dengan baik, akan tetapi pada dimensi transmisi (cara penyampaian) belum masih berjalan secara maksimal dikarenakan masih belum meratanya informasi mengenai pemungutan PBB-P2 yang disampaikan oleh pelaksana kepada masyarakat dalam hal ini adalah wajib pajak. Sumber daya (resources) meliputi sumber daya keuangan, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan sudah terpenuhi akan tetapi untuk sumber daya manusia pelaksana pemungutan masih belum memadai dilihat dari segi jumlah pelaksana. Disposisi (disposition) yang ditunjukkan yakni sungguh-sungguh, komitmen dan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik terhadap wajib pajak, akan tetapi dalam pelaksanaan mengatasi keluhan masih membutuhkan waktu yang cukup lama dengan bergantung pada permasalahan yang ada. Struktur birokrasi (bureaucracy structure) meliputi dimensi fragmentasi sudah baik, akan tetapi SOP (Standar Operating Procedure) masih belum tersedia. Kata Kunci : Implementasi, Pemungutan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
PROSES PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PELATIHAN KETERAMPILAN OLEH BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIDOARJO DEDY ARIK KURNIAWAN
Publika Vol 3 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n4.p%p

Abstract

Keterampilan merupakan salah satu kebutuhan manusia agar mampu memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya dengan berwirausaha terutama seorang perempuan yang digunakan untuk menambah penghasilan keluarga dan tidak bergantung sepenuhnya pada laki-laki. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berancana Sidoarjo mengadakan program pelatihan ketrampilan kemandirian perempuan di lingkungan industri rokok. Sumber dana yang digunakan untuk berjalannya program pelatihan keterampilan berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan proses pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun fokus dari penelitian ini adalah proses pemberdayaan perempuan dilihat dari lima pendekatan pemberdayaan yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Teknik penentuan subyek dilakukan dengan kriteria tertentu (purposif). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan membuat kue dapat dilihat dari aspek pemungkinan dilakukan dengan sosialisasi, perekrutan dan penciptaan suasana yang kondusif di dalam pelatihan; aspek penguatan dilakukan dengan pemberian resep-resep serta mengajarkan petunjuk dan aturan penggunaan peralatan membuat kue; aspek perlindungan dilakukan dengan memberi payung hukum dan penyediaan lembaga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak); aspek penyokongan dilakukan dengan pemberian sarana dan prasarana pelatihan serta pemberian hibah sarana produksi peralatan keterampilan; aspek pemeliharaan dilakukan dengan diadakannya program pelatihan keterampilan rutin setiap tahun melalui lembaga P2TP2A. Namun, masih terdapat kekurangan pada aspek pemungkinan terkait masih mencakup sebagian lapisan masyarakat dan aspek pemeliharaan terkait dengan kegiatan yang berkesinambungan setiap tahun. Peneliti memberikan saran pada aspek pemungkinan diharapkan lebih meluaskan cakupan kelompok sasaran pelatihan dan pada aspek pemeliharaan diharapkan dapat dilaksanakan berkesinambungan. Kata kunci : Proses Pemberdayaan, Pelatihan Keterampilan
KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD SIDOARJO ( STUDI PADA PELAYANAN RAWAT INAP KELAS III) ERLINA FITRI ARTANTI
Publika Vol 3 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n4.p%p

