cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
Social Sciences
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4 No 5 (2016)" : 15 Documents clear
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KOTA MALANG (STUDI PADA KUBE WARATAMA 1 DI KELURAHAN BURING KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG) PRANESTITI EMBANARAS
Publika Vol 4 No 5 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n5.p%p

Abstract

Abstrak Partisipasi masyarakat merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Suatu program dinyatakan berhasil apabila masyarakat yang bersangkutan ikut berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan pemerintah. Asumsi dasar pentingnya partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan yaitu karena masyarakat merupakan pihak yang paling mengetahui masalah yang sedang dihadapi dan kebutuhan yang diperlukan. Begitu juga dalam menentukan keberhasilan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di KUBE Waratama 1 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, partisipasi anggota KUBE sangat diperlukan untuk menentukan keberhasilan program tersebut, sehingga tujuan dari program KUBE dapat tercapai dengan baik. tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendiskripsikan Partisipasi Masyarakat dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kota Malang (Studi pada KUBE Waratama 1 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik Purposive Sampling. Sementara itu, fokus penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kota Malang (Studi pada KUBE Waratama 1 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang) yang dilihat dari macam-macam partisipasi yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat dan partisipasi dalam evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sudah cukup optimal. Namun, perlu adanya beberapa perbaikan dalam beberapa hal antara lain perlu adanya koordinasi jadwal rapat kembali bagi KUBE Waratama 1 agar semua anggota KUBE Waratama 1 dapat hadir, perlu adanya pembentukan kepengurusan kembali bagi KUBE Waratama 1 agar tidak terjadi penumpukan tanggungjawab pada satu pihak, perlu adanya sosialisasi kembali mengenai arti penting KUBE, perlu adanya kegiatan monitoring dan evaluasi yang terjadwal dari pihak Kementrian Sosial Republik Indonesia, dan perlu adanya perhatian lebih dalam proses evaluasi di KUBE Waratama 1 sehingga partisipasi masyarakat selaku anggota KUBE Waratama 1 dapat lebih meingkat. Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
RESPONSIVITAS LEMBAGA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MENANGANI KELUHAN MASYARAKAT MIRATUL LATIFAH
Publika Vol 4 No 5 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n5.p%p

Abstract

Abstrak Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu. Dalam rangka menegakkan pemerintahan yang baik maka diperlukan keberadaan lembaga pengawas yang mampu mengontrol penyelenggaraan tugas aparatur publik. Salah satu lembaga pengawas adalah Lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Meningkatnya keluhan masyarakat yang disampaikan ke Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagai bukti langsung tanggung jawab Lembaga Ombudsman terhadap layanan yang diberikan. Lembaga Ombudsman perlu menunjukkan responsivitasnya dalam menangani keluhan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana responsivitas Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam menangani keluhan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana responsivitas Lembaga Ombudsman. Adapun fokus penelitian ini adalah indikator responsivitas menurut Zeithaml dkk, diantaranya adalah merespon setiap pelapor/pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan, Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat, Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat, Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat, Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat, dan semua keluhan pelapor/masyarakat direspon oleh petugas. Subyek penelitian dalam penelitian ini diambil dengan teknik Purposive Sampling, yang terdiri dari petugas/aparatur Lembaga Ombudsman dan masyarakat yang melaporkan keluhannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keenam indikator responsivitas menurut Zeithaml dkk masih terdapat kendala. Analisis penelitian menunjukkan bahwa terdapat sedikit kendala yaitu terkait dengan tidak adanya standart waktu penyelesaian yang pasti yang dimiliki oleh Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Ketidakpuasan masyarakat dalam pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Ombudsman, salah satunya dikarenakan lamanya prosedur pelayanan untuk substansi tertentu. Selain itu dengan banyaknya laporan yang diterima Lembaga Ombudsman yang bukan merupakan kewenangannya dalam menyelesaikan dapat menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat. Saran yang diberikan adalah Ombudsman RI membuat standart waktu penyelesaian setiap jenis pengaduan yang diterima, serta pemberian kotak saran di kantor agar pihak Ombudsman dapat memperbaiki kinerjanya. Kata Kunci : Responsivitas, Ombudsman, Pelayanan, Keluhan Abstract Society demands to get quality public services continue to increase over time. In order to enforce good governance required the presence of a supervisory agency that is able to control the discharge of the duties public officials. One supervisory agency is the Ombudsman of Indonesia Republic. Increased public complaints submitted to the Ombudsman Representatives of East Java Province as evidence of direct responsibility of Ombudsman to the services provided. Ombudsman needs to show responsiveness in handling public complaints. The purpose of this study to describe how the responsiveness of the Ombudsman Representatives of East Java province in dealing with public complaints. This type of research used in this study is descriptive with qualitative approach. The focus of this research is an indicator of responsiveness by Zeithaml et al, which are responding to each complainant/applicant who wants to get the service, the officer services quickly, the officers doing the right services, the officers doing services carefully, the officers doing service with the right timing, and all the complaints of the reporting/community was responded by the officers. Research subjects in this study were taken by purposive sampling technique. Data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. Data were analyzed using data analysis techniques interactive model. The results showed that of the six indicators of responsiveness by Zeithaml et al, there are still obstacles. The analysis showed that there is a little problem that is related to the absence of standard completion time is definitely owned by the Ombudsman. Public dissatisfaction in the services provided by the Ombudsman, one of them due to the length of service procedures for certain substances. In addition to the number of reports received by the Ombudsman is not an authority in settling may cause dissatisfaction of the people. Advice given is the Ombudsman makes a standard completion time of each type of complaints received, as well as the provision of a suggestion box in the office of the Ombudsman in order to be able to improve their performance. Keywords: Responsibility, Ombudsman, Service, Complaint
Evaluasi Kebijakan Penataan PKL di Sentra PKL Manukan Lor Kota Surabaya AREEZA
Publika Vol 4 No 5 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n5.p%p

