cover
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Articles 15 Documents
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2016)" : 15 Documents clear
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPANSTUDI PADA KEGAIATAN FAMILY DEVLOPMENT SESSIONS DI DESA MANDURO MANGGUNGGAJAH, KECAMATAN NGORO, KABUPATEN MOJOKERTO. AYU TIFANI KARTIKA PUTRI
Publika Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n1.p%p

Abstract

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Satu caranya adalah melalui proses pembelajaran. Hal inilah yang juga menjadi acuan Kemensos RI untuk menuntaskan kemiskinan melalui kegiatan Family Development Session (FDS) pada Program Keluarga Harapan. Salah satu daerah yang mendapatkan pemberdayaan melalui FDS dan menarik untuk disoroti adalah Desa Manduro Manggunggajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Kegiatan FDS mempunyai 4 tema inti pembelajaran yaitu Pengasuhan dan Pendidikan Anak, Mengatur Keuangan Keluarga dan Memulai Usaha, Kesehatan Ibu dan Anak, Perlindungan Anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan pemberdayaan masyarakat miskin melalui kegiatan FDS.Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Fokus penelitian adalah pemberdayaan masyarakat miskin melalui kegiatan FDS di Desa Manduro Manggunggajah, dilihat dari tahap-tahap pemberdayaan, yakni Tahap Penyadaran dan pembentukan perilaku, Tahap Transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, Tahap Peningkatan Kemampuan Intelektual dan kecakapan keterampilan.Pada Tahap Penyadaran dan pembentukan perilaku, di Desa Manduro, sudah dilakukan dengan baik. Selain modul pembelajaran dan juga sarana pelengkapnya, pendamping juga berinovasi untuk dapat meningkatkan ketertarikan peserta terhadap program pelatihan. Pada Tahap Transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, para RTSM pada awalnya sulit untuk datang dalam pertemuan, namun kini sudah terlihat kemajuan dengan semakin menurunnya jumlah peserta tidak hadir dalam pertemuan, menyadari pentingnya pendidikan dini bagi anaknya. Sikap dan perlakuan yang diberikan kepada anaknya pun berbeda, mereka jadi lebih perhatian dan lebih sering memuji ketika anak berbuat baik. Kebiasaan baik yang dipraktekkan para peserta juga terlihat dari tingkat kesehatan keluarga, ibu dan anak, yang semakin baik. Para ibu peserta juga lebih mengutamakan dalam memberikan pertolongan untuk yang sakit ke puskesmas terdekat. Kini, mereka juga sudah mampu membuat catatan kas, walapun masih dalam lingkup keluarganya sendiri. Pada Tahap Peningkatan kemampuan intelektual, para peserta FDS antusias dalam menjawab soal-soal yang di berikan, kemampuan “Calistung” meningkat. Beberapa RTSM bahkan sudah mencoba menularkan ilmu yang didapat dari pelatihan kepada keluarga lainnya. Dari banyak hasil positif dalam proses pemberdayaan yang dilaksanakan, masih ada kekurangan yang menjadi catatan, yaitu kurangnya sarana penunjang dalam proses pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan melalui kegiatan FDS di Desa Manduro Manggunggajah sudah baik, hanya kurang optimal. Penulis bisa memberikan saran, sebaiknya pelaksanaan FDS dilaksanakan bersamaan dengan program PKH dimulai, jumlah pendamping ditambah, sarana penunjang kegiatan harus mendapat dukungan lebih baik lagi, serta perlu diberikan dukungan financial dari Pemda setempat.Kata Kunci : Family Development Session, Pemberdayaan
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSRENBANG(Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan) MERRY AGUSTIN
Publika Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n1.p%p