Abstract

Pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Mengingat pelayanan kesehatan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu dan harus mampu dipenuhi oleh pemerintah. Seiring dengan peningkatan taraf hidup masyarakat yang semakin baik dan melihat kinerja birokrasi pemerintah yang masih jauh dari harapan publik, pemerintah dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo diharuskan berbenah diri untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pelayanan pada rawat inap kelas III. Hal ini dikarenakan pasien di rawat inap kelas III jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan pasien di rawat inap kelas I, II atau VIP. Namun, jumlah pasien yang jauh lebih banyak tersebut tidak diimbangi dengan jumlah tempat tidur pasien yang memadai, sehingga terjadi ketimpangan dan akibatnya pasien harus mengantri untuk memperoleh kamar. Permasalahan tersebut jika tidak segera diatasi akan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit kepada pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo yang difokuskan pada pelayanan rawat inap kelas III. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini mengambil sampel seluruh pasien yang dirawat di rawat inap kelas III yang berjumlah 100 orang dengan menggunakan teknik accidentl sampling. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif-kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sub-variabel yang memiliki prosentase tertinggi adalah sub-variabel jaminan (assurance) sebesar 80,5%, diikuti dengan sub-variabel bukti fisik (tangibles) sebesar 79,8%, sub-variabel keandalan (reliability) sebesar 77,8%. Sub-variabel empati (emphaty) sebesar 77,6%, dan sub-variabel daya tanggap (responsiveness) sebesar 75,8%. Sesuai dengan nilai prosentase tiap sub-variabel kualitas pelayanan ini menghasilkan nilai rata-rata prosentase kualitas pelayanan di rawat inap kelas III RSUD Sidoarjo sebesar 78,3%. Nilai prosentase ini berada pada kategori tinggi dalam kelas interval antara 61-80%. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelayanan kesehatan di rawat inap kelas III RSUD Sidoarjo dipersepsikan sebagai layananan yang memiliki kualitas baik dan mampu memuaskan harapan pasien Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, RSUD Sidoarjo.
Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surabaya ENDRY DWI LESTARI
Publika Vol 3 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n4.p%p

Abstract

Pelayanan publik sangat diperlukan untuk memenuhi tumtutan masyarakat termasuk Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Sebagai Instansi pelayanan publik, DPPK melayani pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sebelum PBB ditangani pemerintah Kota Surabaya, PBB ditangani oleh pemerintah pusat. Dalam masa transisis tersebut, terjadi banyak hambatan yang menggangu jalannya pelaksanaan wewenang tersebut. Pelaksanaan serangkaian strategi peningkatan kualitas Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan dan Pengelol aan Keuangan Daerah Kota Surabaya penting untuk dilaksanakan guna mengurangi hambatan yang terjadi sebelumnya. Untuk itu tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mampu menggambarkan secara konkrit Bagaimana Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan melalaui wanwancara yang penentuan respondennya menggunakan teknik snowball sampling, observasi, dan dokumentasi. Di ikti dengan fokus penelitian menggunakan 5 startegi menuju pelayana\n birokrasi yang diungkapkan oleh Osborne dan Plastrik (2001) meliputi : Strategi Pengembangan Struktur, Strategi Pengembangan atau Penyederhanaan Sistem Prosedur, Strategi Pengembangan Infrastruktur, Strategi Pengembangan Budaya atau Kultur, Strategi Pengembangan Kewirausahaan. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya sudah menerapkan strategi Pengembangan Struktur yang ada yang berkaitan dengan semua pihak dengan bukti adanya komunikasi yang telah dilakukan dengan baik. Strategi Pengembangan atau Penyederhanaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya membangun citra positif di mata masyarakat yang menikmati pelayanannya. Strategi Pengembangan Infrastruktur ditunjukan dengan adanya inovasi yang diberikan seperti pelayanan loket khusus Lansia (Lanjut Usia) dan fasilitas Mobil Keliling (Mobling). Strategi Pengembangan Budaya atau Kultur melalui Pegawai atau petugas pelayanan saling berkoordinasi satu dengan yang lain dan berdiskusi untuk saling bertukar pikiran dan pendapat. Strategi Pengembangan Kewirausahaan melalui terciptanya kepuasan masyarakat dapat memberikan berbagai macam manfaat yang baik,saling memberi kepuasan layanan dan saling menguntungkan satu dengan yang lain. Saran yang diberikan dalam penelitian ini, pegawai yang berlebihan dipindahkan ke bagian loket yang lain atau disarankan untuk membantu ke bagian yang lebih membutuhkan tenaga pekerjaan sesuai kemampuannya. Perlu adanya Penataan tata ruang yang sangat diperhatikan untuk mendukung kinerja para pegawai yang melayani masyarakat dalam pembayaran PBB Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Kata kunci : Pelayanan Publik, Strategi Kualitas Pelayanan, PBB
Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus Pada Proses Perencanaan Proyek Pembangunan Taman Rajekwesi) Bintang Ari Billah/11040674208 BINTANG ARIF BILLAH
Publika Vol 3 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n4.p%p