Abstract

Abstrak Salah satu respon kaum urban dan masyarakat miskin terhadap kurangnya lapangan pekerjaan adalah dengan menjadi pekerja sektor informal.Sektor Informal bidang perdagangan lebih banyak dipilih karena tidak membutuhkan keterampilan khusus dan modal yang besar. Semakin pesatnya pertumbuhan pekerja sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah kota atau kabupaten. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Koperasi dan UMKM mengeluarkan kebijakan dalam Perda Kota Surabaya nomor 17 tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Salah satu wujud penataan dari peraturan tersebut adalah penataan di Sentra PKL.Hingga tahun 2015, Pemerintah Kota Surabaya telah membangun 42 Sentra PKL di seluruh wilayah Kota Surabaya.Tujuan dari penataan di Sentra PKL sendiri adalah memberi dukungan ruang kepada PKL, membina dan menata PKL agar lebih tertib, rapi, serta dapat meningkatkan kualitas PKL itu sendiri.Salah satu Sentra PKLyang telah dibangun adalah Sentra PKL Manukan Lor yang dibangun pada pertengahan 2013, dan diresmikan pada tanggal 10 November 2014.Sentra ini dapat menampung 40 pedagang.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi kebijakan penataan PKL di Sentra PKL Manukan Lor.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari Kabid UMKM, Kasi Perekonomian, Staff Satpol PP, Pedagang di sentra PKL Manukan Lor.Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi serta dokumentasi.Analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan Penataan PKL di Sentra PKL Manukan Lor belum dapat mencapai tujuan yang ditentukan.Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya PKL liar di sekitar sentra, Pedagang sentra PKL yang keluar karena kurangnya pendapatan sehingga banyak fasilitas yang terbengkalai.Juga ditemukan fakta bahwa kebijakan ini belum tepat sasaran karena sebagian pedagang di Sentra PKL Manukan Lor bukan bekerja sebagai PKL. Kata Kunci:Evaluasi kebijakan, penataan PKL
KUALITAS PELAYANAN PROGRAM 70-70 DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GRESIK (Studi Pelayanan Peningkatan Hak dari Hak Guna Bangunan ke Hak Milik) FARIDATUL MUSLIMAH
Publika Vol 4 No 5 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n5.p%p