Abstract

Partisipasi masyarakat adalah sebagai bentuk keterlibatan anggota masyarakat dalam seluruh pembangunan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam bentuk partisipasi merupakan penunjang keberhasilan program yang di berikan oleh pemerintah. Program Pembangunan Jalan Poros Desa (Japordes) di Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yaitu dengan membuat akses masyarakat menjadi lebih mudah dalam melakukan aktifitasnya yang awalnya kondisi jalan tidak layak untuk dilewati saat musim hujan oleh karena itu di harapkan partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desanya.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa melalui Musrenbang di Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber penelitian ini diantaranya adalah aparat Desa serta warga Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan telah memberikan partisipasi dan dukungannya dalam pembangunan Jalan Poros Desa ( Japordes).Warga Desa Tunggunjagir bersedia memberikan partisipasinya dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan yaitu partisipasi dalam perencanaan yang diwujudkan dengan kehadiran masyarakat dalam menghadiri musyawarah yang diselenggarakan oleh aparat Pemerintah Desa Tunggunjagir, partisipasi dalam pelaksanaan diwujudkan dalam bentuk tenaga, uang, bahan(marerial), partisipasi dalam kemanfaatan diwujudkan dalam bentuk kegiatan pemeliharaan lingkungan, dan partisipasi dalam evaluasi diwujudkan dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan untuk perbaikan Japordes. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dinilai baik yang ditunjukkan dengan peran serta masyarakat yang aktif dalam pembangunan Japordes meskipun perlu adanya evaluasi dalam pembangunan Jalan Poros Desa (Japordes) agar dapat terselesaikan dengan baik.Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah Agar program dapat terlaksana dengan baik yaitu dengan mengrkoordinir dengan masyarakat agar nantinya masyarakat mendukung sepenuhnya dalam kelancaran pembangunan Jalan Poros Desa (Japordes).Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan
Upaya Pemeliharaan Jalan Kabupaten Melalui Unit Reaksi Cepat Bina Marga (URC BIMA) Dalam Mewujudkan Responsivitas Pemerintah Daerah Di Kabupaten Gresik DILLA SEVTIANA
Publika Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n1.p%p

Abstract

Pemeliharaan jalan merupakan upaya untuk pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk memepertahankan kondisi jalan agar tetap optimal. Untuk melakukan pemeliharaan, diperlukan adanya sebuah unit yang dapat bekerja sepanjang tahun seperti Unit Reaksi Cepat Bina Marga (URC BIMA) yang didirikan oleh Bupati Gresik bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum. Tujuannya adalah agar dapat melaksanakan tugas secara cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan kondisi kerusakan jalan.Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis upaya pelaksanaan pemeliharaan jalan kabupaten melalui URC BIMA dalam mewujudkan responsivitas pemerintah daerah di kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah kepala seksi bidang pemeliharaan jalan dan bina manfaat jalan dan jembatan, camat/pegawai kecamatan di kecamatan Menganti, Wringin Anom, Balong panggang dan Kedamean. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya pemeliharaan jalan kabupaten melalui URC BIMA dalam mewujudkan responsivitas pemerintah daerah. Secara umum, upaya pemeliharaan yang dilakukan sudah cukup bagus dan responsive dalam menanggapi segala bentuk keluhan. Akan tetapi, penanganan yang cepat ini tidak diimbangi dengan tersedianya material dan peralatan yang selalu tercukupi sehingga penanganan jalan yang normalnya 1x24 jam bisa menjadi lebih. Harapan dari kelanjutan unit ini adalah terciptanya sebuah sistem kerja yang jelas sehingga pemeliharaan jalan dapat terus bekelanjutan.Kata kunci : pemeliharaan, URC BIMA, responsivitas
EVALUASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH (BOPDA) DI SDN TEMBOK DUKUH SURABAYA DINDA SUKMAWATI
Publika Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n1.p%p