Abstract

Proses perencanaan pembangunan daerah merupakan tahapan yang penting dalam pembangunan suatu daerah. Kabupaten Bojonegoro memiliki proyek-proyek pembangunan yang cukup banyak. Dalam pengerjaan proyeknya perlu disusun secara terpadu dan terintegrasi dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja SKPD, agar pelaksanaannya bisa sesuai dengan tujuan visi misi Kepala Daerah. Salah satu wujud proyek pembangunan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bojonegoro adalah proyek pembangunan Taman Rajekwesi. SKPD yang menangani dan bertanggung jawab dalam proyek pembangunan ini adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro. Dalam proyek pembangunan taman rajekwesi masih menyisakan beberapa masalah, seharusnya masalah tersebut sudah dapat diatasi pada waktu perencanaan. Untuk itu diperlukan suatu proses perencanaan proyek pembangunan yang benar-benar matang. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang bagaimana proses perencanaan proyek pembangunan Taman Rajekwesi Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, dan obeservasi langsung. Sementara itu, fokus penelitian ini dianalisis dengan teori hierarki perencanaan proyek yang indikatornya meliputi menentukan tujuan dan sasaran, merumuskan perencanaan strategis, menjabarkan perencanaan operasional dan menjawab checklist perencanaan operasional what, how, who, when dan where. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa proses perencanaan proyek pembangunan Taman Rajekwesi bertujuan untuk menambah ruang terbuka hijau, kemudian dalam perencanaan strategis dibuat beberapa kebijakan menyangkut PKL dan kontraktor, tetap melanjutkan pengerjaan proyek pembangunan, membagi pengerjaan kepada beberapa kontraktor, menggunakan dua jenis pemilihan kontrak dan melibatkan masyarakat. Dalam perencanaan operasional benar-benar diperhatikan mutu baik kontraktornya maupun bahan materialnya, pengerjaannya dimulai pada tahun 2014-2017, anggaran biaya 7,5 miliyar Rupiah, sudah dibentuk struktur organisasi proyek, pengelolaan resiko dengan baik, dan adanya overall project plan. Pengerjaan Taman Rajekwesi dimulai pada tahun 2014 dan dijadwalkan selesai pada tahun 2017. Kemudian Pelaksanaan proyek pembangunan Taman Rajekwesi berlokasi di Jalan Rajekwesi, Kelurahan Klangon, Kabupaten Bojonegoro. Kata Kunci : pembangunan daerah, proses perencanaan proyek pembangunan
IMPLEMENTASI HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA PT PETROGAS JATIM UTAMA UNTUK KONSUMEN RUMAH TANGGA DI DESA NGINGAS KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO EKA MAI KRISTIAWATI
Publika Vol 3 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n4.p%p