Abstract

Abstrak Pelayanan umum terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang, dan pelayanan jasa. Salah satu bentuk pelayanan administratif adalah sertifikat tanah, yang proses pembuatannya dinaungi oleh Badan Pertanahan Nasional. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan salah satu inovasi yaitu inovasi layanan program 70-70 yang terdiri dari tujuh jenis layanan, dan setiap kantor pertanahan kabupaten/kota wajib melaksanakan minimal satu layanan. Salah satu kabupaten yang menjalankan tujuh layanan sekaligus pada layanan 70-70 adalah Kabupaten Gresik, dan pelayanan yang paling banyak diajukan dari ketujuh layanan 70-70 adalah pelayanan peningkatan hak dari Hak Guna Bangunan (HM) ke Hak Milik (HM). Dalam proses pelaksanaan pelayanan peningkatan hak yang sebelumnya dapat diselesaikan selama 7 hari, melalui layanan 70-70, pelayanan tersebut dapat diselesaikan hanya dalam waktu 7 jam. Oleh karena itu, peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana kualitas pelayanan program 70-70 di BPN Gresik pada pelayanan peningkatan hak dari Hak Guna Bangunan Ke Hak Milik. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana fokus penelitian didasarkan pada indikator kualitas pelayanan menurut Parasuraman dkk yang memiliki lima dimensi/kriteria kualitas pelayanan, yaitu: bukti langsung (tangible), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (emphaty). Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan program 70-70 di BPN Gresik pada pelayanan peningkatan hak terbilang cukup baik dan memuaskan. Dikatakan cukup baik karena pada setiap indikator sudah menunjukkan bahwa proses pelayanan memberikan kepuasan bagi masyarakat/pemohon pengajuan layanan peningkatan hak. Akan tetapi, meskipun pada dimensi tangible masih belum ada fasilitas nomor antrean, dan pada dimensi responsiveness masih terdapat kurangnya sosialisasi, namun dimensi reliability, assurance dan emphaty sudah memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya nomor antrean dan sosialisasi lebih lanjut terkait layanan 70-70 agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan peningkatan hak pada layanan 70-70 di BPN Gresik. Kata Kunci: Pelayanan publik, inovasi layanan program 70-70.
UPAYA DINAS PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN SIDOARJO (STUDI DI DINAS PASAR KABUPATEN SIDOARJO) AWANDA IKA WAHYUNI
Publika Vol 4 No 5 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n5.p%p

Abstract

Abstrak Adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menuntut setiap pemerintah daerah untuk cerdas dalam menghasilkan, meningkatkan, serta mengelola sumber penerimaan daerah, terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi daerah. Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu dari sekian banyak jenis retribusi daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah Kabupaten Sidoarjo, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi pelayanan pasar yang dilakukan oleh pihak Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu mendeskripsikan bagaimana upaya Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan pendapatan retribusi pelayanan pasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus dalam penelitian ini yaitu menggunakan model prinsip manajemen penerimaan daerah dengan indikator perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan, serta transparansi dan akuntabilitas. Teknik analisa data yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan antara lain evaluasi tarif yang rutin dilaksanakan setiap tahun yang berfokus pada kenaikan target yang diikuti penambahan tarif retribusi, melakukan audit secara rutin, peningkatan moralitas dan disiplin pegawai yang dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin dan pemberian pengarahan tentang kepegawaian, dan juga adanya dukungan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi. Namun, perlu dilakukan upaya untuk segera membuat regulasi baru yang mengatur tarif retribusi pasar yang ditetapkan serta segera dilakukan revitalisasi pasar agar pasar daerah mampu bersaing dengan pasar desa maupun pasar modern sehingga dapat meningkatkan pendapatan retribusin pasar. Kata kunci: upaya peningkatan, PAD (Pendapatan Asli Daerah), retribusi pelayanan pasar.
EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN TERPADU BERBASIS KAWASAN KEMISKINAN (PTBK2)  (Studi Pada Pembangunan Jamban Sehat Bagi Keluarga Miskin di Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo) ACHMAD VIQIANANTO
Publika Vol 4 No 5 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n5.p%p

