cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
Social Sciences
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4 No 11 (2016)" : 15 Documents clear
RESPONSIVITAS PELAYANAN  PUBLIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOHAMMAD SOEWANDHIE SURABAYA (STUDI PADA PELAYANAN RAWAT INAP) DONNY SUMARSONO
Publika Vol 4 No 11 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n11.p%p

Abstract

Abstrak Responsivitas pelayanan publik merupakan bukti instansi pemerintah untuk mengenali kebutuhan pasien sesuai dengan harapan, tuntutan, dan aspirasi masyarakat.Sebagai salah satu instansi pemerintah, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Soewandhie Surabaya diharuskan untuk responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang diwujudkan melalui keluhan yang disampaikan oleh pasien .Adanya keluhan yang disampaikan oleh pasien mengindikasikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh , Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Soewandhie Surabaya, belum memenuhi harapan pasien. Sebagai bukti tanggung jawab terhadap layanan yang diberikan, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Soewandhie Surabaya perlu menunjukkan responsivitasnya dalam menangani keluhan pasien. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan responsivitas pelayanan publik dalam menangani keluhan pasien di, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Soewandhie Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun fokus dari penelitian ini adalah indikator responsivitas menurut Zeithaml dkk, yaitu merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan, petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat, petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat, petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat, petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat, dan semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas. Subyek penelitian dalam penelitian ini diambil dengan teknik snowball sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam indikator yang digunakan masih terdapat beberapa kekurangan seperti, merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan, ada yang kurang tanggap, petugasnya kurang baik dalam melayani pengaduan pasien yang kritis, ada juga dengan keluhan tersebut dapat berupa kebersihan yang ada dirumah sakit ini lebih ditingkatkan lagi kebersihannya. petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat, ada juga petugas lamban menangani pasien yang sedang kritis. Indikator keenam yaitu semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas, pengaduan yang disampaikan dapat berupa Kebersihan Rumah Sakit ini, Dan ada yang menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas rumah sakit ini terkait penanganan pasien kritis dilakukan penanganan secara lamban. Kata Kunci: Responsivitas, Pelayanan Publik, pelayanan rawat inap
PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP KEBIJAKAN AMNESTI PAJAK (Studi Pada Peserta Sosialisasi Amnesti Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur  I Kota Surabaya) Evinta Kisnawati
Publika Vol 4 No 11 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n11.p%p

Abstract

Abstrak Bagi suatu negara, APBN merupakan sumber pendapatan di Indonesia, di dalam APBN terdapat 3 hal utama yaitu penerimaan negara,belanja daerah serta pembiayaan negara. Salah satu biaya yang masuk dalam pembiayaan negara diperoleh melalui pembayaran pajak. Problematika karena banyaknya Wajib Pajak yang tidak melaporkan harta mereka membuat pemerintah membuat kebijakan baru di perpajakan, yaitu kebijakan amnesti pajak. Latar kebijakan amnesti pajak ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk pajak. Proses sosialisasi merupakan salah satu faktor yang penting, karena dalam implementasinya salah satu kesuksesan sebuah kebijakan adalah pahamnya masyarakat terhadap proses sosialisasi yang diberikan para pelaksana. Salah satu instansi yang melakukan sosialisasi adalah Kanwil DJP Jatim I Kota Surabaya. Dengan adanya kebijakan amnesti pajak tentu menimbulkan persepsi dari para peserta sosialisasi Persepsi penting untuk memberikan dukungan kita terhadap keberhasilan suatu kebijakan dan pihak pelaksana ketika menyampaikan sosialisasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi Wajib Pajak terhadap kebijakan Amnesti Pajak (Studi Pada Peserta Sosialisasi Amnesti Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya).Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang dipakai sumber data primer dan sumber data primer. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan reduksi data yang kita miliki, lalu menyajikan data yang ada dalam kualitatif, penyajian data berupa teks baru ditarik kesimpulan dari penelitian yang kita buat.Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa indikator si perseptor banyak para peserta sosialisasi yang mendukung dengan kebijakan amnesti pajak ini . Ini dapat dibuktikan pada periode pertama dari kebijakan amnesti pajak pendapatan uang tebusan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya yaitu sebesar Rp. 1,48 triliun per hari. Untuk indikator sasaran disimpulkan bahwa para peserta sosialisasi sudah memahami mengapa kebijakan amnesti pajak ini penting namun dalam persepsi ada dampak positif dan dampak negatif dari adanya kebijakan amnesti pajak. Berikutnya indikator situasi, dapat disimpulkan minim kendala, Kanwil DJP Jatim I Kota Surabaya semaksimal mungkin sudah memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap. Para peserta sosialisasi juga tidak mempunyai kendala yang terlalu banyak saat mengikuti sosialiasi. Kesalahan persepsi yang dilakukan pihak pelaksana adalah halo effect.Kata kunci: Amnesti Pajak, Sosialisasi, Persepsi
Strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Megatron di Kota Surabaya ketron kogoya
Publika Vol 4 No 11 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n11.p%p