Abstract

Kemandirian daerah didalam penyiapan energinya sendiri diwujudkan oleh Pemerintah dengan membuat kebijakan melalui program City Gas dengan memanfaatkan hasil ekploitasi gas Lapindo Berantas Inc agar dapat digunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sendiri untuk memasak. Pada pelaksanaannya PT Petrogas Jatim Utama selaku operator dalam program City Gas ini mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan harga jual gas bumi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa PT Petrogas Jatim Utama untuk Konsumen Rumah Tangga Pada Jaringan Pipa Distribusi Di Kelurahan Wedoro dan Di Kelurahan Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, serta memenuhi ketentuan mutu layanan untuk konsumen rumah tangga di Desa Ngingas. Dalam pelaksanaannya, ditemui masalah yakni warga merasa keberatan dengan adanya batas minimum penggunaan yang telah ditentukan, dengan harga Rp. 3.148,- warga mengeluhkan nyala api yang kecil, adanya pemutusan saluran jaringan gas karena tidak membayar tagihan akibat sosialisasi yang belum merata, serta belum optimalnya pembayaran secara online. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi harga jual gas bumi untuk konsumen rumah tangga melalui pipa PT Petrogas Jatim Utama untuk konsumen rumah tangga di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah Manager Operasional PT Petrogas Jatim Utama , Kepala Keuangan PT Petrogas Jatim Utama, Sekretaris Desa Ngingas serta beberapa responden masyarakat Desa Ngingas yang menjadi target group dalam pelaksanaan program City Gas dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif Miles dan Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan harga jual gas bumi melalui pipa PT Petrogas Jatim Utama di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dapat dilihat dari 6 variabel model analisis Van Metter dan Carl Van Horn, meliputi 1) Ukuran dan tujuan kebijakan, dalam program ini yang menjadi tolok ukur program tersebut dapat dirasakan oleh seluruh warga dengan tujuan dapat mencapai kemandirian daerah dalam penyiapan energinya sendiri, 2) sumberdaya manusia sudah memenuhi baik dalam kualitas dan kuantitas. Pembiayaan program berasal dari APBN, warga mendapat pipa distribusi dan alat cek meter. Terkait dengan waktu Petrogas sudah menetapkan jadwal pembayaran dengan dua gelombang serta dengan didukung fasilitas yang baik, 3) Karakteristik agen pelaksana dalam hal ini masih belum optimal, mengingat tidak adanya pengawasan terkait dengan kegiatan penyambungan jaringan gas oleh warga sendiri, 4) Disposisi, terlihat adanya respon positif dari agen pelaksana, 5) Komunikasi, belum adanya sosialisasi yang merata untuk warga terkait dengan program ini, 6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, bahwa dengan adanya abonemen yang ditetapkan warga merasa keberatan karena rata-rata mereka berpenghasilan rendah, dalam hal sosial pengetahuan warga terkait dengan inovasi pembayaran online masih rendah, dalam hal politik semua agen pelaksana mendukung adanya program tersebut. Kesimpulannya, pelaksanaan kebijakan harga jual gas bumi melalui pipa PT Petrogas Jatim Utama untuk konsumen rumah tangga di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan, tetapi terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Saran-saran yang dapat diperhatikan adalah 1) Perlu adanya sosialisasi yang lebih merata kepada konsumen khususnya warga Desa Ngingas terkait dengan informasi keterlambatan pembayaran tagihan setiap bulannya dan sanksi yang harus diterima serta lebih mengoptimalkan pembayaran secara online sehingga inovasi dalam rangka peningkatan mutu layanan dapat berhasil dan perlu adanya pengawasan oleh pelaksana dalam hal penyambungan pipa jaringan yang dilakukan sendiri oleh warga 2) Perlu adanya perbaikan jaringan gas dalam menjamin volume pasokan dan tekanan gas bumi dan pemeriksaan alat-alat jaringan gas. Hal ini terkait dengan nyala api yang kecil. Kata Kunci : Implementasi, Harga Jual Gas Bumi.
EFEKTIVITAS ELECTRONIC PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN MISBAKHUL MUNIR
Publika Vol 3 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n4.p%p

Abstract

E-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (khususnya internet) dalam berinteraksi dengan penyedia barang/jasa itu sendiri. Di Indonesia, pelaksanaan e-Procurement dapat dilakukan melalui e- tendering dan e-purchasing. Pentingnya penerapan e-Procurement ini dikarenakan banyaknya pelanggaran yang terjadi pada bidang pengadaan barang/jasa pemerintah seperti kasus korupsi. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Inpres No. 17 Tahun 2012 dan Inpres No. 1 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa seluruh Instansi Pemerintahan wajib menerapkan e-Procurement dalam pengadaan barang/jasanya dan termasuk juga Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas penerapan e-Procurement dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Lamongan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Kriteria pengukuran efektivitas e- Procurement yang digunakan yaitu 5 (lima) faktor pembentuk efektivitas electronic procurement yang meliputi akuntabel, sasaran, keamanan data, adil/tidak diskriminatif, dan transparan (Wijaya:2011). Penelitian ini mengambil sampel 60 orang dari populasi 329 orang berdasarkan teknik Proportionate Stratified Random Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui kuesioner dan teknik analisisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan e-Procurement di Kabupaten Lamongan sudah berjalan sangat baik, dengan rincian skor akuntabel (85,33%), sasaran (87,73%), keamanan data (84,83%), adil/tidak diskriminatif (85%) dan transparan (87,33%) yang berada pada kategori sangat efektif. Kata Kunci: Efektivitas, Pengadaan Barang/Jasa, Electronic Procurement.AbstractE-Procurement is the procurement of goods/services performed electronically by using information technology and communication (especially Internet) to interact with the supplier of goods/services itself. In Indonesia, the implementation of e-Procurement can be done through e-tendering and e-purchasing. The importance of e-Procurement application is because the number of violations that occurred in the government procurement such as corruption. Based on this, the government issued Presidential Decree No. 17 Year 2012 and Presidential Decree No. 1 Year 2013, which states that all government agencies are required to apply the e-Procurement in the procurement of goods/services and including Lamongan District Government. The aim of this study is to determine the effectiveness of the e-Procurement implementation in Lamongan District. This type of research is quantitative. Criteria for measuring the effectiveness of e- Procurement used is 5 (five) factors forming the effectiveness of electronic procurement that include accountable, objectives, data security, fair / non-discriminatory, and transparent (Wijaya:2011). This study took a sample of 60 people from a population of 329 people based Proportionate Stratified Random Sampling technique. Data collection techniques used is through questionnaires and data analysis techniques in this research is using descriptive statistical analysis. The results showed that the overall implementation of e-Procurement in Lamongan has been running very well, with details of scores accountable (85.33%), target (87.73%), data security (84.83%), fair / not discriminatory (85%) and transparent (87.33%) who are in the category of very effective. Keywords: Effectiveness, Procurement of Goods/Services, Electronic Procurement
SIKLUS PENGEMBANGAN INOVASI PADA ANJUNGAN TRANSAKSI MESIN SAMSAT JAWA TIMUR (ATM SAMSAT JATIM) DI DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR RATNA SARI
Publika Vol 3 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n4.p%p