Abstract

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar 9 tahun. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan kepada semua siswa-siswi baik anak orang mampu ataupun anak orang tidak mampu. Dananya di ambil dari dana APBN. Kemudian, daerah-daerah telah berinovasi untuk memberikan bantuan dana yang biayanya diambil dari dana APBD. Hal ini yang telah dilakukan oleh kota Surabaya dengan memberikannya dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) kepada masyarakat yang asli kota Surabaya.Dana BOPDA ini diberikan kepada semua siswa siswi dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat menengah atas. Terkait hal ini, semua sekolah dasar baik negeri maupun swasta telah menerima dana BOPDA dari pemerintah kota Surabaya, termasuk SDN Tembok Dukuh. Program BOPDA ini diberikan kepada sekolah yaitu bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 12 tahun yang bermutu. Diharapkan adanya program BOPDA juga dapat ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan program pemberian BOPDA bagi SDN Tembok Dukuh Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber penelitian ini diantaranya adalah Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Bendahara dana BOPDA dan Orang tua murid di SDN Tembok Dukuh Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDN Tembok Dukuh telah menerima dana BOPDA sejak tahun 2008. Program BOPDA muncul karena adanya sumber anggaran yang berasal dari dana Anggararan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana BOPDA dialokasikan kepada seluruh penyelenggara pendidikan yang berada di kota Surabaya. Dana BOPDA dipakai untuk melaksanakan setiap program/ kegiatan yang di adakan oleh sekolah. Besaran dana BOPDA untuk para murid SDN Tembok Dukuh adalah Rp,29.000/murid setiap bulannya. Di SDN Tembok Dukuh ini telah mengalami kendala dalam proses pencairan yaitu adanya keterlambatan pencairan dana BOPDA dari pemerintah kota Surabaya kepada SDN Tembok Dukuh. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi program BOPDA di SDN Tembok Dukuh sudah baik, karna komite sekolah di SDN Tembok Dukuh telah menjalankan penyaluran dana BOPDA sesuai dengan peraturan Walikota Surabaya yang berlaku.Saran yang diberikan untuk penelitian ini adalah agar program bisa berjalan baik, maka sebagai pemerintah kota Surabaya perlu mewujudkan dengan baik adanya sekolah gratis yang dananya diambil dari dana APBD kota Surabaya. Sehingga, masyarakat yang asli KK Surabaya dapat menjangkau dan menerima dana bantuan BOPDA untuk kepentingan pendidikan yang ada di sekolah.Kata kunci: Pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA)
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NO 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT RINO SUBANGKIT
Publika Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n1.p%p

Abstract

Keberadaaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Indonesia sering menjadi sorotan publik, khususnya dalam bidang tata kelola ruang kota. Untuk itu, dibutuhkan peran pemerintah dalam menata dan mengatur keberadaan PKL, khususnya di Kota Surabaya yang jumlahnya tiap tahun semakin bertambah dan melanggar Perda Kota Surabaya No 2 tahun 2014. Salah satu upaya Pemkot Surabaya adalah dengan melakukan relokasi PKL di Sentra Ikan Bulak pada tahun 2012. Tujuannya adalah mengatur para PKL untuk berjualan ditempat yang legal, lebih tertib, teratur. Ditambah dengan beberapa fasilitas dan kemudahan yang diberikan secara gratis di Sentra Ikan Bulak. Setelah 2 tahun pasca relokasi dilakukan, program relokasi tidak berjalan maksimal, karena kondisi SIB yang sepi ditinggal para pedagang. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana implementasi relokasi PKL di SIB, Kecamatan Bulak.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan data kualitatif berdasarkan konsep Miles dan Huberman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program relokasi PKL di Sentra Ikan Bulak, Kecamatan Bulak Surabaya yang dapat dilihat dari empat faktor yaitu faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi relokasi PKL di Sentra Ikan Bulak dilihat dari faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi sudah berjalan dengan baik dan diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi yang terarah, sumber daya yang mencukupi dan dilakukan dengan pendekatan yang persuasif. Sehingga berdampak pada lancarnya proses relokasi PKL yang berlangsung secara tertib, aman dan tidak menimbulkan korban jiwa antara Petugas Aparat dengan Pedagang, meskipun memakan waktu yang lama dan terdapat reaksi penolakan yang keras dari pedagang pada awalnya.Kata kunci: Implementasi Relokasi, Pedagang Kaki Lima, Sentra Ikan Bulak.

Page 2 of 2 | Total Record : 15