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan evaluasi pelaksanaan program (PTBK2) Jamban sehat Di Desa Kemuning. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif. Fokus penelitian ini adalah mengenai evaluasi PTBK2 pembangunan jamban sehat di desa Kemuning kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan kriteria evaluasi Dunn, yakni efektifitas, efisiensi, perataan kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. Data primer diperoleh dari informan langsung yakni implementor dan kelompok sasaran, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, catatan, dokumentasi dan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data, dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi serta penarikan kesimpulan. Pelaksanaan PTBK2 jamban sehat di Desa kemuning dapat mencapai tujuan meskipun masih terdapat kendala Belum sepenuhnya efektif karena masih ada anak anak yang belum beralih menggunakan jamban, tetapi manfaatnya dirasakan sepenuhnya oleh target grup. Pada kriteria efisiensi, program ini tidak didukung anggaran yang maksimal. Bahan material jamban dinilai bukan paling baik. Kriteria kecukupan belum tercapai sepenuhnya, anggaran karena anggaran yang terbatas. Kriteria perataan awalnya dinilai kurang terpenuhi, karena ada kelompok sasaran yang mengajukan kritik kerena rumah tangganya yang dinilai memenuhi kriteria miskin tetapi tidak mendapatkan bantuan program. Responsivitas kelompok sasaran dengan program PTBK2 jamban sehat ini dinilai sangat baik, karena banyak kelompok sasaran yang mau melibatkan diri mengikuti kegiatan. Kata kunci: evaluasi, PTBK2, jamban sehat.
Evaluasi Program Bus Sekolah di Kota Surabaya SURYA SHANDRA S
Publika Vol 4 No 5 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n5.p%p

Abstract

Abstrak Pendidikan merupakanaspek yang berperan dalam meningkatkan hidup masyarakat. Kegiatan peningkatan kualitas pendidikan oleh pemerintah salah satunya memberikan bantuan untuk kegiatan siswa di sekolah. Selain bantuan tersebut, pemerintah juga harus meningkatkan layanan pendidikan lainnya, seperti layanan angkutan sekolah. Transportasi tidak bisa dipisahkan dengan pelajar karena merupakan alat penunjang untuk beraktivitas kesekolah. Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta, dengan jumlah pelajar sebanyak 534.936 pelajar, penting adanya angkutan sekolah khusus pelajar. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan memiliki inovasi kebijakan transportasi publik bagi pelajar, program tersebut bernama program bus sekolah. Program bus sekolah sudah ada sejak 2003 namun berhenti sementara karena mendapat penolakan dari supir angkutan umum saat itu. Program yang diberikan untuk pelajar tingkat SD sampai SMA bisa menggunakan bus sekolah ini.. Tujuan program bus sekolah yaitu mengurangi kemacetan, mengurangi angka kecelakaan pelajar. Manfaat dari program bus sekolah, seperti menghemat biaya transport dan memberikan rasa aman bagi pelajar yang menggunakan bus sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan program bus sekolah di Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu menggunakan 6 kriteria evaluasi menurut William N. Dunn yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan. Narasumber penelitian ini terdiri dari Staf Bidang Angkutan, Staf Bagian Umum dan Kepegawaian dan pelajar pengguna bus sekolah sebanyak 4 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa program bus sekolah di Kota Surabayamasih belum efektif dalam pelaksanaannya selama ini. Pada segi efisiensi sudah baik program bus sekolah Dalam hal kecukupan masih belum tercukupi karena terbatasnya armada karena hanya empat unit bus yang dimiliki, dalam hal perataan masih belum merata, karena masih terbatasnya rute yang dilewati. masih adanya penolakan dari para supir angkutan umum di Kota Surabaya. Pada responsivitas program bus sekolah mendapat respon yang positif dari pengguna bus sekolah. Dasar hukum Bus Sekolah menggunakan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No: SK.967/AJ.202/DRJD/2007 tentang pedoman teknis penyelenggaraan angkutan sekolah sehingga dalam ketepatan sudah tepat serta sasaran yaitu pelajar di Kota Surabaya. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah melakukan penambahan armada bus sekolah, memperluas rute dari bus sekolah, melaksanakan sosialisasi yang inovatif dan kreatif agar pelajar tertarik menggunakan bus sekolah, serta hendaknya dibuat Peraturan khusus tentang program bus sekolah di Kota Surabaya seperti Peraturan Walikota, sehingga program bus sekolah bisa berjalan maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Kata kunci : evaluasi program, kebijakan bus sekolah
PENERAPAN LAYANAN E-HEALTH DI PUSKESMAS JAGIR KELURAHAN JAGIR KECAMATAN WONOKROMO KOTA SURABAYA KRISHNAWAN PANJI AGASTYA
Publika Vol 4 No 5 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n5.p%p