Abstract

Abstrak Perencanaan dan pembangunan (termasuk berbagai kebijakan penting) dilaksanakan dari pusat atau dari atas ke bawah (topdown planning and development). Pemerintah Daerah, tidak diberi kewenangan penuh dalam mengurus dan mengatur daerahnya, hal ini berarti mengekang atau tidak mendengarkan aspirasi daerah. Hemat kata, Kekuasaan Pemerintah Pusat sangat dominan (H.S. Sunardi dan Purwanto:2006). Strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah yang dianalisis sesuai dengan strategi peningkatan pajak yang terdiri dari ; Perluasan Basis Penerimanaan, Pengendalian atas Kebocoran Pendapatan, Peningkatan Efisiensi Administrasi Pajak, Transparan dan Akuntabilitas, yang selanjutnya di implementasikan dalam strategi peningkatan pajak yang terdiri dari ; perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran, peningkatan efisiensi administrasi, transparansi akuntabilitas. Dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif. Fokus penelitian yang digunakan adalah Perluasan basis Penerimaan, Pengendalian Kebocoran, Transparansi dan Akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemkot Surabaya dalam peningkatan pendapatan Megatron di Surabaya telah dilakukan dengan hasil sebagai berikut :Dilihat dari faktor Perluasan basis penerimaan, DPPKAD Pemkot Surabaya sudah berjalan dengan standar yang sudah ditetapkan sesuai SOP (Standard Operational Procedure) dalam pelayanan Megatron kepada stake holder atau dalam hal ini pihak swasta. Dari faktor pengendalian atas kebocoran dapat dilihat bahwa DPPKAD Pemkot Surabaya sudah melakukan melakukan audit sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk kebocoran pendapatan dan hal – hal yang mengacu terhadap sanksi disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Dari faktor peningkatan efisiensi administrasi pendapatan dapat dilihat bahwa sikap yang ditunjukkan oleh DPPKAD Pemkot Surabaya yakni telah melakukan kerjasama dengan pihak swasta, Bank Jatim dalam pembayaran pajak Megatron. Dari faktor transparansi dan akuntabilitas yang dihadapi organisasi sudah berjalan baik dan perumusan strategi yang tengah dilakukan sudah tertata dengan rapi menggunakan peran teknologi (IT) dalam hal menentukan estimasi yang harus dilakukan untuk tahun yang akan datang dalam peningkatan pendapatan pajak reklame. Kata kunci: pajak, reklame, megatron, dinas pendapatan daerah
Inovasi Pelayanan Publik Melalui Smart Card Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo MOHAMAD YANUAR PRATAMA
Publika Vol 4 No 11 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n11.p%p

Abstract

Abstrak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo menciptakan inovasi smart card guna meminimalisir para calo dan lebih memudahkan proses perizinan para pemilik usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana inovasi pelayanan publik melalui smart card pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini pada teori atribut inovasi oleh Rogers yaitu: Relative Advantage (Keuntungan Relatif), Compatibility (Kesesuaian), Complexity (Kerumitan), Triability (Kemungkinan dicoba), Observability (Kemudahan diamati). Pada atribut relative advantage diketahui bahwa keuntungan dari adanya inovasi smart card adalah meminimalisir praktek percaloan dan lebih memudahkan para pemohon izin. Pada atribut compatibility menjelaskan bahwa smart card sesuai dengan keinginan masyarakat dalam proses perizinan yang lebih mudah. Atribut complexity menjelaskan bahwa tidak ada kerumitan dalam pendaftaran dan juga penggunaan smart card. Namun ada beberapa kendala yaitu belum adanya tambahan pengamanan sidik jari dan retina mata, serta masih kurangnya sumber daya manusia pada bagian customer service yang mengakibatkan antrian panjang para pengurus izin. Atribut triability juga menjelaskan bahwa tidak adanya fase uji coba dalam inovasi smart card. Hanya ada sosialisasi selama dua minggu dan setelah itu smart card wajib digunakan bila hendak mengurus perizinan. Pada atribut observability menunjukkan bahwa selama smart card berjalan, telah sesuai dengan keinginan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo yakni untuk memudahkan para pemohon izin dan meminimalisir para makelar. Kata Kunci: Inovasi, Smart Card
Implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 tentang Pemakaian Seragam Batik Tulis Produksi Pengrajin Pamekasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan ALIF FARHAN ARIFIN
Publika Vol 4 No 11 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n11.p%p