Abstract

Samsat merupakan salah satu institusi pemerintah yang memberi sumbangsih besar terhadap sektor penerimaan negara khususnya yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor. Mengingat besarnya peranan Samsat bagi negara, maka Samsat dituntut agar lebih inovatif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak selaku penggunanya. Usaha menciptakan inovasi pelayanan terbaik tersebut akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. ATM Samsat Jatim sebagai inovasi pelayanan samsat Jawa Timur, merupakan sebuah produk hasil dari proses pengembangan inovasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan siklus pengembangan inovasi pada ATM Samsat Jatim di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Adapun fokus penelitian yang digunakan dalam siklus pengembangan inovasi pada ATM Samsat Jatim di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dengan menganalisis tahap kebutuhan atau masalah, riset dasar dan aplikatif, pengembangan, komersialisasi, difusi dan adopsi, konsekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siklus pengembangan inovasi pada ATM Samsat Jatim di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur memberikan dampak yang positif untuk peningkatan pelayanan publik, walaupun masih terdapat beberapa faktor penghambat. Hal tersebut dapat diketahui dari pengenalan kebutuhan atau masalah yang perlu diselesaikan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yaitu situasi sebelum adanya inisiatif layanan ATM Samsat Jatim. Studi kelayakan yang dilakukan dalam tahap riset dasar dan aplikatif diharapkan bahwa layanan ATM Samsat Jatim ini dapat menjawab permasalahan atau memenuhi kebutuhan tersebut. Pengembangan pada ATM Samsat Jatim di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sudah cukup kreatif dan inovatif. Komersialisasi melalui produk mesin yang di desain, harga percetakan Smart Card yang gratis, lokasi yang strategis, dan promosi yang dilakukan bersentuhan langsung dengan pemilik kendaraan bermotor. Tahap difusi dan Adopsi dilakukan melalui sosialisasi. Konsekuensi dari layanan ATM Samsat Jatim merupakan pelayanan seperti yang diharapkan, yaitu menjawab kebutuhan atau masalah yang diidentifikasi pada tahap awal siklus pengembangan inovasi Kata Kunci: Pengembangan, Inovasi, ATM Samsat Jatim.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2025) Vol. 12 No. 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 8 No. 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol. 6 No. 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 6 (2017) Vol 5 No 5 (2017) Vol 5 No 4 (2017) Vol 5 No 3 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 11 (2016) Vol 4 No 10 (2016) Vol 4 No 9 (2016) Vol 4 No 8 (2016) Vol 4 No 7 (2016) Vol 4 No 6 (2016) Vol 4 No 5 (2016) Vol 4 No 4 (2016) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 8 (2015) Vol 3 No 7 (2015) Vol 3 No 6 (2015) Vol 3 No 5 (2015) Vol 3 No 4 (2015) Vol 3 No 3 (2015) Vol 3 No 2 (2015) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 3 (2014) Vol 2 No 2 (2014) Vol 2 No 1 (2014) Vol 1 No 3 (2013) Vol 1 No 2 (2013) Vol 1 No 1 (2013) More Issue