Abstract

Abstrak Kesehatan merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat. Kesehatan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, disamping sandang, pangan dan papan. Perkembangan dalam pelayanan kesehatan saat ini, menyadarkan bahwa kesehatan merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat. Saat ini dunia kesehatan telah merambah ke dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satu pemanfaatan TIK yang kini sedang marak yaitu pemanfaatan TIK dalam bidang kesehatan, dan lebih sering dikenal dengan istilah E-Health. Salah satu kota yang telah menggagas inovasi E-Health saat ini adalah Kota Surabaya, Aplikasi tersebut berguna bagi masyarakat agar bisa menghemat waktu antrian di puskesmas atau di rumah sakit yang bekerjasama dengan pemerintah kota Surabaya. Aplikasi E-Health ini diluncurkan dalam bentuk anjungan yakni e-kios dan juga bisa di akses secara online. Pemanfaatan layanan E-Health sebenarnya sangat bagus, akan tetapi dalam penerapannya mungkin kurang maksimal dikarenakan ada sedikit masalah, program e-health mengalami berbagai masalah terutama masalah yang dikarenakan oleh anjungan e-kios yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengelompokan jenis data menurut sumber pengambilannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Data Primer, Data Sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian: Wawancara, Dokumentasi, Observasi. Adapun fokus penelitian yang digunakan dalam Penerapan Layanan E-Health di Puskesmas Jagir Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dengan menganalisis faktor political environment, leadership, planning, stakeholders, transparency/visibility, budgets, technology, dan innovation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Layanan E-Health di Puskesmas Jagir Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya sudah berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa faktor kendala. Hal tersebut diketahui melalui implementasi elemen political environment yang bertipe TDP (Top down project). Elemen Leadership dalam penerapan layanan e-health di Puskesmas Jagir sudah cukup baik, hal tersebut dibuktikan dengan kemampuan pemimpin tiap dinas terkait serta dengan aparat kelurahan dan juga pegawai puskesmas yang lainnya saling koordinasi dan saling bekerjasama serta berkomitemen dalam melayani masyarakat. Elemen Planning yang sudah terealisasi dengan baik dari mulai pendaftaran sistem manual dan berubah menjadi sistem online. Elemen Stakeholders yang memiliki komitmen tinggi dan menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antara pegawai satu dengan pegawai lain dan pegawai dengan masyarakat. Elemen Transparency/visibility dalam penerapan layanan E-health di Puskesmas Jagir sudah mampu diwujudkan dalam bentuk segala hal yang berkaitan dengan informasi layanan e-health agar bisa diakses untuk umum melalui website www.ehealth.surabaya.go.id dan juga dapat diakses melalui anjungan e-kios yang terdapat aplikasi e-health. Elemen Budgets yang menunjukkan efesiensi anggaran dalam membangun suatu sistem. Elemen Technology yang selalu dikembangkan dan sampai saat ini database E-Health menggunakan database “DB2 SQL Server dan Aplication Java Application” yang mana program database tersebut menjadi database terbaik. Elemen Innovation dalam penerapan layanan e-health di Puskesmas Jagir ini menunjukkan bentuk inovasi yang dilakukan pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas Jagir melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mempresentasikan bagaimana cara menggunakan system yang baru dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yaitu E-Health. Kata kunci : Elektronic Government, E-Health
EVALUASI PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN (Studi pada pengadaan Teknologi Produksi di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo) MUCHAMMAD HEDI APRILLIYAN
Publika Vol 4 No 5 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n5.p%p