Abstract

Abstrak Batik adalah kerajinan tradisional Indonesia yang sudah turun-temurun yang kaya akan ragam dan nilai budaya, Batik ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO, Maka dari itu Bupati Pamekasan untuk melestarikan batik dan mengembangkan UKM batik tulis Pamekasan dikeluarkanlah kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 Perihal Pemakaian Seragam Batik Tulis Produksi Pengrajin Pamekasan. sampai akhirnya Kabupaten Pamekasan didelarasikan oleh Gubernur Jawa timur sebagai kabupaten batik di Jawatimur, Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi serta kendala apa saja yang terdapat pada Implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 tentang Pemakaian Seragam Batik Tulis Produksi Pengrajin Pamekasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Kepala Sekolah Negeri, Pengrajin Batik Tulis Pamekasan. Teknik Pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan ini dari beberapa variabel berikut : 1) Sumber Daya, dalam kebijakan ini yang digunakan adalah sumber daya manusia dan sumber daya waktu yang sudah sangat memadai, tetapi untuk sumber daya dana telah tersedia ketika sekolah mengkordinir seragam batik dari sekolah. 2) Standar dan Sasaran Kebijakan, dari hasil penelitian standart dan sasaran kebijakan untuk mengembangkan UKM batik tulis Pamekasan mulai mengalami hambatan karena banyak sekolah yang tidak mewajibkan siswa-siswinya memakai batik tulis Pamekasan. 3) Karakteristik Agen Pelaksana, untuk dinas pendidikan sendiri masih kurang tegas dan disiplin melaksanakan kebijakan hal ini yang dapat dilihat dari tidak ada pemantauan perihal kebijakan ini. 4) Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, komunikasi yang sedang berjalan juga mengalami kendala dimana beberapa kepala sekolah tidak berkoordinasi dengan dinas pendidkan terkait kendala yang sedang dihadapi. 5) Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana (Disposisi), dukungan dari pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang kurang baik dimana tidak ada sosialisasi berkelanjutan perihal kebijakan. 6) Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik, ketiga elemen ini memiliki dampak yang besar terhadap kebijakan. Faktor sosial, seperti rendahnya pendidikan masayarakat. Faktor ekonomi, seperti rendahnya perekonomian wali murid, khususnya yang tinggal di desa. Faktor Politik, seperti pergantian bupati selama 2 periode. Faktor-faktor tersebut yang menghambat kebijakan dan mengakibatkan kebijakan yang telah dicanangkan kurang diperhatikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 berjalan kurang baik, maka saran peneliti adalah melakukan sosialisasi dan pemantauan kembali ke sekolah dan membangun komunikasi dengan pengrajin batik tulis untuk memproduksi batik dengan harga terjangkau. Kata Kunci: Implementasi, Batik Tulis Lokal Pamekasan

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2026) Vol. 13 No. 1 (2025) Vol. 12 No. 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol. 8 No. 3 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol. 6 No. 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 6 (2017) Vol 5 No 5 (2017) Vol 5 No 4 (2017) Vol 5 No 3 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 11 (2016) Vol 4 No 10 (2016) Vol 4 No 9 (2016) Vol 4 No 8 (2016) Vol 4 No 7 (2016) Vol 4 No 6 (2016) Vol 4 No 5 (2016) Vol 4 No 4 (2016) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 8 (2015) Vol 3 No 7 (2015) Vol 3 No 6 (2015) Vol 3 No 5 (2015) Vol 3 No 4 (2015) Vol 3 No 3 (2015) Vol 3 No 2 (2015) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 3 (2014) Vol 2 No 2 (2014) Vol 2 No 1 (2014) Vol 1 No 3 (2013) Vol 1 No 2 (2013) Vol 1 No 1 (2013) More Issue