Abstract

Abstrak Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi bidang perikanan. Guna mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan perlu dilakukan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan yang disebut pengembangan kawasan Minapolitan. Pusat kegiatan pengembangan kawasan Minapolitan adalah Kecamatan Candi dengan percontohan di Kelompok Budidaya Sumber Urip Desa Kedung Peluk. Kelompok Budidaya Sumber Urip Desa Kedung Peluk pada tahun 2011 masih menggunakan cara budidaya secara tradisional, sehingga belum bisa memaksimalkan potensi perikanan yang ada. Untuk memaksimalkan potensi perikanan, maka digunakanlah teknologi produksi dalam mengembangan kawasan Minapolitan. Teknologi produksi yang digunakan berupa kincir air, diesel, dan semi intensif. Teknologi produksi mulai digunakan sejak tahun 2012. Kebijakan ini perlu untuk dievaluasi guna mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dilihat dari segi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan dari kebijakan teknologi produksi dalam pengembangan kawasan Minapolitan di Desa Kedung Peluk. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data adalah purposive sampling dimana subyek penelitian yang dipilih merupakan pihak yang mengetahui dan memahami mengenai kebijakan teknologi produksi dalam pengembangan kawasan Minapolitan di Desa Kedung Peluk. Sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan teknologi produksi dalam pengembangan kawasan Minapolitan di Desa Kedung Peluk ini telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, akan tetapi masih terdapat kendala dari segi efisiensi yang memberatkan biaya produksi dan beban kerja petani tambak, dari segi kecukupan masih kurangnya peralatan teknologi produksi yang tersedia. Di sisi lain banyak manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya kebijakan ini. Melihat masalah yang terjadi, saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya sharing antara pelaksana dengan kelompok sasaran, perlu adanya penambahan mesin-mesin terutama kincir air maupun jenset/diesel guna mencukupi kebutuhan kelompok pembudidaya ikan, perlu adanya sebuah inovasi energi selain menggunakan bahan bakar minyak guna menghemat biaya produksi, contohnya menggunakan tenaga gas maupun panel surya. Kata Kunci : Evaluasi, Pengembangan Kawasan Minapolitan, teknologi produksi
DAMPAK BANTUAN PROGRAM GERAKAN TERPADU MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT PACITAN (GRINDULU MAPAN) DI KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN ARIN YULITASARI
Publika Vol 4 No 5 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n5.p%p

Abstract

Abstrak Kemiskinan masih menjadi masalah utama yang hingga saat ini belum dapat diatasi. Melalui kerjasama dari berbagai pihak diharapkan dapat menanggulangi angka kemiskinan di Indonesia, salah satunya adalah tingkat Kabupaten. Beberapa Inovasi telah diterapkan salah satunya adalah Program Gerakan Terpadu Mensejahterakan Masyarakat Pacitan atau Grindulu Mapan. Program ini dilakukan dengan memberuikan beberapa bantuan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Salah satunya adalah bantuan Rehab Rumah. Melalui bantuan ini akan dilakukan perbaikan bagi rumah RTSM sehingga dapat dihasilkan sebuah rumah yang layak dan sehat bagi penghuninya. Kecamatan Pacitan adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Pacitan yang masih terdapat rumah tidak layak huni. Sejak tahun 2012 hingga saat ini telah berhasil merenovasi rumah tidak layak huni sejumlah 42 rumah . Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dampak bantuan Rehab Rumah Program Grindulu Mapan di Kecamatan Pacitan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk mendeskripsikan dampak bantuan Rehab Rumah akan diketahui dengan melihat dampak secara ekonomi dan dampak bagi kualitas hidup antara lain perumahan, lingkungan, kesehatan, stabilitas sosial dan pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bantuan rehab rumah memberikan dampak yang positif dalam aspek perumahan, lingkungan, kesehatan dan pendidikan. Namun dalam aspek pendapatan masyarakat tidak memberikan dampak yang positif, bantuan Rehab Rumah juga menimbulkan kecemburuan sosial dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait rumah sehat sehingga perlu adanya sosialisasi terkait rumah sehat. Kata Kunci: Dampak, Grindulu Mapan, Rehab Rumah

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2025) Vol. 12 No. 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 8 No. 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol. 6 No. 3 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 6 (2017) Vol 5 No 5 (2017) Vol 5 No 4 (2017) Vol 5 No 3 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 11 (2016) Vol 4 No 10 (2016) Vol 4 No 9 (2016) Vol 4 No 8 (2016) Vol 4 No 7 (2016) Vol 4 No 6 (2016) Vol 4 No 5 (2016) Vol 4 No 4 (2016) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 8 (2015) Vol 3 No 7 (2015) Vol 3 No 6 (2015) Vol 3 No 5 (2015) Vol 3 No 4 (2015) Vol 3 No 3 (2015) Vol 3 No 2 (2015) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 3 (2014) Vol 2 No 2 (2014) Vol 2 No 1 (2014) Vol 1 No 3 (2013) Vol 1 No 2 (2013) Vol 1 No 1 (2013) More Issue